<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/Kantor-BRIN-Fedrik-Tarigan-2-259666427.jpg" alt="Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). (FOTO: FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (26/3/2023). (FOTO: FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, target dana abadi penelitian yang dicanangkan pemerintah mencapai Rp 100 triliun. "Sekarang masih jauh. Setiap tahun pokoknya ditambah," tuturnya. Dengan semakin besarnya pokok dana abadi penelitian, diharapkan nilai manfaat atau hasil investasi setiap tahun ikut naik. Handoko menegaskan, secara akumulasi, tahun ini diharapkan kucuran hasil investasi dana abadi penelitian untuk kegiatan riset bisa mencapai Rp 1 triliun. Dia mengatakan, skema pendanaan riset yang ada di BRIN bersifat terbuka dan kompetisi. Dia menceritakan sempat menerima keluhan dari peneliti BRIN karena sering tidak lolos. Sebaliknya, banyak usulan kegiatan riset oleh kampus atau perguruan tinggi yang lolos. Menurut Handoko, kondisi tersebut murni dari hasil seleksi pengajuan proposal yang masuk. Jika proposal dari internal BRIN tidak lolos, berarti mereka memang kalah bersaing dengan usulan dari perguruan tinggi atau kampus. Mantan kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut mengatakan, tidak ada tema khusus terkait pengajuan penelitian atau riset untuk didanai dari LPDP itu. Secara umum hanya dibagi berdasar karakter aktivitas penelitiannya. Misalnya, ada kegiatan RIIM untuk ekspedisi Papua, Wallace, Borneo, dan Indonesia Barat. "Jadi, berdasar lokus atau lokasi penelitiannya," ujarnya. Handoko mengatakan, saat ini ada beberapa penelitian yang terus dikebut. Di antaranya, penelitian untuk memperoleh vaksin penyakit malaria. Dia menyatakan, malaria adalah penyakit endemis Indonesia. Tetapi, sampai saat ini belum ada vaksinnya. "Saya tidak bisa mengatakan sudah seberapa jauh dan targetnya kapan," ungkapnya. Yang jelas, dia mengatakan, untuk penyakit-penyakit endemis, sudah harus diupayakan vaksinnya. Selain malaria, ada penyakit TB dan demam berdarah atau dengue. Handoko menegaskan, jangan sampai vaksin malaria, misalnya, keduluan negara lain. Sampai akhirnya Indonesia harus membeli vaksinnya dari negara lain itu. (wan/c19/oni)

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, target dana abadi penelitian yang dicanangkan pemerintah mencapai Rp 100 triliun.

BRIN Kebut Riset Vaksin Malaria hingga DBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/IMG_20230424_203607-3974843989.jpg" alt="Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN." width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan telah melakukan pengecekan atas informasi dan status dari penulis komentar dari periset astronomi BRIN yang meresahkan masyarakat. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN. "Langkah konfirmasi telah dilakukan untuk memastikan status APH adalah ASN di salah satu pusat riset BRIN. Selanjutnya, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,&rdquo; ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (25/4). Handoko menjelaskan meski AP Hasanuddin telah membuat surat permintaan maaf atas komentar viral di media sosial, BRIN tetap akan memproses kasus ini dengan menggelar sidang Majelis Etik ASN yang diagendakan pada Rabu (26/4). Setelahnya, sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN untuk penetapan sanksi final. "BRIN meminta maaf, khususnya kepada seluruh warga Muhammadiyah atas pernyataan dan perilaku salah satu sivitas BRIN, meskipun ini adalah ranah pribadi yang bersangkutan,&rdquo; kata Handoko. Lebih lanjut, dia mengimbau kepada para periset BRIN untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di media sosial dan mengedepankan nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam komentar yang viral pada media sosial tersebut, AP Hasanuddin meluapkan kemarahannya kepada Muhammadiyah atas penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah pada 21 April 2023. Dia menyebut organisasi masyarakat itu telah disusupi oleh Hizbut Tahrir dan mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah. Bahkan, Hasanuddin mengaku tidak takut bila komentarnya itu dilaporkan dan siap dipenjara terkait ancaman pasal pembunuhan. "Saya capek lihat pergaduhan kalian," tulis Hasanuddin. Melalui surat pernyataannya, AP Hasanuddin mengaku komentar itu dibuat secara sadar yang dilandasi rasa emosi dan ketidakbijaksanaan saat melihat akun media sosial milik pimpinannya yang diserang oleh sebagian besar warga Muhammadiyah yang tidak terima atas unggahan pada akun tersebut.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di BRIN.

Penelitinya Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, BRIN Jadwalkan Sidang Majelis Etik ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-kepala-lipi-handoko-diminta-jokowi-lakukan-3-misi-ini_m_216994.jpeg" alt="Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyayangkan perbuatan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin. Menurut Tri Handoko, adanya perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah antara Muhammadiyah dan pemerintah tak perlu dipersoalkan. "Sangat disayangkan, perbedaan ini memicu isu yang kurang produktif dan disinyalir terkait dengan salah satu sivitas BRIN,&rdquo; kata Tri Handoko dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (24/4). Tri Handoko menjelaskan, saat ini BRIN sedang melakukan pengecekan atas informasi dan status dari penulis komentar. Langkah konfirmasi dilakukan untuk memastikan apakah benar sivitas tersebut adalah ASN di BRIN atau bukan. &ldquo;Saat ini BRIN sedang melakukan pengecekan kebenaran atas informasi. Apabila penulis komentar tersebut dipastikan ASN BRIN, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai PP 94/2021,&rdquo; tegasnya. Tri Handoko mengimbau agar publik tidak terpancing dengan perbuatan pelaku. Seluruh pihak harus menahan diri untuk mencegah polemik. Sebelumnya, peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin tengah menjadi sorotan publik. Masalah ini dimulai dari tulisan AP Hasanuddin di media sosial yang bermuatan ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah. AP Hasanuddin diketahui menulis komentar terkait perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Komentar itu ditulis dia saat menanggapi unggahan Facebook milik peneliti BRIN Thomas Djamaluddin. Unggahan Thomas sendiri merespons komentar dari seseorang bernama Aflahal Mufadilah. Dalam komentarnya, Thomas menilai Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah karena tidak mengikuti ketetapan pemerintah terkait Lebaran 2023. "Eh, masih minta difasilitasi tempat salat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis Thomas. Komentar Thomas ternyata direspons oleh AP Hasanuddin secara frontal. Hingga kalimatnya bernada ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah. "Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," komentar Andi.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyayangkan perbuatan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin.

Penelitinya Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, Kepala BRIN Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-BRIN-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kursi kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah bergoyang. Belakangan, DPR meminta Presiden Jokowi mencopot Laksana Tri Handoko sebagai kepala BRIN. Beragam alasan pencopotan tersebut disuarakan kalangan legislator.  Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan, kepala BRIN gagal mengonsolidasikan lembaga, sumber daya manusia (SDM), dan anggaran badan yang dipimpin. Karena kegagalan itu, dia menilai muncul berbagai kejadian kurang baik tentang BRIN.  ”Karena itu, saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja,” ungkap Mulyanto kepada Jawa Pos kemarin (1/2).  Sejak awal pembentukan BRIN hingga sekarang, kata Mulyanto, proses transisional belum selesai. Baik dari aspek SDM, organisasi kelembagaan, maupun anggaran. Kapasitas implementasi program sangat lemah dan tidak implementatif.  Dia lantas menjabarkan sejumlah persoalan yang membelit badan tersebut. Di antaranya, realisasi anggaran kemasyarakatan sangat rendah. Dari alokasi anggaran Rp 800 miliar, hanya terealisasi Rp 100 miliar. ”Namun, dari pemberitaan yang muncul, malah disebutkan bahwa aliran dana riset lari ke DPR,” tuturnya.  Legislator asal dapil Tangerang Raya tersebut menyatakan, realisasi anggaran itu rendah karena kepala BRIN tidak dapat menjalankan program yang sudah disusun. Namun, yang bersangkutan selalu mengklaim bisa menjalankannya.  Mulyanto juga menyebut banyak keluhan dari para peneliti tentang kondisi BRIN. BPK juga menemukan persoalan anggaran infrastruktur pada 2022. Ombudsman pun mendapati berbagai persoalan tentang SDM.  Desakan pencopotan juga disuarakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB Syaikhul Islam Ali. Dia mengatakan, usul pencopotan itu sudah menjadi salah satu rekomendasi rapat di komisinya. ”Dan, kami mendukung penuh putusan rapat Komisi VII DPR untuk mengganti kepala BRIN,” kata politikus kelahiran Sidoarjo itu.  Sementara itu, Handoko belum mau memberikan komentar atas desakan pencopotan dirinya. ”Maaf, belum ada (komentar, Red),” ujarnya saat dikonfirmasi Jawa Pos.  Handoko dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara sebagai kepala BRIN pada 28 April 2021.  Sebelumnya, pria asal Malang, Jawa Timur, itu memimpin Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dia sempat kuliah di ITB jurusan fisika. Karena mendapat beasiswa dari pemerintah, dia melanjutkan studi ke Kumamoto University di Kumamoto, Jepang.

Legislator Desak Evaluasi Kepala BRIN, Anggaran Terserap Sangat Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-kepala-lipi-handoko-diminta-jokowi-lakukan-3-misi-ini_m_216994.jpeg" alt="Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN , Laksana Tri Handoko (Gloria/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, fasilitas BRIN dapat digunakan oleh seluruh pihak untuk penelitian. Hal tersebut mencakup sumber daya manusia serta infrastruktur BRIN.  "Caranya kita buat simpel, semua orang bisa pakai SDM dan infrastruktur yang dikelola di bawah BRIN, se-simpel itu," ungkapnya dalam webinar Ekosistem Inovasi Teknologi Penanganan Covid-19, Rabu (19/5).  Kata dia, SDM dan infrastruktur yang ada di BRIN adalah milik pemerintah. Jadi, sudah sepantasnya fasilitas dapat dimanfaatkan oleh publik yang hendak melakukan penelitian.  "Kalau ada invensi, kebaruan inovasi itu tinggal sharing property saja, kalau ada royalty tinggal dibagi saja," ujarnya.  Dengan cara seperti itu, menurutnya kegiatan riset dapat lebih hidup. Pemanfaatan fasilitas itu harapannya dapat digunakan oleh perguruan tinggi yang selama ini masih kurang mampu melakukan hilirisasi pada hasil risetnya menjadi produk jadi.  "Bagaimana kita buat platfom dimana semua orang bisa melakukan riset dan inovasi, mau itu industri, mahasiswa, dosen periset, siapapun. Mari kita buka infrastruktur yang ada di kita sebagi platfom terbuka dan kumpul di situ," tutur dia.  Jadi, inovasi yang ada siap ditampung di platform tersebut. Baik itu baru berupa masalah sekalipun. "Jadi tidak masalah kalau ada orang hanya bawa problem, ada yang nanti bawa bahan, ada yang bawa knowlegde. Dari situ kita fasilitasi kita biayai," tutup Handoko.

Hendak Buat Platform, Fasilitas di BRIN Dapat Dipakai Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/resmi-pimpin-lipi-begini-profil-singkat-laksana-handoko_m_216901.jpeg" alt="Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko setelah dilantik di Auditorium Utama LIPI, Jakarta, Kamis (31/5)" width="100%">
<figcaption>Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko setelah dilantik di Auditorium Utama LIPI, Jakarta, Kamis (31/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik LaksanaTri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Laksana sebelumnya merupakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).  Laksana mengatakan, dirinya telah diberikan target oleh Presiden Jokowi untuk bisa melakukan konsolidasi dalam waktu secepat-cepatnya. Sehingga bisa segera memasuki program baru untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik bagi negara ini.  "Sehingga kita tidak hanya menjadi penghasil riset dan inovasi dari BRIN tetapi juga BRIN harus mampu menjadi fasilitator dan enabler bagi kalangan di luar BRIN termasuk dari perguruan tinggi termasuk dari industri untuk bisa mengembangkan kapasitas dan kompetensinya Untuk melakukan riset dan inovasi sehingga pada akhirnya akan mendukung perekonomian negara kita dalam jangka panjang," ujar Laksana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4).  Laksana menambahkan, dirinya juga menargetkan untuk memberikan dampak ekonomi dari aktivitas riset dan inovasi dari berbagai litbang. Sehingga memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat.  "Dan pada saat yang sama juga bisa memicu investasi baru yang yang masuk ke sektor Iptek baik dari dalam maupun luar negeri. Sehingga keberadaan BRIN itu akan dirasakan manfaatnya dan jangka panjang," katanya.  Laksana menuturkan pihaknya juga siap bekerja sama dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Karena antara BRIN dan Kemendikbud Ristek sangatlah erat kaitannya.  "Tentu akan bekerja sama dengan sangat erat dengan Kemdikbud Ristek dan juga dengan Kementerian investasi karena kami juga ditargetkan untuk mendapatkan investasi terkait dengan sektor iptek," ungkapnya.

Ini Target Laksana Saat Ditunjuk Jokowi Jadi Kepala BRIN

kepala brin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepala brin