<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/1000380590-98954891.jpg" alt="Ilustrasi ketika kebebasan bersenjata berdiri berdampingan dengan hukum, antara hak dan risiko yang tak terelakkan (Dok. Lawdistrict)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ketika kebebasan bersenjata berdiri berdampingan dengan hukum, antara hak dan risiko yang tak terelakkan (Dok. Lawdistrict)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Di banyak negara demokratis, kepemilikan senjata api oleh warga sipil sering kali dianggap sebagai simbol kebebasan dan hak individu. Namun, di balik narasi kebebasan itu, muncul dilema besar, seperti meningkatnya angka kekerasan bersenjata yang merenggut ribuan nyawa setiap tahunnya. Amerika Serikat menjadi contoh paling mencolok dari paradoks ini. Amerika Serikat memiliki salah satu tingkat kepemilikan senjata tertinggi di dunia, dengan lebih dari 120 senjata untuk setiap 100 warga negara. Meski konstitusi AS menjamin hak untuk memiliki senjata melalui Amandemen Kedua, kenyataannya, kebijakan ini telah memicu perdebatan panjang tentang batas antara hak dan risiko. Menurut laporan Al Jazeera, pada Juli 2025, seorang pria bersenjata bernama Shane Tamura menembak empat orang di sebuah gedung perkantoran di Manhattan, New York. Meski memiliki riwayat gangguan kesehatan mental, ia tetap bisa mengakses senjata karena lemahnya penerapan hukum "red flag" di beberapa negara bagian. Hukum "red flag" seharusnya memungkinkan pihak berwenang untuk menyita senjata dari individu yang dianggap berisiko. Namun, dalam banyak kasus, hukum ini tidak dijalankan secara efektif. "Kami memiliki undang-undang, tapi tidak cukup keberanian politik untuk menegakkannya," ujar seorang aktivis pengendalian senjata dalam laporan tersebut. Sementara itu, di Australia, pemerintah justru mengambil langkah sebaliknya. Setelah serangan bersenjata di Bondi Beach, Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan siap memperketat undang-undang senjata api, meski mendapat tekanan dari kelompok pro-senjata. "Ini bukan hanya soal senjata, tapi soal keselamatan publik," tegasnya seperti dikutip The Guardian. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu berarti kebijakan yang seragam. Di satu sisi, ada negara yang mengedepankan hak individu, sementara di sisi lain, ada yang lebih menekankan perlindungan kolektif. Keduanya sah dalam sistem demokrasi, namun hasilnya sangat berbeda dalam hal keamanan publik. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa negara dengan regulasi senjata yang ketat cenderung memiliki tingkat kekerasan bersenjata yang lebih rendah. Jepang, misalnya, memiliki proses kepemilikan senjata yang sangat ketat dan hampir tidak pernah mengalami penembakan massal. Namun, di negara-negara seperti AS, isu ini kerap terjebak dalam tarik-menarik politik. Kelompok pro-senjata seperti National Rifle Association (NRA) memiliki pengaruh besar dalam kebijakan, membuat reformasi menjadi sulit meski korban terus berjatuhan. Kepemilikan senjata memang bisa menjadi alat perlindungan diri. Namun, ketika akses terlalu longgar dan pengawasan lemah, senjata bisa berubah menjadi ancaman. Kasus demi kasus menunjukkan bahwa senjata yang legal pun bisa berakhir mematikan. Dilema ini menuntut refleksi mendalam, dan apakah kebebasan individu harus selalu diutamakan, bahkan jika itu mengorbankan keselamatan bersama? Negara demokratis dihadapkan pada pilihan sulit, antara mempertahankan hak atau menyelamatkan nyawa.

Amerika Serikat memiliki tingkat kepemilikan senjata tertinggi di dunia, dengan lebih dari 120 senjata untuk setiap 100 warga negara.

Legal tapi Mematikan, Dilema Kepemilikan Senjata Api di Negara Demokratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Senpi-Senjata-Pixabay.jpg" alt="Ilustrasi senpi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi senpi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian masih mendalami penyebab kematian seorang pengusaha perempuan berinisial S, 51, di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Dia ditemukan tewas di dalam kamar terkunci, dengan luka tembak di dada.  Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, pihaknya telah memeriksa CCTV di rumah korban. Hasilnya tidak terlihat ada orang lain yang masuk ke kamar selain korban sendiri.  "CCTV dalam rumah yang arah pintu masuk kamar, tidak menggambarkan ada orang masuk kamar itu," kata Gidion saat dihubungi, Jumat (10/2).  Dalam rekaman CCTV, S terlihat terakhir kali masuk dalam kamar pada Rabu (8/2) dini hari. Jasad korban sendiri ditemukan pada Rabu (8/2) petang.  "Ketika terakhir dia masuk, tidak ada orang lain masuk. Malam dini hari," imbuhnya.  Sebelumnya, seorang perempuan di Penjaringan, Jakarta Utara dikabarkan melakukan bunuh diri dengan menembakan pistol. Pihak kepolisian pun membenarkan adanya peristiwa bunuh diri ini.  "Benar ada penemuan mayat seorang wanita berinisial S, 51 tahun di salah satu perumahan di wilayah Kapuk Muara, Penjaringan," kata Kapolsek Penjaringan Kompol M. Probandono Bobby Dauardi saat dikonfirmasi, Kamis (9/2).  Berdasarkan hasil olah TKP, ditemukan sepucuk senjata api. Namun, polisi tak mau terburu-buru menyimpulkan jika korban tewas karena menembakan peluru ke diri sendiri.  "Untuk mendapatkan kesimpulan penyebab kematian dan fakta terkait kejadian lebih lanjut masih menunggu hasil pemeriksaan Labfor dan Dokfor," jelasnya.

Pengusaha Perempuan PIK Bunuh Diri Pakai Senpi, Polisi Periksa CCTV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/56_mcconaughey_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tragedi penembakan yang terjadi di Sekolah Dasar Robb di Uvalde, Texas selatan, dan serangkaian teror penembakan lainnya membuat dunia bertanya mengapa semudah itu memiliki senjata di Amerika Serikat (AS)? Teror penembakan brutal juga tengah memicu perdebatan baru tentang undang-undang senjata di AS.  Diyakini bahwa tersangka berusia 18 tahun Salvador Ramos memiliki pistol, senapan semi-otomatis AR-15 dan magasin berkapasitas tinggi saat dia membunuh sedikitnya 21 orang, 19 di antaranya anak-anak. Sebagai tanggapan, presiden AS Joe Biden telah menyerukan perubahan peraturan AS tentang senjata api.  "Kapan, demi Tuhan, kita akan memihak pada lobi senjata?" kata presiden. "Mengapa kita rela hidup dengan pembantaian ini? Mengapa kita terus membiarkan ini terjadi?," sambungnya.  "Sudah waktunya untuk mengubah rasa sakit ini menjadi tindakan untuk setiap orang tua, setiap warga negara ini. Kami harus menjelaskan kepada setiap pejabat terpilih di negara ini: saatnya untuk bertindak. Sudah waktunya bagi mereka yang menghalangi atau menunda atau menghalangi undang-undang senjata," tegas Biden.  Lalu sebenarnya bagaimana aturan hukum AS tentang kepemilikan senjata? Di AS, hak untuk menyimpan dan memanggul senjata dilindungi oleh Amandemen Kedua konstitusi negara.  Undang-undang senjata saat ini di negara itu memungkinkan seseorang bebas menentukan beberapa hal. Apa saja?  Pembelian senapan serbu dan senapan sejak usia 18 tahun.  Pembelian pistol atau senjata bela diri sejak usia 21 tahun.  Pembelian senjata dari usia 16 tahun di beberapa negara bagian.  Siapa yang tidak diizinkan membeli senjata di AS? Undang-undang AS memang melarang kepemilikan senjata api oleh kelompok orang berikut:  Buronan dari hukum  Mereka yang divonis lebih dari satu tahun penjara  Pecandu narkoba  Mereka yang didiagnosis dengan masalah mental  Orang asing tidak berdokumen dengan tempat tinggal ilegal  Mantan personel militer yang telah diberhentikan dari Angkatan Bersenjata  Orang-orang yang telah melepaskan kewarganegaraan AS mereka  &nbsp;  Orang dengan perintah penahanan untuk menguntit atau melakukan kekerasan terhadap anak atau pasangannya  Mereka yang dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga  &nbsp;  Oleh karena itu, cukup mudah untuk memperoleh kesenangan melalui cara-cara legal dan melalui toko-toko dengan lisensi, sementara masalah lainnya adalah banyak kaum muda memperoleh senjata di pasar gelap. Pemerintahan Biden, seperti yang terjadi dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, belum mampu menghentikan serentetan penembakan yang merupakan dampak dari mudahnya memiliki senjata api di AS. (*)  &nbsp;

Begitu Mudahnya Punya Senjata Api di AS, Begini Ternyata Aturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/soenarko-640x385.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri kembali membuka kasus eks Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko setelah setahun lebih mangkrak. Polri berdalih keputusan ini diambil guna memberikan kepastian hukum kepada Soenarko.  "Seperti kemarin disampaikan Dirtipidum, (pemanggilan Soenarko) untuk kepastian hukum," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono kepada wartawan, Sabtu (17/10).  Awi menyampaikan, selama ini Soenarko sudah menyandang status tersangka, namun belum pernah diadili di pengadilan. Selain itu pemberkasan perkara pun sudah terpenuhi.  "Tinggal pemeriksaan tersangka yang belum tuntas makanya dipanggil kembali yang bersangkutan," jelasnya.  Kendati demikian, saat disinggung apakah berkas perkara kasus Soenarko segera dibuat lengkap atau P21, Awi tak memberikan jawaban pasti. "Ya nanti kalau lengkap segera kita sampaikan ke JPU," pungkasnya.  Diketahui, Soenarko sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan senjata ilegal. Dia diduga terlibat penyelundupan senjata dari Aceh. Untuk kemudian digunakan dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019. Atas perbuatannya, Soenarko dianggap mengancam keamanan nasional. Dia pun ditahan di rutan POM Guntur Jakarta.  Kemudian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengajukan penangguhan penahanan Soenarko pada 20 Juni 2020. "Surat permintaan penangguhan penahanan kepada Kapolri ditandatangani Panglima TNI pada hari Kamis 20 Juni 2019, pukul 20:30," ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (21/6).  Sisriadi menuturkan, adapun beberapa alasan yang dijadikan Panglima dalam mengajukan permohonan ini. Pertama yaitu aspek hukum. Ditambah dengan jasa pengabdian tersangka selama menjadi prajurit TNI hingga menduduki jabatan Danjen Kopassus.

Kasus Eks Danjen Kopassus Dibuka Lagi Setelah Setahun Lebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/bamsoet-Senjata.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meluruskan kabar beredar yang menyebutkan dirinya mengusulkan kepada Kapolri untuk memperbolehkan masyarakat sipil bisa memiliki senjata api (Senpi). Pernyataan itu terkait saat dirinya berada di Bali untuk menggelar lomba asah kemahiran menembak bagi para pemilik izin khusus senjata api.  “Waspada! Jangan percaya dengan pelintiran berita seolah-olah saya mengusulkan pada Kapolri soal kepemilikan senjata api untuk warga masyarakat. Ngawur,” tegas Bamsoet, Senin (3/8).  Dia menjelaskan maksud pernyataannya tersebut yakni kepemilikan senjata api harus mengacu pada peraturan Kapolri, salah satunya memiliki sertifikat resmi IPSC yang dikeluarkan oleh PB Perbakin setelah mengikuti serangkaian test. Mulai psikologi, pengetahuan tentang senpi, keamanan hingga keterampilan menembak reaksi dengan mengikuti kursus dan kemampuan lapangan.  Bamsoet menegaskan, kepemilikan senjata api itu tidak boleh sembarangan. Karena pemiliknya harus memenuhi standart keanggotaan DPP PERIKHSA. Kemudian, diwajibkan memiliki sertifikat IPSC (International Practical Shooting Confederation) Indonesia, yang dikeluarkan oleh PB Perbakin untuk melengkapi persyaratan kepemilikan lain yang sudah ada sebagai mana diatur dalam Peraturan Kapolri.  Selain itu, orang yang boleh memiliki senpi juga harus memenuhi kualifikasi status jabatan tertentu dengan tingkat ancaman tertentu, seperti harus menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Anggota DPR, MPR, dan pengacara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Bamsoet, kepemilikan senjata api bagi sipil harus tetap mengacu pada peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 tahun 2015, isinya tentang kepemilikan senjata api dengan tujuan membela diri.  Dalam Pasal 1 disebutkan, senjata api yang boleh dimiliki oleh masyarakat sipil adalah senjata api nonorganik atau senjata yang bukan standart Polri dan TNI, di mana cara kerja senjata tersebut adalah manual atau semi otomatis. Ada tiga jenis senjata nonorganik yang diizinkan penggunaannya oleh masyarakat sipil, Adalah senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas.  Dalam Pasal 4, Selain senjata api, terdapat benda yang menyerupai senjata api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela diri berupa semprotan gas air mata, dan alat kejut listrik.  Sedangkan untuk senjata api peluru tajam adalah yang memiliki kaliber 12 GA untuk jenis senapan dan 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver. Sementara untuk senjata api peluru karet dan senjata api peluru gas hanya yang memiliki kaliber paling tinggi 9 mm.  Terkait syarat mengajukan izin, Pasal 8 mengatur hal tersebut. Seorang individu harus memiliki kartu identitas yakni KTP dan KK, berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan oleh akte kelahiran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri, memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri, berkelakuan baik.  Lalu, memiliki keterampilan dalam penggunaan yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri, lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri, memahami peraturan perundang-undangan tentang senjata api, memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha.  Kemudian bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan dari Presiden RI, memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi, tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara, tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api atau tindak pidana dengan kekerasan, dan surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata.  Selain itu, izin kepemilikan senpi hanya berlaku selama 5 tahun, dan izin penggunaan berlaku selama 1 tahun.

Bamsoet Klarifikasi Soal Berita Perbolehkan Warga Sipil Miliki Senpi