<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/FGD-07-4194293130.jpg" alt="FGD bertema Tantangan dalam Penguatan Ekosistem Keberlanjutan di Indonesia ini, diselenggarakan di Grha Akuntan, Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>FGD bertema Tantangan dalam Penguatan Ekosistem Keberlanjutan di Indonesia ini, diselenggarakan di Grha Akuntan, Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengembangan ekosistem keberlanjutan yang kredibel, berdampak dan berdaya tahan terus dikembangkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) guna memperkuat kualitas praktik keberlanjutan perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap transparansi serta akuntabilitas pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Ketua Indonesia Sustainability Reporting Forum (ISRF), Ignasius Jonan, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan ekosistem keberlanjutan yang tidak berhenti pada komitmen, tetapi mampu menghasilkan dampak nyata dan nilai jangka panjang. &ldquo;Melalui ISRF, IAI mendorong integrasi keberlanjutan serta menyelaraskan langkah dan mempercepat kontribusi menuju pencapaian Indonesia Net Zero Emission 2060,&rdquo; ujar Jonan, yang juga merupakan Dewan Penasihat IAI dan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019. Sejalan dengan itu, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, Ardan Adiperdana, menyampaikan bahwa IAI memandang keberlanjutan sebagai agenda transformasi praktik bisnis, bukan sekadar kewajiban pelaporan. ISRF dihadirkan sebagai forum pembelajaran bersama yang berbasis pengalaman implementasi, dialog kebijakan, serta perumusan solusi praktis yang dapat diadopsi oleh dunia usaha dan sektor jasa keuangan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara target keberlanjutan dan pelaksanaannya di tingkat organisasi. ISRF merupakan forum kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang melibatkan regulator, pelaku usaha, sektor jasa keuangan, asosiasi, investor, akademisi, serta mitra internasional. Fokus ISRF mencakup integrasi keberlanjutan dalam strategi dan tata kelola, pengelolaan risiko dan peluang keberlanjutan&mdash;khususnya risiko iklim&mdash;hingga transparansi informasi dan kesiapan sistem pendukung seperti data, metodologi, dan asurans. Keberadaan ISRF menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko keberlanjutan yang memengaruhi operasi, rantai pasok, biaya dan akses pembiayaan, serta reputasi perusahaan. IAI menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif sebagai mitra strategis regulator, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat praktik keberlanjutan di Indonesia. IAI meyakini bahwa kepercayaan pasar dibangun melalui standar yang kredibel, kompetensi profesional yang kuat, dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan&mdash;fondasi penting bagi terciptanya ekosistem ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

IAI mendorong integrasi keberlanjutan serta menyelaraskan langkah dan mempercepat pencapaian Indonesia Net Zero Emission 2060.

Tingkatkan Kepercayaan Pasar, IAI Perkuat Ekosistem Keberlanjutan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/30/JKT_-BEI-terapkan-trading-halt-kembali_Salman-Toyibi_-2JPG-349303485.jpg" alt="Pegawai mengamati pergerakan harga saham di galeri BEI, Jakarta, Kamis (29/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pegawai mengamati pergerakan harga saham di galeri BEI, Jakarta, Kamis (29/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi XI DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap menjadi pasar yang kredibel, berkualitas, dan dipercaya investor. Permintaan itu pascamundurnya sejumlah pimpinan OJK dan pejabat eksekutif BEI. Apalagi mundur para pejabat itu bertepatan dengan terbitnya laporan evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia. Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menegaskan, prioritas utama OJK ke depan sebagai regulator independen menjaga stabilitas dan memastikan BEI tetap menjadi pasar yang kredibel, berkualitas, dan dipercaya investor. "Dalam situasi seperti ini yang paling penting adalah memastikan stabilitas kelembagaan OJK sebagai regulator dan menjaga bursa sebagai pasar yang sehat, transparan, dan berkualitas. Ini krusial untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas sistem keuangan nasional,&rdquo; ujar Haekal pada Minggu (1/2). Haekal menegaskan tidak ada pejabat dari Danantara, Badan Pengelola (BP) BUMN, direksi BUMN, maupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan institusi tersebut yang akan menduduki jabatan pimpinan di OJK maupun posisi pejabat eksekutif di BEI. &ldquo;Seluruh posisi yang kosong akan diisi melalui mekanisme yang berlaku oleh figur-figur profesional, independen, dan memiliki kompetensi tinggi di bidang pasar keuangan,&rdquo; tegasnya. Menurut Haekal, keberlanjutan dan kualitas pasar modal tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kredibilitas sumber daya manusia, kepastian regulasi, serta konsistensi pengawasan. &ldquo;Komisi XI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan konstruktif untuk memastikan OJK tetap independen dan kuat sebagai regulator, serta BEI terus berperan sebagai pasar yang efisien, berintegritas, dan berdaya saing global,&rdquo; kata Haekal. Dia mengimbau seluruh pemangku kepentingan, regulator, pelaku pasar, hingga masyarakat, untuk tidak terjebak pada spekulasi yang dapat memperkeruh persepsi dan mengganggu stabilitas pasar. &ldquo;Kita perlu menenangkan pasar, bukan memperkeruh keadaan. Fokus kita adalah memperkuat fondasi pasar keuangan nasional secara berkelanjutan,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, OJK memastikan kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas pengawasan sektor jasa keuangan dengan menunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta dan berlaku efektif mulai 31 Januari 2026. Dalam keputusan itu, OJK menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Friderica saat ini menjabat Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Selain itu, Hasan Fawzi ditetapkan sebagai ADK Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Hasan sebelumnya memimpin pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk aset keuangan digital dan kripto. Penunjukan ini diklaim menjadi langkah strategis OJK di tengah dinamika sektor keuangan yang kian kompleks, mulai dari volatilitas pasar modal hingga penguatan regulasi aset kripto. Dinamika tersebut juga meliputi meningkatnya tuntutan pelindungan konsumen di era digital saat ini. Posisi yang diisi pejabat pengganti tersebut dinilai krusial dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas sistem keuangan nasional. OJK menegaskan bahwa pengangkatan ADK pengganti dilakukan sesuai mekanisme kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner. "Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan fungsi pengaturan, pengawasan, serta penegakan pelindungan konsumen tetap berjalan tanpa gangguan," catat OJK melalui keterangannya. Ke depan, OJK menyatakan akan mempertajam kebijakan, program kerja, dan agenda strategis guna merespons perkembangan ekonomi dan keuangan, baik dari dalam negeri maupun global. Fokus penguatan pengawasan pasar dan inovasi keuangan juga disebut menjadi salah satu prioritas utama OJK. Di sisi lain, OJK juga memastikan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan masyarakat, tetap berjalan optimal. Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus memperkuat pelindungan konsumen di tengah transformasi ekonomi digital.

Prioritas utama OJK ke depan sebagai regulator independen menjaga stabilitas dan memastikan BEI tetap menjadi pasar yang kredibel.

DPR Minta OJK dan BEI Pastikan Mampu Jaga Kepercayaan Pasar

kepercayaan pasar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepercayaan pasar

Berita Terkini

Tingkatkan Kepercayaan Pasar, IAI Perkuat Ekosistem Keberlanjutan Nasional

DPR Minta OJK dan BEI Pastikan Mampu Jaga Kepercayaan Pasar

Download Aplikasi JawaPos.com