<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/JKT_Megawati-Berikan-Hak-Suara_Salman-Toyibi-3JPG-1077253380.jpg" alt="Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri menunjukan jari yang sudah tercelup tinta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di TPS 024 Kebagusan, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri menunjukan jari yang sudah tercelup tinta pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di TPS 024 Kebagusan, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan cermin peradaban bangsa. Megawati mengingatkan, sangat berbahaya jika suara rakyat dalam pesta demokrasi hanya dijadikan alat kekuasaan. "Dalam pilkada ini, saya selalu menyerukan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei. Ungkapan bijak ini menegaskan, betapa berbahayanya sekiranya pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan," kata Megawati dalam cuplikan video, dikutip Kamis (28/11). Presiden ke-5 RI itu menyebut, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Menurut dia, kekuatan itu mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Ia mengungkapkan, hal itu nampak terjadi pada beberapa wilayah seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. "Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral," ujar Megawati. "Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan," sambungnya. Megawati mengaku dirinya sangat mengenal wilayah Jawa Tengah. Sebab,&nbsp;dirinya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali dari Jawa Tengah. Ia menekankan, Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme.&nbsp; "Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan," urai Megawati. Ia menyesalkan, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral dan hati nurani. "Karena itulah, kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta seluruh rakyat Indonesia, saya serukan terus menerus. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran," pungkasnya.

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyebut demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara.

Jagoannya Kalah di Pilkada Jateng 2024, Megawati Tuding Pj Kepala Daerah dan Kepolisian Dimobilisasi untuk Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/img-272727-3299359080.jpg" alt="Penjabat (Pj) DKI Jakarta Teguh Setyabudi merombak 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) DKI Jakarta Teguh Setyabudi merombak 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pelantikan 305 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta oleh Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi menuai sorotan dari DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi yang membidangi pemerintahan, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut, khususnya menjelang Pilkada 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami di Komisi A sangat menekankan bahwa setiap proses mutasi dan pelantikan pejabat harus didasari pada evaluasi kinerja yang objektif dan kebutuhan organisasi. Penataan birokrasi memang hak prerogatif pimpinan, namun langkah ini harus murni untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, bukan untuk tujuan politik tertentu,&rdquo; ujar Hilda, Sabtu (16/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pelantikan besar-besaran di tengah persiapan Pilkada dapat memicu spekulasi publik terkait potensi intervensi politik dalam birokrasi. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus lebih transparan untuk mencegah tudingan miring.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015320015/sempurna-rezekinya-inilah-ramalan-4-weton-dengan-karier-melejit-dan-penuh-keberuntungan-di-bulan-desember-2024-menurut-primbon-jawa">Sempurna Rezekinya, Inilah Ramalan 4 Weton dengan Karier Melejit dan Penuh Keberuntungan di Bulan Desember 2024 Menurut Primbon Jawa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tindakan ini harus mampu menjawab kekhawatiran masyarakat, terutama terkait netralitas birokrasi dalam Pilkada pada 27 November mendatang,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai anggota Komisi A, Hilda juga menyoroti pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) yang dilakukan beberapa waktu lalu. Ia menyebut langkah ini tidak lazim karena biasanya posisi Sekda dipertahankan untuk menjaga stabilitas birokrasi, terutama saat menjelang pemilihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pergantian Sekda dalam situasi seperti ini justru memperkuat dugaan adanya motif yang perlu dijelaskan. Komisi A DPRD DKI Jakarta akan terus memantau kebijakan ini agar tidak menyimpang dari prinsip good governance,&rdquo; tambahnya.</div> </div>

Hilda Kusuma menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut, khususnya menjelang Pilkada 2024.

DPRD Minta Pelantikan Ratusan Pejabat Jakarta Dijauhkan Dari Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230307-WA0077.jpg" alt="Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan, ada peredaran narkotika di daerah Sumatera Selatan untuk kepentingan politik.  Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose mengatakan, tren baru peredaran narkotika di daerah itu dikenal dengan sebutan narko-politik. Yakni menggunakan narkotika sebagai bahan kepentingan politik oleh tokoh-tokoh politik.  ”Saya baru balik dari Sumatera Selatan, sekarang juga di daerah Sumatera Selatan menurut kapolda, menurut kepala BNNP, menurut gubernur, ada yang dinamakan narko-politik,” kata Golose seperti dilansir dari Antara.  Modus tersebut sengaja digunakan oknum politikus tertentu untuk melanggengkan kepentingan politik. ”Jadi, tokoh-tokoh politik ini, mereka menggunakan organ tunggal, kemudian ada namanya remix, kemudian mengedarkan narkotika,” jelas Petrus Reinhard Golose.  Menurut dia, modus penyalahgunaan narkotika itu dengan mengundang massa, lalu membagikan narkotika dengan motif politik. Oleh karena itu, Golose mewanti-wanti agar kejadian tersebut tidak terjadi di daerah lain, termasuk di Bali.  ”Ini tidak boleh terjadi terjadi di tempat lain. Saya sudah mendeklarasikan, kami dan dibantu Bapak Kapolda yang luar biasa di Sumatera Selatan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan serupa,” papar Petrus Reinhard Golose.  Terkait fenomena narko-politik tersebut, Golose belum pastikan sudah berapa lama hal itu terjadi di daerah Sumatera Selatan. Namun, BNN dan pihak kepolisian di Sumatera Selatan memberikan atensi khusus untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah itu.  ”Saya baru monitor, tetapi ini sudah mulai dilaksanakan. Ada di tempat lain, tidak ada di Bali,” imbuh Petrus Reinhard Golose, mantan kepala Polda Bali tersebut.  Dia menambahkan, narkoba merupakan musuh bersama yang harus dilawan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, itu tidak hanya menjadi tugas BNN karena efeknya sangat berbahaya bagi generasi muda Indonesia.  Sebagai bagian dari komitmennya memberantas narkotika di Indonesia, sebanyak 3,6 juta orang diajak bersama-sama menggemakan mars bertema Anti Narkoba yang diikuti secara luring dan daring di seluruh Indonesia.

BNN Ungkap Peredaran Narkotika untuk Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-15-at-14.19.47.jpeg" alt="MAKAN BERSAMA: Presiden Jokowi bersama ketua parpol dalam kesempatan makan bersama. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>MAKAN BERSAMA: Presiden Jokowi bersama ketua parpol dalam kesempatan makan bersama. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Presiden Jokowi terlihat berupaya menyeimbangkan dua kepentingan pada reshuffle kali ini. Yakni, kepentingan untuk memperbaiki kinerja sekaligus mengakomodasi kepentingan politik.  "Saya melihatnya kombinasi. Kombinasi antara kepentingan politik dan evaluasi kinerja," ujarnya kemarin (15/6). Aspek perbaikan kinerja terlihat dari dua posisi menteri yang dicopot. Yakni, Muhammad Lutfi dari posisi menteri perdagangan dan Sofyan Djalil dari menteri agraria dan tata ruang.  Kinerja dua pos kementerian tersebut dalam beberapa waktu belakangan memang banyak disorot masyarakat.  Mendag, misalnya, sudah terbukti gagal dalam menstabilkan harga komoditas. Itu terlihat dari polemik minyak goreng yang belum berhasil ditangani selama berbulan-bulan. Sama halnya dengan kinerja menteri agraria, persoalan konflik agraria di berbagai daerah terus muncul.  ’’Jadi, mau tidak mau yang buruk harus diganti. Itu pergantian berbasis kinerja,’’ imbuhnya.  Namun, aspek kepentingan politik juga sangat kuat. Indikasinya terlihat dari masuknya tiga kader partai dalam kabinet. Yakni, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, politikus PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor.  Seperti diketahui, sejak bergabung dengan koalisi pemerintah, PAN dan PBB belum mendapatkan jatah kursi sebagaimana layaknya kultur politik di Indonesia. ’’Karena PAN, misalnya, masuk koalisi ya harus dikasih kursi menteri,’’ tuturnya.  Terkait efektivitas pergantian tersebut, Ujang menyebut perlu diberi waktu. Sebab, sulit menilai tanpa melihat gebrakan apa yang akan dilakukan.  ’’Apakah makin bagus atau makin jelek, kita lihat bersama,’’ kata alumnus doktor Universitas Indonesia itu.  Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menaruh harapan besar terhadap keberadaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor yang dilantik Jokowi kemarin. Dia berharap keberadaan wakil menteri ketenagakerjaan dapat membantu menteri ketenagakerjaan menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah yang belum selesai. ’’Seperti revisi Permenaker 18/2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI),’’ ujarnya.  Timboel mengatakan, revisi itu sangat dibutuhkan untuk secepatnya diselesaikan supaya para PMI dapat terlindungi pada saat sebelum bekerja, saat bekerja, maupun setelah bekerja.  Regulasi lain yang ditunggu adalah kepastian pekerja informal miskin mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tujuannya, mencegah pekerja miskin itu jatuh ke level miskin ekstrem.  Pekerjaan rumah yang kedua adalah soal pengawas ketenagakerjaan yang menurut dia sampai saat ini masih rendah. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran aturan ketenagakerjaan di lapangan. Misalnya, urusan upah minimum, kasus PHK, dan pembayaran THR.  ’’Wakil menteri ketenagakerjaan diharapkan dapat membuat terobosan untuk perbaikan kinerja pengawas ketenagakerjaan secara sistemis,’’ tutur Timboel.  Timboel juga menyampaikan, sampai saat ini masih banyak persoalan hubungan industrial dan jaminan sosial. Dia berharap kehadiran Afriansyah dapat mendorong dialog yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan begitu, pada momen tertentu, misalnya penetapan upah minimum, dapat dijalankan dengan baik.  Pada kesempatan lain, momen kebersamaan Jokowi dengan ketua umum partai politik ditunjukkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Mereka yang datang adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ada juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.  Pertemuan itu diadakan di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.  Jokowi ingin menunjukkan kehangatan bersama dengan ketua parpol. Mereka makan siang dan berperbincang santai. "Sekali-kali kita makan di sini,” ucap Jokowi.

Reshuffle Kabinet, Kombinasi Antara Kepentingan Politis dan Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-tegaskan-tni-jangan-terkotak-kotak-karena-kepentingan-politik_m_-scaled.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap menjaga netralitasnya." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap menjaga netralitasnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo meminta prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap menjaga netralitasnya. Hal itu disampaikan dalam peringatan HUT TNI di Cilangkap, Jakarta, Jumat (5/10). "Saya tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan pesan Jenderal Besar Soedirman tentang jati diri TNI bahwa politik tentara adalah politik negara dan loyalitas tentara hanyalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas pria yang akrab disapa Jokowi itu saat menjadi inspektur upacara. Jokowi mengingatkan bahwa TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan. "Tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit," sebutnya. TNI, lanjut Jokowi, adalah pihak yang selalu menjamin netralitas politik di era demokrasi saat ini. "Yang selalu menjamin keutuhan wilayah nasional dan membangun persatuan dan solidaritas antar anak-anak bangsa," tutur Jokowi. TNI hanya boleh bersumpah setia terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. "Sekaligus ikrar sejati untuk membangun profesi TNI untuk kebanggaan dan kejayaan negeri. Pondasi itulah yang harus dipegang teguh oleh TNI dan prajurit TNI," kata mantan Walikota Solo itu.  Diketahui, TNI menggelar peringatan hari jadinya yang ke-73 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (5/10). Acara ini diikuti ribuan prajurit TNI. Bertemakan "Profesionalisme TNI Untuk Rakyat", diharapkan prajurit TNI harus mahir berbasis kompetensi, harus kuat, handal dan semua tugas serta kewajibannya didharma baktikan untuk rakyat. Lalu senantiasa dipagari oleh doktrin Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang merupakan nafas bagi semua prajurit berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam acara ini, Presiden Jokowi memimpin langsung proses upacara didampingi oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Thajanto, Kepala Staf Angkaian Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Jokowi: TNI Jangan Terkotak-kotak Karena Kepentingan Politik Sempit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/ketum-pbnu-ibadah-tidak-boleh-dikotori-kepentingan-politik_m_122490.jpeg" alt="KH Said Aqil Siradj" width="100%">
<figcaption>KH Said Aqil Siradj</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj memiliki sejumlah harapan di Pilkada DKI Jakarta. Dia sangat berharap pilkada di ibukota bisa berjalan lancar, sukses dan damai. Namun yang terpenting, menurutnya, tidak menggunakan agama sebagai alat politik. "Jangan sekali-sekali agama dijadikan alat dukung politik," ujar Said di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (10/4). Dia berpendapat, jika agama dipakai untuk tujuan politik adalah perbuatan yang salah. "Di tempat-tempat ibadah masjid, gereja, vihara, klenteng tidak boleh seharusnya untuk kampanye, tidak boleh dipakai bicara politik," tegasnya. Diucapkannya larangan itu bukan tanpa sebab atau alasan. Menurut Said, substansi dari sebuah ibadah di tempat yang disucikan tidak berarti lagi jika isinya untuk tujuan berpolitik. "Berangkat salat Jum'at untuk berpolitik makanya nol. Ibadah hakekatnya nol (jika disusupi kepentingan politik)," katanya. Oleh karena itu, lanjut dia, pun dengan khotbah para kiai di salat Jum'at harusnya meningkatkan ketaqwaan jamaah. Bagaimana jamaah harus amanah, jujur, damai dan mempertahankan sikap gotong-royong, bukan mengkhotbahkan yang lain. Dikatakannya, khotbah Jum'at itu dua kali khotbah mengganti dua rakaat salat dzuhur bukan sembarangan. Bukan pidato fungsinya mengganti salat dzuhur. "Itu hukum. Oleh karena itu ibadah yang sangat sakral ini tidak boleh dikotori oleh kepentingan politik," tandasnya keras. (uya/JPG)

Ketum PBNU: Ibadah Tidak Boleh Dikotori Kepentingan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64588_83688_demo-ahok-fpi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Setara Institute Ismail Hasani mengingatkan umat Islam jangan sampai diadudomba dengan menggelar aksi unjuk rasa pada 25 November 2016. Yakni, adanya usaha kelompok tertentu untuk kepentingan politik yang menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, tidak rela umat Islam dicabik-cabik dalam kepentingan kekuasaan atau politik pragmatis. Dalam hal ini dia menyatakan setuju dengan pendapat Prof Jimly Asshiddiqie. &quot;Isu SARA di DKI bukan isu SARA biasa, ada kekuatan yang bekerja menyerupai kekuatan tentara,&quot; kata Hasani di Jakarta, Selasa (15/11). Menurut dia, kepentingan pilkada saat ini yakni pertaruhan kebangsaan atau kekuatan keberagaman bangsa. Hal itu sedang diuji untuk toleran mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan. Sekalipun menyentuh segi fundamental masing-masing pihak. &quot;Misalnya Ahok memenuhi unsur pidana, maka diperingatkan dulu kalau masih membandel baru proses secara hukum. Harapan saya sama, 25 November silakan kalau mau aksi tapi dengan catatan jangan merusak dan anarkis,&quot; ujarnya. &lrm;Sementara itu, Direktur Imparsial Al Araf menilai, tidak dibenarkan secara konstitusi jika aksi 25 November ada niatan untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Sebab, konstitusi sudah mengatur dan prosesnya cukup lama. &quot;Penggulingan rezim apa alasan menjatuhkan Presiden? Kan harus punya alasan yang kuat dalam hukum tata negara, sidang MPR, DPR dan MK serta ini akan jadi proses yang buruk untuk dinamika demokrasi kita,&quot; katanya. Ia menjelaskan kalau impeachment dilakukan tanpa jalur formal atau konstitusi, jelas akan jadi sesuatu hal yang buruk bagi tradisi demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, Al-Araf percaya seluruh elemen bangsa tidak akan melakukan kudeta. &quot;Siapa yang melakukan kudeta? Kalau bagian banyak negara kudeta massal dilakukan oleh militer seperti di Turki gagal, Thailand berhasil namun sekarang masih harus menata lagi butuh waktu lama. Nah, kita kalau jalur kudeta pasti ditolak kelompok masyarakat,&quot; jelas dia. Di samping itu, Al-Araf yakin dan percaya kalau TNI/Polri akan tunduk atas perintah panglima tertinggi yakni Presiden&lrm; Jokowi sehingga tidak mungkin melakukan sesuatu langkah kudeta. Sebab, TNI/Polri juga mendambakan keamanan dan ketentraman bangsa ini. &quot;Sebagai bangsa tentu demokrasi harus diselamatkan menolak segala bentuk penggulingan karena kalau terjadi kita akan bertarung penstabilan yang panjang, kita bisa lihat dinamika di Thailand, Turki dan Mesir,&quot; tandasnya. (yuz/JPG)

Aksi 25 November, Umat Islam Diminta Waspada Kepentingan Politik