<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/s5T4mNP0kIetcUdjNqxn00AIpAhOHRZlYZyY9Gb2-2082131835.jpg" alt="Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono menyampaikan paparan dalam kegiatan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025&ndash;2029 di Kantor Bappeda Jatim, Kamis (12/6). (BKKBN)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono menyampaikan paparan dalam kegiatan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025&ndash;2029 di Kantor Bappeda Jatim, Kamis (12/6). (BKKBN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-BKKBN terus memantapkan arah pembangunan nasional berbasis kependudukan. Salah satu langkah strategisnya adalah penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025&ndash;2029, yang digodok bersama dalam forum regional di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (12/6). Acara bertajuk Internalisasi PJPK dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Regional III itu dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari pejabat Kementerian Dalam Negeri, BKKBN pusat dan daerah, Kepala Bappeda dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, hingga perwakilan dari Bali, NTB, dan NTT. Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono menegaskan, pembangunan ke depan harus berangkat dari data kependudukan yang konkret. Ledakan penduduk yang tidak diantisipasi sejak dini bisa memicu krisis multidimensi dari ekonomi hingga sosial. &ldquo;Setiap pertambahan satu penduduk harus diiringi dengan layanan dasar yang memadai, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan dan perumahan,&rdquo; ujar Budi Setiyono. Budi menyebut jika suatu daerah mengalami penambahan penduduk 30 ribu jiwa per tahun, minimal 30 ribu lapangan kerja baru harus disiapkan setiap tahun oleh perangkat daerah. &ldquo;Kalau kepala dinas ketenagakerjaan tidak bisa memenuhi itu, kepala daerah wajib mengevaluasi dan mengganti dengan pejabat yang lebih kompeten,&rdquo; tegas Budi Setiyono. Dia mengingatkan, pertumbuhan penduduk tanpa kendali akan membawa efek domino. Pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga meningkatnya kriminalitas. Karena itu, pembangunan yang tidak memperhitungkan aspek kependudukan hanya akan menimbulkan persoalan jangka panjang. &ldquo;Negara maju bukan hanya soal PDB tinggi, tapi tentang kemampuan mengelola penduduk secara terintegrasi. Mulai dari ketenagakerjaan, investasi, pendidikan, hingga kesehatan,&rdquo; imbuh Budi. Tak hanya aspek ekonomi, BKKBN juga menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial. Salah satu upayanya adalah peluncuran program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), yang mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak dan keluarga. &ldquo;Sekitar 30 persen keluarga di Indonesia mengalami fatherless atau minim peran ayah. Padahal, keluarga yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat. GATI hadir untuk mengembalikan fungsi ayah sebagai pengayom dan pembimbing dalam keluarga,&rdquo; jelas Budi Setiyono. Sebagai bentuk konkret dari strategi ini, BKKBN mendorong penggunaan indikator kinerja (KPI) berbasis kependudukan yang wajib diterapkan di seluruh tingkatan pemerintahan daerah. Evaluasi akan dilakukan secara objektif untuk menjamin efektivitas kebijakan. &ldquo;Kalau tidak bisa mengelola penduduk dengan baik, kepala daerah dan dinas teknisnya harus siap dievaluasi, bahkan diganti,&rdquo; tandas Budi Setiyono. Dengan disusunnya Peta Jalan Kependudukan 2025&ndash;2029, pemerintah berharap pembangunan nasional ke depan akan lebih terarah, berkelanjutan, dan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil penduduk. Ini menjadi bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

BKKBN luncurkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 untuk arah pembangunan nasional yang lebih terarah dan berkelanjutan

Pembangunan Berbasis Kependudukan: BKKBN Luncurkan Peta Jalan 2025-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/WhatsApp-Image-2024-04-26-at-091218-2310754344.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dalam menertibkan administrasi kependudukan (adminduk) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Salah satu fokus utama adalah menindaklanjuti temuan banyaknya rumah yang dihuni puluhan kepala keluarga. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, langkah itu dilakukan untuk memastikan akurasi data dan mendukung program kesejahteraan masyarakat. Pemkot mengambil kebijakan satu persil tanah maksimal diisi 3 kepala keluarga. &rdquo;Pemkot mengambil kebijakan 1 persil itu adalah 3 KK, sambil kita lihat jumlah jiwanya berapa. Dengan 3 KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan. Kami bisa membantu sekolah sampai kuliah,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Eri mempertanyakan kelayakan rumah berukuran 3x4 meter yang menampung 3 KK berisi 12 jiwa. Rumah tersebut seharusnya memiliki ruang tamu, ruang makan, dan ruang tidur. &rdquo;Tipe 45, itu paling kecil. Kalau sekarang 3x4 meter itu rumah atau bukan, itu pertanyaannya. Berarti kan kos-kosan. Nah dalam kos-kosan itu ada yang sampai 50 KK, kemudian mau tidur di mana dia,&rdquo; ujar Eri. Untuk itu, lanjut dia, pemkot membatasi satu persil rumah maksimal diisi 3 KK. Hal itu dilakukan untuk memastikan intervensi yang diberikan pemkot tepat sasaran dan merata kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. &rdquo;Dengan 3 KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan,&rdquo; jelas Eri. Selain itu, Eri menegaskan, pemkot memprioritaskan bantuan sosial untuk warga asli Surabaya yang tinggal di Kota Pahlawan. &rdquo;Kalau sekarang 1 rumah 50 KK, terus semua nunut (menumpang), sekolahnya pemkot yang bayarin. Nah orang asli Surabaya yang tinggal di Surabaya nasibnya gimana?&rdquo; tanya Eri. Karena itu, Wali Kota Eri menyatakan, pemkot mengambil langkah tegas dengan mendobrak sistem yang memungkinkan satu rumah dihuni puluhan KK. &rdquo;Ini yang saya lakukan untuk orang Surabaya. Kalau ternyata dia mau masuk KK (Surabaya), dia harus bikin surat pernyataan tidak menerima bantuan,&rdquo; tegas Eri. Wali Kota Eri juga melarang warga memecah KK dalam satu rumah hanya karena bertujuan ingin mendapatkan bantuan sosial. &rdquo;Misalkan aku yang nikah, aku ikut rumah orang tua. Setelah itu aku pecah KK. Lho kalau pecah KK dari orang tua di dalam rumah itu, pemkot mengontrol untuk pemberian bantuan itu gimana,&rdquo; ujar Eri. Menurut dia, pecah KK hanya bertujuan untuk mendapatkan bantuan, akan membuat pendataan menjadi tidak akurat. Di samping itu juga hal ini akan menyulitkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. &rdquo;Pendekatan-pendekatan akan saya lakukan dengan cara berbeda. Dia pecah KK, dalam satu rumah dua sampai tiga KK tapi minta bantuan semua, ini kan jadi berat,&rdquo; jelas Eri. Dia menambahkan, warga yang ingin mendapatkan bantuan sosial harus terdaftar dalam satu KK yang benar-benar sesuai dengan jumlah penghuni rumah. &rdquo;Saya bilang kalau minta bantuan semuanya ya masukan di sini (1 KK). Jadi saya bisa tahu dalam satu KK ada berapa jiwa, sentuhannya gimana, sehingga (tahu) dia (pendapatan) dapat berapa juta dalam 1 bulan,&rdquo; kata Eri. Wali Kota Eri menegaskan, Pemkot Surabaya tidak akan memberikan intervensi bantuan kepada warga yang memiliki KK bermasalah. &rdquo;Tapi kalau pecah KK dalam satu rumah, tak kasih syarat, jangan minta bantuan. Alhamdulillah tidak ada yang mau. Ternyata pecah KK untuk minta bantuan tambah kacau,&rdquo; sebut Eri. Dia memastikan, pemkot berkomitmen untuk menertibkan adminduk dan membantu warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan. &rdquo;Jadi kalau masuk (pindah KK) Surabaya jangan sembarangan, kasihan wargaku yang asli Surabaya, yang belum tak bantu ketabrak sama yang baru-baru masuk,&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya tertibkan administrasi kependudukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. I rumah maksimal 3 KK

Kebijakan Baru, 1 Rumah Maksimal 3 Kepala Keluarga di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KTP-DIGITAL-DISPENDUK.jpg" alt="Warga melakukan perekaman KTP digitial di UPTSA Siola Surabaya. Dipta Wahyu/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Warga melakukan perekaman KTP digitial di UPTSA Siola Surabaya. Dipta Wahyu/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Antrean pencetakan e-KTP di Surabaya masih tinggi. Jumlahnya mencapai 50.578 antrean. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengimbau warga beralih memakai KTP digital agar segera mendapatkan kartu identitas.  Pekan ini Dispendukcapil Surabaya menerima belasan ribu blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pencetakan e-KTP yang sempat berhenti pun kembali berjalan. Namun, karena banyaknya antrean, pencetakan kartu identitas itu sedikit tersendat.  Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pekan lalu antrean pencetakan e-KTP mencapai 57 ribu. Saat ini tinggal 50.578 antrean. ”Blangko memang sudah datang. Namun, jumlah pengajuan pencetakan e-KTP juga banyak. Setiap hari mencapai 800–900 pengajuan,” katanya kemarin (18/1).  Tingginya pengajuan pencetakan e-KTP tidak sebanding dengan jumlah blangko. Meskipun pencetakan dikebut, antrean bakal kembali meningkat. ”Karena itu, kami meminta warga memahami bahwa penurunan antrean belum bisa cepat. Harap bersabar dulu,” katanya.  Sebagai solusinya, warga yang mengajukan cetak e-KTP baru diarahkan untuk membuat KTP digital. Pendaftaran KTP digital bisa dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola dan kecamatan. Prosesnya cepat. Tidak sampai setengah jam.  Sonhaji menambahkan, fungsi KTP digital sama seperti e-KTP. ”Kami pastikan itu legalitasnya sama. Karena sudah dijamin melalui permendagri. Kami harap warga juga bisa migrasi ke sana dulu sambil menunggu KTP fisik,” ungkap Agus.

Antrean Cetak E-KTP Panjang, Imbau Warga Surabaya Pakai KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/RT-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kewenangan ketua RT di Kota Surabaya dalam layanan kependudukan makin bertambah. Ketua RT bisa memproses 10 jenis layanan kependudukan yang diajukan pemohon. Warga tak perlu lagi bolak-balik ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil).  Kabid Pelayanan Pendataan Penduduk Dispendukcapil Surabaya Laily Susanti mengatakan, mulai 3 Oktober hingga 11 Oktober, seluruh Kasi Pemerintahan kecamatan mendapatkan pelatihan dari dispendukcapil.  Beberapa dinas lain juga turut serta melatih. Misalnya, dinas koperasi usaha kecil dan menengah serta perdagangan (dinkopdag), dinas kesehatan (dinkes), hingga dinas pendidikan (dispendik).  Dalam kegiatan itu, Kasi Pemerintahan dilatih enam jenis pelayanan adminduk. Setelah mengikuti pelatihan, mereka diminta melatih para ketua RT. ”Nanti ketua RT ikut membantu layanan adminduk,” ucap Laily.  Sebelumnya, ketua RT sudah dilatih empat jenis layanan adminduk. Dengan tambahan itu, ketua RT bisa memproses 10 jenis layanan. ”Mulai dari dokumen lahir, mati, pindah keluar, pindah datang, pindah dalam kota, pecah kartu keluarga, cetak ulang kartu keluarga, perubahan biodata, perubahan gelar, dan cetak kartu identitas anak,” jelas Laily.  Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Iman Sonhaji menyatakan, penambahan kewenangan ketua RT itu diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang anti mbulet dan efisien. Untuk mendapatkan layanan, warga cukup mengajukan ke ketua RT, tak perlu wira-wiri ke MPP Siola. ”Sekarang juga ada Klampid New Generation (KNG). Surabaya siap menjalankan pelayanan berbasis digital,” ujarnya.  Terpisah, Ketua RT 09 Kecamatan Asemrowo Iiswati siap menjalankan 10 layanan tersebut. Tambahan layanan itu bukan malah menjadi beban. ”Ini sudah tugas kami. Untuk akta lahir, kami terbantu dari rumah sakit bersalin. Jadi begitu pulang dari RS, akta sama KK sudah beres,” jelasnya.

Di Surabaya, 10 Layanan Kependudukan Ini Cukup Ditangani Ketua RT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/e-KTP.jpg" alt="Ilustrasi e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo mulai mengaktivasi dan menerbitkan identitas kependudukan digital (IKD). Namun, program itu diawali dengan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo.  Kepala Dispendukcapil Reddy Kusuma menyebutkan, langkah tersebut merupakan tahap awal. ’’Saat ini sudah aktivasi ke 3.000-an ASN. Jumlahnya terus bertambah,’’ katanya.  Proses aktivasi terus dilakukan. Di antaranya, ASN dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo dan Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo. Setelah kepada para pegawai tuntas, proses aktivasi akan berlanjut ke pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.  Dengan IKD, masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika fisik KTP elektronik (e-KTP) tertinggal atau lupa tidak membawa. Bahkan, masyarakat tidak perlu menunjukkan e-KTP. Sebab, e-KTP  itu sudah tersimpan secara digital.  Selain KTP, IKD memuat data identitas diri lainnya. Di antaranya, foto diri, golongan darah, kartu keluarga, tanda tangan elektronik, nomor pokok wajib pajak (NPWP), kartu vaksinasi, bahkan data kepemilikan kendaraan.  IKD bisa diunduh di Play Store. Setelah terunduh dan terpasang di handphone, pengguna tinggal mengisi identitas diri. Namun, IKD baru bisa digunakan ketika sudah diaktivasi. Nah, aktivasinya harus dilakukan petugas dari dispendukcapil. Dengan demikian, data yang dimasukkan dan tercatat di IKD benar-benar valid.  ’’Karena harus aktivasi, kami awali dari ASN dulu, baru nanti ke warga,’’ jelas Reddy. Jika pengguna ingin membagikan informasi diri, ada menu berbagi dalam aplikasi IKD tersebut. Ada kode QR jika ingin berbagi informasi diri kepada orang lain. Namun, kode QR hanya berlaku 90 detik dan kode QR yang dibagikan selalu berubah sehingga lebih aman.

Dispendukcapil Sidoarjo Mulai Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/KLAMPID.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos,com- Pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) secara online lewat Klampid tak lagi ribet. Pemohon tinggal mengakses aplikasi Klampid lewat HP. Untuk memudahkan warga, aplikasi itu juga dilengkapi fitur Cak Takon.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Agus Imam Sonhaji menyampaikan, Klampid dinilai belum efektif karena bentuknya website. Sejalan dengan perkembangan teknologi, wujud Klampid pun disempurnakan menjadi aplikasi. ”Namanya Klampid New Generation (KNG). Warga tinggal mengunduh di Play Store dan App Store,” jelasnya.  Fitur KNG sama seperti Klampid versi website. Hanya, ada tambahan chat assistant yang bisa dimanfaatkan warga bila mengalami kesulitan. ”Fitur ini seperti aplikasi WA. Warga bisa tanya jawab bila merasa kesulitan saat hendak mengurus adminduk. Ada Cak Takon yang siap membantu di sana,” katanya.  Sejak diluncurkan pekan lalu, jumlah permohonan adminduk terus bertambah. Rata-rata ada 3.000 permohonan yang masuk setiap hari. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 2.500 permohonan per hari.  Petugas di kelurahan sudah dibekali aplikasi tersebut. Mereka bisa membantu warga yang masih kesulitan saat mengurus adminduk secara online. ”Kami terus memantau pengoperasian aplikasi ini. Baik di kelurahan maupun di kecamatan,” terangnya.  Penggunaan aplikasi KNG, kata Agus, membuat layanan semakin efisien. Misalnya, dalam pemberkasan adminduk butuh banyak lampiran yang harus diunggah serta risiko pengulangan permohonan besar.  Formulir yang diisi juga banyak. Hal itu memicu terjadinya kesalahan. ”Tapi, sekarang kesalahan permohonan itu turun drastis. Dari yang sebelumnya 30 persen kini tinggal 11 persen,” katanya.  Agus menambahkan, layanan dispendukcapil terus ditingkatkan agar efisien. ”Kami upayakan pengulangan permohonan karena salah proses di bawah 5 persen,” katanya.

Dengan Aplikasi Klampid, Urus Administrasi Kependudukan Tak Lagi Ribet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/eri-cahyadi-1.jpg" alt="BANTU LANGSUNG: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut mengeruk lumpur dari saluran air di Sidotopo Sekolahan 1 saat kerja bakti massal untuk mencegah demam berdarah dan banjir di Kota Surabaya, Minggu (30/1). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BANTU LANGSUNG: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut mengeruk lumpur dari saluran air di Sidotopo Sekolahan 1 saat kerja bakti massal untuk mencegah demam berdarah dan banjir di Kota Surabaya, Minggu (30/1). (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan sejumlah rencana besar untuk transformasi atau perubahan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, di masa depan, dalam rangka memperingati Hari jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729.  Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa (31/5), mengatakan, sejumlah rencana besar tersebut di antaranya terkait dengan pelayanan publik, dimana masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor perangkat daerah (PD) atau kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perizinan.  "Jadi tidak ada lagi orang itu perlu datang. Kenapa sekarang ini saya memberikan penanggung jawab (PNS) di setiap RW. Jadi fungsinya adalah itu," kata Eri.  Eri menjelaskan, meski Surabaya telah bertransformasi menjadi "Kota Metropolitan", namun tidak semua warganya paham terhadap teknologi (IT). Makanya, dia ingin agar administrasi kependudukan (adminduk) dapat diakses warga melalui Balai RW. "Bagaimana pelayanan di Surabaya itu masyarakat tidak perlu kesulitan, tidak perlu masyarakat itu datang ke mana-mana. Cukup ke Balai RW-nya selesai," ujar dia.  Lebih jauh lagi, Eri juga menginginkan terkait pelayanan adminduk, bisa didapatkan warga cukup dari rumah, misalnya ketika ada seorang ibu yang melahirkan, maka untuk akta kelahiran beserta perubahan KK (Kartu Keluarga) diantar petugas ke rumahnya. "Jadi sudah berubah dan dikirim ke rumahnya. Itu yang saya inginkan," ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.  Demikian pula ketika ada warga yang meninggal dunia, Eri menginginkan, agar pada saat keluarga almarhum mengurus akta kematian, maka sudah sekaligus mendapatkan semua perubahan adminduk. "KK dapat, akta kematian dapat, perubahan-perubahan lainnya semua juga dapat. Itu yang saya inginkan," kata dia.  Selain kemudahan pelayanan publik, Eri juga menginginkan, Surabaya ke depan memiliki transportasi massal. Bahkan, dia mengatakan, pada tahun 2023, konsep transportasi massal itu bakal direalisasikan. "Insya Allah transportasi massal itu akan saya lakukan di tahun 2023. Bayangin tidak banyak lagi motor, tidak banyak lagi mobil, tapi ada transportasi massal yang membuat nyaman, bersih, dan tepat waktu," ujar dia.  Berbagai kemudahan pelayanan publik hingga transportasi massal itu sekarang menjadi fokus Wali Kota Eri Cahyadi. Kemudahan dalam pelayanan publik ini diharapkan dapat membuat masyarakat di Kota Surabaya merasa lebih nyaman. "Jadi, urus kesehatan, pendidikan tidak perlu lagi datang, tapi sudah tercover," kata Eri. (*)

Eri Cahyadi Siapkan Sejumlah Rencana Besar untuk Transfomasi Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/KTP-PELAJAR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Setelah sempat terhenti karena pandemi Covid-19, perekaman e-KTP bagi pelajar Surabaya kembali berjalan. Kemarin (20/4) program yang bertajuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Goes to School itu menyasar sejumlah pelajar SMA negeri dan swasta. Lewat layanan jemput bola tersebut, dispendukcapil berupaya mempercepat perekaman e-KTP.  Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil Surabaya Ivan Wijaya menyampaikan, sebelum virus korona merebak, Dispendukcapil Goes to School berjalan rutin. Setiap hari petugas melakukan perekaman di sekolah. ”Ketika Covid-19 mengganas, perekaman libur karena siswa mengikuti pembelajaran daring,” ucapnya.  Kini Dispendukcapil Goes to School dimulai lagi. Untuk mendapatkan layanan itu, sekolah bisa mengajukan permohonan ke dispendukcapil. Selang beberapa hari, petugas datang ke sekolah untuk melakukan perekaman. Sampai saat ini, sudah ada tiga sekolah yang menggelar program tersebut.  ”Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dispendik Jatim. Nanti sekolah-sekolah negeri kami datangi semua. Tiap bulan pasti ada sekolah yang dikunjungi,” ungkapnya.  Antusiasme siswa mengikuti perekaman e-KTP sangat tinggi. Rata-rata setiap hari ada 90 siswa yang direkam. Mulai pelajar yang sudah berusia 17 tahun hingga yang menginjak 16 tahun. Siswa yang berusia 17 tahun langsung mendapatkan e-KTP.  Dalam sepekan, kartu identitas itu rampung dan bisa diambil di kelurahan. ”Bagi yang masih 16 tahun, kartu diberikan ketika menginjak usia 17 tahun. Prosesnya sama nanti, mereka tinggal ambil di kelurahan,” jelasnya.  Sementara itu, Dispendukcapil Surabaya meluncurkan kendaraan keliling untuk mempercepat perekaman e-KTP. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, perekaman e-KTP akan semakin mudah dengan kendaraan keliling.  Warga yang tidak bisa datang ke balai RW/RT atau kecamatan bisa memanfaatkan pelayanan tersebut. Misalnya, warga lanjut usia (lansia) dan warga yang sakit. ”Visi kita bagaimana agar orang yang sakit dan warga yang tidak mampu secara fisik bisa melakukan perekaman di rumahnya atau balai RT dan RW,” tutur Eri.  Kini warga juga akan lebih mudah mendapatkan e-KTP. Ketika sudah mengikuti perekaman, warga bisa mendapatkan KTP elektronik sehingga tidak perlu menunggu ketersediaan blangko untuk dicetak. ”Kalau sudah melakukan perekaman, file bisa disimpan di ponsel. Dengan begitu, tidak ada alasan orang tidak punya KTP karena menunggu blangko,” ucap Eri.

Goes to School, Dispendukcapil Surabaya Keliling Rekam E-KTP Pelajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/KANTOR-KECAMATAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kosongnya blangko e-KTP (KTP elektronik) di Surabaya memunculkan polemik. Banyak warga yang melayangkan protes. Petugas kecamatan pun mengaku kewalahan akan tuntutan warga soal ketersediaan blangko.  Protes dari warga itu terjadi di Kecamatan Sawahan. Jumlah pemohon e-KTP di kecamatan tersebut memang cukup banyak. Petugas kecamatan pun menjadi tempat kekesalan masyarakat. ”Mereka mengira kami (petugas kecamatan, Red) yang mencetak,’’ kata Kasi Pemerintah Kecamatan Sawahan Sudono kemarin (4/4).  Dia menuturkan, banyak warga yang kesal karena e-KTP-nya belum jadi. Mereka datang ke kantor kecamatan untuk proses pencetakan e-KTP. Alasannya, perekaman e-KTP dilakukan sejak lama. Namun, bentuk fisiknya tak kunjung datang. ”Padahal, pencetakan dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). Kecamatan hanya melakukan perekaman,’’ lanjutnya.  Sudah sebulan blangko e-KTP kosong di pusat. Karena itu, pencetakan belum bisa dilakukan. Warga diminta bersabar. Dalam sehari, ada 5–6 orang yang melakukan perekaman e-KTP. Sejak awal Sudono memberi tahu bahwa pencetakan tidak bisa cepat. Sebab, blangko sedang kosong. ”Kalau perekaman, tidak ada masalah,’’ ucapnya.  Peristiwa itu juga terjadi di Kecamatan Wonokromo. Sekretaris Kecamatan Ali Risbianto mengatakan, blangko e-KTP memang kosong. Warga yang datang untuk mencetak ulang dan membuat e-KTP diminta bersabar. ”Jika nanti blangko sudah ada, bisa diambil di kelurahan. Sebab, alurnya setelah dicetak di dispendukcapil, e-KTP akan dikirim ke kelurahan masing-masing,’’ paparnya.  Sementara itu, di Kecamatan Karang Pilang, permintaan perekaman e-KTP bersifat fluktuatif. Tidak selalu banyak, tetapi kadang-kadang juga meningkat. Camat Karang Pilang Febriadhitya Prajatara mengungkapkan, pelayanan perekaman e-KTP tetap dilakukan seperti biasa dan tidak ada kendala.  Hanya, penyerahan bentuk fisik e-KTP memang tidak bisa langsung dilakukan. ”Belum tercukupi blangkonya sehingga masih menggunakan surat keterangan atau suket,’’ jelasnya kemarin. Jika blangko sudah tersedia, pihak dispendukcapil akan langsung mengeluarkan bentuk fisik sesuai dengan urutan perekaman.

Blangko E-KTP di Surabaya Kosong, Petugas Kecamatan Panen Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MPP-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Sidoarjo di Jalan Sultan Agung 23, dalam waktu dekat tidak lagi dijadikan kantor pelayanan. Sebab, seluruh layanan administrasi kependudukan (adminduk) bakal dialihkan ke mal pelayanan publik (MPP) di kawasan Lingkar Timur.  Sebelumnya, layanan adminduk bisa diakses di MPP seperti pembuatan akta dan lainnya. Namun, perekaman e-KTP dan legalisir dilakukan di kantor dispendukcapil. Kini, satu stan tambahan untuk dispendukcapil mulai disiapkan di MPP. Rencananya, di stan baru tersebut tersedia layanan perekaman e-KTP dan legalisir dokumen kependudukan.  ”Saat ini masih pembersihan dan pasang jaringan di MPP,” jelas Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma setelah meninjau MPP kemarin (3/1).  Sebelumnya, layanan itu dilakukan di kantor dispendukcapil. Bahkan, sampai hari ini adminduk bisa diurus di kantor dispendukcapil. Namun, ke depan hal tersebut tidak lagi bisa dilakukan. ”Kantor dispendukcapil sebatas kantor saja nanti. Layanan kepengurusan administrasi kependudukan secara tatap muka, termasuk perekaman e-KTP dan legalisir, bisa di MPP,” jelasnya.  Selain di MPP, setiap kantor kecamatan juga melayani perekaman e-KTP. ”Kami berikan banyak pilihan,” terang Reddy.  Targetnya, bulan ini semua sudah pindah ke MPP. Namun, tanggal pastinya belum ditentukan. Pihaknya akan lebih dulu melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak lagi mengurus layanan administrasi kependudukan di kantor dispendukcapil.  Reddy menjelaskan, jam layanan sama dengan jam operasional sebelumnya dan jam operasional MPP. Yakni, buka Senin–Kamis sejak pukul 08.00 sampai pukul 15.00 dan Jumat sejak pukul 08.00 sampai pukul 14.00.  ”Kuota perekaman tidak dibatasi, berapa pun kami layani,” tuturnya. Layanannya tidak berubah. Hanya tempatnya yang berpindah.

Semua Layanan Adminduk di Sidoarjo Bakal Boyongan ke MPP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kependudukan

Berita Terkini