<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menhub.jpg" alt="Menhub Budi Karya bersama Ketua DPR Puan Maharani dan Kapolri saat berkunjung ke Tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/5). Kutnadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menhub Budi Karya bersama Ketua DPR Puan Maharani dan Kapolri saat berkunjung ke Tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/5). Kutnadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meninjau persiapan kegiatan belajar mengajar tatap muka (on campus) untuk kegiatan praktik di Politeknik Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang, Banten, Sabtu (5/3).  Sejumlah Perguran/Sekolah Tinggi Transportasi tengah menyiapkan kegiatan praktik tatap muka, seperti : Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI), Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD), dan Sekolah Tinggi Pelayaran Indonesia (STIP). Untuk tahap percontohan, akan diterapkan di PPI Curug.  Perguruan/Sekolah Tinggi Kemenhub merupakan Pendidikan vokasi yang memiliki perbandingan kegiatan praktikum dan teori dengan prosentase 70% praktik dan 30% teori.  Oleh karena itu, kegiatan praktik secara tatap muka perlu dilakukan, dalam rangka pemenuhan standar pembelajaran sesuai dengan ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk SDM Penerbangan dan International Maritime Organization (IMO)untuk SDM pelayaran, yang mengharuskan para taruna/i menggunakan fasilitas/simulator yang tersedia di dalam sekolah.  “Kesiapan kegiatan belajar mengajar secara on campus ini harus dilakukan dengan hati-hati, konsisten dan dilakukan secara bertahap,” kata Budi Karya dalam keterangannya, Sabtu (6/3).  Menhub mengatakan, kegiatan praktik tatap muka akan dilakukan dengan metode block system. Dimana nantinya, para pengasuh/pengajar dan taruna/i tidak boleh keluar-masuk area kampus selama dilakukannya kegiatan praktek di kampus selama 2-3 minggu.  Budi menjelaskan, rencana penerapan kegiatan ini telah dikoordinasikan dengan Satgas Penanganan Covid-19.  Sebelumnya, Kemenhub juga telah melakukan studi banding (benchmarking) dengan beberapa sekolah kedinasan yang telah lebih dulu melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka, seperti : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya dan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.  Lebih lanjut Menhub menyampaikan terima kasih kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi sekolah perhubungan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk kegiatan praktik  “Saya minta pihak sekolah dan para taruna-taruni agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dengan terus konsisten menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Jika terjadi penularan agar segera di stop dan lakukan evaluasinya,” tutur Menhub.  Sementara itu Kepala BNPB/Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, telah mendapatkan penjelasan dari pengelola PPI Curung mengenai penerapan pembelajaran tatap muka melalui metode block system.  “Saya melihat ini adalah cara yang sangat baik, yang mampu meminimalkan resiko terpapar Covid-19. Tetapi yang paling penting adalah konsistensi penerapannya. Jangan sampai di awal ketat, kemudian di tengahnya kendor. Saya melihat kesiapan prakondisi sudah dilakukan dengan baik oleh pihak sekolah,” ujar Doni.  Menurutnya, yang paling berbahaya jika terjadi penularan di dalam asrama sekolah adalah para pengasuh/pengajar yang berusia di atas 47 tahun dan memiliki penyakit penyerta (komorbid).  “Berdasarkan data, kematian tertinggi karena Covid-19 adalah mereka yang berusia di atas 47 tahun dan memiliki komorbid seperti diabetes, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila ada pengasuh/pengajar yang berusia di atas 47 tahun dan memiliki komorbid sebaiknya tidak melakukan pertemuan fisik atau tatap muka,” ucapnya.  Ia mengimbau, jika ada taruna/i atau pengajar yang terpapar Covid-19 agar tidak dilakukan karantina mandiri di area sekolah, melainkan langsung dibawa ke Wisma Atlet. Ia juga meminta pihak sekolah terus berkoordinasi intensif dengan Satgas Penanganan Covid-19.  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Zulfikri mengungkapkan, kegiatan belajar mengajar tatap muka di PPI Curug akan dilakukan secara bertahap.  Tahap 1 akan dilakukan pada 8 Maret 2021 s.d 24 Mei 2021 yang akan diikuti oleh sebanyak 62 orang taruna/.  Praktik yang akan dilakukan seperti : praktik terbang fase 4 Multi Engine, praktik terbang fase 2 PPL dan fase 3 CPL-I, praktik level 3 hands-on berdasarkan CASR 147 dan AC 147-02, dan praktik sebelum on the job training.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/ox5jbr_Lk9c

Menhub Bersama Kepala BNPB Kompak Tinjau Praktik di PPI Curug

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/KHOFI08.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi da" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi da</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak erupsi Gunung Semeru disikapi secara simultan dan sinergis oleh Pemprov Jawa Timur, Pemkab Lumajang dan juga Pemerintah Pusat.  Usai kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi dampak bencana erupsi Gunung Semeru, hari ini, Kamis (3/12), beberapa perencanaan langkah strategis diambil.  Mulai dari penambahan sistem peringatan dini bencana erupsi untuk masyarakat sekitar, memperbanyak panduan jalur evakuasi bencana, hingga rencana mengeruk sedimentasi material di jalur aliran lahar erupsi Gunung Semeru.  Ada dua lokasi di kawasan Gunung Semeru yang dikunjungi Gubernur Khofifah bersama Kepala BNPB Doni Monardo hari ini untuk menginventarisir permasalahan dampak erupsi.  Lokasi pertama yang ditinjau adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Dusun Kajar, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.  Di pos pemantauan tersebut, baik Gubernur Khofifah maupun Kepala BNPB Doni Monardo sama-sama berupaya untuk menginventarisir dampak bencana yang harus diantisipasi ke depan, hingga kondisi terkini aktivitas vulkanik Gunung Semeru.  "Kedatangan kami ke sini adalah kami ingin update dari seluruh proses mulai terjadinya erupsi hingga mitigasi yang harus kita lakukan terkait upaya perlindungan masyarakat di area kondisi rawan bencana ( KRB) , proses evakuasinya, dan detail mitigasi dan dampak erupsi Gunung Semeru dengan mengunjungi pos pantau ini. Semua harus termitigasi secara detail terutama yang terkait dengan potensi kebencanaannya sehingga dapat diantisipasi secara komprehensif baik titik kumpul dan pengungsian, jalur evakuasi, saluran lahar dan sebagainya sehingga masyarakat terlindungi ," papar Gubernur Khofifah.  Di pos tersebut diketahui terkait jangkauan awan panas dan dampaknya akan mengarah kemana saja. Berapa jauh titik aman, dan juga kawasan pemukiman warga mana yang harus dievakuasi kembali.  Gubernur Khofifah menyebutkan, saat ini yang dibutuhkan adalah sistem peringatan dini atau early warning system yang benar dan cepat bagi masyarakat kawasan lereng Semeru. Sehingga menurut Khofifah dibutuhkan lebih banyak pihak yang mampu menyebarluaskan tentang peringatan dini erupsi. Tetapi sumber informasi harus satu pintu agar tidak terjadi dispute.  Gubernur yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ini meminta agar radio komunitas dan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) turut berperan aktif dalam penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Semeru.  Titik kedua yang juga ditinjau Gubernur Khofifah bersama Kepala BNPB adalah kawasan jalur aliran lahar erupsi Gunung Semeru di Dusun Curah Kobokan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/KHOFI09.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi da" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi da</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi dampak bencana erupsi Gunung Semeru, Kamis (3/12). (Istimewa)  Di sana tampak bahwa sedimentasi material luapan erupsi Gunung Semeru sudah sangat menebal. Bahkan timbunan material di jalur aliran lahar tersebut sudah mencapai lebih 15 meter dari kondisi sebelum erupsi.  Padahal saat ini, potensi erupsi masih belum berhenti dan guguran awan panas masih terus berlangsung. Karena sudah terpetakan, maka dikatakan Gubernur Khofifah dibutuhkan adanya pengerukan di lokasi tersebut agar jalur ini tetap bisa menjadi jalur aman untuk aliran lahar. Dan tidak sampai meluber ke perkampungan rumah warga.  "Untuk jalur aliran lahar di dusun Curah Kobokan ini ketebalan sedimentasi sudah mencapai lebih 15 meter, jadi harus dikeruk. Agar jika ada material dari erupsi gunung, tidak ada yang meluber ke perkampungan warga. Bapak Kepala BNPB tadi langsung kordinasi dengan Menteri PUPR dan tim TNI akan siap mendukung proses pengerukan. Tetapi harus sangat waspada mengingat sedimentasi material gunung Semeru. Pengerukan ini penting supaya kanal saluran lahar tetap bisa mengalir," kata Khofifah.  Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Ia mengatakan bahaa pengerukan dibutuhkan untuk mengurangi volume lahar panas di kawasan Curah Kobokan.  "Karena kalau material tidak segera dikurangi maka jika terjadi hujan lebat di hulu akan bisa terbawa ke pemukiman warga dan ini yang harus kita hindari," kata Doni.  Kepala BNPB Doni Monardo juga menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat adalah point penting yang ditekankan Presiden RI Joko Widodo saat terjadi bencana. Oleh sebab itu dirinya hadir sebagai bentuk perhatian support Pemerintah Pusat kepada daerah dan masyarakat yang mengalami bencana alam seperti saat ini erupsi gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.  "Kita hadir adalah untuk memastikan bahwa pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat bisa berlangsung dengan maksimal artinya dalam kondisi ada bencana alam letusan gunung Semeru kita juga menghadapi persoalan pandemi sehingga kita berharap manajemen untuk penanganan pengungsian harus betul- betul terlaksana dengan baik" kata Ka.BNPB Doni Monardo.  Sehari sebelumnya Rabu (2/12), Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan bantuan peralatan dan logistik untuk penanganan warga terdampak erupsi gunung Semeru. Bantuan yang diberikan antara lain dua tenda pengungsian yang dilengkapi light tower sebagai penerang saat malam, pengungsian darurat hingga dapur umum.  Bantuan yang diberikan berupa sembako satu ton beras, 500 kardus mi instan, 200 liter minyak goreng, penambah gizi 120 paket serta lauk pauk 120 paket.  Selain memberikan bantuan logistik, Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim dan Dinas Sosial juga mengirimkan bantuan tenaga ke lokasi pengungsian di lapangan Kamarkajang Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.  Pemprov Jatim juga mengirimkan bantuan berupa cairan pembersih tangan 20 liter, cairan disinfektan 20 liter, masker 5000 pcs, mobil rescue satu unit dan mobil serbaguna dua unit.

Gubernur Khofifah dan Kepala BNPB Tinjau Area Terdampak Erupsi Semeru

Kepala BPNB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kepala BPNB

Berita Terkini

Menhub Bersama Kepala BNPB Kompak Tinjau Praktik di PPI Curug

Gubernur Khofifah dan Kepala BNPB Tinjau Area Terdampak Erupsi Semeru

Download Aplikasi JawaPos.com