<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/13/Penyelundup-Narkoba-Lapas-1795297304.jpg" alt="Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan narkoba dengan total 32,7 gram sabu yang disembunyikan dalam pembalut wanita. (Yogi/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan narkoba dengan total 32,7 gram sabu yang disembunyikan dalam pembalut wanita. (Yogi/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp;- Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jakarta berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan narkoba oleh pengunjung. Total barang haram yang ditemukan mencapai 32,7 gram sabu, menunjukkan betapa seriusnya ancaman narkoba di lingkungan lapas. &nbsp; Kepala Lapas Narkotika Jakarta Syarpani menjelaskan bahwa kedua upaya penyelundupan ini memiliki modus yang sama, yaitu menyembunyikan narkoba di dalam pembalut yang dibawa oleh pengunjung yang hendak membesuk. "Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada petugas yang telah bekerja cermat dan penuh tanggung jawab," ujarnya, kemarin (12/11).&nbsp; Apresiasi ini mencerminkan betapa pentingnya kewaspadaan petugas dalam menjaga keamanan lapas. Kejadian pertama bermula ketika petugas penggeledahan merasa curiga dengan gerak-gerik salah seorang pengunjung. Setelah dilakukan penggeledahan badan oleh petugas perempuan, ditemukan dua bungkus serbuk kristal putih yang diduga sabu tersembunyi di dalam pembalut. Hasil penimbangan menunjukkan berat total barang bukti mencapai 9,2 gram. &nbsp; Tidak lama kemudian, petugas kembali menemukan modus serupa dari pengunjung lainnya. Kali ini, dua bungkus sabu ditemukan di dalam pembalut dengan total berat mencapai 23,5 gram. Penemuan ini mengindikasikan bahwa upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas terus dilakukan dengan berbagai cara. &nbsp; Syarpani menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan keseriusan pihak lapas dalam menutup segala celah penyelundupan narkoba. "Kami akan terus memperketat pemeriksaan, baik terhadap pengunjung maupun barang bawaannya," tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa lapas harus menjadi tempat pembinaan, bukan tempat peredaran narkoba. Saat ini, kedua pengunjung beserta seluruh barang bukti yang diamankan telah diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan komitmen Lapas Narkotika Jakarta dalam memberantas peredaran narkoba dan memastikan keamanan di dalam lapas.&nbsp;

Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan narkoba total 32,7 gram sabu yang disembunyikan di pembalut.

Pengunjung Lapas Coba Selundupkan Narkoba Dalam Pembalut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/sebanyak-247-napi-tembilahan-memperoleh-remisi-pada-hari-kemerdekaan-ri-2-2423132697.jpg" alt="Ilustrasi remisi narapidana." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi remisi narapidana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemberian remisi khusus (RK) Idul Fitri 1444 H bagi ratusan narapidana (napi) kasus korupsi kembali disorot. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi. Bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan, pasca keluarnya putusan uji materi Mahkamah Agung (MA) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pada Oktober 2021, napi kasus korupsi memang semakin mudah mendapatkan remisi. Putusan itu menghapus justice collaborator sebagai salah satu syarat napi kasus korupsi mendapatkan remisi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi napi korupsi untuk mendapatkan remisi, antara lain, membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Selain itu, melampirkan dokumen laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) yang ditandatangani kepala lapas. Praswad menyebutkan, kemunduran pemberantasan korupsi semakin lengkap dengan pemberian remisi yang masif bagi para napi kasus korupsi. Remisi tersebut menjadi preseden buruk bagi masyarakat. Bahkan berpotensi membuat pelaku korupsi semakin tidak takut dengan ancaman pidana penjara yang diatur dalam perundang-undangan. &rdquo;Mereka (pelaku korupsi, Red) tidak takut dipenjara karena berpikir saat dipenjara bisa dapat remisi dengan mudah,&rdquo; kata Praswad kepada Jawa Pos kemarin (24/4). Dia menyayangkan banyaknya napi kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri tahun ini. Data resmi dari Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat, ada 208 napi kasus korupsi di Sukamiskin yang hukumannya berkurang setelah mendapat remisi. (tyo/c19/oni)

Pemberian remisi khusus (RK) Idul Fitri 1444 H bagi ratusan narapidana (napi) kasus korupsi kembali disorot.

Soal Remisi Khusus untuk Narapidana Kasus Korupsi, Kalapas Diminta Tak Obral SPPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/320-napi-di-jateng-dapat-remisi-natal-56-napi-kedungpane-terbanyak_m_177377.jpeg" alt="Para narapidana Lapas Kedungpane, Semarang tampil di panggung saat perayaan kebaktian." width="100%">
<figcaption>Para narapidana Lapas Kedungpane, Semarang tampil di panggung saat perayaan kebaktian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sedikitnya 320 narapidana yang menghuni lembaga permasyarakatan (lapas) di Jawa Tengah mendapatkan remisi khusus. Potongan masa tahanan diberikan sehubungan para tahanan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Remisi Natal tahun 2017. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah Ibnu Chuldun menuturkan, remisi yang diberikan bervariasi. Mulai dari potongan masa hukuman selama 15 hari hingga enam bulan. "Remisi itu beragam, diberikan ke napi dari berbagai macam kasus. Dan yang paling banyak kasus narkoba," terang Ibnu di Lapas Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/12). Ibnu melanjutkan, ada sebanyak 166 narapidana dari kasus narkoba yang mendapat remisi. Banyak dari mereka mendapat potongan masa hukuman karena berkelakuan baik. Selain itu, rajin mengikuti kegiatan keagamaan dan yang paling penting tidak melakukan pelanggaran selama berada di dalam tahanan. Warga binaan yang berhak mendapat remisi, lanjut Ibnu, adalah mereka yang telah menjalani minimal enam bulan masa hukuman. Adapun proses pengamatan dan penilaian dilakukan Kepala Lapas kemudian diajukan ke kantor wilayah. "Jadi mereka itu diusulkan oleh kepala lapas, siapa-siapannya yang berhak menerima. Setelah itu baru keputusan ada di tangan kanwil," katanya. Untuk di Kedungpane, ada sebanyak 56 penghuni lapas yang mendapatkan remisi. Jumlah itu, menurut Ibnu, adalah yang terbanyak dibandingkan lapas-lapas lainnya di Jateng. Sebelumnya, telah diadakan acara kebaktian yang diikuti oleh para narapidana penerima remisi di Lapas Kelas 1A Kedungpane Semarang. Di bawah pengawasan petugas, sejumlah tahanan baik yang beragama Nasrani atau bukan juga diperkenankan bertemu oleh anggota keluarga mereka yang datang berkunjung.

320 Napi di Jateng Dapat Remisi Natal, 56 Napi Kedungpane Terbanyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/napi-rutan-kabur-awalnya-izin-untuk-bertemu-istri-yang-pulang-haji_m_157321.jpeg" alt="Ilustrasi napi di lapas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi napi di lapas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem pemasyarakatan di rumah tanahan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) Indonesia tidak kunjung baik. Kasus tahanan atau narapidana kabur dari tempat tahanan itu selalu saja terjadi. Terbaru terjadi di Rutan kelas II B Lubuksikaping, Sumatera Barat (Sumbar). Salah seorang warga binaannya yang bernama Sudigdo, 44, kabur usai diberikan bertemu keluarganya. Izin yang diberikan pihak rutan selama tiga hari yang terhitung dari Jumat (9/9) hingga Minggu (10/9) tidak ditepati. Buktinya hingga Kamis (14/9), napi kasus kasus pembalakan hutan konservasi cagar Biosfer Giam Siak Kecil di Kabupaten Bengkalis itu belum kembali ke Rutan tak kunjung kembali. Dari data yang dirangkum Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Sudigdo sebelumnya ditahan di Lapas Klas II A Bengkalis. Kemudian dipindahkan ke LP Klas II A Muaro, Padang. Sekitar tiga bulan lalu, Sudigdo dipindahkan ke Rutan Kelas II B Lubuksikaping. Lantas Sudigdo meminta izin untuk menemui istrinya yang baru pulang menunaikan ibadah haji tahun 2017. Sang istri tinggal di Dumai. Pihak rutan memberikan izin selama tiga hari yakni dari tanggal 9 sampai 11 September. Namun, hingga batas waktu izin habis, Sudigdo tak kembali. Kepala Rutan Kelas II B Lubuksikaping Edi Kasman berkelit mennyebut Sudigdo kabur. Dia mengklaim napi itu mangkir sesuai izin yang telah diberikan pihak rutan kelas II B Lubuksikaping. Dia menyebutkan, izin yang diberikan Sudigdo sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. &rdquo;Warga binaan itu telah kami beri izin selama tiga hari. Surat izinnya sudah kita tanda tangani serta diketahui Kepala Kantor Wilayah Lembaga Kemasyarakatan Sumbar, serta dengan izin dari Dirjen Lapas Kemenkumham,&rdquo; bebernya. Saat meminta izin, terpidana itu dijamin pihak keluarganya dan didampingi petugas dari rutan kelas II B Lubuk Sikaping. Terkait belum kembalinya Sudigdo ke rutan kelas II B Lubuksikaping, Edi menyebut, pihaknya sudah melakukan upaya pencarian ke Kota Dumai, Provinsi Riau, termasuk ke rumah Sudigdo di Bagan Besar, Kota Dumai. &rdquo;Akan tetapi, masih belum menemukan hasil. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Polres Riau, sebab kasus Sudigdo itu berawal di Riau,&rdquo; ungkapnya. Sudigdo divonis tiga tahun enam bulan. Dan hukumannya sudah hampir selesai dijalaninya. &rdquo;Agar ini tidak menjadi persoalan, pihak rutan bersama pihak penjamin terus berusaha mencari Sudigdo ke sejumlah lokasi yang dicurigai hingga saat ini,&rdquo; papar Edi.

Napi Rutan Kabur, Awalnya Izin untuk Bertemu Istri yang Pulang Haji

kepala lapas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepala lapas

Berita Terkini

Pengunjung Lapas Coba Selundupkan Narkoba Dalam Pembalut

Soal Remisi Khusus untuk Narapidana Kasus Korupsi, Kalapas Diminta Tak Obral SPPN

320 Napi di Jateng Dapat Remisi Natal, 56 Napi Kedungpane Terbanyak

Napi Rutan Kabur, Awalnya Izin untuk Bertemu Istri yang Pulang Haji

Download Aplikasi JawaPos.com