<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/14/ahy-dan-annisa-2452637718.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kiri) dan istrinya, Annisa Pohan, saat ditemui di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (14/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kiri) dan istrinya, Annisa Pohan, saat ditemui di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (14/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah menolak upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, terkait kepengurusan Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku putusan itu menjadi kabar gembira dan kado terindah yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya di usia ke-45 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu kami semua sangat senang, kami bersyukur sekaligus terharu mendengar itu. Secara pribadi saya juga sangat bersyukur, karena berita baik ini bertepatan pada hari ulang tahun saya. Sehingga menjadi kado terindah di usia ke-45 tahun ini," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berita ini bukan saja sangat penting bagi kami, tapi juga rakyat Indonesia, para pecinta demokrasi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AHY mengaku, upaya hukum PK yang dilakukan Moeldoko sangat berdampak secara psikologis kepada internal dan kader-kader Partai Demokrat. Sebab, khawatir Partai Demokrat akan dibegal oleh Moeldoko dan antek-anteknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/011801209/ahy-masuk-5-besar-cawapres-ganjar-demokrat-bukti-ketokohan-dan-elektabilitasnya-diperhitungkan">AHY Masuk 5 Besar Cawapres Ganjar, Demokrat: Bukti Ketokohan dan Elektabilitasnya Diperhitungkan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Secara internal, PK KSP Moeldoko ini cukup mengganggu psikologis kader-kader Partai Demokrat. Kita juga tahu, sekitar 2 tahun 8 bulan kami dibayang-bayangi oleh aktor-aktor pembegal partai, ada yang khawatir apakah keadilan masih ada, tentu wajar para kader jika partai yang dibangun dan diawaki selama ini dengan susah payah diacak-acak oleh para pembegal partai," cetus AHY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012612285/mahkamah-agung-tolak-pk-moeldoko-partai-demokrat-sah-milik-ahy">Mahkamah Agung Tolak PK Moeldoko, Partai Demokrat Sah Milik AHY</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara eksternal, upaya hukum PK yang diajukan Moeldoko itu juga menciptakan keraguan kepada masyarakat kita, yang berharap agar Partai Demokrat bisa layak dalam koalisi yang tengah dibangun saat ini. Namun, keraguan itu bisa terlewati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini keraguan itu sirna, puji Tuhan kepada Allah SWT," tegas AHY.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang kepengurusan Partai Demokrat. Putusan ini menegaskan, kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Amar putusan: tolak," sebagaimana bunyi amar putusan, dikutip pada Kamis (10/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara itu diputus pada hari ini, dengan ketua majelis Yosran, serta dua anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun. Permohonan PK itu terdaftar dengan nomor perkara 128 PK/TUN/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi pihak yang digugat oleh kubu Moeldoko. Putusan ini membuat langkah Moeldoko merebut kepengurusan partai berlambang bintang mercy itu kandas.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> &nbsp;

AHY mengaku, upaya hukum PK yang dilakukan Moeldoko sangat berdampak secara psikologis kepada internal dan kader-kader Partai Demokrat.

AHY Tegaskan Kado Terindah Saat Usianya 45 Tahun Adalah KSP Moeldoko Keok di MA

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/Ediwan-Demokrat-763272044.jpeg" alt="Letjen Purn. Ediwan Prabowo, saat mewakili Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri di Jakarta (17/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Letjen Purn. Ediwan Prabowo, saat mewakili Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri di Jakarta (17/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan purnawirawan perwira tinggi TNI-Polri mengeluarkan pernyataan terbuka, mempertanyakan manuver politik yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengganggu kedaulatan partai politik yang sah. Mereka menganggap manuver politik ini tidak etis, dan tidak mencerminkan nilai-nilai Sapta Marga prajurit Indonesia. "Kami mencermati dan menilai tindakan yang dilakukan oleh KSP Moeldoko selama ini, antara lain dengan berkali-kali mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, bukan semata-mata langkah hukum tapi merupakan langkah politik untuk memenuhi ambisi politiknya merebut kekuasaan dari Parpol tertentu dengan cara-cara diluar aturan," tegas Letjen Purn. Ediwan Prabowo, yang mewakili Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri di Jakarta (17/4). "Kali ini, timing dan substansinya akan mengganggu dan merusak nilai-nilai demokrasi menjelang pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024, hajat besar milik Rakyat Indonesia," kata Ediwan Prabowo, mantan Sekjen Menhan ini. Forum yang beranggotakan lebih dari 80 purnawirawan perwira tinggi dari ketiga angkatan TNI dan Polri ini, mengingatkan, agar sebagai purnawirawan, terlebih perwira tinggi sosok jenderal, marsekal, laksamana, jangan sampai berperilaku serampangan, membuat kegaduhan&nbsp;dengan meng-injak dan mengabaikan hukum yang berlaku.&nbsp; "Sebagai mantan prajurit tentunya harus tetap menjaga etika dan moral dalam berperilaku di&nbsp;tengah masyarakat. Sebagai pemimpin harus bisa memberi contoh yang baik, seperti menghormati dan menjunjung tinggi hukum," ujarnya.&nbsp; Lebih lanjut, Forum para perwira tinggi ini menegaskan, perilaku purnawirawan perwira tinggi yang tidak baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya, termasuk pada pembinaan disiplin prajurit TNI maupun Anggota Polri yang masih aktif.&nbsp; "Mereka akan melihat dan bisa terjadi mencontoh pemimpinnya yaitu dengan seenaknya untuk melanggar hukum dan aturan," jelasnya. Para purnawirawan perwira tinggi ini menyoroti manuver KSP Moeldoko yang tiba-tiba mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung atas keputusan pemerintah yang menolak hasil Kongres Luar Biasa ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko dan kelompoknya, serta mengakui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum yang sah dari Partai Demokrat sesuai Kongres V tahun 2020, di Jakarta. Karena itu, forum para purnawirawan perwira tinggi TNI-Polri ini menyampaikan dukungan bagi Mahkamah Agung (MA). "Kami sangat mendukung dan yakin bahwa Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung akan mengambil keputusan yang benar-benar dapat menghadirkan rasa keadilan dan menjaga kepercayaan publik atas kredibilitas Mahkamah Agung," jelasnya. Ediwan juga mengatakan, keputusan MA diharapkan bisa dikeluarkan dalam waktu yang relatif singkat, agar tidak mengganggu proses tahapan Pemilu 2024 yang telah ditetapkan dan sedang berjalan. Diharapkan tidak ada peserta pemilu yang dirugikan akibat keterlambatan dikeluarkannya keputusan MA.&nbsp; Karena itu, keputusan MA hendaknya bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang benar, dan hendaknya pula mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan atau pengaruhnya terhadap pembinaan personil di TNI dan Polri, terutama terhadap pembinaan disiplin Prajurit, untuk selalu taat pada peraturan dan hukum yang berlaku. Sejak dinyatakan ditolak oleh pemerintah, KSP Moeldoko dan kelompoknya sudah 16 kali mengajukan gugatan dari tingkat pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung, dan selalu kalah. Dalam permohonan Pengajuan Kembali kali ini, kuasa hukum KSP Moeldoko mengklaim punya bukti-bukti baru, tapi setelah diteliti, bukti-bukti ini tidak ada yang baru dan semuanya pernah ditolak dalam sidang Mahkamah Agung sebelumnya.

etjen Purn. Ediwan Prabowo, yang mewakili Forum Keprihatinan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri di Jakarta (17/4).

Puluhan Purnawirawan Perwira Tinggi TNI-Polri Kritik Keras Manuver Politik KSP Moeldoko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Cabai-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Cabai merah di pasar Kramatjati, Jakarta, Rabu, (13/7/2022). Harga cabai merah keriting tembus ke atas Rp 140.000 per kilogram (kg), sementara cabai rawit merah melesat ke Rp 120.000 per kg di pasar Tradisional Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Cabai merah di pasar Kramatjati, Jakarta, Rabu, (13/7/2022). Harga cabai merah keriting tembus ke atas Rp 140.000 per kilogram (kg), sementara cabai rawit merah melesat ke Rp 120.000 per kg di pasar Tradisional Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemandirian pangan dapat diawali dari rumah. Masyarakat didorong memanfaatkan lahan rumah untuk bercocok tanam. Minimal menanam komoditas pangan yang sehari-hari dibutuhkan. Contohnya cabai.  Dorongan itu dikemukakan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dia mengajak masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai Ciliwung mulai memanfaatkan pekarangan rumah untuk kegiatan bercocok tanam komoditas cabai. Warga sepanjang sungai Ciliwung itu meliputi wilayah DKI Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang.  Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk "Membangun kemandirian pangan adalah upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan di masa depan," ujar Moeldoko dalam keterangannya, Jumat (23/12).  Mengawali menanam tanaman pangan itu, KSP berkolaborasi dengan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dua organisasi itu menginisiasi pelatihan pertanian dan pembagian benih cabai untuk keluarga yang tinggal di sepanjang sungai Ciliwung di Jakarta.  “Untuk tahap pertama, HKTI mebantu menyiapkan sekitar 500.000 bibit cabai. Saya sendiri akan menargetkan 1 juta bibit," imbuh mantan panglima TNI itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-23-at-18.21.57-750x422.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko membuka Pelatihan Pertanian dan Perikanan di Graha Wisata Buperta Cibubur, Kamis (22/12). (FOTO: ISTIMEWA)  Pelatihan itu meliputi tentang proses pembibitan, mengelola tanah, pupuk, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat dapat terbantu. Adapun pelatihannya berlangsung di Graha Wisata Buperta Cibubur, Kamis (22/12).  Moeldoko menambahkan, penanaman bibit cabai tidak dilakukan di bantaran sungai, tapi di lahan pekarangan rumah warga. Dia berharap inisiasi itu bisa merambah ke masyarakat perkotaan di daerah lainnya.  Menurut Moeldoko, bertanam cabai di perkarangan rumah tidak hanya sekadar untuk mengantisipasi kenaikan harga cabai menjelang lebaran Idul Fitri tahun depan, juga bisa mengurangi pengeluaran masyarakat.

Dorong Warga Yang Tinggal di Sepanjang Sungai Ciliwung Tanam Cabai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/MOELDOKO.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhelatan IIMS Hybrid 2022 menjelang berakhirnya pada Minggu (10/4) makin semarak. Sebelumnya, ajang IIMS 2022 juga kedatangan Kepala Staf Kepresidenan <a href="https://www.jawapos.com/tag/moeldoko/">Moeldoko</a>.  Melalui kehadirannya kali ini di <a href="https://www.jawapos.com/tag/iims-hybrid-2022/">IIMS Hybrid 2022</a>, Moeldoko meninjau Hall A dan D, tempat kendaraan roda empat berada. Moeldoko tampak mengunjungi booth DFSK, Chery Indonesia, Hyundai, MG, Polygon, PLN, Toyota, Wuling.  Di booth-booth tersebut, Moeldoko juga melihat berbagai inovasi yang dihadirkan oleh merek kendaraan roda empat dan roda dua tersebut, dan memberikan dukungannya kepada geliat kendaraan otomotif berbasis listrik.  Di sela-sela kunjungan Moeldoko di <a href="https://www.jawapos.com/tag/iims-2022/">IIMS 2022</a>, Moeldoko dirinya menyampaikan kalau gelaran seperti ini merupakan bukti nyata untuk kemajuan industri otomotif tanah air, khususnya kendaraan listrik sebagai haluan dalam berkendara yang lebih berkelanjutan.  "Pemerintah sangat mendukung adanya perhelatan salah satu event otomotif terbesar di Tanah Air ini untuk selalu terselenggara dan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat," ujar Moeldoko.  Di gelaran tersebut, Moeldoko juga mengapresiasi inovasi dalam dunia otomotif melalui berbagai kendaraan listrik yang ditawarkan. Menurutnya, era <a href="https://www.jawapos.com/tag/mobil-lsitrik/">mobil listrik</a> menjadi momen penting bagi Indonesia untuk melakukan lompatan besar lantaran kita tidak lagi bisa mengejar yang konvensional.  Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko tak sungkan untuk mengajak siapapun untuk berkolaborasi dalam memajukan era elektrifikasi otomotif khususnya akademisi. Sebab, tujuan dan dampaknya dikatakan sangat luas.  "Saya juga terlibat pada era ini, memiliki pemikiran yang sama dalam hal penggunaan kendaraan bermotor listrik. Jadi kalau ingin kolaborasi, ayo kita terbuka, kita kolaborasi," tandas Moeldoko.

Sambangi IIMS 2022, Moeldoko Singgung Soal Mobil Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/moeldoko-sandal-hilang-di-masjid-pun-pak-jokowi-yang-disalahkan_m_.jpg" alt="Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Istana merespons pernyataan Bahar bin Smith yang bernada ancaman terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan pria yang sedang terjerat hukum itu seakan-akan menggiring opini soal kasus hukumnya dipicu oleh pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai ada upaya penggiringan opini dari Bahar. Seolah-olah Jokowi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kasus yang tengah mendera Bahar. "Dari dulu sebuah penggiringan opini berjalan terus menerus semua persoalan selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi. Bahkan sandal hilang di masjid pun Pak Jokowi yang disalahkan," kata Moeldoko di Pangkal Pinang, Kamis (14/3). Mantan Panglima TNI itu menegaskan, Presiden sama sekali tidak pernah mengintervensi persoalan-persoalan hukum. Makanya salah alamat jika Bahar melempar tuduhan kepada Jokowi. "Semua hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum ditangani sepenuhnya oleh aparat penegak hukum. Presiden dalam konteks ini sama sekali tidak intervensi," tuturnya. Bentuk tidak adanya intervensi hukum dari Presiden, sebut Moeldoko, seperti kasus narkoba yang menjerat politikus Partai Demokrat Andi Arief. Padahal kasus itu cukup mendapat sorotan dari publik. Dalam konteks pribadi seperti kasus Andi Arief saja, pihak oposisi tetap menyalahkan Jokowi karena dianggap gagal memberantas narkoba. "Andi Arief yang sedang fly, Pak Jokowi yang disalahin. Ini perlu diluruskan," terangnya. Sebagaimana diketahui, Habib Bahar Bin Smith baru saja menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (14/3). Dalam sidang itu dia didakwa atas kasus dugaan penganiayaan anak di bawah umur. Namun dakwaan itu ditolak dalam eksepsi atau nota keberatannya. Lantas, usai persidangan Bahar bin Smith mengeluarkan pernyataan. Ia mengancam Presiden Jokowi karena dinilai tidak memberikan keadilan hukum.

Moeldoko: Sandal Hilang di Masjid pun Pak Jokowi yang Disalahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/istana-ungkap-penundaan-pelantikan-letjen-doni-sebagai-kepala-bnpb_m_.jpg" alt="Letjen Doni Monardo ketika masih menjabat sebagai Pangdam Siliwangi." width="100%">
<figcaption>Letjen Doni Monardo ketika masih menjabat sebagai Pangdam Siliwangi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Alasan pelantikan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang baru ditunda ternyata terkait revisi peraturan presiden (perpres). Dalam regulasi anyar itu, BNPB tidak lagi langsung di bawah presiden. Melainkan di bawah koordinasi menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan. "Bisa nanti BNPB tuh seperti SAR (Badan SAR Nasional) di bawah Menko Polhukam. Jadi, tidak harus semuanya di bawah presiden gitu kan," ujar Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin (3/1). Presiden Joko Widodo sebelumnya dijadwalkan melantik <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/01/2019/kepala-bnpb-dari-sosok-tni-sutopo-keluarga-besar-siap-mendukung" target="_blank">Letjen Doni Monardo</a> sebagai kepala BNPB pada Senin (31/12). Bahkan, undangan pelantikan sudah tersebar sehari sebelumnya. Namun, Minggu malam (30/12) rencana tersebut mendadak dibatalkan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno kala itu beralasan presiden harus segera mengunjungi korban tsunami Selat Sunda di Lampung. Dengan posisi di bawah koordinasi Menko Polhukam, lanjut dia, BNPB diharapkan dapat lebih efektif. Sebab, dalam penanganan tanggap darurat, Menko Polhukam-lah yang selama ini memegang kendali. "Teknis pekerjaannya bisa di bawah Menko PMK pada saat rehabilitasi. Tetapi, secara koordinasinya di bawah Kemenko Polhukam," Imbuhnya. Selain itu, lanjut dia, posisi BNPB juga diharapkan bisa diisi tentara aktif. Moeldoko mengatakan, dengan status tentara aktif, ada sejumlah keuntungan yang bisa diambil. Salah satunya, memudahkan koordinasi dengan TNI. Sebab, dalam penanganan bencana, prajurit TNI juga diterjunkan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/01/2019/presiden-akan-lantik-mantan-danjen-kopassus-jadi-kepala-bnpb" target="_blank">Doni Monardo</a> merupakan tentara aktif. Saat ini dia menjabat sekretaris jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Berbeda dengan pendahulunya, Willem Rampangilei, yang sudah lepas dari dinas ketentaraan. Terkait pergantian kepala BNPB, mantan panglima TNI itu menyebut sebagai dinamika yang biasa. Sebagai lembaga, dibutuhkan penyegaran kepemimpinan. Apalagi, Willem sudah cukup lama menjabat, sejak 2015.&nbsp;

Istana Ungkap Penundaan Pelantikan Letjen Doni sebagai Kepala BNPB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-gubernur-sulsel-bakal-bantu-moeldoko-di-jajaran-staf-kepresidenan_m_.jpg" alt="Eks Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Eks Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengaku diminta untuk terlibat langsung dalam jajaran staf kepresidenan di bawah komando Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Permintaan itu ditandai dengan kedatangan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP dan Juru Bicara Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Makassar pada Rabu (1/8). Di Makassar, Ali memberikan surat langsung kepada mantan Gubernur Sulsel dua periode itu. Surat yang diserahkan oleh Ali berwarna putih dan masih tersegel rapat dengan tulisan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia berwarna hitam dan gambar Istana Presiden berwarna emas. "Saya diminta untuk membantu KSP di bidang pemerintahan. Kira-kira seperti itu intinya," kata Syarul di Makassar, Kamis (2/8). Kendati begitu Syahrul masih enggan membeberkan lebih jauh terkait tugasnya setelah tergabung dalam lembaga struktural ketatanegaraan khusus itu. Mengingat dirinya saat ini masih menjabat sebagai ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Antardaerah. "Tapi apakah itu struktural atau fungsional saya belum berani kemukakan karena saya belum lapor sama ketua umum saya," ujarnya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, lanjut Syahrul, dirinya bakal langsung menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh untuk membahas lebih jauh dan mendalam terkait keterlibatannya membantu Moeldoko sebagai staf kepresidenan. "Saya ndak mau melalui telepon. Saya harus menemui beliau langsung. Saya mau lihat beliau punya bahasa tubuh," pungkasnya.

Eks Gubernur Sulsel Bakal Bantu Moeldoko di Jajaran Staf Kepresidenan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-lembaga-baru-yang-berkantor-di-kpk-tugasnya-soal-korupsi-juga_m_230916.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menambah satuan yang bertugas mencegah tindakan korupsi. Satuan tersebut bernama Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Tim itu dibentuk menyusul diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Timnas PK bertugas memantau pelaksanaan stranas PK yang berisi arah kebijakan nasional tentang fokus dan sasaran pencegahan korupsi. Baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 perpres tersebut, Timnas PK terdiri atas berbagai elemen. Mulai menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/kepala Bappenas, menteri dalam negeri (Mendagri), menteri pendayaguaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Men PAN-RB), kepala staf kepresidenan (KSP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KSP Jenderal (pur) Moeldoko mengatakan, perpres tersebut memperkuat upaya pemerintah dalam mencegah korupsi dari sejak hulu. Selama ini, lanjut dia, pemerintah sudah banyak berupaya dalam mencegah korupsi. Namun, lanjut dia, berbagai upaya tersebut belum terkonsolidasikan secara baik. "Masih dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya," ujarnya di Jakarta kemarin (25/7). Dalam perpres tersebut dijelaskan, ada tiga isu utama yang menjadi fokus stranas PK. Yaitu, terkait perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Setelah terbentuk, Timnas PK wajib menyusun aksi pencegahan korupsi (aksi PK) terhadap tiga sektor yang menjadi fokus stranas PK. Aksi PK sekurang-kurangnya harus sudah terencana pada tiga bulan sejak perpres tersebut diundangkan atau pada akhir Oktober 2018. Nantinya, lanjut Moeldoko, setiap menteri, pemimpin lembaga, dan kepala daerah harus menyampaikan laporan aksi pencegahan korupsi kepada Timnas PK setiap tiga bulan. Selanjutnya, Timnas PK akan melaporkan pelaksanaan stranas PK kepada presiden setiap enam bulan sekali. Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi S.P. menambahkan, tim tersebut tidak akan tumpang tindih dengan KPK. Sebaliknya, KPK digandeng dalam memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. "Bahkan, kajian-kajian KPK terkait dengan pencegahan korupsi bisa ditindaklanjuti pemerintah dan kementerian terkait," ujarnya. Mantan juru bicara KPK itu juga memastikan pemerintah sudah berkoordinasi dengan KPK sebelum menerbitkan perpres tersebut. "Prosesnya melibatkan diskusi dengan KPK," imbuhnya. Sementara itu, praktisi hukum tata negara Margarito Kamis menilai pembentukan Timnas PK menjadi ajang pembuatan citra politik dari Presiden Joko Widodo. Apalagi, momentum saat ini menjelang pemilihan presiden. Dengan membentuk stranas itu, pemerintah akan dicitrakan antikorupsi. "Ibarat kapal yang mau karam, ini sedang membuat sekoci-sekoci. Nah, stranas itu bagian dari sekoci itu," kata Margarito kepada Jawa Pos kemarin. Apalagi, selama ini untuk urusan pencegahan korupsi, sudah cukup banyak lembaga yang dibentuk pemerintah. Misalnya, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang beranggota polisi dan pejabat pemerintah dari pusat. Satgas juga dibentuk di daerah. Belum lagi lembaga pemerintah seperti inspektorat yang ada di setiap kementerian, lembaga, dan pemda. Ada pula BPKP. Mereka semua bertugas mengawasi dan tentu mencegah tindak korupsi. "Dengan membentuk badan atau organisasi baru, itu justru memperlihatkan pemerintah yang tidak efektif. Apalagi, itu disokong pendanaan dari APBN. Bukankah pemerintah sedang kesulitan mengatur keuangan sehingga menambah utangnya," ujar Margarito. Dalam perpres itu memang dibentuk sekretariat khusus yang berkedudukan atau berkantor di gedung KPK seperti diatur dalam pasal 7. Pada pasal 12, pendanaan untuk penyelenggaraan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/07/2018/kpk-sambut-baik-adanya-perpres-strategi-nasional-pencegahan-korupsi" target="_blank">Timnas Pencegahan Korupsi</a> dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan undang-undang. Margarito menyatakan akan lebih baik bila pemerintah memperkuat lembaga yang sudah ada daripada membentuk organisasi baru. Tidak perlu pemerintah menjadi reaktif dengan membentuk organisasi baru sehingga terkesan membuat terobosan. "Sehingga pada akhirnya hanya akan dipergunakan sebagai bahan citra atau komoditas politik," ungkap dia. Jubir KPK Febri Diansyah menegaskan, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/07/2018/mensos-idrus-marham-kembali-penuhi-panggilan-pemeriksaan-kpk" target="_blank">KPK</a> menyambut positif terbitnya perpres yang memayungi pembentukan tim tersebut. Menurut pria yang akrab dipanggil Febri itu, ada prinsip dasar penting yang terkandung dalam perpres tersebut. "Perpres itu, setelah kami baca, juga akan memisahkan dan tetap memosisikan KPK sebagai lembaga independen," terang dia. Keterangan itu disampaikan Febri lantaran perpres yang diteken Jokowi tersebut bakal membantu KPK untuk urusan pencegahan. Berkaitan dengan kantor maupun mekanisme kerja Timnas PK itu, Febri menyebutkan bahwa dirinya belum tahu pasti. Sebab, KPK akan duduk bersama tim yang dibentuk presiden. "Tentu harus dibahas secara konkret," ujarnya. Selain itu, mereka perlu waktu untuk berbicara sebelum merancang rencana aksi maupun langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi.&nbsp;

Ada Lembaga Baru yang Berkantor di KPK, Tugasnya soal Korupsi Juga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rest-area-jadi-pemicu-kemacetan-di-jalan-tol-moeldoko-kritik-bpjt_m_221094.jpeg" alt="Kepala Staf Presiden Moeldoko (tengah) bersama Agum Gumelar (kanan) dan Mensos Idrus Marham (kiri)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Presiden Moeldoko (tengah) bersama Agum Gumelar (kanan) dan Mensos Idrus Marham (kiri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi rest area di sepanjang jalan tol yang menjadi jalur arus balik dan mudik begitu membeludak. Bahkan tidak sedikit titik kemacetan di jalan tol bersumber dari lokasi istirahat itu. Atas kondisi ini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengkritik kinerja Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), khususnya dalam mengelola rest area. Hal itu merupakan salah satu koreksi hasil pantauan jajaran KSP di lapangan. Moeldoko mengatakan, di sejumlah rest area, banyak space kosong. Namun, karena tidak diatur dengan baik, area yang kosong itu tidak dimanfaatkan. Akibatnya, yang terjadi justru penumpukan arus di pintu masuk rest area. "Di beberapa titik, terjadi penyumbatan kendaraan bermotor di seputar pintu masuk, sementara masih terdapat space kosong di dalam rest area yang bisa digunakan untuk menampung kendaraan," ujarnya. Karena itu, pihaknya meminta BPJT melakukan evaluasi dan mengoptimalkan penggunaan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/18/06/2018/rest-area-tol-fungsional-batang-pejagan-ditambah-ini-alasannya" target="_blank">rest area</a>. Selain rest area, yang kurang dimaksimalkan adalah upaya jemput bola dalam pembayaran tol. Menurut dia, jika jemput bola dimasifkan, beban antrean kendaraan di sejumlah gerbang tol bisa berkurang. "KSP juga sudah mengimbau pengelola jalan tol untuk menggunakan sistem jemput bola," imbuhnya. Bahkan, opsi membuka gerbang secara gratis juga perlu dilakukan jika upaya tersebut tidak berhasil mengurangi kepadatan di pintu tol. Dia juga mengingatkan, tiga jalur utama perlu mendapat kesiapan lebih. Yakni, jalur Pantura, tol <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/13/06/2018/arus-mudik-wakapolda-jateng-tinjau-rest-area-sragen" target="_blank">Cipali</a>, dan tol Purbaleunyi yang akan bertemu di tol Cikampek-Jakarta, lalu tersambung ke tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) serta tol Jagorawi. Sebab, tiga ruas itu akan menjadi tulang punggung kendaraan masuk Jabodetabek yang menjadi kawasan urban. Selain itu, dia meminta kerja sama masyarakat untuk bisa mengatur jadwal kepulangan secara bijak. "Kami mengimbau para pemudik untuk mengatur jadwal kembali dari kampung halaman dengan baik agar tidak menumpuk pada waktu puncak," tuturnya. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, pada jalur balik dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah menuju Jakarta sore hari ini, Selasa (19/6), cuacanya cerah dan cerah berawan. Kondisi cerah hingga cerah berawan diperkirakan terjadi sampai malam.&nbsp;

Rest Area Jadi Pemicu Kemacetan di Jalan Tol, Moeldoko Kritik BPJT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/atasi-terorisme-istana-akan-aktifkan-lagi-koopsusgab-tni_m_213305.jpeg" alt="Mobil Baracuda dan kendaraan kepolisi lainnya bersiaga ketika ada serangan teror di Polda Riau, Rabu (16/5)" width="100%">
<figcaption>Mobil Baracuda dan kendaraan kepolisi lainnya bersiaga ketika ada serangan teror di Polda Riau, Rabu (16/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi teror yang terus berlangsung membuat pemerintah terus mencari cara untuk menyelesaikannya. Salah satu opsi yang saat ini diambil ialah mengaktifkan lagi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang diperbantukan ke Polri. Kemarin pagi (16/5), Mapolda Riau diserang lima orang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/17/213211/wakapolri-terduga-teroris-riau-dan-surabaya-terindikasi-sama" target="_blank">teroris</a>. Menyusul serangkaian di Surabaya pada Minggu dan Senin lalu yang menewaskan puluhan orang. Peristiwa di Riau menyebabkan seorang polisi gugur dan empat teroris tewas. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menyampaikan, rencana pembentukan kembali Koopssusgab sudah mendapat lampu hijau. "Sudah direstui presiden dan diresmikan kembali oleh panglima TNI," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, kemarin (16/5). Untuk diketahui, Koopssusgab merupakan pasukan TNI yang bertugas sebagai antiteror. Komando tersebut berasal dari pasukan khusus yang dimiliki tiga matra TNI. Yakni Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI-AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas (Paskhas) TNI-AU. Dibentuk pada 2015, Koopssusgab sempat nonaktif di era Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo. Dengan diterjunkannya pasukan khusus yang terlatih, Moeldoko berharap upaya pemberantasan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/17/213257/warga-singosari-terduga-teroris-ditembak-mati" target="_blank">terorisme</a> bisa lebih efektif. "Pasukan itu dipersiapkan dengan baik. Secara infrastruktur, secara kapasitas, mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru mana pun," imbuhnya. Terkait teknis kerjanya agar tidak berbenturan dengan Densus 88 Antiteror Polri, Moeldoko enggan membeberkan. Pasalnya, hal itu merupakan persoalan teknis yang berkaitan dengan strategi aparat dan prajurit. Dia menyebutkan, pelibatan TNI sangat diperlukan bila skala teror sudah pada tingkat menengah dan tinggi. "Kalau spektrumnya sudah menuju medium sampai high intensity, ya di situlah kira-kira pelibatannya," tambah dia. Moeldoko menilai kondisi aktivitas teroris yang akhir-akhir ini terjadi di Surabaya, Sidoarjo, dan Riau sudah termasuk dalam kategori medium. Lantas, apa dasar hukum pengaktifan Koopssusgab? Mantan panglima TNI itu menyebutkan, pembentukan Koopssusgab tidak memerlukan dasar hukum. "Bahasanya, saat ini terjadi situasi darurat bahwa itu adalah hukum alam, hukum aksi dan reaksi. Begitu teroris melakukan aksi, kita beri aksi," jelasnya. Atas dasar itu, Moeldoko meminta masyarakat tidak terlalu panik dengan rangkaian teror yang berlangsung belakangan. Sebab, pemerintah tengah mengerahkan seluruh upaya demi terciptanya stabilitas nasional. Menyangkut hal teknis dan taktis, Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto juga enggan membeberkan secara detail. Saat ditanya soal Koopssusgab yang diaktifkan lagi oleh pemerintah, dia menyampaikan bahwa itu termasuk hal teknis. "Nggak bisa dijelaskan. Teknis kok dijelaskan kepada publik," tuturnya. Menurut dia, tidak semua strategi penanggulangan terorisme bisa dibeberkan kepada masyarakat luas. Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menerangkan, setelah insiden kericuhan yang berlanjut penyanderaan di Mako Brimob Depok, Jawa Barat, TNI sudah terlibat dalam sejumlah operasi penangkapan terduga teroris yang dilakukan Densus 88. "Kami sudah bekerja sama dengan Kopassus. Penangkapan-penangkapan ini sudah melibatkan Kopassus," ungkapnya kepada awak media kemarin.

Atasi Terorisme, Istana Akan Aktifkan Lagi Koopsusgab TNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepala staf presiden

Berita Terkini