<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyoroti harta kekayaan Wali Kota Prabumulih, Arlan, setelah namanya menjadi perbincangan publik usai insiden dugaan sikap arogan terhadap seorang kepala sekolah. Sebab, Arlan hendak mencopot atau memutasi Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah. Kasus ini ramai diperbincangkan di media sosial, terutama setelah muncul sorotan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bersangkutan. KPK akan mengecek secara menyeluruh harta milik Arlan yang mencapai Rp 17 miliar. "Apakah yang disampaikan sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum. Nah itu yang nanti akan dicek dari pelaporan LHKPN yang bersangkutan," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/9). Ia menegaskan, LHKPN menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi, karena keterbukaan data yang memungkinkan publik ikut serta mengawasi kepemilikan aset pejabat negara. &ldquo;Nah tentu LHKPN ini menjadi instrumen pencegahan korupsi yang efektif, karena dengan dibuka masyarakat bisa melihat, mengaksesnya secara terbuka, sehingga bisa melihat dan memantau secara langsung kepemilikan aset atau harta bagi para penyelenggara negara atau pejabat publik,&rdquo; ucap Budi. Selain aspek pelaporan kekayaan, KPK juga menyoroti insiden di sekolah yang melibatkan Arlan. Budi menegaskan pemberantasan korupsi tidak hanya soal penindakan dan pencegahan, tetapi juga pendidikan.&nbsp; Ia mengingatkan, pejabat negara dapat memberikan teladan, utamanya hidup sederhana dan tidak sewenang-wenang atas jabatan yang diembannya. "Ada sembilan nilai, kita ketahui salah satunya adalah nilai-nilai kesederhanaan. Nah tentu itu juga harus terus didorong dan diimplementasikan, termasuk di sekolah-sekolah," imbuhnya. Polemik yang menyeret Wali Kota Prabumulih, Arlan, bermula dari viralnya sebuah video perpisahan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, dengan para siswanya. Dalam video yang beredar luas itu, Roni tampak berderai air mata saat berpamitan. Video tersebut pertama kali diposting oleh salah satu akun Instagram lokal di Kota Prabumulih pada Selasa, 16 September 2025. Unggahan itu sontak menyita perhatian warganet dan memicu perbincangan hangat. Di kolom komentar, sejumlah warganet menduga bahwa Roni akan dicopot dari jabatannya. Penyebabnya, ia disebut-sebut menegur anak dari Wali Kota Prabumulih yang membawa mobil ke sekolah, hingga berujung pada kabar pemecatan dirinya.

KPK menyelidiki harta kekayaan Wali Kota Prabumulih, Arlan, setelah insiden dugaan sikap arogan terhadap Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih.

Viral Wali Kota Prabumulih Arlan Bersikap Arogan terkait Pemecatan Kepsek, KPK Soroti Harta Kekayaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/penantian-guru-honorer-kala-bos-cair_m_117346.jpeg" alt="Ilustrasi guru honorer" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honorer</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki&nbsp;masa pensiun menjadi alasan sebagian&nbsp;kepala sekolah mengangkat guru honorer tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. "Kami bersedia disalahkan, karena memang kami salah" Kata Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 112 Jakarta Barat,&nbsp;Mutia di Jakarta, Selasa (23/7), ketika mengikuti rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI terkait permasalahan pemutusan kerja terhadap guru honorer. Menurut dia, banyaknya guru PNS yang pensiun menjadi salah satu dasar kepala sekolah merekrut guru honorer. Namun hal itu dilakukan tidak langsung mengangkat tanpa ada upaya lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014895162/ramalan-zodiak-aries-hari-ini-23-juli-2024-kesehatan-karier-keuangan-dan-percintaan">Ramalan Zodiak Aries Hari Ini 23 Juli 2024, Kesehatan, Karier, Keuangan dan Percintaan</a> Di SMAN 112 Jakarta Barat pada tahun 2023 terdapat tiga guru PNS yang pensiun. Kemudian di tahun 2024 ini ada empat orang yang pensiun dan tahun 2025 mendatang lima orang. Namun, kata Mutia, banyaknya guru yang pensiun tidak dibarengi dengan guru baru. Bahkan pihaknya juga telah meminta kepada Suku Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk penambahan guru, tetapi tidak pernah dipenuhi. "Jadi kami mengoptimalkan terlebih dahulu guru yang ada. Dan menunggu dari dinas juga tidak ada jawaban, itu alasan kami mengangkat guru honorer, walaupun saya tahu persis ini melanggar aturan," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014895112/sering-disebut-introvert-ternyata-ini-karakter-aseli-orang-yang-suka-mengaktifkan-mode-senyap-pada-handphone">Sering Disebut Introvert, Ternyata ini Karakter Aseli Orang yang Suka Mengaktifkan Mode Senyap pada Handphone</a> Koordinasi sudah dilakukan terkait hal tersebut. "Itu (pengangkatan guru honorer) biarlah menjadi kesalahan kami," kata Mutia diamini rekan sejawatnya. Mutia juga menampik adanya dugaan yang diangkat guru honorer merupakan kerabat atau orang dekat karena yang pasti itu semua disebabkan kebutuhan mendasar. "Pengangkatan karena kedekatan, saya yakin tidak dan teman-teman juga tidak. Ini niat baik kami agar siswa mendapatkan pendidikan yang baik," ujarnya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pengangkatan guru honorer oleh Kepala Sekolah memang tidak dibenarkan karena semua harus melalui prosedur yang berlaku. Sehingga, kata Budi, hal itu mengakibatkan 141 guru honorer yang diangkat oleh kepsek sempat diberhentikan atau diputus kerja. Namun ia memastikan saat ini mereka telah mengajar kembali pada sekolah masing-masing dan akan disebar ke institusi yang membutuhkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014895153/sesuai-rekomendasi-ahli-gizi-berikut-7-makanan-kaya-protein-yang-bisa-kamu-konsumsi-sebagai-camilan-di-rumah">Sesuai rekomendasi Ahli Gizi, Berikut 7 Makanan Kaya Protein yang Bisa Kamu Konsumsi sebagai Camilan di Rumah</a> "Mereka (yang sempat diputus), hari ini sudah mulai masuk," kata Budi Awaluddin. Budi mengatakan, setelah berunding dan berdiskusi dengan guru yang terdampak tersebut, kemudian disepakati bahwa mereka kemudian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Ia menyatakan bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya. Pengembalian para guru tersebut setelah mendengarkan berbagai masukan. "Yang 141, kami jamin sudah aman yang penting membuat tenang mereka dan nyaman mereka terlebih dahulu," katanya.

Guru berstatus PNS yang memasuki masa pensiun menjadi alasan sebagian kepala sekolah mengangkat guru honorer tidak sepengetahuan Disdik DKI.

Alasan Kepsek Angkat Guru Honorer di Jakarta, Ternyata Begini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/FotoJet-5-2665478527.jpg" alt="Pertemuan guru honorer dengan Bima Arya./Tangkap layar video dari @bimaaryasugiarto" width="100%">
<figcaption>Pertemuan guru honorer dengan Bima Arya./Tangkap layar video dari @bimaaryasugiarto</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kasus pemecatan guru honorer SDN Cibeureum 1 Kota Bogor menjadi perbincangan banyak pihak. Hal itu karena para wali murid dan siswa tidak terima dengan keputusan sepihak kepala sekolah. Kasus pemecatan guru honorer sepihak itu terdengar oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. <div class=""> <div id=":yr" tabindex="-1"> <div class=""> <div id=":xr" class="ii gt"> <div id=":xs" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">Bima Arya pun mendatangi SDN Cibeureum 1 Kota Bogor, dan bertemu langsung dengan guru honorer Reza, siswa, wali murid, guru, dan kepala sekolah. Bima Arya pun langsung menanyakan kepala sekolah perihal pemecatan dan dugaan pungli yang terjadi di SDN Cibeureum 1 Kota Bogor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini tanggung jawab saya, saya tidak mau lagi ada pungli di sini,&rdquo; ucap Bima Arya saat berbincang dengan Kepala SDN Cibeureum 1 Kota Bogor seperti dikutip RDB.id (Jawa Pos Grup), Kamis (14/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/012964355/di-sidoarjo-ada-lansia-hidup-bertahun-tahun-tanpa-kamar-mandi-dan-atap-rumah-hampir-roboh">Di Sidoarjo, Ada Lansia Hidup Bertahun-Tahun Tanpa Kamar Mandi dan Atap Rumah Hampir Roboh</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Bima Arya menemui jajaran guru di sekolah tersebut, termasuk guru honorer Mohamad Reza Ernanda. &ldquo;Yang paling utama proses belajar mengajar jangan sampai terganggu,&rdquo; kata Bima Arya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wali Kota Bogor juga menegaskan bahwa pihaknya sudah memecat kepala sekolah SDN Cibeureum 1 Kota Bogor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya minta kepala sekolah membatalkan pemberhentian Pak reza. Pak reza masih dibutuhkan di sini,&rdquo; terang Bima Arya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/012964369/buntut-pemecatan-guru-honorer-sdn-cibeureum-1-kota-bogor-bima-arya-batalkan-pemecatan-dan-janjikan-hal-ini">Buntut Pemecatan Guru Honorer SDN Cibeureum 1 Kota Bogor, Bima Arya Batalkan Pemecatan dan Janjikan Hal Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga meyakinkan para guru-guru SDN Cibeureum 1 Kota Bogor agar tidak perlu takut karena para pelapor akan dilindungi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Percayakan pada wali kota. Sampai detik terakhir saya jadi wali kota, saya akan berjuang berantas pungli dan korupsi,&rdquo; tandas Bima Arya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Wali Kota Bogor juga menegaskan bahwa pihaknya sudah memecat kepala sekolah SDN Cibeureum 1 Kota Bogor. Tapi, guru honorer tak jadi dipecat.

Guru Honorer Reza Tidak Jadi Dipecat, Bima Arya Malah Pecat Kepala Sekolah SDN Cibeureum 1 Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ikut-nyaleg-kepala-smpn-3-bakal-dicopot_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Seorang Kepsek di Palembang Sumsel terancam dipecat karena maju nyaleg" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Seorang Kepsek di Palembang Sumsel terancam dipecat karena maju nyaleg</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Palembang bakal mengambil tindakan terhadap Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Palembang, M Ansyori. Pasalnya, dia maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) meski masih aktif menjabat Kepsek. Kepala BK-PSDM Palembang, Ratu Dewa mengatakan pencalegkan yang dilakukan Kepala SMPN 3 ini telah menyalahi aturan kepegawaian negara. Apalagi yang bersangkutan masuk sebagai anggota Partai Politik.&nbsp; Karena itu, pihaknya bakal melaksanakan rapat dengan dewan pertimbangan jabatan untuk menentukan sanksi kepada Kepala SMPN 3 tersebut.&nbsp; "Pasti ada sanksinya, seperti teguran dari Disdik Palembang sampai dengan pemecatan," katanya saat dihubungi, Selasa (25/9). Ia mengaku dirinya telah mengkonfirmasi terhadap kepsek tersebut. Kepsek tersebut telah meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya dan berjanji akan segera mundur dari pencalegkannya. Meskipun begitu, Ratu Dewa menegaskan pengunduran diri sebagai Caleg harus secara tertulis. "Jadi kami minta surat pengunduran diri ini diserahkan dalam minggu depan jika tidak maka akan ada sanksinya," singkat Dewa. Untuk diketahui, M Ansyori maju dalam sebagai caleg untuk DPRD Kota Palembang. Bahkan, KPU Palembang telah menetapkan nama kepsek tersebut dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Kepsek ini maju dari Partai Perindo untuk Daerah Pilih (Dapil) 4 Kecamatan Sematang Borang, Kalidoni dan Sako.

Ikut Nyaleg, Kepala SMPN 3 Bakal Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/duh-57-sekolah-belum-punya-kepsek_m_153599.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 57 jabatan kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Batang mengalami kekosongan. Jenjang SD ada 51 sekolah yang tidak memiliki kepsek. Sementara untuk TK ada tiga sekolah dan SMP tiga sekolah. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Wachyusin saat diwawancarai Radar Pekalongan (Jawa Pos Group) mengatakan, untuk sementara, tugas kepsek digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk oleh UPT Disdikbud setempat. Untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengembangan &amp; Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Karanganyar untuk membantu proses seleksi. Dari seleksi yang diikuti Mei lalu, saat ini sudah tersaring 27 calon kepala sekolah yang lolos seleksi akademik. "Memang untuk kali ini yang ikut seleksi dari jenjang SD. Sehingga kekurangan di SD tidak terlalu banyak. Untuk TK dan SMP belum bisa dilakukan karena belum memenuhi kuota seleksi, karena minimal harus ada satu kelas peserta di setiap jenjangnya," terangnya. Ke depan pihaknya berencana untuk mengajukan program seleksi di tingkat Kabupaten. Selain lebih menghemat biaya, kuota seleksi dapat menyesuaikan kebutuhan di Batang. "Mulai tahun ini kami mencoba melakukan seleksi calon kepsek tapi sudah langsung kami bekali dengan bimtek. Kalau dulu kan misalnya lolos langsung diangkat. paling bimteknya hanya bimtek manajerial. Nah jika dilakukan bimtek sebelumnya, maka diharapkan akan lahir kasek yang punya kemampuan kerja yang baik dan sesuai harapan," tandasnya. Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan SD, Satiman menambahkan bahwa saat ini calon kepala sekolah tersebut tengah mengikuti tahap On The Job Learning (OJL). Dimana mereka akan diterjunkan di sekolah asal dan satu sekolah lainnya untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam Diklat in 1. Dalam masa OJL ini mereka juga akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan selama tiga kali. Yakni pada tanggal 22 Agustus, 8 September dan 3 Oktober 2017. Satiman menambahkan, sebelumnya ada beberapa tahap yang harus dilakoni para calon kepala sekolah tersebut. Awalnya ada 51 Calon Kepala Sekolah SD yang mengirimkan berkas administrasi. Namun dalam seleksi administrasi hanya ada 50 peserta yang lolos ke babak seleksi akademik. Dalam seleksi akademik ada 27 peserta yang dinyatakan lolos oleh LPPKS Karanganyar. "Masih banyak tahapan yang harus dilalui lagi. Karena setelah ini mereka masih harus mempresentasikan laporan OJLnya. Kemudian masih ada diklat in 2, dan dilanjutkan dengan beberapa tahap, sampai akhirnya diputuskan siapa yang lolos dan mendapatkan sertfikat. Meski banyak prosedur, kami harap akhir tahun ini kekosongan jabatan itu bisa terisi," tandasnya.

Duh, 57 Sekolah Belum Punya Kepsek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/jelang-ajaran-baru-32-jabatan-kepala-sekolah-kosong_m_143488.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 30 jabatan kepala SD negeri dan 2 jabatan kepala SMP negeri di Kota Tegal masih kosong. Padahal, ajaran baru 2017/2018 segera berlangsung Senin (17/7). Saat ini, jabatan kepala sekolah (kepsek) di sekolah-sekolah tersebut dipegang oleh pelaksana tugas (Plt), yang merupakan kepsek definitif di sekolah lain. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Disdikbud Kota Tegal Sudoro menyampaikan, Disdikbud telah menindaklanjuti kekosongan jabatan kepsek dengan mengadakan perekrutan bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Sesuai aturan, pola perekrutan dan penempatan kepsek harus melalui sejumlah tahap. Antara lain, seleksi, daftar tunggu, dan pendidikan latihan (diklat). Penempatan kepsek mempertimbangkan rangking dan kompetensi calon kepsek. Hal lain yang dipertimbangkan adalah status sekolah dan jarak tempat tinggal calon kepsek. Sudoro mengemukakan, dalam perekrutan kali ini, ada 28 peserta untuk calon kepsek SD. Dari jumlah tersebut, yang layak hanya 13. Sedang untuk calon kepsek SMP, ada 34 peserta, dan yang layak 15. "Diklatnya sudah selesai, tinggal penempatan saja. Sebelum ajaran baru, mudah-mudahan (kekosongan jabatan kepsek, Red) bisa diisi," kata Sudoro, Senin (10/7). Mantan Kepala Pendidikan Menengah itu melanjutkan, karena calon kepsek SD yang layak hanya 13, sisanya masih dijabat Plt. Disdikbud memastikan, secara administrasi, jabatan Plt kepsek tidak menimbulkan masalah. Plt kepsek juga berhak menandatangani ijazah kelulusan siswanya. Namun demikian, dinas berupaya jabatan tersebut diduduki kepsek definitif. Sehingga, bisa bekerja lebih maksimal. "Setiap tahun Disdikbud mengadakan perekrutan, termasuk pengawas dan sebagainya," ujar Sudoro. (nam/ela/yuz/JPG)

Jelang Ajaran Baru, 32 Jabatan Kepala Sekolah Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/gawat-ratusan-sd-di-daerah-ini-terancam-tak-punya-kepsek-kok-bisa_m_143023.jpeg" alt="ilustrasi pengajaran di sekolah" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pengajaran di sekolah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 140 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Cirebon, Jawa barat terancam tidak memiliki kepala sekolah (kepsek). Hal ini terjadi jika proses perekrutan kepsek untuk 2019 tidak berjalan normal.  Padahal, kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Asdullah Anwar, seleksi calon kepala sekolah sudah ada hasilnya.&nbsp;  Namun, disayangkan mereka yang lolos seleksi masih enggan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan kepala sekolah sebagai syarat wajib menjadi kepsek.  &ldquo;Ya sudah diseleksi oleh BKPSDDM sekitar 80 orang guru, tapi belum mengikuti diklat kepemimpinan. Itu syarat wajibnya,&rdquo; ungkap Asdullah sebagaimana dilansir dari Radar Cirebon (Jawapos grup).  Diungkapkan, Asdullah, saat ini hanya ada 11 calon kepala SD yang sudah ikut diklat kepemimpinan, sehingga mereka semuanya bisa dilantik menjadi kepala sekolah.&nbsp;  Padahal kebutuhannya 40 kepsek lagi, jadi masih ada 29 SD yang tidak ada kepala sekolahnya. &ldquo;Kalau sekolah yang tidak ada kepseknya maka akan dijabat oleh Plt,&rdquo; ujarnya.  Untuk bisa meminimalisir kekurangan kepala sekolah, disdik dan BKPSDM tengah berkoordinasi untuk segera memperbanyak mengirimkan calon kepala SD untuk ikut diklat sebagai syarat wajib menjadi kepsek.&nbsp;  &ldquo;Sudah dilaksanakan seleksi 80 orang lalu saya serahkan kepada BKD, saya (disdik, red) hanya menghimpun, melaksanakan seleksi kerja sama dengan BKPSDM,&rdquo;ungkapnya.  Menurut Asdullah, yang lebih parah yaitu pada tahun 2019 mendatang, Kabupaten Cirebon akan jauh lebih banyak lagi kekurangan kepala SD.&nbsp;  &ldquo;Nanti di tahun 2019 itu akan kekurangan sekitar 140 kepala sekolah, karena ada yang terkena periodesasi, pensiun. Belum lagi kalau ada yang meninggal tentu akan bertambah,&rdquo; tuturnya.  Namun, menurut Asdullah, kepala sekolah yang statusnya Plt masih bisa menandatangani ijazah siswa.&nbsp;  &ldquo;Nggak masalah, yang penting nanti dalam STTB itu ada keterangan Plt berdasarkan SK bupati,&rdquo; tuturnya.  Kendati demikian, tetap saja dengan banyaknya sekolah dijabat Plt maka akan sangat berpengaruh dalam pendidikan di Kabupaten Cirebon.&nbsp;   &ldquo;Ya tentu sangat berpengaruh sekali,&rdquo; ujarnya. (den/dms/JPG)

Gawat, Ratusan SD di Daerah Ini Terancam Tak Punya Kepsek, Kok Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/keterlaluan-kepsek-dan-satpam-smk-pungli-puluhan-juta_m_128296.jpeg" alt="Barang bukti hasil kejahatan pelaku." width="100%">
<figcaption>Barang bukti hasil kejahatan pelaku.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim OTT berhasil membongkar praktik pungli di lingkuhan sekolah. Empat pelaku yang berasal dari lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Cianjur .diamankan petugas. Mereka adalah JA (32), kepala SMK, AR (37) guru honorer, ES (50) satpam SMK PGRI, dan Nr (38) seorang guru SMK Pancaniti. Penangkapan tersebut dilakukan Kamis (4/5) malam di SMK PGRI 3 Otomotif, Desa Nagrak. Tak tanggung, dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan uang senilai Rp 50.450.000. &ldquo;Kami juga mengamankan bukti setoran dari setiap sekolah yang ada,&rdquo; kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus, Jumat (5/5). Selain itu, polisi juga mengamankan bukti peminjaman dan bukti penerimaan. Bukan hanya itu, empat HP berbagai merk pun turut diamankan dalam operasi tersebut. Penangkapan para pelaku berawal saat jajaran reskrim melakukan penyelidikan atas adanya pungli di lingkungan SMK Se-Kabupaten Cianjur. Usai diselidiki polisi berhasil menangkap dua orang pelaku AR dan ES di SMK PGRI 3 Otomotif. &ldquo;Saat ditangkap keduanya sedang menerima uang setoran dari sekolah-sekolah yang ada,&rdquo; ungkapnya. Tak sampai disitu, polisi pun melakukan pengembangan hingga akhirnya menangkap dua pelaku yang diduga terlibat pungli tersebut. Dari keterangan yang didapat keempatnya memiliki peran yang berbeda-beda. ES berperan sebagai penerima uang yang kemudian disetor kepada AR. Kemudian AR berperan sebagai pengumpul dan penerima uang dan menyetorkan ke JA. Dan Nr berperan sebagai sekjen SMKS. Kini, keempat pelaku telah diamankan polisi beserta dengan barang bukti yang ada. &ldquo;Kami lakukan penyelidikan dan pengembangan dalam kasus tersebut,&rdquo; pungkasnya. (ana/pj/yuz/JPG)

Keterlaluan! Kepsek dan Satpam SMK Pungli Puluhan Juta

kepsek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepsek

Berita Terkini