<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT_BPOM-TERKAIT-GAGAL-GINJAL-AKUT_MIFTAHULHAYAT-09.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Distribusi pangan yang meningkat saat Natal dan tahun baru (Nataru) dipantau ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tujuannya, memastikan pangan olahan yang dijual telah memiliki izin edar, tidak rusak, dan tidak kedaluwarsa.  Selama 1–21 Desember, petugas BPOM telah memeriksa 2.428 sarana peredaran pangan olahan. Terdiri atas 1.929 ritel, 437 gudang distributor, 16 gudang e-commerce, dan 46 gudang importir.  Hasilnya, ditemukan 769 tempat yang menjual produk rusak dan tanpa izin edar. Kemudian, di 730 penjual ritel, 37 gudang distributor, dan 2 gudang importir ditemukan pangan rusak. Sementara dari patroli siber, ditemukan 2.477 tautan yang menjual pangan olahan tanpa izin edar.  Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang menyatakan, lembaganya menemukan 66.113 pieces produk tidak memenuhi ketentuan (TMK). Antara lain karena kedaluwarsa, tanpa izin edar, dan rusak. Jika diuangkan, nilainya mencapai Rp 666,9 juta. ”Sebagian besar atau 86,17 persen produk TMK ditemukan di sarana ritel,” ujarnya kemarin (26/12).  Makanan TMK itu meliputi produk dalam negeri dan impor. Beberapa di antaranya produk yang sebelumnya pernah diamankan. Contohnya, kopi untuk meningkatkan stamina laki-laki. Produk yang ditemukan BPOM kali ini tak hanya berasal dari penjualan konvensional, tapi juga penjualan online atau lewat e-commerce.  Khusus penjualan lewat internet, BPOM tak punya taring. Hal itu diakui Kepala BPOM Penny K. Lukito pada kesempatan yang sama. Menurut Penny, lembaganya hanya bisa meminta untuk take down link penjualan. Lalu, penjualnya hanya dikenai sanksi administratif. ”Mati satu tumbuh seribu,” keluh Penny. Artinya, saat satu link dihapus, akan muncul link lain.  Sejauh ini undang-undang yang bisa menjerat adalah UU ITE. Namun, kewenangannya ada di Kemenkominfo. ”Terkait sanksi hukum, kelihatannya kita tidak berdaya dengan (penjualan) online. Hanya bisa take down,” keluh Penny.  Penny mengakui selama ini tak ada efek jera. Buktinya, tiap ada operasi, ada saja temuan. ”Silakan jual pangan dan obat di online, tapi penuhi standar dan izinnya,” ujarnya. Dia hanya berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat yang masih seret di DPR segera disahkan. Itu bisa menjadi senjata BPOM untuk melindungi masyarakat. ”Jangan sampai kita tidak berdaya terkait dengan pelanggaran,” imbuhnya.  Sementara itu, Polri memastikan perayaan Natal 2022 berjalan lancar. Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, kegiatan ibadah di 41.704 gereja se-Indonesia terlaksana dengan baik. ”Karena sudah ditempatkan 100.218 personel dari satgas preventif,” ujarnya.  Pada masa mudik Natal 2022, terdapat peningkatan arus lalu lintas rata-rata 17,6 persen. Misalnya ke arah Cirebon, Bandung, Ciawi, dan Merak. Yang menjadi perhatian adalah jumlah kecelakaan dalam Operasi Lilin hingga kemarin (26/12) mencapai 459 kejadian. Kecelakaan kendaraan tertinggi terjadi di Jawa Timur dengan 269 kejadian.  ”Diimbau masyarakat lebih waspada karena peningkatan curah hujan,” tuturnya.  Pada kesempatan lain, Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan, beberapa objek wisata dan belanja di sentra kreatif menunjukkan tren positif di masa libur Natal. ”Harapannya, wisatawan melihat cuaca dan antisipasi keselamatan,” katanya saat ditemui di Istana Negara. Event akhir tahun sudah boleh diselenggarakan. Sandi mengingatkan agar protokol kesehatan tetap diterapkan.

BPOM Ajukan Take Down 2.477 Tautan Jualan Pangan saat Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-BPOM-Penny-K.-Lukito-Miftahul-Hayat-12.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan daftar produsen obat dan industri yang menggunakan bahan baku pelarut Propilena Glikol yang tercemar Etilena Glikol dan Dietilena Gkikol (EG dan DEG) sebagai senyawa pemicu gagal ginjal akut pada anak. BPOM menarik obat dan memusnahkam obat-obatan tersebut.  BPOM menemukan industri farmasi yang tidak memenuhi syarat, yaitu PT YF, PT Universal Pharmaceutical Industries (PT UPI), dan PT Afi Farma (PT AF) yang sebelumnya telah diumumkan.  Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan dari penelusuran tersebut, diperoleh informasi bahwa pelarut itu juga digunakan di beberapa industri farmasi lain.  Penny juga mengatakan, BPOM segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan sampling dan pengujian produk jadi dan bahan baku pelarut dari industri farmasi tersebut, yaitu PT Ciubros Farma (PT CF) dan PT Samco Farma (PT SF).  Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan adanya cemaran EG dan DEG yang melebihi ambang batas dalam produk jadi dari kedua industri farmasi tersebut. Kepada PT CF dan PT SF, BPOM memerintahkan penarikan obat sirop dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan terhadap seluruh bets produk sirup obat yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas, serta larangan produksi dan distribusi seluruh sirup obat dari kedua industry farmasi tersebut.  Berikut obat sirop yang produksi PT CF lalu ditarik dan dimusnahkan:  1. Citomol (obat demam), bentuk sediaan sirup kemasan dus, botol plastik @60 mL dengan nomor izin edar DBL9304003837A1.  2. Citoprim (antibiotik), bentuk sediaan suspensi kemasan dus, botol plastic @60 mL dengan nomor izin edar DKL9604004633A1.  Berikut obat sirop yang produksi PT SF yang ditarik dan dimusnahkan. Apa saja?  1. Samcodryl (obat batuk), bentuk sediaan sirup kemasan dus, botol plastik @60 ml dan @120 ml dengan nomor izin edar DTL8821904637A1.  2. Samconal (obat demam), bentuk sediaan sirup kemasan dus, botol plastik @60 ml dengan nomor izin edar DBL8821905137A1.  Penarikan mencakup seluruh gerai, antara lain PBF, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Pemusnahan semua persediaan obat dilakukan dengan disaksikan oleh Petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dengan membuat Berita Acara Pemusnahan.  "Di samping pemberian sanksi administratif, BPOM akan melakukan pendalaman terhadap potensi pelanggaran hukum lainnya," kata Penny.  Apa itu Propilena Glikol?  Adalah pelarut atau salah satu bentuk produk turunan alkohol seperti halnya EG dan DEG. Propilena Glikol memiliki sifat fisika (bentuk dan tampilan) dan kimia yang sama dengan EG dan DEG serta dapat berfungsi sebagai pelarut, namun memiliki toksisitas yang sangat berbeda. EG dan DEG memiliki efek lebih berbahaya dibanding Propilena Glikol.  Ambang batas aman cemaran EG dan DEG pada bahan baku Propilena Glikol telah ditetapkan kurang dari 0,1 persen. Dan ambang batas aman atau Tolerable Daily Intake (TDI) untuk cemaran EG dan DEG pada obat sirop tidak melebihi 0,5 mg/kg berat badan per hari.

Berikut Daftar Obat yang Dimusnahkan BPOM Karena Tercemar EG dan DEG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ginjal-akut.jpg" alt="Ilustrasi gagal ginjal akut. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gagal ginjal akut. Antara</figcaption>
</figure>KPCDI Soroti Minimnya Fasilitas Hemodialisis untuk Anak  JawaPos.com – Penanganan kasus acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut yang merenggut nyawa anak-anak disorot oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Mereka mempersoalkan objektivitas penelitian penyebab AKI hingga tidak meratanya fasilitas hemodialisis.  Ketua KPCDI Tony Samosir menyatakan, harus ada pengujian di tingkat pengadilan untuk membuktikan penyebab AKI pada anak.  Hal itu penting agar penelitian benar-benar dilandasi objektivitas. Tony menyebut, antara dokter, industri farmasi, dan pemerintah yang menangani sektor kesehatan saling berkaitan. Dia ingin kasus ini terbuka. ’’Harus dirunut di pengadilan tanggung jawab masing-masing stakeholder,’’ tegasnya.  Tony menilai ada aksi saling lempar tanggung jawab. Dugaan adanya cemaran etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG) dari pelarut obat sirup, menurut dia, adalah wujud kelalaian pengawasan. Menurut Tony, tidak tepat jika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta industri farmasi untuk menguji secara mandiri dan melaporkannya. ’’Ada tugas BPOM untuk melakukan pengawasan. Pertanyaannya, pengawasan ini dilakukan secara rutin atau tidak,’’ ucapnya, bernada tanya.  Dia juga mengatakan bahwa fasilitas hemodialisis untuk anak tidak banyak. ’’Kalau tidak salah, nefrolog (ahli ginjal) untuk anak di Indonesia tidak lebih dari 50 dokter,’’ tuturnya.  Untuk saat ini, baru ada 14 fasilitas kesehatan yang menyediakan hemodialisis untuk anak. Padahal, menurut data Kemenkes, anak yang mengidap AKI dengan stadium 2 dan 3 membutuhkan hemodialisis. Hemodialisis ini diberikan untuk mengeluarkan racun di dalam ginjal.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menyatakan, belum ada panduan secara nasional dan internasional soal standar untuk menguji cemaran EG dan DEG pada produk jadi. Ketika kasus AKI mencuat, BPOM baru melaksanakan pengujian EG dan DEG pada 7 Oktober lalu. Itu pun setelah ada laporan dari asosiasi dokter dan masyarakat.  BPOM telah mendalami kecurangan yang dilakukan industri farmasi yang mengakibatkan adanya cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas. Penny menyebut akan melakukan rencana tindak lanjut dengan melaksanakan gelar perkara bersama Bareskrim Polri untuk menetapkan tersangka, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, serta meminta keterangan ahli pidana dan ahli farmasi.  "BPOM berkomitmen menuntaskan perkara ini. Kami terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan stakeholder lain dalam menangani dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan cemaran EG dan DEG pada sediaan farmasi berbentuk sirup obat," papar Penny.  Pada bagian lain, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengungkapkan, jumlah kasus baru AKI pada anak telah menurun signifikan. "Kalau kemarin (Oktober) kenaikan kasus bisa mencapai 75 sampai 100 pasien, tapi setelah tanggal 18 Oktober (setelah pelarangan pemberian obat sirup, Red) itu, hanya 4 sampai 5 kasus," ujarnya.  Syahril menjelaskan, penurunan tidak hanya terjadi pada kasus harian. Namun, juga kasus yang dirawat dan kematian. Menurut dia, penurunan kasus tersebut dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya kebijakan pemerintah yang melarang memberikan obat sirup yang diduga mengandung EG dan DEG. Sebagai gantinya, para orang tua bisa memberikan obat dalam bentuk tablet, kapsul, suppositoria atau anal, dan jenis lain.

Pengujian Penyebab Gangguan Ginjal Akut Harus Objektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-BPOM-Penny-K.-Lukito-Miftahul-Hayat-12.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>Gunakan Platform Inactivated Virus, untuk Usia di Atas 18 Tahun  JawaPos.com – Vaksin Merah Putih yang dikembangkan Universitas Airlangga (Unair) dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia telah mendapatkan persetujuan emergency use authorization (EUA/penggunaan dalam kondisi darurat) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin yang bernama Inavac itu digunakan untuk vaksinasi primer Covid-19.  "Dengan pertimbangan terhadap aspek keamanan, efikasi/imunogenisitas, dan pemenuhan CPOB (cara pembuatan obat yang baik, Red), vaksin Inavac telah disetujui dengan indikasi sebagai imunisasi aktif untuk pencegahan Covid-19,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito kemarin (4/11).  Vaksin dengan platform inactivated virus itu diperuntukkan individu berusia di atas 18 tahun. Pengembangan dari hulu dengan menggunakan benih vaksin hasil isolasi virus SARS-CoV-2 pasien Covid-19 di Surabaya. BPOM telah mengawal pengembangan Vaksin Merah Putih Unair sejak awal pengembangan praklinis, uji klinis, hingga selesai.  Penny melanjutkan, EUA vaksin Inavac itu bukti kemajuan industri farmasi Indonesia. ’’BPOM ikut bangga dan mengapresiasi langkah yang dilakukan peneliti dari Universitas Airlangga, Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya sebagai pusat uji klinis, dan PT Biotis,” ujar Penny K. Lukito.  Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development Unair Ni Nyoman Tri Puspaningsih dalam kesempatan yang sama menyebut penelitian itu merupakan proses belajar bagi universitas yang berada di Surabaya tersebut. Sebab, proses penelitian hingga produksi melibatkan berbagai sektor, tak terkecuali masyarakat sebagai relawan. ”Pembiayaan riset full di-support pemerintah. Peneliti tidak hanya berasal dari Universitas Airlangga,” ucap Ni Nyoman Tri Puspaningsih.  Sementara itu, Direktur Utama PT Biotis F.X. Sudirman menuturkan, momentum tersebut menjawab tantangan presiden yang mendorong kemandirian di bidang farmasi dan percepatan pembuatan vaksin. Vaksin Inavac merupakan satu di antara enam platform Vaksin Merah Putih.  ”Banyak tantangan dan godaan. Bagi industri, tantangannya kenapa capek-capek meneliti dari awal. Tapi, karena komitmen dan tekad yang besar, kami lanjutkan,” ujar F.X. Sudirman.

BPOM Izinkan Inavac Unair Jadi Vaksin Covid Primer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-BPOM-Penny-K.-Lukito-Miftahul-Hayat-12.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menemukan 6.001 tautan yang teridentifikasi melakukan penjualan sirop obat terkontaminasi zat berbahaya perusak ginjal pada platform situs, media sosial, dan e-commerce di Indonesia.  "Ternyata produk tersebut banyak dijual secara online (daring). Kami melakukan patroli siber terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan," kata Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Rabu (2/11).  Ia mengatakan, BPOM telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) untuk melakukan penurunan (take-down) konten terhadap 6.001 tautan tersebut sejak 24 Oktober 2022.  Ia mengatakan obat pada tautan tersebut dianggap tidak aman untuk dikonsumsi sebab diduga mengandung senyawa kimia berbahaya Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (DEG) yang dikaitkan dengan kejadian gangguan ginjal akut di Indonesia.  Hasil uji sampling dan pengujian lima dari 38 sampel (13 persen) obat sirop tersebut, kata Penny, terbukti mengandung cemaran EG/DEG melebihi batas aman 0,1 mg/ml, yakni Termorex Sirop (Bets AUG22A06), Flurin DMP Sirop, Unibebi Cough Sirop, Unibebi Demam Sirop, Unibebi Demam Drops. "EG dan DEG tidak boleh digunakan sebagai bahan tambahan pada produk obat yang diminum," katanya.  Dia mengatakan, cemaran EG/DEG pada obat dimungkinkan ada dalam batas tertentu, berasal dari pelarut Propilen Glikol (PG), Polietilen Glikol (PEG), sorbitol, dan gliserin/gliserol.  Selain itu, cemaran ED/DEG obat juga dimungkinkan pada produk yang tidak terdapat standar internasional cemaran EG/DEG dalam produk obat. "Acuan BPOM adalah Farmakope Indonesia dan standar lain sesuai UU 36/2009 tentang Kesehatan," katanya.  Menurut Penny, ambang batas aman atau Maximum Tolerable Daily Intake (MTDI) cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 mg/kg BB/per hari. "Hasil uji cemaran EG yang ditemukan pada produk tidak memenuhi syarat, belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirop obat tersebut memiliki keterkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut," katanya.  Beberapa faktor risiko lain, seperti infeksi virus, bakteri Leptospira, dan multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem pascaCovid-19. "Untuk itu harus ada kajian kausalitas apakah kejadian itu terkait dan disebabkan oleh obat," katanya. (*)

BPOM Temukan 6.001 Tautan Obat yang Berisiko Merusak Ginjal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-BPOM-Penny-K.-Lukito-Miftahul-Hayat-10.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>EG dan DEG Melebihi Batas Penyebab Gangguan Ginjal Akut pada Anak  JawaPos.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan obat dengan kandungan etilena glikol (EG) atau dietilena glikol (DEG) melebihi batas sebagai penyebab acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut misterius pada anak. Itu berdasar serangkaian pemeriksaan laboratorium patologi.  Kemarin (24/10) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-kesehatan-budi-gunadi-sadikin/">Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin</a> serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito untuk mengetahui perkembangan penanganan penyakit itu.  Dalam kesempatan itu, Kemenkes memaparkan telah melakukan berbagai upaya untuk mengetahui penyebab penyakit tersebut.  Budi menjelaskan, jumlah kasus AKI naik sejak Agustus lalu –meski sebenarnya mulai ada laporan sejak Januari. Sejak ada lonjakan kasus, Kemenkes melakukan review dengan cara patologi atau mengetahui bagaimana penyakit tersebut terjadi. ”Jadi, kami lakukan (penelitian) laboratorium patologi,” ujarnya setelah bertemu presiden. Ada kecurigaan bahwa AKI disebabkan virus, bakteri, atau parasit.  Tes patologi berlangsung sampai September. Tes itu dilakukan terhadap pasien yang teridentifikasi memiliki gejala serupa. Awalnya leptospira dan Covid-19 diduga sebagai biangnya. Namun, hasilnya kecil sekali disebabkan virus atau bakteri.  Pada 5 Oktober Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan surat yang isinya peringatan kasus di Gambia, Afrika. Ada sedikit titik terang. Sebab, WHO menyebut ada dugaan anak-anak di Gambia meninggal karena AKI setelah minum obat yang mengandung EG atau DEG. ”Sesudah itu kami berkomunikasi dengan WHO dan pemerintah Gambia,” ujar Budi.  Kemenkes lalu melakukan analisis toksikologi untuk melihat dampak buruk dari zat kimia yang masuk dalam tubuh. Setelah pengujian pada darah sepuluh anak yang terpapar AKI, diketahui ada tujuh yang mengandung EG dan DEG. Kemenkes juga memeriksa pasien yang meninggal dengan cara biopsi atau pengambilan sampel, yakni ginjalnya. ”Setelah kami cek, 100 persen memang terjadi kerusakan ginjal sesuai ciri-ciri yang disebabkan zat kimia ini,” kata Budi.  Upaya lainnya, Kemenkes mendatangi rumah pasien yang memiliki gejala AKI. Itu dilakukan untuk melihat obat apa yang digunakan atau pernah diminum. ”Di rumah pasien ditemukan sebagian besar obat-obatan yang mengandung senyawa itu,” bebernya.  Dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan Kemenkes, Budi menyimpulkan bahwa obat yang mengandung EG dan DEG menjadi biangnya. EG dan DEG merupakan cemaran dari propilena glikol, polietilena glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol.  Sebenarnya cemaran EG dan DEG tidak bisa dinolkan. Namun, sesuai dengan Farmakope dan standar baku nasional, ambang batas aman atau tolerable daily intake (TDI) untuk cemaran EG dan DEG adalah 0,5 mg/kg berat badan per hari.  Beberapa waktu lalu Kemenkes melarang penggunaan seluruh obat yang berbentuk sirup. Menurut Budi, larangan itu efektif. Sebab, ada penurunan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/kepala-bpom-penny-k-lukito/">Kepala BPOM Penny K. Lukito</a> menambahkan, pihaknya telah melakukan pengujian obat-obatan yang diduga ada cemaran EG dan DEG. Selanjutnya, BPOM juga sudah mendapatkan dua industri farmasi yang akan ditindaklanjuti ke ranah pidana. Artinya, ada tindakan yang menyebabkan cemaran EG dan DEG lebih dari ambang batas.  Bahkan, Penny menyebut kandungan EG dan DEG sangat tinggi dan bisa mengakibatkan kerusakan ginjal akut. ”Jadi, kedeputian IV bidang penindakan sudah kami tugaskan untuk masuk ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-farmasi/">industri farmasi</a> tersebut bekerja sama dengan kepolisian,” tegasnya. Penyelidikan yang merujuk pada pidana pun segera dilakukan.  Penny menyatakan, BPOM mengambil sampel secara rutin. Saat registrasi produk obat, bahan baku yang digunakan harus dilaporkan. Pelaku usaha juga harus menguji sampel secara mandiri. ”Nah, khusus untuk cemaran EG dan DEG, sampai saat ini di dunia internasional belum ada standar yang mengatakan untuk diuji. Itulah kenapa kita tidak pernah menguji,” ujar dia.  BPOM sudah meminta penarikan obat yang mengandung EG dan DEG yang tidak sesuai dengan batas aman. Itu dilakukan produsen dan dilaporkan ke BPOM.  Sehari sebelumnya, BPOM merilis tiga merek obat sirup yang terdapat cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas. Obat tersebut adalah Unibebi Cough Syrup, Unibebi Demam Drop, dan Unibebi Demam Syrup.  Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, tim gabungan telah bekerja untuk mendalami hasil laboratorium terhadap berbagai obat yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut misterius pada anak. Termasuk juga urine, darah, dan sampel obat. ”Semua sampel dari Kemenkes,” katanya.  Penyidik kasus tersebut gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba), Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus), dan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) serta Pusat Laboratorium Forensik (Pulabfor) Polri. ”Kasus dalam status penyelidikan,” ucapnya.  Di bagian lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemen-pppa/">Kemen PPPA</a>) mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap kasus yang merenggut nyawa 141 anak tersebut. Dengan begitu, dapat diketahui penyebab serta tidak ada korban lagi. ”Dan dapat dijatuhkan sanksi tegas apabila ada kelalaian atau pelanggaran dalam kasus ini,” ujar Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA Rini Handayani.

Dua Industri Farmasi Diusut Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure><h3>Jelang MotoGP Mandalika, Satgas Kebut Vaksinasi</h3> JawaPos.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bpom/">BPOM</a>) kemarin (14/3) mengeluarkan aturan baru terkait dengan perpanjangan masa <a href="https://www.jawapos.com/tag/kedaluwarsa/">kedaluwarsa</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin/">vaksin</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Total ada enam vaksin yang mendapat perpanjangan masa berlaku itu (lihat grafis).  ”Batas kedaluwarsa sebuah vaksin merupakan bagian dari jaminan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang ditetapkan berdasar data uji stabilitas produk vaksin,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito. Untuk menentukan batas kedaluwarsa, biasanya dilakukan uji stabilitas. Dalam pengajuan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) kepada BPOM, <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-farmasi/">industri farmasi</a> harus menyampaikan hasil uji stabilitas tersebut. ”Sesuai dengan standar internasional, persyaratan data uji stabilitas minimal untuk EUA obat dan vaksin adalah tiga bulan,” tuturnya.  BPOM terus mengevaluasi data mutu dan hasil uji stabilitas. Berdasar hasil evaluasi stabilitas tiga bulan tersebut, lembaga itu menetapkan batas kedaluwarsa vaksin sesuai dengan standar internasional, yaitu dua kali dari waktu pelaksanaan uji stabilitas. ”Dengan demikian, semua vaksin Covid-19 yang merupakan vaksin yang baru diproduksi dan memiliki data uji stabilitas dengan durasi tiga bulan diberi persetujuan masa kedaluwarsa enam bulan,” ungkapnya.  Batas kedaluwarsa itu bisa diperpanjang jika tersedia data baru yang dapat membuktikan bahwa mutu dan keamanan vaksin masih memenuhi syarat saat mendekati kedaluwarsa. Karena itu, BPOM terus memantau implementasi pelaksanaan uji stabilitas jangka panjang produsen vaksin yang telah memiliki EUA.  Pada bagian lain, pemerintah terus mendorong penguatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi-covid-19/">vaksinasi Covid-19</a> di kawasan Lombok menjelang perhelatan MotoGP 2022. Vaksinasi dilakukan serentak mulai Sabtu (12/3) hingga Kamis (17/3).  Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Suharyanto menyampaikan, program itu dilakukan sebagai antisipasi ancaman Covid-19. Terutama dari wisatawan yang datang, baik lokal maupun mancanegara, dalam perhelatan MotoGP 2022 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, pada 18–20 Maret.  Dia menjabarkan, program tersebut terdiri atas pos vaksin statis (pos tetap) dan pos bergerak (mobile). Dengan begitu, masyarakat yang jauh dari pos statis tidak perlu susah payah mendatangi lokasi vaksinasi. Tim vaksinator akan jemput bola dan menjangkau masyarakat di beberapa desa yang telah ditentukan.  Dalam pelaksanaannya, kata dia, 50 vaksinator yang terbagi dalam 10 tim bakal berangkat dari posko utama di Rumah Sakit Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Di lapangan, tim yang terdiri atas 5 anggota tersebut didampingi babinsa dan bhabinkamtibmas dari tiap desa. Mereka akan membantu pengamanan sekaligus mengumpulkan masyarakat sebagai peserta <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi/">vaksinasi</a>.  PERPANJANGAN WAKTU KEDALUWARSA VAKSIN COVID-19 <ul> 	<li>Vaksin Bio Farma (Batas kedaluwarsanya menjadi 12 bulan)</li> 	<li>Vaksin Sinopharm (Batas kedaluwarsanya menjadi 12 bulan)</li> 	<li>Vaksin Zifivax (Batas kedaluwarsanya menjadi 12 bulan)</li> 	<li>Vaksin Sinopharm kemasan 2 dosis/vial (Batas kedaluwarsanya menjadi 9 bulan)</li> 	<li>Vaksin AstraZeneca yang diproduksi Catalent Anagni S.R.L, Italia (Batas kedaluwarsanya menjadi 9 bulan)</li> 	<li>Vaksin Pfizer-BioNTech dengan tempat produksi di Pfizer Manufacturing Belgium (Batas kedaluwarsanya menjadi 9 bulan)</li> </ul> Sumber: Badan POM

BPOM Perpanjang Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Screenshot_2021-08-17-18-33-12-75.png" alt="Seorang tenaga kesehatan menerima vaksin booster. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Seorang tenaga kesehatan menerima vaksin booster. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure><h3>Transmisi Lokal Kurang dari 20 Persen, Omicron Diklaim Terkontrol</h3> JawaPos.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya menerbitkan izin pemakaian darurat (emergency use authorization/EUA) untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster.  Ada lima merek vaksin yang mendapatkan izin. Yakni, CoronaVac produksi PT Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax.  ”Sebelum mengeluarkan emergency use authorization, BPOM telah melakukan evaluasi bersama tim ahli Komite Nasional Penilai Vaksin (ITAGI),” ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito. Penny menambahkan, masih terdapat beberapa vaksin yang tengah diuji klinis untuk memperoleh EUA vaksin dosis lanjutan. Dia berjanji dalam waktu dekat akan mengumumkan EUA vaksin-vaksin tersebut.  Penny menerangkan, vaksin booster dapat diberikan kepada kelompok masyarakat dengan kriteria usia 18 tahun ke atas. Selain itu, diberikan minimal enam bulan dari vaksin primer dosis lengkap.  Penny membeberkan masing-masing kegunaan vaksin yang mendapatkan EUA. Vaksin CoronaVac produksi PT Bio Farma digunakan untuk booster homolog (jenis vaksin sama dengan vaksin utama) dengan dosis sebanyak satu kali. ”(Hasil uji) imunogenisitas menunjukkan peningkatan titer antibodi netralisasi hingga 21–35 kali setelah 28 hari pemberian vaksin booster ini pada subjek dewasa,” paparnya.  Lalu, vaksin Pfizer atau Comirnaty merupakan booster homolog dengan pemberian satu dosis. Hasil uji imunogenisitas menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi netralisasi setelah satu bulan sebesar 3,3 kali.  Selanjutnya, AstraZeneca juga bersifat homolog dengan dosis yang diberikan sebanyak satu dosis. Hasil uji imunogenisitasnya menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi sekitar 3,5 kali setelah pemberian vaksin booster jenis itu.  Vaksin Moderna digunakan untuk booster homolog dan heterolog (jenis vaksin yang diberikan bisa berbeda dengan vaksin utama) dengan dosis setengah dosis. Booster heterolog vaksin Moderna digunakan untuk vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan Johnson &amp; Johnson. ”Menunjukkan respons imun antibodi netralisasi sebesar 13 kali setelah pemberian dosis booster,” ujarnya.  Terakhir, vaksin Zifivax digunakan untuk booster heterolog dengan vaksin primer Sinovac dan Sinopharm. ”Titer antibodi netralisasi meningkat lebih dari 30 kali pada subjek yang telah mendapat dosis primer Sinovac atau Sinopharm,” ujarnya.  Penny menyampaikan, pemberian vaksinasi dosis lanjutan telah direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Pemberian booster diperlukan untuk meningkatkan kadar antibodi Covid-19 yang mengalami penurunan signifikan setelah enam bulan memperoleh vaksinasi dosis lengkap.  Penny juga memberikan informasi perkembangan vaksin Merah Putih besutan Universitas Airlangga. Vaksin tersebut sudah melewati uji praklinis dan tengah menunggu uji klinis. ”Uji klinis untuk vaksin Merah Putih kerja sama Unair dan PT Biotis bisa berlangsung pada awal Februari,” ucapnya. Diharapkan uji klinis itu selesai pada Juni nanti.  Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman memberikan catatan terkait vaksin booster. Vaksin Zifivax dinilainya menjadi modal untuk produksi dalam negeri. Vaksin itu dikembangkan di Bandung. Karena diproduksi di dalam negeri, diharapkan stok aman. ”Selain itu, Moderna yang digunakan setengah dosis dapat menjangkau banyak orang,” ucapnya.  Dicky menyarankan agar vaksin Moderna diberikan kepada mereka yang berisiko tinggi. Tidak hanya dari sisi lansia atau memiliki penyakit bawaan, tapi juga yang berisiko dalam pekerjaan seperti pekerja publik. Dia minta agar mereka yang berisiko tinggi harus selesai menerima vaksin booster pada pertengahan Februari.  Pandangan berbeda disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane. Menurut dia, pemberian vaksin booster Covid-19 tidak mendesak dilakukan. Terlebih, masih banyak warga yang belum mendapat vaksin Covid-19 dosis lengkap.  Alasan untuk menghadapi varian Omicron pun tak menjadikan booster itu harus tergesa-gesa dilaksanakan. Sebab, dua kali vaksinasi pun terbukti mampu menekan keparahan. Karena itu, yang perlu dikejar adalah cakupan vaksinasi dosis lengkap. ”Tidak ada urgensinya (booster, Red),” tegasnya.  Pemerintah sendiri dinilai gagal dalam mencapai target vaksinasi Covid-19 pada akhir tahun lalu. Pasalnya, cakupan vaksinasi Covid-19 baru 43 persen. Jauh dari gembar-gembor target 70 persen. Selain itu, euforia capaian lima besar negara dengan cakupan vaksinasi terbesar di dunia pun sejatinya bukan hal yang istimewa.  Melihat kondisi itu, Masdalina merekomendasikan agar pemberian vaksin booster ditunda hingga akses vaksin dosis lengkap diberikan secara merata. Namun, bila pemerintah tetap memaksakan, vaksin booster harus diberikan secara gratis. Apalagi jika vaksin tersebut merupakan hibah dari Covax-Facility. ”Itu melanggar etika kalau harus berbayar,” sambungnya.  Di sisi lain, Masdalina tetap mewanti-wanti agar pemerintah dan masyarakat tidak lengah dengan Omicron. Meski dua kali vaksinasi telah terbukti menurunkan risiko keparahan, varian baru itu tak bisa dibilang lebih aman dibandingkan Delta. Pasalnya, Omicron lebih cepat menular. Sejumlah negara juga telah melaporkan adanya kasus yang mengharuskan pasien masuk rumah sakit bahkan hingga menimbulkan kematian. Meski jumlahnya lebih rendah dari Delta. ”Itu Amerika dan Australia 1 juta kasus lho sehari. Jangan sampai kalau seperti Delta baru pada pontang-panting,” tuturnya. Saat ini kasus Omicron masih dinilai under control. Transmisi lokal kurang dari 20 persen dari total kasus Omicron di Indonesia.  Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah siap menjalankan program vaksinasi booster setelah lima merek vaksin mendapat EUA dari BPOM. Khusus untuk daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi lokasi pelaksanaan MotoGP pada 18–20 Maret, akan dilakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga. Menurut Airlangga, vaksinasi booster di daerah Lombok bakal dilakukan pada Januari–Maret.  ’’Untuk persiapan MotoGP akan ditonton mendekati 64.000, kota-kota di Mataram sudah siap dengan vaksinasi dosis kedua mencapai 78 persen, di Lombok Barat mencapai 57,9 persen, Lombok Tengah 61 persen, Lombok Timur 57 persen, dan Lombok Utara 69 persen. Dan diharapkan Januari, Fenruari, Maret, vaksinasi dosis ketiga bisa dilaksanakan,’’ kata dia.  Sejalan dengan itu, pemerintah mendorong pengembangan vaksin Merah Putih atau vaksin lokal. Saat ini vaksin Merah Putih yang dikerjasamakan oleh berbagai lembaga dan instansi, seperti Universitas Airlangga dan Biotis, telah masuk tahap uji coba.  Selain itu, vaksin Nusantara juga akan didorong. Vaksin besutan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu akan diterapkan di rumah sakit dengan treatment berbeda. ’’Saat ini diterapkan di rumah sakit dan treatment-nya akan sedikit berbeda karena ini sebagai immunotherapy dalam bentuk alat-alat kesehatan,’’ jelasnya.  Sementara itu, satu keluarga di Kabupaten Bandung diduga kuat terinfeksi Omicron. Mereka kini menjalani isolasi di RSUD Al Ihsan Baleendah. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Grace Mediana Purnami menjelaskan, keluarga tersebut terdiri atas empat orang. Yakni, suami, istri, dan dua anak. ’’Mereka pelaku perjalanan dari Afrika,’’ ujar Grace saat dihubungi Radar Bandung kemarin (10/1). Kondisi empat orang tersebut tidak parah. ’’Sudah vaksin, makanya tidak terlalu parah gejalanya, sekarang sudah menuju ke arah perbaikan,” sambungnya.  Saat baru tiba dari Afrika, keluarga tersebut sebenarnya telah menjalani karantina di Wisma Atlet, Jakarta. Mereka akhirnya diizinkan pulang ke Bandung karena hasil tes menunjukkan negatif Covid-19. Namun, saat kembali ke rumah, warga tersebut mengalami gejala, lalu diisolasi kembali selama sepuluh hari. ”Dari hasil PCR positif, ditindaklanjuti oleh labkesda dengan pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) dan hasilnya baru keluar Jumat kemarin. Diinfokan kepada yang bersangkutan untuk isolasi kembali di Rumah Sakit Al Ihsan,” tutur Grace.

Epidemiolog Desak Vaksinasi Booster Tetap Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/segera_uji_klinis.jpg" alt="RUANG STERIL: Kepala BPOM Penny K. Lukito (dua dari kiri) saat mengunjungi fasilitas PT Biotis Pharmaceutical Indonesia di Bogor, Jawa Barat, kemarin (26/11). (BPOM)" width="100%">
<figcaption>RUANG STERIL: Kepala BPOM Penny K. Lukito (dua dari kiri) saat mengunjungi fasilitas PT Biotis Pharmaceutical Indonesia di Bogor, Jawa Barat, kemarin (26/11). (BPOM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus memantau pengembangan vaksin Merah Putih. Kemarin (26/11) BPOM meninjau langsung fasilitas produksi upstream-downstream vaksin Merah Putih di PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia.  Kunjungan tersebut adalah komitmen BPOM terhadap langkah kemandirian produk obat dalam negeri. Vaksin Merah Putih dikembangkan PT Biotis bersama peneliti dari Universitas Airlangga (Unair).  Kepala BPOM Penny K. Lukito menyampaikan, pihaknya ingin memastikan pendampingan dari instansinya ditindaklanjuti PT Biotis. Dia juga ingin melihat langsung kesiapan fasilitas produksi vaksin Merah Putih. Semua kegiatan harus memenuhi dan menerapkan ketentuan internasional serta standar dan persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).  ”Kami mengapresiasi kerja sama dan segala upaya yang dilakukan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia dalam penerapan CPOB secara penuh dalam rangka penjaminan mutu vaksin Covid-19,” terang dia.  Dari peninjauan itu pula, dia kian yakin pengembangan vaksin Merah Putih sudah berada di jalur yang benar dan sesuai dengan timeline. Dengan begitu, Penny pun optimistis pengembangan vaksin Merah Putih akan berlanjut ke tahap berikutnya. ”Dalam waktu dekat, kita harapkan untuk siap melangkah ke tahap uji klinis,” tutur Penny.  Direktur Utama PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia FX Sudirman pun memberikan apresiasi kepada BPOM. Selama ini BPOM sudah turut mengawal perusahaan yang dia pimpin. Dengan begitu, PT Biotis mampu memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

Segera Uji Klinis Vaksin Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak mau berspekulasi terkait Vaksin Nusantara. Saat ini lembaga tersebut hanya menunggu respons dari peneliti.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menegaskan bahwa penilaian uji klinis fase satu Vaksin Nusantara belum bisa dilanjutkan ke fase kedua. ”Sebab, ada temuan dan koreksi yang harus ada perbaikan kalau ingin ke uji klinis fase kedua,” ungkap Penny saat mengunjungi PT Bio Farma di Bandung kemarin (16/4).  BPOM telah memberikan hasil penilaian uji klinis fase satu kepada tim peneliti Vaksin Nusantara.  Karena itu, Penny tak mau lagi berkomentar. Menurut dia, tugas BPOM saat ini sudah selesai. Tinggal menunggu perbaikan dari hasil penilaian fase satu. ”Vaksin ini merupakan produk advance teknologi yang ada aspek yang harus dipenuhi,” ujarnya.  Semua tahap ilmiah tersebut harus diikuti. Tidak bisa dilewati salah satunya. Kalau tetap bandel, akan kembali ke awal.  Temuan BPOM, Vaksin Nusantara tidak menggunakan uji praklinis. Sebagaimana laporan tertulis BPOM, peneliti vaksin tersebut beralasan bahwa platform yang digunakan Vaksin Nusantara sudah pernah digunakan sebelumnya, yakni untuk kanker. Namun, BPOM menjelaskan bahwa uji tersebut diperlukan karena dalam calon vaksin Covid-19 itu ditambahkan zat lain. ”Praklinis ini harus dilalui karena terkait perlindungan terhadap subjek penelitian yang melibatkan manusia,” ucapnya.  Penny menegaskan, hal itu terkait keamanan dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pada tahap praklinis juga dapat melakukan profiling dari prototipe vaksin. Evaluasi dalam penelitian obat dan vaksin, kata dia, merupakan hal yang biasa. ”Apa yang terjadi sekarang di luar kewenangan BPOM,” ungkap Penny. Dia menegaskan, seluruh vaksin Covid-19 mendapat perlakuan yang sama.  Kemarin Jawa Pos mencoba menghubungi Terawan Agus Putranto yang termasuk yang menginisiatori penelitian Vaksin Nusantara. Sayang, pesan yang dikirim melalui aplikasi pesan WhatsApp tak mendapat respons.  Begitu pula salah seorang peneliti uji klinis fase kedua Vaksin Nusantara Kolonel CKM dr Jonny SpPD-KGH yang urung muncul dalam sebuah diskusi kemarin. Jonny tak bisa dihubungi hingga diskusi dimulai.  Dalam kesempatan sebelumnya, Jonny menjelaskan bahwa pengembangan Vaksin Nusantara terus berlanjut. Pengambilan sampel darah merupakan bagian dari prosesnya.  Jonny mengakui bahwa proses itu memang berbeda dengan vaksinasi menggunakan vaksin lain yang langsung disuntik ke dalam tubuh. ’’Karena vaksin ini diambil dari sel tubuh sendiri. Kemudian, sel darah putih kami biarkan selama lima hari dan setelah lima hari kami kenalkan kepada protein seperti yang dipunyai oleh protein virus,’’ jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/16/04/2021/produksi-vaksin-nusantara-tidak-libatkan-rsup-kariadi/">Produksi Vaksin Nusantara Tidak Libatkan RSUP Kariadi</a>  Melalui proses itu, lanjut Jonny, sel darah putih memiliki memori terhadap virus Covid-19. Dengan begitu, apabila virus itu mencoba masuk setelah vaksinasi dilakukan, tubuh penerima Vaksin Nusantara sudah siap. Vaksin Nusantara juga diklaim minim reaksi atau efek samping. ’’Bisa meminimalkan reaksi alergi,’’ katanya. Sebab, vaksin itu diproses dari darah yang diambil dari tubuh penerima vaksin.  Jonny menyebutkan, total ada 180 orang yang ikut andil dalam uji klinis tahap kedua Vaksin Nusantara. Jumlah itu termasuk rombongan dari DPR yang turut mendukung uji klinis vaksin tersebut. Lewat uji klinis tahap kedua, mereka mencari dosis yang paling optimal untuk memberikan perlindungan kepada penerima vaksin dari serangan Covid-19.  Vaksin Merah Putih  Kemarin BPOM mengunjungi PT Bio Farma yang menjadi salah satu industri farmasi yang melakukan hilirisasi pengembangan vaksin Merah Putih dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. BPOM juga mendatangi Institut Teknologi Bandung yang juga mengembangkan penelitian vaksin Covid-19.  Pengembangan vaksin Merah Putih dilakukan dengan berbagai jenis platform oleh enam institusi. Yaitu, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Universitas Airlangga, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung. ’’Pengembangan vaksin Merah Putih dengan berbagai platform akan memberikan pengayaan pengalaman dan juga peningkatan kemampuan peneliti Indonesia untuk penguasaan teknologi vaksin di masa depan,” ungkap Penny.  Dia menegaskan bahwa lembaganya memberi dukungan lewat percepatan akses dan pengawalan pengembangan vaksin. Penny optimistis awal tahun depan Indonesia sudah bisa memproduksi vaksin Covid-19.  Tim vaksin Merah Putih dari Universitas Airlangga telah melakukan uji praklinis. Unair menggandeng PT Biotis. Platform yang digunakan juga berbeda dengan tim dari Eijkman. Jika Eijkman menggunakan prototipe protein rekombinan, Unair menggunakan platform inactivated virus. ”Awal 2022 harapannya sudah bisa diproduksi. BPOM sedang dampingi PT Biotis juga,” ucapnya.  Sementara itu, vaksin dari Eijkman diprediksi pada akhir semester I 2022 akan mendapatkan emergency use authorization (EUA). Artinya, sudah selesai uji klinisnya. ”Akhir 2022 bisa diproduksi,” ucap Penny. Seiring dengan penelitian tersebut, secara paralel disiapkan tempat produksinya di PT Bio Farma.  Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan berbagai fasilitas produksi. Dia ingin memastikan persiapan sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) yang diharuskan BPOM.  Honesti juga mengajak perusahaan farmasi swasta untuk turut dalam pengisian dosis vaksin atau filling line. Alasannya, karena pihaknya sedang memproduksi vaksin Covid-19 lain. ”Nanti kami ajak industri farmasi yang secepatnya upgrade untuk filling vaksin,” ujarnya. Pendampingan BPOM juga dibutuhkan.  Sementara itu, Rektor ITB Prof Reini menyatakan, kunjungan BPOM tersebut menunjukkan dukungan dan keseriusan dalam perkembangan pembuatan vaksin. ”Pembuatan vaksin melibatkan lintas disiplin ilmu sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi,” katanya.  Pada kesempatan tersebut, tim vaksin ITB, yaitu Prof Dessy Natalia, memaparkan riset kandidat vaksin di ITB. Ada dua kandidat vaksin yang menjadi fokus riset ITB, yaitu dari adenovirus dan protein subunit atau bakteri dan ragi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/WaggrJIDBm4

Vaksin Merah Putih Siap Produksi Awal 2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kepala BPOM Penny K Lukito

Berita Terkini