<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-09-at-13.37.07.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) bersama Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat meninjau Titik Nol Nusantara di Kalimantan Timur, Kamis (9/2). KSP/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) bersama Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat meninjau Titik Nol Nusantara di Kalimantan Timur, Kamis (9/2). KSP/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berjalan sesuai tahap yang direncanakan.  ”Info dari Kasatgas progres pembangunannya sudah lima belas persen,” kata Moeldoko seperti dilansir dari Antara.  Dalam kunjungan lapangan beberapa waktu lalu, Moeldoko melihat langsung pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan dari Gardu Pandang Istana. Yakni meliputi Istana Kepresidenan dan kantor kementerian.  Moeldoko menyampaikan, terdapat sejumlah kendala terkait faktor cuaca. Namun, pembangunan infrastruktur IKN berjalan dengan baik dan sesuai tahap yang ditetapkan.  Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo memiliki semangat luar biasa dalam pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Sehingga, semua pihak harus memberikan dukungan agar pembangunan IKN bisa cepat terwujud.  ”Pembangunan IKN ini akan jadi pengungkit tumbuhnya ekonomi dan sektor lain. Ini yang harus dipahami semua pihak. Jadi jangan ada yang memanfaatkan momentum ini untuk mengganggu proses pembangunan,” ujar Moeldoko.  Selain melihat pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan, Moeldoko juga berkeliling meninjau rumah tinggal untuk pekerja konstruksi dan Bendungan Sepaku Semoi. ”Rumah tinggal untuk pekerja sangat layak. Ini membuat saya semakin yakin pembangunan IKN bisa cepat selesai,” tutur Moeldoko.  Pemerintah telah memiliki rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur mulai 2022 hingga 2045 yang dibagi dalam lima tahap pembangunan. Tahap pertama pada 2022-2024 pembangunan akan difokuskan pada infrastruktur dasar mulai dari penyediaan air minum, tenaga listrik, hingga pengelolaan limbah.  Tahap II pada 2025-2029, fokus pembangunan akan dipusatkan pada area inti seperti fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder. Pembangunan tahap III pada 2030-2034 meliputi pengembangan kawasan-kawasan industri dan sektor lainnya. Pada tahap IV dan V yang menjadi tahap akhir, masing-masing dilakukan pada 2035-2039 dan 2040-2045.  ”Pada tahap akhir IKN mencapai net zero-carbon emission dan seratus persen energi terbarukan, pengembangan industri berkelanjutan, dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing,” jelas Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis Sumadilaga.

KSP Sebut Pembangunan Infrastruktur IKN Berjalan Sesuai Rencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Kepala-Staf-Kepresidenan-KSP-Moeldoko-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Moeldoko diperiksa sebagai saksi pelapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh dua orang anggota Indonesia Corruption W" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Moeldoko diperiksa sebagai saksi pelapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh dua orang anggota Indonesia Corruption W</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko enggan berdamai dengan 2 peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga dan Miftahul Huda. Moeldoko tetap memilih menempuh jalur hukum untuk keduanya.  ”Kita kan melapor. Karena kita yang melapor tentunya kita enggak ada pemikiran seperti itu (damai),” kata kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan kepada wartawan, Rabu (13/10).  Kendati demikian, Otto tetap membuka pintu perdamaian melalui mediasi yang dilakukan penyidik. Namun, sejauh ini, belum ada niat dari Moeldoko mencabut laporan polisi.  ”Kita lihat saja nanti bagaimana selanjutnya. Pak Moeldoko kan simpel saja. Dia ingin mengatakan bahwa kalau you merasa tidak punya bukti dan you merasa salah ya cabut saja pernyataannya dan minta maaf selesai, saya maafkan. Pak Moeldoko tidak neko-neko,” jelas Otto.  Otto menyampaikan, Moeldoko tidak akan melaporkan Egi dan Miftahul ke polisi apabila keduanya minta maaf. Namun, somasi yang dilayangkan tidak ditanggapi keduanya.  ”Kalau tidak dilaporkan berarti benar dong tuduhan mereka itu. Kami selalu berpendapat bahwa pidana itu adalah upaya terakhir. Dia sampai tiga kali kita ajukan somasi supaya panjang kesempatan untuk mereka minta maaf, ternyata begitu lama kita tunggu tetap juga tidak bisa berhasil,” tutur Otto.  Sebelumnya, perseteruan KSP Moeldoko dengan ICW soal peredaran Ivermectin dan ekspor beras berbuntut panjang. Setelah melayangkan somasi, Moeldoko memutuskan melaporkan 2 peneliti ICW, Egi Primayogha dan Miftah ke Bareskrim Polri.  Laporan Moeldoko diterima dengan Nomor: LP/B/0541/IX/2021/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 10 September 2021. Laporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik.  ”Pernyataan Egi dan Miftah yang menyebut Pak Moeldoko itu melakukan suatu perburuan rente, artinya mencari untung dengan cara yang tidak sah melawan hukum sehubungan dengan adanya peredaran obat Ivermectin,” kata kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/9).  Otto menyatakan, tudingan yang dilontarkan ICW kepada kliennya tidak benar. Oleh karena itu, setelah somasi tidak diindahkan, Moeldoko memutuskan membawa ke jalur hukum.  Dalam laporan tersebut, Egi dan Miftah dipersangkakan pasal 45 ayat (3) jo 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau pasal 310 dan/atau pasal 311 KUHP.

Tak Mau Minta Maaf, Moeldoko Tolak Berdamai dengan 2 Peneliti ICW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-29-at-14.42.50.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Hanni Sofia/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Hanni Sofia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kepentingan buruh tetap menjadi atensi bagi pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.  ’’Buruh tetap menjadi atensi pemerintah, tapi di belakang buruh juga masih banyak orang yang antre (untuk) dapat pekerjaan,” kata Moeldoko dalam talk show bertajuk Setahun Jokowi-Ma'ruf di salah satu TV Swasta, Jakarta, Selasa malam (20/10), seperti dikutip dari Antara.  Menurut Moeldoko, pemerintah selalu memikirkan kepentingan buruh. Namun, pemerintah juga harus memikirkan kebijakan untuk mempermudah masyarakat mendapat pekerjaan. Apalagi, krisis ekonomi karena pandemi Covid-19 telah menyebabkan jutaan orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akhirnya meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia.  ’’Jumlah pencari kerja terus meningkat, yang terlihat dari jumlah pendaftar di Program Kartu Pra Kerja yang mencapai 34,2 juta orang. Artinya banyak orang butuh kerja,” ujarnya.  Oleh karena itu, kata Moeldoko, pemerintah selalu mencari titik keseimbangan baru untuk mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat. ’’Kami tidak boleh stagnan dalam sebuah situasi, harus selalu berubah hadapi situasi karena tantangan juga berubah. Titik keseimbangan baru itu yang betul betul kita cari sebaik-baiknya,” ungkap dia.  Moeldoko menjelaskan pemerintah terus berusaha melakukan transformasi ekonomi dan menyelesaikan hambatan-hambatan ekonomi di masa lalu. Pemerintah juga berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan tetap terbuka terhadap berbagai masukan untuk menjadi lebih baik.  ’’Ketika ada kebijakan menuju jalan yang lebih baik, lho kenapa jadi paradoks bangsa ini. Kemudian harus mandiri. Terbuka untuk perbaikan. Kami harus jadi bangsa terbuka, tidak boleh kita terlalu yakin diri sudah cukup seperti ini,” ujar Mantan Panglima TNI tersebut. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JIWhAooMEOs&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Moeldoko: Kepentingan Buruh Tetap Menjadi Atensi Pemerintah