<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/02/Screenshot_2026-02-02-13-07-16-311_comandroidchrome-edit-2903416684.jpg" alt="Presiden Prabowo menyampaikan taklimat saat membuka Rakornas Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, hari ini (2/2). (Tangkapan Layar YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo menyampaikan taklimat saat membuka Rakornas Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, hari ini (2/2). (Tangkapan Layar YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan sebanyak 8 hari cuti bersama bagi ASN. Keppres ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja, sekaligus memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan cuti bersama pada tahun 2026. Dalam Keppres tersebut ditegaskan bahwa ASN yang jabatannya tidak memperoleh hak cuti bersama akan mendapatkan kompensasi berupa penambahan cuti tahunan. &ldquo;Pegawai aparatur sipil negara yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan,&rdquo; sebagaimana tertulis dalam Keppres Nomor 42 Tahun 2025. Penetapan cuti bersama dipastikan ini tidak mengurangi hak cuti tahunan ASN. Berikut tanggal cuti bersama Pegawai ASN tahun 2026: 16 Februari (Senin) &ndash; Cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili 18 Maret (Rabu) &ndash; Cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 20, 23, dan 24 Maret (Jumat, Senin, dan Selasa) &ndash; Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 15 Mei (Jumat) &ndash; Cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus 28 Mei (Kamis) &ndash; Cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 24 Desember (Kamis) &ndash; Cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus. &nbsp;

Presiden Prabowo tetapkan Keppres cuti bersama ASN 8 hari di 2026. Simak tanggal lengkap dan kompensasi cuti tahunan bagi ASN di sini.

Presiden Prabowo Teken Keppres Cuti Bersama Selama 8 Hari di 2026, Intip Tanggalnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Cuti Bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2020 ini. Keppres itu diteken pada Selasa (18/8) lalu.  Dalam Keppres tersebut, salah satunya dibahas soal penetapan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ke akhir tahun 2020 ini.  "Tanggal 28, 29, 30, dan 31 Desember 2020 (Senin, Selasa, Rabu, Kamis) sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah," bunyi Keppres tersebut. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/19/08/2020/dpr-dukung-pembubaran-13-lembaga-negara-pada-akhir-agustus-ini/">DPR Dukung Pembubaran 13 Lembaga Negara pada Akhir Agustus Ini</a></li> </ul> Selain di tanggal tersebut, pemerintah juga menetapkan cuti bersama tersebut, pada Jumat 21 Agustus mendatang. Itu sebagai cuti bersama terkait Tahun Baru Islam 1442 Hijriah.  "Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2020 yaitu pada tanggal 21 Agustus 2020 sebagai cuti bersama," kata Keppres tersebut.  Pemerintah juga menetapkan cuti bersama pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2020. Cuti itu adalah terkait Maulid Nabi Muhammad SAW.  "Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara," bunyi Keppres itu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3Iqhc4Ah2D4

Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama Idul Fitri di Akhir Tahun 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/catat-cuti-tambahan-berlaku-juga-untuk-tni-dan-polri_m_138839.jpeg" alt="Keppres cuti bersama" width="100%">
<figcaption>Keppres cuti bersama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani surat Keputusan Presiden Nomor 18/2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017. Dalam keputusannya, pemerintah menambah satu hari pada tanggal 23 Juni sebagai cuti bersama Idul Fitri 1438 Hijriyah. Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan, penambahan cuti tersebut tidak hanya untuk pegawai negeri sipil (PNS) melainkan juga untuk TNI dan Polri.&nbsp; "TNI dan Polri juga bisa mengacu Kepres tersebut untuk mendapatkan tambahan cuti bersama,&rdquo; ujar Rini dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (19/6). Melihat Keputusan Presiden Jokowi itu. Kebijakan ini memberikan pedoman untuk seluruh instansi pemerintah. Apabila menelaah bunyi putusan pada diktum pertama yang tidak mencantumkan pemberlakuannya dikhususkan bagi PNS, maka artinya aparatur negara di luar PNS, &nbsp;yakni TNI dan Polri mendapatkan cuti bersama juga. "Namun demikian untuk diktum kedua yang menyebutkan bahwa cuti bersama tersebut tidak mengurangi hak cuti tahunan, ditujukan khusus untuk PNS," pungkasnya.(cr2/JPG)

Catat! Cuti Tambahan Berlaku Juga Untuk TNI dan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/presiden-perpanjang-cuti-bersama-pns-dilarang-nambah-libur_m_138121.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan waktu cuti bersama libur Idul Fitri yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/2017 membuat pemerintah daerah (pemda) terpaksa mengeluarkan lagi surat edaran (SE). Sebab sebelumnya pemda hanya menerbitkan edaran cuti bersama selama sembilan hari, kini berubah menjadi 10 hari.&nbsp; Seperti halnya Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang akan mengeluarkan lagi surat edaran (SE) tentang cuti bersama. "Tentu kita buat surat edaran lagi, tapi kita menunggu surat resmi perubahan tersebut turun. Jadi SE Pak Gubernur akan dikirim lagi ke OPD," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Jumat (16/6). Diakui Ikhwan awal pekan lalu Pemprov Riau sudah mengirimkan SE Gubernur kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemprov untuk menindaklanjuti edaran cuti bersama menyambut Hari Raya Idul Fitri.&nbsp; Pada surat edaran itu disebutkan libur dimulai 24 Juni yang jatuh pada hari Sabtu hingga 2 Juli dan kembali masuk kerja 3 Juli.&nbsp;Namun dengan Keppres terbaru tersebut, maka mulai libur menjadi Jumat (23/6) dan tetap berakhir hingga 2 Juli.&nbsp;"Karena belum kita terima, jadi belum ditindaklanjuti hari ini. Mungkin besok atau Senin sudah dikeluarkan edaran terbaru," sambung Ikhwan. Dalam Keppres tersebut menetapkan cuti bersama 2017 mulai 23 Juni, kemudian 27-30 Juni. Sementara 24 Juni yang jatuh hari Sabtu memang jadwal libur pegawai, sedangkan 25-26 Juni merupakan hari raya Idul Fitri.&nbsp; Dilanjutkan 1-2 Juli yang jatuh Sabtu dan Ahad. Dengan penambahan tersebut, Gubernur Arsyadjuliandi Rachman meminta pegawai di lingkungan Pemprov Riau tidak menambah lagi liburnya. "Itu kan sudah lama waktu cutinya. Jadi jangan tambah-tambah lagi. ASN Pemprov kita minta taat, termasuk soal larangan penggunaan Mobil Dinas (Mobdin) untuk mudik harus dilaksanakan," tegas Gubernur.&nbsp;(egp/iil/JPG)

Presiden Perpanjang Cuti Bersama, PNS Dilarang Nambah Libur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/presiden-jokowi-tetapkan-cuti-bersama-ini-tanggalnya_m_137920.jpeg" alt="Dokumen Keppres cuti bersama" width="100%">
<figcaption>Dokumen Keppres cuti bersama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah resmi menetapkan tanggal cuti bersama, dalam Hari Raya Idul Fitri 2017 ini.&lrm; Cuti bersama itu diputuskan selama lima hari. JawaPos.com, mendapat salinan surat resmi tersebut. Surat itu juga langsung ditetapkan dan ditandatangani&nbsp;oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 15 Juni 2017 ini. "Menetapkan cuti bersama 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 (mulai dari Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat&lrm;) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah," demikian bunyi kutipan surat resmi itu, Rabu (15/6). Selain itu, pada perayaan Natal 2017 nanti, pemerintah juga telah menetapkan cuti bersama yang jatuh pada Selasa tanggal 26 Desember nanti. Dalam cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2017 ini, sebagaimana surat itu tidak mengurangi hak cuti tahunan terhadap para pegawai negeri sipil (PNS). Surat keputusan cuti bersama ini, ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 15 Juni 2017 ini. Salinan surat itu diberikan ke Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.(cr2/JPG)

Presiden Jokowi Tetapkan Cuti Bersama, Ini Tanggalnya