<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/penumpang-di-bandara-soetta.jpg" alt="Rombongan 24 mahasiswa dari berbagai kampus di Saudi pulang ke Pekanbaru Riau, menjalani rapid test terlebih dahulu sebelum melakukan check in Terminal 3 Soekarno Hatta Cengkareng Banten, Kamis (7/5/2020). Pemerintah melalui kementerian Perhubungan membuk" width="100%">
<figcaption>Rombongan 24 mahasiswa dari berbagai kampus di Saudi pulang ke Pekanbaru Riau, menjalani rapid test terlebih dahulu sebelum melakukan check in Terminal 3 Soekarno Hatta Cengkareng Banten, Kamis (7/5/2020). Pemerintah melalui kementerian Perhubungan membuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Beberapa daerah mulai memperketat aturan perjalanan di wilayah masing-masing. Di Jakarta, misalnya, kemarin berlaku regulasi baru tentang kewajiban rapid test antigen. Tes Covid-19 itu menjadi syarat untuk keluar masuk ibu kota. Aturan tersebut berlaku mulai 18 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/kadishub-dki/">Kepala Dinas Perhubungan DKI</a> Syafrin Liputo menuturkan, aturan itu diberlakukan untuk mengendalikan kasus Covid-19 di Jakarta maupun luar daerah. Sebab, saat ini kasus Covid-19 di Jakarta cukup tinggi. Jika tidak diperketat, Pemprov DKI khawatir angka kasus akan meningkat. Apalagi, tak lama lagi bakal ada libur Natal dan tahun baru. "Semuanya wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/rapid-test-antigen/">rapid test antigen</a>," tegas Syafrin.  Menurut dia, rapid test antigen tersebut sudah menjadi kebijakan nasional. Pemprov DKI hanya melakukan tindak lanjut saja. Syafrin menyebutkan, aturan tersebut berlaku untuk penumpang semua moda transportasi. Mulai angkutan udara, laut, dan darat.  Dia menyebutkan, kebijakan itu dibagi menjadi dua periode. Periode pertama adalah 18 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021. Pada periode tersebut, aturan tersebut berlaku untuk angkutan darat, kereta, dan pesawat. Untuk angkutan laut diberlakukan mulai 18 Desember hingga 8 Januari 2021. ”Pemberlakuannya sesuai dengan masa angkutan Natal dan tahun baru,” terangnya.  Lebih lanjut, Syafrin menjelaskan bahwa kewajiban menunjukkan hasil rapid test antigen itu tidak berlaku bagi penumpang kendaraan pribadi. "Hanya bagi calon penumpang angkutan umum,” terangnya.  Sementara itu, VP of Corporate Communication PT Angkasa Pura II Yado Yarismano menyatakan, pihaknya telah menyediakan tempat <a href="https://www.jawapos.com/tag/rapid-antigen/">rapid test antigen</a> di Bandara Soekarno-Hatta. ’’Namun, SE Kemenkes yang mengatur bahwa calon penumpang pesawat harus menunjukkan surat hasil PCR, rapid test antibodi, atau antigen masih diberlakukan,’’ ujarnya kemarin.  PT Kereta Api Indonesia (KAI) hingga kemarin belum mensyaratkan rapid test antigen kepada calon penumpang. Dari pantauan Jawa Pos di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kemarin, loket rapid test masih menyediakan tes serologi yang berbasis darah. Bukan rapid test antigen yang berbasis cairan saluran pernapasan. ’’Kami masih menunggu arahan Bapak Menteri Perhubungan,’’ ucap Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dalam temu media posko angkutan Natal dan tahun baru (Nataru) kemarin (18/12).  Anggota Komisi VII DPR Gadung Pardiman berharap pemerintah memperketat pengawasan di Jogjakarta, terutama Sleman. Sebab, Jogja menjadi salah satu destinasi wisata favorit. "Ada pertambahan kasus baru hingga 124 kasus. Ini sudah merah," ujarnya dalam acara rangkaian Bakti Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek)/BRIN di Jogjakarta kemarin (18/12).  Dalam kesempatan tersebut, Menristek/Kepala BRIN <a href="https://www.jawapos.com/tag/bambang-brodjonegoro/">Bambang Brodjonegoro</a> menyerahkan sejumlah produk inovasi untuk penanganan pandemi Covid-19 di Jogja. Di antaranya, 4.000 rapid test Ri-Gha, 3 robot pelayanan kesehatan RAISA dari ITS, 60 ribu pieces stick flocked swab, hingga penempatan mobile lab BSL-2 generasi terbaru jenis bus.  Mobile lab BSL-2 generasi terbaru itu akan berada di Jogja sebelum berangkat ke Bali dan Jombang, Jawa Timur. ’’Mobile lab BSL-2 ini jadi salah satu upaya kita dalam meningkatkan testing,’’ ujarnya.  Bambang menegaskan, testing itu sangat penting untuk menekan penularan Covid-19. Dengan semakin banyaknya testing, kondisi di daerah tersebut makin diketahui sehingga bisa menjadi upaya preventif. Misalnya, warga yang positif harus menjalani isolasi atau karantina mandiri. Apalagi, pada Kamis (17/12) peningkatan kasus positif mencapai 7 ribu orang dalam sehari. "Artinya, Covid-19 ini serius dan butuh penanganan dari semua pihak," tegasnya.  Selain itu, dia meminta semua pihak tidak menganggap enteng daerah yang kasusnya mungkin terpantau rendah. Sebab, saat ini persebaran Covid-19 justru meningkat tajam di daerah-daerah tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/12/2020/gara-gara-syarat-rapid-antigen-refund-tiket-tembus-rp-317-miliar/">Gara-gara Syarat Rapid Antigen, Refund Tiket Tembus Rp 317 Miliar</a>  Dia menduga hal itu terjadi lantaran minimnya jumlah testing. Akibatnya, masyarakat yang terpapar Covid-19 tak mengetahui kondisinya dan tetap beraktivitas seperti biasa. Alhasil, terjadi penularan di mana-mana.  Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/bppt/">BPPT</a> Hammam Riza mengatakan, dengan menggunakan armada bus, mobilitas lab BSL-2 itu lebih leluasa sehingga bisa menjangkau daerah tertentu untuk menjalankan misi tes swab PCR di lokasi atau lapangan.  Tarif Rapid Test Antigen  Direktorat Jenderal Pelayanan Masyarakat menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen. Untuk Pulau Jawa, tarif tertinggi Rp 250 ribu. Lalu, tarif di luar Jawa Rp 275 ribu. Ketetapan itu tertuang dalam Surat Edaran No HK.02.02/I/4611/2020 yang dikeluarkan kemarin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/12/2020/semua-moda-transportasi-keluar-masuk-jakarta-wajib-rapid-test-antigen/">Semua Moda Transportasi Keluar Masuk Jakarta Wajib Rapid Test Antigen</a>  Rapid test antigen merupakan salah satu cara untuk mendeteksi materi genetik atau protein spesifik dari virus SARS CoV-2. Rapid test antigen dilakukan saat warga akan menjalani aktivitas perjalanan dalam negeri dengan masa berlaku 14 hari.  Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya menyatakan, penetapan batasan tarif tertinggi itu merupakan bentuk kepastian terhadap disparitas harga. Menurut dia, penetapan biaya rapid test antigen telah melalui pembahasan bersama antara Kemenkes dan BPKP berdasar hasil survei serta analisis terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/12/2020/rapid-test-antigen-di-bandara-soekarno-hatta-cuma-rp-200-ribu/">Rapid Test Antigen di Bandara Soekarno-Hatta Cuma Rp 200 Ribu</a>  Deputi Pengawas Bidang Keamanan dan Pertahanan BPKP Faisal menyebutkan, penetapan batas tarif tertinggi itu sesuai dengan komponen dan memperhatikan unsur bisnis. Dihitung mulai pengambilan sampel, pengolahan sampel, hingga pengelolaan limbah medis. Selain itu, turut diperhitungkan sumber daya manusia yang terlibat dan biaya administrasi. "Selama dua hari ini kita telah menghitung struktur biaya dengan mempertimbangkan bisnis proses dari rapid test antigen dan swab," kata Faisal.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SQ-2d6NSykk

Wajib Rapid Test Antigen Tidak Berlaku untuk Kendaraan Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pengendara-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (12/6/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi. Di mana penerapan ganjil genap sepeda motor itu pada PSBB Tr" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (12/6/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi. Di mana penerapan ganjil genap sepeda motor itu pada PSBB Tr</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Antrean kendaraan menghiasi periode puncak arus balik Idul Adha di Jakarta tadi malam (2/8). Kendaraan yang hendak kembali ke ibu kota memenuhi ruas tol Jakarta–Cikampek.  Jasa Marga dan Korlantas Polri memberlakukan skema contraflow sejak Minggu sore, mulai Km 65 arah Jakarta hingga Km 47. Kemudian diperpanjang pada malam harinya mulai di Km 69 hingga Km 47. Perpanjangan dilakukan mulai pukul 18.38 karena volume lalu lintas yang meningkat.  General Manager Jasa Marga Transjawa Toll Road Regional Division Widiyatmiko Nursejati mengungkapkan, contraflow diberlakukan untuk mencairkan kepadatan di titik simpang susun Dawuan (Km 66).  Di titik tersebut terjadi pertemuan kendaraan dari tol Cipularang dan tol Jakarta–Cikampek menuju Jakarta. ”Kami juga berusaha mengurangi kepadatan jelang beberapa titik rest area. Misalnya di rest area Km 62 dan Km 52,” jelasnya kemarin.  Pemberlakuan contraflow merupakan diskresi kepolisian. Untuk mendukung kelancaran lalu lintas, Jasa Marga membantu menyiagakan petugas dan menyiapkan rambu-rambu. Jasa Marga juga memantau antrean kendaraan menjelang gerbang tol (GT) Cikampek Utama arah Jakarta. Tadi malam terpantau antrean tiga sampai lima kendaraan dengan kapasitas gardu tol beroperasi maksimal.  Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat, pergerakan transportasi umum pada masa libur Idul Adha di sejumlah simpul meningkat. ”Berdasar pantauan kami, penumpang transportasi umum mengalami peningkatan dibanding hari biasa,” ucap Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kemarin.  Peningkatan jumlah penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Kenaikannya sekitar 16 persen dibanding hari biasa. Kamis (30/7) menjadi puncak pergerakan penumpang. Saat itu jumlah penumpang lebih dari 37 ribu orang. Peningkatan tersebut diikuti pergerakan pesawat yang naik sebesar 13 persen atau 460 pergerakan pesawat per hari.  Selain di Bandara Soetta, peningkatan jumlah penumpang harian terjadi di Bandara Juanda dan Yogyakarta (YIA). Di Bandara Juanda Surabaya terjadi peningkatan jumlah penumpang harian sekitar 11 ribu lebih penumpang. Pada hari biasa, jumlah penumpang per hari sekitar 5 ribu orang. Sedangkan di Bandara Internasional Yogyakarta Kulonprogo (YIA), terjadi peningkatan sekitar 31 persen dibanding hari biasa.  Pada moda kereta api (KA), jumlah penumpang juga melonjak. Total penumpang KA jarak jauh pada sebelas KA yang dioperasikan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada Kamis (30/7) mencapai 3.958 penumpang. PT KAI menyediakan 4.385 tempat duduk.  Kenaikan jumlah penumpang juga terjadi pada moda angkutan penyeberangan. PT ASDP mencatat, jumlah total penumpang yang menyeberang dari Merak menuju Bakauheni pada Kamis pagi hingga Jumat (31/7) pagi tercatat sebanyak 46.688 orang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama, naik 147 persen. Pada Idul Adha tahun lalu terdapat 31.677 orang yang menggunakan angkutan penyeberangan ASDP.  ”Dengan peningkatan penumpang, baik di darat, laut, udara, dan kereta api, pada Hari Raya Idul Adha, di satu sisi memperlihatkan bahwa masyarakat sudah mulai percaya untuk menggunakan transportasi umum,” beber Adita. Namun, pengawasan protokol kesehatan terus dilakukan.  Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta bakal memberlakukan lagi kebijakan ganjil-genap (gage) kendaraan. ”Kami akan memastikan bahwa informasi ini (kebijakan ganjil-genap, Red) akan diberikan secara luas oleh dinas perhubungan bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya,” terang Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Informasi tersebut juga mencakup semua rute yang akan menerapkan aturan ganjil-genap.  Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menjelaskan, kebijakan gage itu resmi berlaku lagi pada 3 Agustus 2020. ”Kami berlakukan kembali karena volume lalu lintas yang tinggi. Dari pengamatan di beberapa titik, volume lalu lintas sudah mendekati angka normal. Bahkan, ada beberapa titik yang volumenya melampaui kondisi normal,” terang Syafrin.  Kenaikan volume lalu lintas itu terjadi karena masyarakat masih khawatir untuk menggunakan angkutan umum. Mereka takut tertular Covid-19 jika naik kendaraan umum.  Dia menerangkan, pemberlakuan kembali kebijakan gage mengacu pada Pergub 88/2019 dan Pergub 155/2018. Sesuai regulasi tersebut, kebijakan gage akan diberlakukan di 25 ruas jalan. ”Tidak ada penambahan dan pengurangan ruas jalan,” tambahnya.  Selain lokasi yang sama, waktu penerapan gage juga tidak berubah. Yakni, mulai pukul 06.00–10.00 dan 16.00–21.00. Khusus Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, tidak ada kebijakan gage. Dia juga menyebutkan, kebijakan gage hanya diberlakukan untuk kendaraan bermotor roda empat. Sedangkan motor dan 13 jenis kendaraan lain masih diperbolehkan. Misalnya, kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas, ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning, dan kendaraan pimpinan lembaga.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nj7NuOsEWf8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HFeYFmQLXrA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GYYJMr-RaRo

Jakarta Makin Padat, Sistem Ganjil-Genap Berlaku Lagi Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/anies-tetap-lanjutkan-pekerjaan-10-proyek-bermasalah-di-jakarta_m_166313.jpeg" alt="Flyover Bintaro salah satu proyek di Jakarta yang sedang dikerjakan untuk kebutuhan publik." width="100%">
<figcaption>Flyover Bintaro salah satu proyek di Jakarta yang sedang dikerjakan untuk kebutuhan publik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini di Jakarta diketahui terdapat 10 proyek infrastruktur yang bermasalah alias tidak memilik analisis dampak lalu lintas (Amdal-Lalin). Enam di antaranya milik Pemprov DKI dan selebihnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Kendati bermasalah, proyek itu tetap diminta Gubernur DKI Jakarta <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/02/166181/dibanding-anies-ahok-lebih-satria" target="_blank">Anies Baswedan</a> untuk dilanjutkan. Alasannya, proyek itu untuk kepentingan publik. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, enam proyek yang dikerjakan Pemprov telah ditarget menyelesaikan amdal pada bulan November 2017. Sementara pihaknya akan mengeluarkan surat rekomendasi teknis (rekomtek) kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "November ini untuk yang enam ruas flyover dan underpass. Mungkin sudah akan keluar rekomtek dari Dishub. Akan disampaikan ke PTSP untuk dikeluarkan amdal lalin itu enam ruas yang dikerjakan Dinas Bina Marga," ujar Andri kepada JawaPos.com di Balai Kota, Kamis (2/11). Enam proyek tersebut yakninya flyover Pancoran, flyover Cipinang Lontar, flyover Bintaro, underpass Mampang-Kuningan, underpass Kartini, dan underpass Matraman. Sementara itu, empat proyek yang dikerjakan Pemerintah pusat belum bisa selesai amdalnya hingga November tahun ini. Di antaranya pembangunan light rail transit (LRT) Jabodebek Cawang-Dukuh Atas, Tol Depok-Antasari, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), dan 6 ruas Tol Dalam Kota. Meski demikian, dia menyebut Pemprov DKI tidak menghentikan semua proyek pembangunan yang sedang berjalan itu karena bersinggungan dengan kepentingan publik. "Enggak (menghentikan), kalau menghentikan kan itu juga kegiatan untuk masyarakat. Kalau dihentikan prosesnya juga merugikan masyarakat, selesainya lama ya kan, dan masyarakat juga kan masih menunggu jadi biar cepat," jelas dia. Sementara itu, sambung Andri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memanggil seluruh kontraktor agar segera menyelesaikan amdal proyek yang membangkitkan kemacetan itu. "Pak Gubernur menugaskan kepada Sekda (Sekretaris Daerah DKI, Saefullah) untuk mengundang agar segera mengajukan permohonan dengan desainnya seperti apa," ucap Andri. Sebelumnya Anies mengatakan, ada 10 proyek infrastruktur yang sedang dibangun di Jakarta tidak memiliki analisis dampak lalu lintas. Akibatnya, kemacetan parah terjadi di titik-titik pembangunan itu.

Anies Tetap Lanjutkan Pekerjaan 10 Proyek Bermasalah di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/atasi-kemacetan-pak-ogah-bertugas-didampingi-dishub-dan-satpol-pp_m_153197.jpeg" alt="Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah." width="100%">
<figcaption>Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat yang menjadi Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (supeltas) alias Pak Ogah di jalan raya tidak dibenarkan bertugas sendiri. Mereka harus didampingi oleh petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) atau Satpol PP. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengungkapkan, sebaiknya Pak Ogah yang diprogramkan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya itu bekerja dengan pendampingan petugas Dishub atau Satpol PP. "Kalau sukarelawan itu tidak diawasi maka mereka berpotensi meminta uang dari pengendara yang lewat atau pungutan liar (pungli)," kata Andri Yansah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (25/8). Dengan tidak boleh mengutip dari pengendara, maka Pak Ogah ini nantinya akan diberikan upah. Namun Andri Yansah belum dapat memastikan nilainya. Sebab hingga kini belum ada anggaran untuk Pak Ogah ini. "Kami belum ada (anggaran), kan kita harus bicara ke DPRD," jelas dia. Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya sudah memulai pelatihan kepada para sukarelawan sejak Senin (21/8) lalu. Tujuannya agar para supeltas menjadi tenaga terlatih dan tidak sembarang mengatur lalu lintas.

Atasi Kemacetan, Pak Ogah Bertugas Didampingi Dishub dan Satpol PP