<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/nOfQZbef45z8iuIS5A5NOtrNr74vkp5xRpcWjJtQ-2-757108935.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjamin tidak ada pungli dalam reaktivasi rekening dormant. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjamin tidak ada pungli dalam reaktivasi rekening dormant. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akhirnya buka suara soal hebohnya dugaan adanya pungutan liar atau pungli di balik pemblokiran rekening dormant secara massal. Merespons hal itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memastikan bahwa tidak ada pungli yang dilakukan dalam proses reaktivasi rekening dormant. "Tidak ada pungli (reaktivasi rekening dormant). Gratis," kata Ivan saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (10/8). Dia memastikan, setiap masyarakat yang merasa rekening bank-nya tidak bisa digunakan untuk transaksi agar segera datang ke kantor perbankan masing-masing. Selanjutnya, proses aktivasi rekening akan mengikuti mekanisme di masing-masing bank. "Tinggal datang ke bank atau by telepon sesuai mekanisme bank masing-masing. Bisa segera aktif," lanjutnya. Meski begitu, ia memastikan bahwa seluruh perbankan tidak diperkenankan untuk mensyaratkan setoran dalam setiap proses reaktivasi yang dilakukan. "Kami sudah pastikan ke bank masing-masing tidak boleh ada pakai syarat setoran. Itu pastinya, jika memang ada (setoran), adalah setoran ke rekening sendiri. Bukan biaya administrasi," ungkap Ivan. "Saya pastikan tidak ada biaya aktivasi (rekening dormant)," pungkasnya. Sebelumnya, Ulama dan penceramah kondang, Ustaz Das&rsquo;ad Latif, ikut angkat bicara dengan menyoroti dugaan adanya pungutan liar dalam proses pengaktifan kembali rekening yang diblokir. Dalam sebuah video tanggapan yang viral di media sosial, Ustaz Das&rsquo;ad mengungkapkan bahwa sejumlah nasabah mengaku diminta membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening mereka. Ia pun mempertanyakan transparansi kebijakan tersebut. &ldquo;Misalnya ada 120 juta orang yang kena blokir. Kali 120 juta orang dengan Rp100 ribu, berapa totalnya?&rdquo; ujarnya, menegaskan potensi nilai uang yang sangat besar jika pungutan ini benar terjadi.

PPATK menegaskan tidak ada pungutan liar dalam reaktivasi rekening dormant, meski ada yang mengaku harus bayar.

Heboh Isu Pungli Biaya Reaktivasi Rekening Dormant Terblokir, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana: Gratis, Tidak Ada Biaya Aktivasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/JKT_Raker-PPATK-Dengan-Komisi-III-Bahas-Judi-Online_Salman-Toyibi-5JPG-4048228436.jpg" alt="Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harta kekayaan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyita perhatian publik, setelah ramai pemblokiran rekening tidak aktif atau dormant oleh PPATK. Publik mempertanyakan harta Ivan yang tertulis dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp 9.381.270.506 atau Rp 9,3 miliar. Harta kekayaan itu sebagaimana dilaporkan Ivan pada 25 Maret 2025 untuk tahun periodik 2024. Publik mempertanyakan total harta kekayaan itu, lantaran terdapat kenaikan drastis hampir Rp 5 miliar atau sebesar Rp 4,8 miliar dari LHKPN yang dilaporkan 22 Februari 2024 untuk tahun periodik 2023 senilai Rp 4.533.173.938. Berdasarkan penelusuran JawaPos.com, pada laman elhkpn.kpk.go.id, pada Senin (4/8), dalam LHKPN yang dilaporkan pada Maret 2025, Ivan tercatat memiliki tanah dan bangunan sebanyak tujuh bidang yang tersebar di wilayah Depok, Jawa Barat dan Ngawi, Jawa Timur senilai Rp 6,9 miliar. Ivan juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi berupa mobil Toyota Innova Zenix 2023, Rp 550 juta, dan Mobil VW Beetle sedan 1972, Rp 100 juta. Total harta bergerak milik Ivan itu sejumlah Rp 650 juta. Selain itu, Ivan mengklaim memiliki harta bergerak lainnya berjumlah Rp 255 juta, surat berharga Rp 87.375.874. Tak hanya itu, Ivan juga tercatat memiliki kas dan setara kas Rp 3.700.462.261. Serta harta lainnya, Rp 688.900.000. Jika dijumlahkan harta Ivan mencapai Rp 12.281.738.135. Namun, Ivan tercatat memiliki utang sebesar Rp 2.900.467.629. Sehingga, total harta Ivan mencapai Rp 9.381.270.506. Sementara, Ivan tidak merespons konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com terkait kenaikan harta kekayaan sebagaimana tertuang di dalam LHKPN. &nbsp; &nbsp;

Kenaikan harta kekayaan Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, jadi perhatian setelah pemblokiran rekening dormant, mencapai Rp 9,3 miliar.

Usai Ramai Pemblokiran Rekening Dormant, Ternyata Harta Kekayaan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana Naik Hingga Rp 9,3 Miliar

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rg:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (30/7). Pemanggilan terhadap Kepala PPATK itu disinyalir setelah heboh pemblokiran rekening dormant atau nganggur selama tiga bulan. Namun, Ivan enggan mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. "Oh nggak, banyak yang dibahas. Mungkin bisa tanya ke Pak Mensesneg," kata Ivan di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam. Tak hanya Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang dipanggil menghadap Prabowo. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut dipanggil kepala negara. Dalam kesempatan berbeda, Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menjelaskan pemblokiran terhadap rekening dormant dilakukan untuk menjaga kepentingan pemilik sah rekening di perbankan serta integritas sistem keuangan nasional, yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Menurutnya, data rekening diperoleh PPATK berdasarkan laporan dari perbankan. "Langkah ini bukan tanpa alasan. PPATK dalam proses analisis yang dilakukan sepanjang 5 tahun terakhir, menemukan maraknya penggunaan rekening dormant yang tanpa diketahui/disadari pemiliknya menjadi target kejahatan, digunakan untuk menampung dana-dana hasil tindak pidana, jual beli rekening, peretasan, penggunaan nominee sebagai rekening penampungan, transaksi narkotika, korupsi, serta pidana lainnya," ucap Ivan. Ia tak memungkiri, dana pada rekening dormant di ambil secara melawan hukum baik oleh internal bank maupun pihak lain yang tidak diketahui pemiliknya. Namun, rekening dormant tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya administrasi kepada bank hingga banyak rekening dormant dananya habis serta ditutup oleh pihak bank. Menurutnya, PPATK menemukan banyak rekening tidak aktif lebih dari 140 ribu rekening hingga lebih dari 10 tahun, dengan nilai Rp. 428.612.372.321,00 tanpa ada pembaruan data nasabah. Karena itu, ia khawatir dapat membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya, yang akan merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian Indonesia secara umum. Ia pun memastikan, PPATK telah meminta perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah. Ia menekankan, data nasabah perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak merugikan nasabah sah serta menjaga perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia. "Rekening yang tidak terpakai bisa jadi celah kejahatan. Mari jaga rekening kita, jaga Indonesia dari kejahatan keuangan," pungkasnya. </div> </div> </div> </div>

Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menjelaskan pemblokiran terhadap rekening dormant dilakukan untuk menjaga kepentingan pemilik sah rekening

Gaduh Rekening Dormant hingga Dipanggil Presiden Prabowo ke Istana, Begini Penjelasan Kepala PPATK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana memilih tidak pergi mudik dan menetap di Jakarta saat momentum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Ivan menyampaikan, dirinya harus tetap memantau aliran uang mencurigakan saat momentum Lebaran.  "Saya enggak mudik, karena kan mertua baru meninggal tahun lalu dan sebelum Lebaran saya sudah ke Ngawi. Saya harus stand by di kantor, saya di Jakarta saja. Orang tua saya kebetulan di Jakarta," kata Ivan dihubungi JawaPos.com, Minggu (1/5).  Ivan mengucapkan rasa syukur, yang telah berkarier di PPATK selama 15 tahun bisa menduduki pucuk pimpinan. Mantan Deputi Bidang Pemberantasan di PPATK ini melantunkan doa, agar para insan PPATK bisa selalu menjaga integritas.  "Kali ini kan lebaran pertama saya sebagai Kepala PPATK ya, jadi ya saya lebih khidmat, lebih mensyukuri apa yang sudah dicapai selama ini, terus kemudian berdoa PPATK bisa selalu menjaga integritasnya selalu dilindungi," ucap Ivan.  Ivan mengaku pihaknya tidak ingin lengah dalam memantau aliran uang mencurigakan. Karena itu, pihaknya tetap membuka sistem agar para pegawainya tetap bisa bekerja meski di tengah libur Lebaran.  Di tengah kesibukannya yang padat, kata Ivan, momentum Lebaran selalu rindu dengan hidangan ketupat dan tak kalah ketinggalan sambal goreng kentang yang juga harus ada petainya di setiap masakan.  "Makanan saya ya sama saja ketupat, yang penting ada petainya kan. Harus ada petainya, jadi sambal goreng kentang apapun itu ada petainya, ciri khas Idul Fitri," ungkap Ivan.  Ivan membeberkan, dalam dua tahun terakhir lembaganya disibukkan dengan penganan pandemi, khususnya terkait aliran dana fasilitas kesehatan dam pengadaan vaksin. Ivan tak ingin, adanya aliran uang mencurigakan dalam pengadaan fasilitas kesehatan dalam menangani permasalahan pandemi.  "Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana. Jadi teman-teman selama dua tahun, walaupun pandemi walaupun WFH, teman-teman melakukan pemeriksaan analisis kasus-kasus," tegas Ivan.  Ivan tak menampik, Hari Raya Idul Fitri kerap dimanfaatkan pelaku tindak pidana menjalankan aksinya. Karena itu, pihaknya tidak ingin lengah dalam mengawasi aliran uang mencurigakan.  "PPATK tetap bekerja karena kita kan juga tidak benar-benar, walaupun seminggu ini libur, sistem tetap dibuka dan teman-teman tetap bekerja dari jarak jauh. Tetap memantaj aliran uang, kita tidak mau lengah," pungkas Ivan.

Kepala PPATK Tetap Pantau Aliran Uang Sembari Ditemani Sambal Petai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belakangan mendapat apresiasi publik karena berhasil mengungkap aliran dana dari dugaan penipuan berkedok investasi ilegal trading binary option.  Namun demikian, Kepala PPAT Ivan Yustiavandana mengatakan, sebelum lembaga yang ia pimpin dikenal masyarakat luas. PPATK sempat disebut sebagai 'Pejabat Pembuat Akte Tanah Kuburan'.  "Publik bertanya memang apa sih PPATK itu, orang lebih familiar Pejabat Pembuat Akte Tanah, dan ada K-nya ya bonuslah 'tanah kurburan'. Begitu ya, jadi Pejabat Pembuat Akte Tanah Kuburan gitu," ujar Ivan di Channel YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Jumat (8/4).  Bahkan selain itu, Ivan menuturkan PPATK juga seringkali dikira publik sebagai lembaga yang tugasnya menyediakan kebutuhan yang berkaitan dengan 'Alat Tulis Kantor'.  "Ada lagi yang lihat PPATK perusahaan yang sering familiar dengan ATK, Alat Tulis Kantor. Okelah PPATK penyedia alat tulis kantor. Jadi itu yang terjadi di publik," katanya.  Namun demikian, Ivan menuturkan saat ini masyarakat sudah mengetahui peran dari PPATK. Hal itu karena PPATK sudah banyak melakukan pemblokiran dan dilibatkan oleh Bareskrim Polri menelusuri aliaran dana dari penipuan investasi ilegal.  "Nah sekarang ada penipuan seperti ini, PPATK enggak masuk terkait dengan tanah kuburan, alat tulis apa lagi enggak masuk. Dan PPATK lakukan analisis, kan kita follow the money," ungkapnya.  Diketahui, PPATK mengungkapkan sampai saat ini  total sebanyak 345 rekening yang telah diblokir terkait dengan investasi ilegal. Dari 345 rekening yang diblokir tersebut nilainya sebesar Rp 588 miliar.  PPATK masih terus menerima laporan terkait kasus investasi ilegal yang belakangan kian marak terungkap. Terbaru, PPATK mengungkapkan telah menerima laporan transaksi investasi bodong mencapai Rp 35 triliun.  Sampai saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan 26 tersangka terkait dugaan penipuan investasi ilegal lewat tading binary option.  Untuk Binomo sudah ada empat tersangka, Mereka adalah, Indra Kesuma alias Indra Kenz selaku affiliator, Brian Edgar Nababan selaku Manager Development Binomo, Fakar Suhartami Pratama selaku guru Indra Kenz yang juga affiliator, dan Wiky Mandara Nurhalim sebagai admin grup Telegram trading Binomo.  Kemudian untuk platform Qoutex, Bareskrim Polri sudah menetapkan crazy rich asal Bandung, Jawa Barat Doni Salmanan sebagai tersangka. Saat ini Doni Salmanan sudah ditahan di Rutan Bareskrim Polri.  Selanjutnya untuk penipuan investasi robot trading DNA Pro sudah ada 12 tersangka yang ditetapkan Bareskrim Polri, mereka adalah FR, RK, RS, RU, YS, AB, ZII, JG, ST, FE, AS dan DV.  Lalu, kasus dugaan penipuan investasi bodong melalui aplikasi robot trading Fahrenheit sudah ada lima tersangka. Mereka adalah D, ILJ, DBC, MF dan Hendry Susanto.  Kemudian untuk, investasi bodong robot trading Viral Blast Global sudah ada empat tersangka. Mereka adalah RPW, Minggus Umboh, Zainal Hudha Purnama, dan Putra Wibowo.

PPATK Pernah Dikira Sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah Kuburan