<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/Screenshot_20240819_100752_YouTube-1964419056.jpg" alt="Dari kiri, Hasan Nasbi, Dadan Hindayana, dan Taruna Ikrar saat pellantikan di Istana Negara Jakarta, Senin (19/8). (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Hasan Nasbi, Dadan Hindayana, dan Taruna Ikrar saat pellantikan di Istana Negara Jakarta, Senin (19/8). (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku diberi lima poin penting yang harus dilaksanakannya usai resmi menggantikan Penny Kusumastuti Lukito sebagai Kepala BPOM baru.&nbsp; <div dir="auto">Ia memastikan bahwa dirinya akan berusaha untuk menyelesaikan dengan baik lima poin yang dititipkan Jokowi tersebut selama masa kepemimpinannya di BPOM.&nbsp;"Dengan amanat ini, kita berupaya untuk menaikkan status, reputasi, dan kepercayaan BPOM di tingkat global dan saya bismillah untuk dapat melaksanakan (lima amanat Presiden RI) dengan baik," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini merupakan amanah yang berat. Bertanggung jawab untuk pengawasan obat dan makanan, ini tentu tanggung jawab dan bebannya sangat berat, terhadap 280 juta penduduk Indonesia saat ini," sambung Taruna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun lima poin yang dititipkan Jokowi kepada Taruna itu adalah: Pertama, memastikan produk makanan yang beredar di Indonesia aman, sesuai dengan status gizinya, dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.&nbsp;Kedua, memastikan peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antarlembaga yang mendukung sistem pengawasan obat dan makanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, mendukung kemandirian penyediaan obat di dalam negeri dan mempermudah akses obat yang diperlukan di dalam negeri sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.&nbsp;Keempat, untuk mempercepat proses uji klinik obat hingga rilis dan dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, untuk memajukan reputasi Indonesia, melalui BPOM sebagai regulator pengawas obat dan makanan, untuk dapat sejajar di tingkat global.</div>

"Dengan amanat ini, kita berupaya untuk menaikkan status, reputasi, dan kepercayaan BPOM di tingkat global," katanya.

Dilantik Jadi Kepala BPOM, Taruna Ikrar Dititipi 5 Hal Ini oleh Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kepala-BPOM-Penny-K.-Lukito-Miftahul-Hayat-12.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>Gunakan Platform Inactivated Virus, untuk Usia di Atas 18 Tahun  JawaPos.com – Vaksin Merah Putih yang dikembangkan Universitas Airlangga (Unair) dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia telah mendapatkan persetujuan emergency use authorization (EUA/penggunaan dalam kondisi darurat) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin yang bernama Inavac itu digunakan untuk vaksinasi primer Covid-19.  "Dengan pertimbangan terhadap aspek keamanan, efikasi/imunogenisitas, dan pemenuhan CPOB (cara pembuatan obat yang baik, Red), vaksin Inavac telah disetujui dengan indikasi sebagai imunisasi aktif untuk pencegahan Covid-19,” kata Kepala BPOM Penny K. Lukito kemarin (4/11).  Vaksin dengan platform inactivated virus itu diperuntukkan individu berusia di atas 18 tahun. Pengembangan dari hulu dengan menggunakan benih vaksin hasil isolasi virus SARS-CoV-2 pasien Covid-19 di Surabaya. BPOM telah mengawal pengembangan Vaksin Merah Putih Unair sejak awal pengembangan praklinis, uji klinis, hingga selesai.  Penny melanjutkan, EUA vaksin Inavac itu bukti kemajuan industri farmasi Indonesia. ’’BPOM ikut bangga dan mengapresiasi langkah yang dilakukan peneliti dari Universitas Airlangga, Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya sebagai pusat uji klinis, dan PT Biotis,” ujar Penny K. Lukito.  Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development Unair Ni Nyoman Tri Puspaningsih dalam kesempatan yang sama menyebut penelitian itu merupakan proses belajar bagi universitas yang berada di Surabaya tersebut. Sebab, proses penelitian hingga produksi melibatkan berbagai sektor, tak terkecuali masyarakat sebagai relawan. ”Pembiayaan riset full di-support pemerintah. Peneliti tidak hanya berasal dari Universitas Airlangga,” ucap Ni Nyoman Tri Puspaningsih.  Sementara itu, Direktur Utama PT Biotis F.X. Sudirman menuturkan, momentum tersebut menjawab tantangan presiden yang mendorong kemandirian di bidang farmasi dan percepatan pembuatan vaksin. Vaksin Inavac merupakan satu di antara enam platform Vaksin Merah Putih.  ”Banyak tantangan dan godaan. Bagi industri, tantangannya kenapa capek-capek meneliti dari awal. Tapi, karena komitmen dan tekad yang besar, kami lanjutkan,” ujar F.X. Sudirman.

BPOM Izinkan Inavac Unair Jadi Vaksin Covid Primer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/JKT_BPOM-TERKAIT-GAGAL-GINJAL-AKUT_MIFTAHULHAYAT-09.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito memberikan konferensi pers penjelasan hasil pengawasan BPOM terkait sirup obat yang tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserol.di Kantor BPOM, Jakarta, Minggu (23/10/2</figcaption>
</figure>133 Obat Sirup tanpa Cemaran EG dan DEG, 69 Produk Masih Diuji  JawaPos.com – Sebaran kasus acute kidney injury (AKI) atau gangguan ginjal akut misterius pada anak makin luas. Berdasar data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga kemarin (23/10) sore temuan kasus tersebut telah dilaporkan di 26 provinsi.  Ke-26 provinsi tersebut antara lain adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Sumsel, Lampung, dan Bangka Belitung. Kemudian DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DI Jogjakarta, dan Bali. Lalu NTT, NTB, Kaltara, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Sultra, Sulut, Gorontalo, dan Papua. Total ada 245 kasus AKI. Sebanyak 141 anak dilaporkan telah meninggal dunia dan 66 anak masih dirawat. Sejauh ini yang sudah dinyatakan sembuh baru 38 anak.  Kemenkes memberikan obat penawar (antidotum) untuk menekan peningkatan angka kematian anak-anak yang teridentifikasi penyakit gagal ginjal akut. Obat penawar yang diimpor dari Singapura itu sejauh ini cukup ampuh memulihkan anak-anak dari penyakit misterius tersebut.  Di luar itu, pemerintah juga memeriksa obat-obat yang berpotensi terdapat cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG). Dua jenis cemaran tersebut dikaitkan dengan kasus gangguan ginjal akut misterius yang mengakibatkan beberapa anak meninggal dunia.  Kemarin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan obat yang tidak menggunakan bahan baku yang berpotensi terdapat cemaran EG dan DEG.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menyatakan, lembaganya telah menelusuri produk obat sirup dan drops. Ada 133 obat sirup yang ditemukan tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Empat bahan tersebut diduga memiliki cemaran EG dan DEG.  Lalu, penyelidikan pada 102 obat yang digunakan pasien AKI juga sudah diteliti BPOM. Dari jumlah tersebut, ada 23 produk yang tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Kemudian, ada tujuh produk yang dinyatakan aman digunakan meski menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. ”(Sebanyak) 69 produk masih dilakukan uji sampel,” ujarnya.  Penny memastikan, tidak ada propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol yang digunakan oleh industri farmasi Indonesia yang berasal dari India. Di Gambia, Afrika Barat, juga terjadi kasus AKI. Cemaran EG dan DEG dari obat yang diimpor dari India diduga menjadi biangnya.  Penny juga menyebutkan, ada tiga produk yang mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas aman. Yakni Unibebi Cough Syrup, Unibebi Demam Drop, dan Unibebi Demam Syrup yang diproduksi Universal Pharmaceutical Industries.  ”Untuk Konimex pada batch lain aman,” ucap dia. Sebelumnya merek tersebut masuk dalam nama produk yang mengandung cemaran EG atau DEG.  Penny menegaskan bahwa seluruh UPT BPOM mengawal proses penarikan peredaran obat sirup yang mengandung cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas. Selain itu, BPOM melakukan patroli siber di media sosial hingga e-commerce untuk menelusuri penjualan produk yang tidak aman. ”Ada 4.922 link yang teridentifikasi melakukan penjualan obat sirup yang dinyatakan tidak aman dan akan di-take down,” tegasnya.  Penny meminta industri farmasi kooperatif. Salah satunya, apabila mengganti bahan baku, agar melapor kepada BPOM. Penny juga berjanji mengetatkan pengawasan obat-obatan yang beredar di Indonesia.  Terpisah, mantan Direktur WHO Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama mengatakan, setidaknya ada lima kejadian penyakit gagal ginjal akut yang dihubungkan dengan sirup obat yang terkontaminasi atau tercemar DEG di India yang mengakibatkan 80 kematian. Terjadi pada 1972 dan 2019 hingga 2020. ”Antara April dan Juni 1998, misalnya, sedikitnya ada 36 anak berumur antara dua bulan dan enam tahun meninggal akibat gagal ginjal akut di rumah sakit di daerah Delhi sesudah meminum obat yang tercemar dietilen glikol,” ungkap dia.  Pada rentang Desember 2019 hingga Januari 2020, 14 bayi meninggal. Bahan DEG ditemukan pada sirup obat batuk yang pernah diminum bayi itu. Di Indonesia, kenaikan kasus AKI cukup pesat. Pada 18 Oktober, Kemenkes secara resmi menyampaikan ada 206 kasus gagal ginjal akut pada anak. Lalu, 21 Oktober diumumkan jumlah kasus naik menjadi 241 anak dan angka meninggal tercatat 133 kasus.  Menurut Tjandra, kenaikan yang pesat dalam kurun tiga hari disebabkan dua hal. Pertama, kasus yang dilaporkan bukan kasus baru. Hanya, pencatatannya baru muncul. ”Kalau ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin akan ada tambahan kasus-kasus lagi dan harapannya agar proses pencatatan dan pelaporan kasus dapat terus makin intensif,” ujarnya.  Penyebab yang kedua, dapat juga 35 kasus memang kejadian sakit yang terjadi antara 18 dan 21 Oktober. Karena itu, Tjandra mendesak agar segera diumumkan ke publik penyebab sakit dan kematiannya. ”Penjelasan terperinci seperti ini perlu disampaikan ke publik dari waktu ke waktu agar masyarakat dapat melihat masalahnya dengan utuh dan lengkap serta mengambil sikap secara jernih,” tutur mantan Dirjen Pengendalian Penyakit Kemenkes tersebut.

BPOM Awasi Obat Sirup hingga ke Penjual Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Variasi jenis vaksin dengue yang dapat digunakan di Indonesia bertambah. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin edar untuk vaksin dengue Qdenga.  Qdenga merupakan vaksin dengue kedua yang disetujui izin edarnya oleh BPOM setelah Dengvaxia. Vaksin yang diproduksi oleh IDT Biologika GmbH Germany itu digunakan untuk pencegahan penyakit dengue pada usia 6–45 tahun.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, dari uji klinik, efikasi vaksin Qdenga untuk pencegahan demam berdarah secara keseluruhan mencapai 80,2 persen. Sementara itu, efikasi untuk mencegah hospitalisasi akibat virus dengue sebesar 95,4 persen.  Hal itu ditunjukkan oleh data studi klinik fase 3 serta didukung data imunogenisitas studi klinik fase 3 dan fase 2. ’’Vaksin ini menunjukkan efikasi yang baik pada subjek dengan seropositif (memiliki antibodi terhadap virus dengue) maupun subjek dengan seronegatif (belum memiliki antibodi terhadap virus dengue),’’ ujarnya kemarin (9/9).  Berdasar analisis terhadap data keamanan, secara keseluruhan vaksin aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Kejadian tidak diharapkan (KTD)/efek simpang (adverse events) yang dilaporkan umumnya bersifat ringan hingga sedang.

BPOM Tambah Varian Vaksin Dengue

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk membentuk fasilitator pendamping usaha mikro dan kecil (UMK).  Program Pangan Aman Goes to Campus itu merupakan bagian dari Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. UMK pangan olahan mempunyai berbagai peran strategis di masyarakat. Di antaranya, menyediakan pangan berkualitas.  Selain itu, UMK pangan olahan mampu menggerakkan perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. ”Peran strategis yang dimiliki UMK pangan olahan tentunya perlu disertai dengan upaya peningkatan daya saing produk UMK," kata Kepala BPOM Penny K. Lukito kemarin.  Dalam program tersebut, BPOM akan membentuk fasilitator untuk mendampingi UMK pangan olahan dalam pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Komunitas pendidikan seperti sivitas akademika di perguruan tinggi, khususnya mahasiswa, merupakan komunitas yang sangat diharapkan kontribusi aktifnya untuk menjaga keamanan pangan.  Mahasiswa peserta program Pangan Aman Goes to Campus akan dibekali kompetensi di bidang keamanan pangan.  Pada kegiatan peluncuran Program Pangan Aman Goes to Campus itu, dilaksanakan juga penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara BPOM dan 13 perguruan tinggi. Tiga belas perguruan tinggi itu, antara lain, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Diponegoro.  Penny berjanji program tersebut akan diperluas dengan menjangkau perguruan tinggi yang berada di wilayah Indonesia Timur, seperti di Nusa Tenggara Timur.

Jaga Keamanan Pangan, BPOM Gandeng 13 Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/vaksin-COVID-19-Sinovac-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan bongkar muat vaksin COVID-19 Sinovac setibanya di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (7/1/2021). Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tahap I telah menerima sebanyak 78.400 vaksin COVID-19 Sinovac yang diprioritas" width="100%">
<figcaption>Petugas Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan bongkar muat vaksin COVID-19 Sinovac setibanya di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (7/1/2021). Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tahap I telah menerima sebanyak 78.400 vaksin COVID-19 Sinovac yang diprioritas</figcaption>
</figure>JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/majelis-ulama-indonesia/">Majelis Ulama Indonesia</a> (MUI) sudah menuntaskan kajian kandungan vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac. Hasilnya, vaksin buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok itu dinyatakan halal dan suci.  Keputusan tersebut diambil dalam sidang pleno Komisi Fatwa MUI yang digelar di Jakarta kemarin (8/1). Ada tiga vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang dikaji. Yaitu, Coronavac, Vaccine Covid-19, dan Vac2 Bio. Meski hasil kajian sudah keluar, fatwa komplet dari MUI masih menunggu izin keamanan dari BPOM. Sebab, saat ini MUI baru menyelesaikan kajian terkait kehalalan.  Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-sinovac/">vaksin Sinovac</a> halal dan suci ditetapkan setelah diskusi panjang serta mendengarkan penjelasan para auditor. Namun, dia menegaskan bahwa fatwa MUI belum final. ’’Ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan, kualitas, dan efficacy (kemanjuran, Red) dari BPOM,’’ tuturnya. Dia menjelaskan, fatwa MUI secara utuh tentang vaksin Covid-19 buatan Sinovac akan disampaikan setelah keluar pengumuman dari BPOM. Asrorun mengatakan, fatwa final dari MUI akan melihat kembali apakah vaksin Covid-19 buatan Sinovac itu aman disuntikkan ke manusia.  Komisi Fatwa MUI menetapkan kehalalan setelah mengkaji hasil audit dari tim khusus. Tim tersebut terdiri atas Komisi Fatwa MUI dan LPPOM MUI. Tim itu telah berpengalaman dalam proses audit vaksin MR. Mereka juga bergabung dalam tim Kementerian Kesehatan, Bio Farma, dan BPOM sejak Oktober 2020. Mereka bersama tim lain mengunjungi pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan vaksin di Tiongkok. Sepulang dari Tiongkok, tim masih menunggu beberapa dokumen yang kurang.  Kekurangan dokumen diterima secara lengkap oleh MUI pada Selasa (5/1) melalui surat elektronik. Pada hari yang sama, tim juga merampungkan audit lapangan di Bio Farma yang akan memproduksi vaksin tersebut secara masal. Tim kemudian melaporkan hasil audit itu kepada Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan kajian keagamaan menentukan kehalalan vaksin.  Sementara itu, pemerintah telah menyampaikan wacana sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin. Namun, menurut anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani, sanksi itu sebenarnya tidak perlu. Penerapan sanksi malah akan membenturkan hak masyarakat dengan kekuatan pemerintah. Penerapan sanksi, menurut dia, baru ideal ketika tahapan edukasi sudah tuntas. ’’Kalau itu belum, ya jangan harap masyarakat memiliki kepercayaan atau keberanian untuk divaksin,’’ tegas Netty kemarin (8/1). Daripada menerapkan sanksi, Netty menyarankan pemerintah memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat. Supaya informasi yang tersampaikan tentang vaksin tidak simpang siur dan mengarah ke hoaks. Apalagi, masih ada sekitar 34 persen masyarakat yang belum bersedia divaksin. ’’Masyarakat yang tidak mau divaksin inilah yang harus dikelola pemerintah, bagaimana melakukan policy marketing,’’ lanjutnya.  Sementara itu, pemerintah mengklaim bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bersedia divaksin. Hal itu merujuk pada survei yang dilakukan WHO bersama Unicef dan Kementerian Kesehatan. Dari 115 ribu orang responden di 34 provinsi, sebanyak 65 persen mau menerima vaksin. ”Bahkan 35 persennya bersedia membayar vaksin,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Muktiyo dalam diskusi Vaksinasi Covid-19, Perubahan Perilaku, dan Informasi Publik secara daring kemarin (8/1).  Widodo tidak memerinci hasil keseluruhan. Namun, dari data yang ditampilkan, turut disampaikan mengenai persentase responden yang tahu tentang vaksin dan telah mendengar lebih banyak informasi terkait vaksin. Masing-masing sebesar 74 persen dan 79 persen. Namun, masyarakat harus diyakinkan terkait kualitas vaksin. Dalam hal ini, keamanan yang menjadi kuasa BPOM dan kehalalan vaksin dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/mui/">MUI</a>. ”Kita menungu sehingga vaksinasi bisa dijalankan,” ungkapnya.  Dalam kesempatan yang sama, dr Ardito Widjono, dokter asal Indonesia yang bekerja di Rumah Sakit Barnet, London Utara, menceritakan pengalamannya divaksin Covid-19 di sana. Dia mengaku tak ada efek samping berat yang dialaminya. ”Alhamdulillah baik-baik saja. Efek sampingnya hanya pegal beberapa jam, setelah itu bisa kerja lagi,” katanya. Namun, ada pula rekannya yang mengalami efek lain. Misalnya, sakit tenggorokan dan lemas. Namun, kondisi tersebut hanya berlangsung sehari-dua hari. Dokter Ardito mendapat vaksin bikinan Pfizer. Saat ini dia baru mendapat satu suntikan dosis pertama. Butuh satu suntikan lagi untuk mendapatkan imunitas penuh.  Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengumumkan akan melakukan vaksinasi pertama pada 13 Januari. Meski demikian, emergency use authorization (EUA) hingga kemarin sore belum dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bpom/">BPOM</a>).  <a href="https://www.jawapos.com/tag/kepala-bpom/">Kepala BPOM</a> Penny K. Lukito kemarin (8/1) menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu laporan uji klinis vaksin Covid-19 dari Sinovac yang diuji coba di Bandung. Sesuai dengan syarat Badan Kesehatan Dunia (WHO), data pengamatan subjek penelitian pada bulan ketiga setelah penyuntikan vaksin kedua sudah cukup untuk memberikan masukan dalam menerbitkan EUA.  Penny menyatakan, pemberian EUA tak bisa sembarangan. Saat ini BPOM sudah memiliki data uji klinis 1 dan 2 <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksin-covid-19/">vaksin Covid-19</a> dari Sinovac. Lalu, yang masih ditunggu adalah data uji klinis tahap 3. Vaksin ini tidak hanya diujikliniskan di Indonesia, tetapi juga di Brasil dan Turki. BPOM pun akan mengambil data dari dua negara tersebut. Pengamatan uji klinis tahap 3 seharusnya dilakukan selama enam bulan pasca penyuntikan kedua. Namun, untuk mempercepat EUA dan sesuai instruksi WHO, data pengamatan pada bulan ketiga pun diperkenankan. Sejauh ini, untuk mempercepat EUA, data juga dikumpulkan secara bertahap.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/09/01/2021/kesiapan-para-tenaga-kesehatan-di-surabaya-menanti-vaksinasi-covid-19/">Kesiapan Para Tenaga Kesehatan di Surabaya Menanti Vaksinasi Covid-19</a>  ”Kami menerapkan rolling submission, di mana data yang dimiliki industri disampaikan secara bertahap. Sudah dilakukan sejak Oktober dan dilakukan evaluasi secara bertahap juga sejak Oktober,” kata Penny. Dia menjamin apa yang dilakukan BPOM akan independen, hati-hati, dan transparan.  Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Prof dr Hindra Irawan Satari SpA(K) mengatakan, kandungan vaksin yang dipilih dan dipergunakan pemerintah dipastikan tidak berbahaya karena sudah dipantau keamanannya sejak uji praklinis. ”Namun, perlu diingat bahwa vaksin adalah produk biologis sehingga bisa menimbulkan reaksi alamiah seperti nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di daerah suntikan,” katanya. Lebih lanjut, Hindra menyatakan, pasien yang mengalami gangguan kesehatan yang diduga akibat KIPI akan menerima pengobatan dan perawatan yang ditanggung pemerintah. Termasuk pada selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI berlangsung.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5akksmgZc48

MUI: Vaksin Sinovac Halal dan Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-BPOM-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito (tengah) memberikan keterangan pers terkait hasil pengujian terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dalam produk obat yang mengandung Ranitidin, di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah ditarik masal pada 11 Oktober lalu, sebagian obat penurun produksi asam lambung ranitidin diperbolehkan beredar kembali. Sebanyak 37 di antara 67 produk yang ditarik bisa diproduksi dan dijual lagi.  Dalam keterangan resminya, Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan, keputusan tersebut diambil berdasar hasil terbaru kajian risiko dan pengujian laboratorium terhadap cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA). Dari hasil tersebut, sejumlah produk terbukti tidak mengandung cemaran NDMA melebihi ambang batas yang diperbolehkan.  Berdasar data yang disuguhkan, ada 37 produk mengandung ranitidin yang boleh diproduksi kembali dan diedarkan setelahnya. Di antaranya, Ulceranin cairan injeksi 25 mg/mL, Bloxer-300 Kaplet Salut Selaput 300 mg, dan Ranivel sirup 15 mg/mL. ’’Badan POM secara paralel melakukan kajian risiko melalui pengambilan dan pengujian sampel terhadap bahan baku dan produk ranitidin,’’ jelas Penny kemarin (22/11).  Produk ranitidin yang tidak tercantum dalam edaran dinyatakan masih ditarik (recall) dari peredaran. Juga dilakukan pemusnahan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Meski begitu, industri farmasi tetap diberi kesempatan. Mereka bisa memproduksi kembali dan mengedarkan produknya setelah memastikan bahwa hasil produksinya tidak mengandung NDMA melebihi ambang batas yang diperbolehkan.  Studi global memutuskan, nilai ambang batas cemaran NDMA yang diperbolehkan adalah 96 ng/hari (acceptable daily intake). Jika dikonsumsi di atas ambang batas secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, produk itu berpotensi karsinogenik dan mengakibatkan kanker.  ’’Dalam rangka kehati-hatian dan perlindungan kepada masyarakat, Badan POM kemudian memerintah seluruh industri farmasi pemegang izin edar untuk menghentikan sementara produksi, distribusi, dan peredaran produk ranitidin ini,’’ jelasnya.  Kemudian, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjamin keamanan dan mutu obat yang diproduksi dan diedarkan, industri farmasi melakukan pengujian secara mandiri terhadap cemaran NDMA. ’’Jika terbukti produk ranitidin mengandung cemaran NDMA melebihi ambang batas yang diperbolehkan, industri farmasi wajib melakukan penarikan produk (recall),’’ tegasnya.

37 Produk Ranitidin Kantongi Lagi Izin Edar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BPOM-Marieska-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi yang membeli produk pangan segar dan olahan diimbau agar lebih berhati-hati. Ada baiknya untuk mengecek dulu dulu tanggal kedaluwarsa dan izin edarnya.  Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru saja menyita ribuan jenis pangan segar dan pangan olahan. Semua tersebar di seluruh Indonesia. Penemuan pangan segar dan olahan itu berdasar pada hasil razia yang dilakukan 33 Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM/BPOM) dan 40 Kantor BPOM di kabupaten/kota. Dalam razia itu terlibat juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Pertanian.  Semua produk ilegal tersebut ditemukan dalam periode 15 Februari-31 Maret 2019. Selama 6 minggu tersebut, petugas berhasil menyita 1.606 item (826.929 pieces) pangan segar dan pangan olahan tanpa izin edar. Diduga produk ilegal ini nilainya mencapai Rp 61 miliar. Di samping itu produk ilegal yang disita tersebut terdapat juga miras oplosan yang jumlahnya mencapai seribu drum. Produk itu diduga diproduksi di Jakarta Barat.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, penyitaan itu dilakukan bersama lintas sektor. Semua itu bagian dari Operasi Opson VIII-2019 yang dikoordinasi oleh International Criminal Police Organization (ICPO)-INTERPOL. Sementara tim yang terlibat yakni dari National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perdagangan.  "Operasi Opson ini bertujuan memerangi tindak pidana di bidang pangan segar dan olahan ilegal dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan,” jelas Penny dalam konferensi pers, Jumat (5/4).  Sementara untuk produk olahan yang ditemukan berupa snack (biskuit, wafer, sari kelapa) dan berbagai minuman lainnya. Semuanya sudah kedaluwarsa kemudian dikemas ulang oleh oknum tidak bertanggung jawab. "Setelah mengemas ulang produk, pelaku kemudian mengubah tanggal kedaluwarsa,” ungkap Penny.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BPOM-Marieska-2-768x432.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sebagian produk ilegal dan kedaluwarsa yang disita BPOM. Produk itu tidak memiliki izin edar dan tidak layak edar, tapi dikemas ulang dan dijual lagi oleh pelaku. (Marieska Virdhani/JawaPos.com)  Penny menyebut, perbuatan pelaku melanggar Pasal 141 jo Pasal 142 jo Pasal 143 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Sementara untuk Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku bisa dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.  "Hasil temuan Operasi Opson ini akan kami tindak lanjuti secara pro-justitia. Badan POM terus memastikan setiap pelanggaran kejahatan pangan di Indonesia akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BPOM-Marieska-2-768x432.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

BPOM Sita Ribuan Produk Ilegal dan Kedaluwarsa Senilai Rp 61 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/bpom-anggap-pcc-adalah-jenis-teror-baru-ini-hasil-investigasinya_m_157865.jpeg" alt="Kepala BPOM Penny K Lukito sat menunjukan kandungan pil PCC." width="100%">
<figcaption>Kepala BPOM Penny K Lukito sat menunjukan kandungan pil PCC.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membeberkan hasil investigasi terkait kasus peredaran obat ilegal jenis Parasetamol, Cafein, dan Carisoprodol (PCC) di Kendari, Sulawesi Tenggara.&nbsp; Berdasar hasil penyidikan yang disertai wawancara para korban, pelaku pengedar sengaja mendatangi para remaja dengan iming-iming bisa semakin kuat belajar setelah mengonsumsi obat tersebut.&nbsp; Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM RI, Hendri Siswadi usai menggelar konferensi pers, Senin (18/9).&nbsp; "Ada ditemukan orang naik motor. Orang dewasa itu mendatangi korban dan mengiming-imingi dengan gratis. Kalau ada yang pusing, stres ini obatnya makan tiga kali. Ini bisa digunakan untuk menambah kuat belajar," kata Hendri kepada wartawan di Kantor BPOM RI, Jakarta.&nbsp; BPOM pun memastikan obat jenis PCC ini adalah ilegal. Dan obat mengandung Carisoprodol telah ditarik dari peredaran sejak 2013 lalu. Karena itu, BPOM pun tengah menelusuri kemungkinan obat tersebut diproduksi rumahan. "Sedang kita telusuri," ujar Hendri.&nbsp; Sementara itu, Kepala BPOM RI Penny K Lukito menambahkan, penyalahgunaan obat PCC dipastikan dapat membahayakan kesehatan jiwa dan raga. Salah satunya, perilaku tidak normal bagi si pemakai. "Menjadi agresif, tidak normal, jadi bukan obat itu. Itu adalah tablet yang berbahaya," ujar Penny. Sebelumnya, Polda Sulawesi Tenggara menangkap sembilan orang diduga sebagai pengedar obat ilegal jenis Parasetamol, Cafein, dan Carisoprodol (PCC) yang menyebabkan 60 lebih korban dilarikan ke rumah sakit jiwa. Lima di antaranya adalah apoteker di sebuah rumah sakit. Sembilan orang tersebut dijerat dengan Pasal 197 juncto Pasal&nbsp;106 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.&nbsp; Dari kesembilan tersangka, polisi menyita 5.227 butir obat.&nbsp;Hingga saat ini, polisi menggali motif tersangka mengedarkan obat-obatan tersebut dan cara mendistribusikannya. Penny itu menyebut kasus luar biasa ini merupakan bentuk teror. Karena itu, selain kerja sama dengan kementerian terkait dan aparat penegak hukum, keberadaan Badan Intelijen Negara (BIN) juga dibutuhkan untuk mengusut tuntas kasus yang baru-baru ini memakan 60 lebih korban berusia belia.&nbsp; "Kita butuh dukungan dari BIN. Karena ini adalah bentuk dari teror. Kenapa teror? Karena ini menargetkan sekelompok wilayah untuk ditargetkan," kata Penny. Penny mengungkapkan, tim BPOM telah menggali informasi dengan mewawancarai sejumlah korban di lapangan. Hasilnya, mayoritas korban bukanlah murni pengguna obat PCC tersebut. Melainkan diiming-imingi dengan cuma-cuma.&nbsp; "Kami simpulkan memang ada unsur kesengajaan. Kalau unsur kesengajaan denfan efek yang begitu dahsyat itu tentunya ada act of terror di dalamnya," ujarnya.&nbsp; Penny pun mengimbau masyarakat selalu berhati-hati dalam mendapatkan dan mengonsumsi obat-obatan.&nbsp; "Pastikan membeli obat hanya di sarana resmi seperti apotek, Puskesmas, dan rumah sakit. Pastikan obat tersebut memiliki izin edar Badan POM," pungkasnya.

BPOM Anggap PCC Adalah Jenis Teror Baru, Ini Hasil Investigasinya

kepala bpom

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepala bpom

Berita Terkini