<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/BASUKI-12-803567639.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Embung MBH dan Plaza Seremoni di Sumbu Kebangsaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/8)." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Embung MBH dan Plaza Seremoni di Sumbu Kebangsaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/8).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 151/P Tahun 2024, tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Basuki Hadimuljono. Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata kata Prabowo yang diikuti Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015277035/harga-minyak-dunia-naik-3-persen-di-tengah-pemangkasan-produksi-opec">Harga Minyak Dunia Naik 3 Persen di Tengah Pemangkasan Produksi OPEC+</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah pelantikan, Basuki dan Prabowo menandatangani berita acara pelantikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda sebelumnya menyambut positif sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan keseriusannya untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahkan, Prabowo berkomitmen akan menyelesaikan pembangunan IKN selama 4 tahun ke depan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&ldquo;Kami akan bekerja dengan sungguh-sungguh melalui tiga fungsi konstitusional yang kami miliki fungsi budgeting, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Dalam konteks budgeting kami berharap otorita IKN yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI diberikan kewenangan bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN, tetapi juga dalam konteks pembangunan dan penataan infrastruktur,&rdquo; ucap Rifqi kepada wartawan, Senin (28/10)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengamini, Presiden Prabowo telah mengirim surat Presiden (surpres) kepada pimpinan DPR menunjuk Basuki Hadimuljono mantan Menteri PUPR untuk menjadi Kepala Otorita IKN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015277001/hidup-lebih-tenang-4-cara-self-care-dari-media-sosial-yang-bisa-bikin-burnout-agar-waktu-lebih-bermakna">Hidup Lebih Tenang! 4 Cara Self Care dari Media Sosial yang Bisa Bikin Burnout agar Waktu Lebih Bermakna</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini merupakan kabar baik, karena Pak Basuki merupakan maestro infrastruktur Indonesia yang kami harapkan bisa mempercepat atau melakukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur di IKN,&rdquo; ungkap Legislator Partai NasDem ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dalam konteks legislasi komisi II berharap Presiden Prabowo segera kemudian mengeluarkan peraturan Presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang IKN terkait dengan perpindahan Ibu Kota kita secara resmi dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rifqi dan para pimpinan Komisi II akan segera meninjau dan melakukan akselerasi lapangan terkait dengan persiapan dan perkembangan infrastruktur, penataan kawasan, dan pengembangan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Baik yang didanai melalui APBN maupun non-APBN dalam hal ini adalah investasi,&rdquo; pungkasnya.</div> </div>

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Basuki Hadimuljono Resmi Dilantik jadi Kepala Otorita IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/BASUKI-12-803567639.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Embung MBH dan Plaza Seremoni di Sumbu Kebangsaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/8)." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Embung MBH dan Plaza Seremoni di Sumbu Kebangsaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Senin (12/8).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Prasetyo belum bisa memastikan, terkait waktu pelantikan Basuki oleh Presiden Prabowo menjadi Kepala Otorita IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta menlanjutkan lagi," kata Prasetyo Hadi di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prasetyo memastikan, Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan, Prabowo menargetkan mempercepat pembangunan gedung legislatif dan yudikatif dalam 4 tahun ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015243255/4-zodiak-ini-diramalkan-bertemu-jodohnya-pada-november-2024-benih-cinta-siap-tumbuh">4 Zodiak Ini Diramalkan Bertemu Jodohnya pada November 2024, Benih Cinta Siap Tumbuh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bs dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif," ucap Prasetyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Prasetyo tidak mengungkapkan strategi Prabowo dalam mempercepat pembangunan IKN pada masa pemerintahannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015243232/mengenal-5-tipe-mbti-yang-dikenal-tidak-ramah-kepada-orang-lain-serta-alasan-di-balik-perilaku-mereka">Mengenal 5 Tipe MBTI yang Dikenal Tidak Ramah Kepada Orang Lain Serta Alasan di Balik Perilaku Mereka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dibangun secepat-cepatnya. Semua program-program prioritas dalam waktu cepet harus segera dikerjakan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menjadi Kepala OIKN.

Mensesneg Prasetyo Hadi Benarkan Presiden Prabowo Tunjuk Basuki Hadimuljono jadi Kepala Otorita IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/menteri-pupr-basuki-hadimuljono-3852110540.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Basuki Hadimuljono sudah tidak lagi menjabat menteri PUPR. Pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dia tidak masuk Kabinet Merah Putih. Namun, ada tugas yang belum selesai dilakoni sejak beberapa bulan yang lalu. Yakni sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).</p> <p>Setelah purnatugas sebagai menteri PUPR, Basuki Hadimuljono ditunjuk secara defenitif sebagai kepala Otorita IKN oleh Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg, Pak Jokowi, saya masih di OIKN," ujar Basuki saat Sertijab di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).</p> <p>Diketahui, Basuki sebelumnya juga mengemban tugas sebagai Plt Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.</p> <p>Namun ia memastikan tidak lagi menjadi Plt, melainkan Kepala Otorita IKN (OIKN) definitif. "Sekarang PLt-nya sudah berhenti," ucap Basuki.</p> <p>Basuki kini masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terkait jabatan barunya tersebut. Ia juga mengaku belum mengetahui kapan Kepres tersebut diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>"Belum tahu. Keppresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg, baik yang lama maupun yang baru," ungkap Basuki.</p> <p>Meski Kepres belum dikeluarkan, Basuki mengaku telah memiliki rencana pembangunan IKN ke depan. Pihaknya akan membangun gedung perkantoran bagi lembaga legislatif maupun yudikatif dalam dua tahun ke depan.</p> <p>Dia menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan IKN. "DPR-MPR, MK, kemudian yang lainnya yudikatif itu harus dibangun. Selesai (pembangunan pada 2026)," terang Basuki.</p>

Basuki Hadimuljono sudah tidak lagi menjabat menteri PUPR. Dia tidak masuk Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Purnatugas dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Tunggu Keppres Kepala Otorita IKN Defenitif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengaku mendapatkan informasi yang berbeda, perihal mundurnya kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Deddy justru menyebut bahwa Bambang dan Dhony bukan mundur dari jabatannya, melainkan dipecat alias dimundurkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang saya dengar bukan mundur, tetapi dimundurkan, karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan,&rdquo; kata Deddy kepada wartawan, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deddy menyatakan, sampai saat ini belum ada satu investorpun yang sudah memberikan kepastian untuk melakukan investasi. Sehingga, investasi dari dalam dan luar negeri pun belum ada kepastian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, polutikus PDIP ini menuturkan masalah pertanahan maupun status tanah tidak selesai dan banyak menuai konflik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kelihatannya kurang support dari kementerian terkait, baik agraria maupun lainnya,&rdquo; ucap Deddy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Deddy menilai bahwa target waktu yang diberikan pemerintah terlalu pendek dan sangat ambisius.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mirip proyek Roro Jonggrang atau Bandung-Bondowoso,&rdquo; cetus Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebagai Plt kepala Otorita IKN. Sementara wakil kepala Otorita IKN diisi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penunjukan itu menyusul mundurnya kepala dan wakil kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pak presiden mengangkat Menteri PUPR, Pak Basuki sebagai Plt Kepala Otorita IKN, dan mengangkat Wakil Menteri ATR sebagai Wakil Otorita IKN," ucap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, di Komplek Istana, Jakarta, Senin (3/6).</div> <p>&nbsp;</p>

Sampai saat ini belum ada satu investorpun yang sudah memberikan kepastian untuk melakukan investasi di IKN yang dibanggakan Jokowi itu.

Belum ada Satu pun Investor yang Masuk, Politikus PDIP Sebut Kepala Otorita IKN Bukan Mundur Tapi Dipecat

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/IKN-1087506061.jpg" alt="Progres pembangunan IKN. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Progres pembangunan IKN. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, mengumumkan Bambang Susantono mundur dari jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusanta (OIKN) yang telah dijabatnya sejak Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Bambang Susantono, Pratikno menyebut pengunduran diri juga dilakukan oleh Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu. Adapun terkait surat pengunduran diri keduanya, diakui Pratikno telah diterima oleh Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN," kata Pratikno dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN, Presiden Jokowi telah memanggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni terkait dengan kepemimpinan di Otorita IKN. Keduanya ditunjuk Jokowi sebagai Plt Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari ini telah terbit, Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau," jelas Pratikno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014719428/soal-rekaman-cctv-di-kasus-vina-cirebon-hotman-paris-harus-bisa-dilakukan-digital-forensik">Soal Rekaman CCTV di Kasus Vina Cirebon, Hotman Paris: Harus Bisa Dilakukan Digital Forensik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Pratikno mengungkapkan melalui penunjukkan itu, Presiden Jokowi meminta kepada keduanya untuk menjamin percepatan pembangunan IKN. Salah satunya, pembangunan yang sesuai dengan visi semula, yaitu Nusa Rimba Raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi bapak presiden berharap tadi beliau-beliau Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai Plt ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pada hari ini telah terbit, Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN

Baru Setahun Menjabat Bambang Susantono dan Doni Rahayu Mundur dari Kepala dan Wakil Otorita IKN, Ada Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/WhatsApp-Image-2024-01-30-at-152703-996519201.jpeg" alt="Kepala Otorita IKN Bambang Suhartono." width="100%">
<figcaption>Kepala Otorita IKN Bambang Suhartono.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Otorita IKN memastikan ada tiga motor penggeraknya. Yakni, APBN, investor lokal, dan perencanaan yang matang.</p> <p>Kepala Otorita IKN Bambang Suhartono menuturkan, pihaknya masih on the track dalam membangun IKN. Bahkan, berbagai target yang ada dalam regulasi telah terlampaui.</p> <p>&rdquo;Seperti Presiden Jokowi sebutkan bahwa IKN merupakan transformasi menuju Indonesia Emas. Menciptakan budaya baru, budaya kerja, budaya belajar, dan menjadi bangsa berpenghasilan tinggi,&rdquo; paparnya dalam acara Informasi Ibu Kota Nusantara Terkini di Kemenkominfo kemarin.</p> <p>Dia menjelaskan, salah satu motor penggerak IKN adalah APBN. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam pembangunan IKN. Berikutnya adalah investor lokal. Mereka lebih mengerti manajemen risiko di IKN. &rdquo;Investor asing membutuhkan hire investor lokal untuk mengetahui risikonya,&rdquo; terangnya.</p> <p>Motor ketiga adalah perencanaan IKN. Dia mengatakan, perencanaan penting untuk membentuk international confident atau kepercayaan masyarakat internasional. &rdquo;Bahwa perencanaan IKN bukan ecek-ecek. Sangat serius dan bisa menguntungkan,&rdquo; urainya.</p> <p>Terkait perencanaan itu, dia membantah tudingan deforestasi atau penggundulan hutan. Menurut dia, IKN merupakan kota pertama yang memiliki peta perubahan iklim. Sekaligus akan membuat hutan tropis kembali beraneka ragam. &rdquo;Jadi, tudingan deforestasi itu salah, totally wrong,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Dia menerangkan, saat ini IKN dalam tahap penjajakan pasar. Untuk memberikan kepastian bahwa berinvestasi di IKN pasti menguntungkan. &rdquo;Karena itu kami kerja sama dengan Kadin membentuk task force IKN. Lalu, dengan kedutaan besar negara lain share apa agenda-agenda yang bisa dijalankan di IKN,&rdquo; tuturnya. <strong>(idr/c17/fal)</strong></p>

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Otorita IKN memastikan ada tiga motor penggeraknya. Yakni, APBN, investor lokal.

Tarik Investor untuk Pembangunan Ibu Kota, Otorita IKN Bentuk Task Force

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/kepala-otoritas-IKN.jpg" alt="TUGAS BERAT: Bambang Susantono (kiri) dan Dhony Rahajoe setelah dilantik sebagai kepala-waki kepala Otorita IKN di Istana Negara kemarin. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>TUGAS BERAT: Bambang Susantono (kiri) dan Dhony Rahajoe setelah dilantik sebagai kepala-waki kepala Otorita IKN di Istana Negara kemarin. (SETPRES)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan, terdapat tiga aspek yang harus dipenuhi pemerintah dalam mempersiapkan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga regulasi. Terkait regulasi, Bambang menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang menyelesaikan sejumlah peraturan yang mendukung pembangunan IKN.<br /> <br /> "Kita sekarang sedang menyelesaikan empat rencana Perpres, dan juga dua rencana peraturan pemerintah dan tadi disinkronisasi bersama-sama untuk melihat kesesuaian satu dengan yang lain. Karena semuanya itu penting untuk landasan hukum kita bersama dalam melangkah ke depan," kata Bambang usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/3).<br /> <br /> Sedangkan dalam hal perencanaan, lanjut Bambang, pihaknya terus melakukan konsolidasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, mulai dari rencana makro hingga rencana mikro sehingga terjadi kesesuaian dan konsistensi dalam pembangunan IKN.<br /> <br /> "Ini juga kita cek, saya dan Pak Dhony melakukan banyak pertemuan dengan kementerian dan lembaga untuk tadi melihat kesesuaian konsistensi dari atas sampai bawah. Dan yang bawah ini sangat penting karena inilah yang nanti akan dilihat oleh mitra-mitra kerja untuk membangun ke depannya," ungkapnya.<br /> <br /> Terakhir dari sisi pelaksanaan, Bambang menuturkan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah persiapan agar pembangunan IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang ingin dijaga oleh pemerintah.<br /> <br /> "Pada intinya kami berdua melaksanakan 4K, konsolidasi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan juga regulasi, kemudian koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, kemudian juga komunikasi, dan satu lagi kolaborasi. Kolaborasi ini dengan berbagai elemen masyarakat juga," ucap Bambang.<br /> <br /> Selain tiga aspek tersebut, Bambang menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan sebuah langkah panjang yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, Bambang menyampaikan, berbagai elemen masyarakat dapat turut berkontribusi mewujudkan pembangunan IKN tersebut melalui dukungan pembiayaan masyarakat.<br /> <br /> "Kalau kita lihat undang-undangnya ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha), dan juga dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga bisa urun rembuk, dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai fasilitas di lapangan," ujar Bambang.<br /> <br /> Bambang juga mengatakan, hingga saat ini sudah banyak inisiatif dari berbagai elemen masyarakat yang masuk untuk ikut serta dalam pembangunan berbagai fasilitas di IKN. Bambang pun menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi hal-hal prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun IKN.<br /> <br /> "Misalnya, kami dihubungi oleh diaspora global, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya 8 juta orang. 'Pak, kami ingin mempunyai rumah Diaspora di IKN? Boleh enggak kami difasilitasi?'. Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu," tandasnya.

Bambang: Masyarakat Bisa Urun Rembuk Bantu Pembangunan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/jokowi-di-ikn.jpg" alt="DI TENGAH HUTAN: Jokowi (tengah) berdiskusi dengan beberapa menteri di area perkemahan di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, kemarin. Lokasi tersebut berjarak 2,7 km dari titik nol IKN Nusantara. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>DI TENGAH HUTAN: Jokowi (tengah) berdiskusi dengan beberapa menteri di area perkemahan di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, kemarin. Lokasi tersebut berjarak 2,7 km dari titik nol IKN Nusantara. (SETPRES)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat bekerja lincah dan fleksibel untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru tersebut.<br /> <br /> Presiden Jokowi dalam keterangannya mengenai Ibu Kota Nusantara di Youtube Sekretariat Presiden, yang diikuti di Jakarta, Selasa, mengatakan sebanyak 80 persen dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun, akan berasal dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<br /> <br /> “Semua bisa dilakukan. Saya kira otorita ini fleksibel dan lincah, dan bisa mendapatkan pendanaan dari skema-skema yang ada,” ujar Jokowi.<br /> <br /> Beberapa sumber pendanaan non-APBN yang dapat dipertimbangkan, antara lain, kata Presiden, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership, investasi swasta, investasi BUMN, atau penerbitan obligasi.<br /> <br /> Adapun sebesar 19-20 persen dari total biaya pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun akan berasal dari APBN.<br /> <br /> Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa membangun IKN Nusantara bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembangunan IKN Nusantara diperkirakan baru akan rampung dalam 15 sampai 20 tahun mendatang.<br /> <br /> "Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya ini pekerjaan besar sekali dan juga bukan pekerjaan yang mudah ini pekerjaan rumit. Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan," jelas Presiden Jokowi.<br /> <br /> Presiden Jokowi pada pekan lalu baru saja mengangkat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 9M Tahun 2022.<br /> <br /> Bambang merupakan Mantan Wakil Menteri Perhubungan dan Wakil Presiden bidang Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan di Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia. Sedangkan Dhony Rahajoe sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office di perusahaan pengembang properti Sinar Mas Land.

Urusan Sumber Dana Ibu Kota Nusantara, Jokowi Minta Otorita IKN Lincah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/wagub_ingatkan.jpg" alt="PEMBANGUNAN MULAI MENGGELIAT: Proyek pembangunan jalan lingkar luar di Desa Bumi Harapan, Sepaku, Penajam Paser Utara (18/1). Jalan ini untuk lalu lintas pengangkutan material dari pelabuhan di kawasan Teluk Balikpapan ke zona inti IKN. (FUAD MUHAMMAD/KAL" width="100%">
<figcaption>PEMBANGUNAN MULAI MENGGELIAT: Proyek pembangunan jalan lingkar luar di Desa Bumi Harapan, Sepaku, Penajam Paser Utara (18/1). Jalan ini untuk lalu lintas pengangkutan material dari pelabuhan di kawasan Teluk Balikpapan ke zona inti IKN. (FUAD MUHAMMAD/KAL</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur dari semua provinsi di Indonesia pada Minggu (13/3) berdatangan ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Mereka akan bersama-sama melihat lebih dekat rencana pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin (14/3).<br /> <br /> "Kami membawa tanah dan air dari 27 kabupaten dan kota yang kami kumpulkan di Bandung. Ini menyimbolkan tanah dan air dari Jawa Barat akan bersatu dengan tanah Ibu Kota Nusantara," ucap Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil di Balikpapan, Minggu.<br /> <br /> Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut dengan tegas menyampaikan dukungannya untuk IKN setibanya di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan bersamaan dengan Anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian.<br /> <br /> Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor pun mengalungkan manik selamat datang menyambut kedatangan Kang Emil.<br /> <br /> Sebagai wakil rakyat Kaltim di Senayan, Hetifah menegaskan kehadiran para gubernur seluruh Indonesia merupakan wujud nyata dukungan penuh untuk IKN Nusantara.<br /> <br /> "Ini bukti dukungan kita semua. Nanti terus dibantu ya Kang Emil, biar IKN-nya cepat," kata Hetifah.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo H Idris Rahim mengaku provinsinya menjadi salah satu yang akan diuntungkan dari pemindahan IKN ke Kaltim tersebut.<br /> <br /> "Dari pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kaltim, Gorontalo juga diuntungkan. Salah satunya kedekatan jarak menuju Ibu Kota Nusantara di banding harus ke Jakarta," ungkap Idris Rahim.<br /> <br /> Dijelaskan Idris, dari Kabupaten Gorontalo Utara (Goru) jika menggunakan rute laut ke IKN Nusantara jaraknya mungkin hanya tiga hari. Apalagi, saat ini di Kabupaten Pohuwato juga sedang dibangun bandara.<br /> <br /> "Jadi kalau dari Pohuwato ke Balikpapan, mungkin hanya 1,5 jam saja," jelas mantan Sekda Gorontalo itu.

Gubernur Seluruh Indonesia Wajib Ngumpul di Titik Nol IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/kepala-otoritas-IKN.jpg" alt="TUGAS BERAT: Bambang Susantono (kiri) dan Dhony Rahajoe setelah dilantik sebagai kepala-waki kepala Otorita IKN di Istana Negara kemarin. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>TUGAS BERAT: Bambang Susantono (kiri) dan Dhony Rahajoe setelah dilantik sebagai kepala-waki kepala Otorita IKN di Istana Negara kemarin. (SETPRES)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Setelah Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe ditunjuk sebagai kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Negara (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ikn/">IKN</a>), koordinasi intensif langsung dilakukan. Rapat dihelat dengan berbagai pihak terkait.<br /> <br /> ”Setelah pelantikan, sudah ada rapat di Istana. Komunikasi IKN kementerian sudah mulai intensif antara kepala dan wakil serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk Bappenas," ujar Ketua Tim Komunikasi IKN Kementerian PPN/Bappenas Sidik Pramono kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin (11/3).<br /> <br /> Sidik memastikan, semua rencana berjalan sebagaimana mestinya. Meski, diakuinya, butuh waktu yang cukup panjang untuk menggarap berbagai tahapan IKN.<br /> <br /> Dalam waktu dekat, lanjut dia, tim terkait bergerak cepat sesuai arahan <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-joko-widodo/">Presiden Joko Widodo</a> yang dipaparkan di sela pelantikan pada Kamis lalu (10/3). Persoalan kesekretariatan dan koordinasi dengan K/L terkait juga akan digarap dengan serius.<br /> <br /> ”Kepala dan wakil <a href="https://www.jawapos.com/tag/kepala-otorita/">kepala otorita</a> akan melengkapi kelembagaan, menyelesaikan peraturan turunan sebagaimana yang diamanatkan di UU IKN maksimal dua bulan setelah diundangkan," jelas Sidik.<br /> <br /> Jokowi sendiri menginginkan agar aturan turunan UU IKN dirampungkan bulan ini. Pada saat pelantikan, Bambang mengakui bahwa pembangunan kota yang baik memerlukan waktu yang panjang. Setidaknya 15 tahun. Menyoal hal itu, Bappenas akan menjalani semua tahapan sesuai dengan UU IKN yang berlaku.<br /> <br /> Sidik menjelaskan, di UU IKN pada Lampiran 2 <a href="https://www.jawapos.com/tag/rencana-induk-pembangunan-ikn/">Rencana Induk Pembangunan IKN</a>, sudah dinyatakan bahwa pembangunan IKN akan dilakukan bertahap sampai 2045. Dalam setiap tahap itu akan ada evaluasi menyeluruh pada berbagai aspek pengerjaan.<br /> <br /> ”Sampai kota itu benar-benar stabil. Itu ada tahapannya, 2020–2024 harus ngapain, dan seterusnya. Ada key performance indicator (KPI)-nya juga," jelasnya.<br /> <br /> Ada lima tahap <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembangunan-ikn/">pembangunan IKN</a>. Periode 2020–2024 merupakan pemindahan tahap awal. Tahap itu meliputi pembangunan infrastruktur utama, seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR. Selain itu, dilakukan pembangunan perumahan di area utama IKN. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) atau PNS pusat akan pindah ke IKN baru pada tahap awal di 2024.<br /> <br /> Periode 2025–2035 menjadi periode pembangunan IKN sebagai area inti dengan dilakukannya pengembangan fase kota berikutnya, seperti pusat inovasi, ekonomi, penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan, pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas, dan penerapan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas. Sehingga diharapkan bisa mencapai sustainable development goals (SDG’s).<br /> <br /> Kemudian, periode 2035–2045 adalah tahap pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kaltim.<br /> <br /> Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi dipilihnya Bambang Susantono-Dhony Rahajoe sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN. Dia berharap keduanya bisa mewujudkan IKN sebagai kota masa depan Indonesia dengan cepat. ”Keduanya memiliki rekam jejak yang baik dan kita berharap agar bisa bekerja cepat mewujudkan IKN sebagai kota masa depan,” kata Puan kemarin.<br /> <br /> Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mendukung langkah <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden-joko-widodo/">Presiden Joko Widodo</a> menunjuk Bambang-Dhony. Keduanya harus bisa menerjemahkan visi dan misi presiden terkait pembangunan IKN Nusantara.<br /> <br /> Sementara itu, rencana pengembangan sistem jaringan jalan Trans-Kalimantan menuju IKN tengah disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nanti dibangun shortcut atau jalan pintas yang terhubung dengan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, yang menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Jalan pintas itu berada di Desa Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kutai Barat (Kubar).<br /> <br /> Jalan tembus itu direncanakan bisa menghubungkan Kaltim dan Kalteng dengan Kalbar. Termasuk dengan provinsi termuda di Kalimantan, yakni Kaltara.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu_disahkan_3-750x488.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  BERTETANGGA: Penunjuk jalan menuju Sepaku dan Semboja, dua kecamatan di Penajam Paser Utara sertai Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya menjadi lokasi IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)<br /> <br /> Seperti dilansir <em>Kaltim Pos</em>, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) <a href="https://www.jawapos.com/tag/kaltim/">Kaltim</a> Junaidi menerangkan, pengembangan jalan pintas tersebut merupakan hal yang paling urgen untuk dilaksanakan. Sebab, jalan pintas di Desa Muara Gusik itu akan menjadi satu-satunya akses yang mengoneksikan jalan nasional yang berada di Kaltim dengan Kalbar dan Kalteng.

Bambang Susantono-Dhony Rahajoe Dituntut Gerak Cepat Garap IKN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kepala Otorita IKN

Berita Terkini