<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/MOELDOKO.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tidak ada Moeldoko saat pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri agraria dan tata ruang (ATR)/kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemarin (21/2). Sebagai kepala staf presiden, Moeldoko biasanya hadir dalam pelantikan menteri atau pejabat negara di Istana Negara. Absennya Moeldoko itu menjadi sorotan lantaran ada cerita di balik relasi mantan panglima TNI tersebut dengan AHY. Keduanya berseteru karena persoalan kepengurusan Partai Demokrat pada 2022. Masing-masing saling klaim sebagai ketua partai yang sah berdasar kongres Partai Demokrat. Moeldoko pernah terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB) pada 5 Maret 2021. KLB itu digagas sejumlah politikus Demokrat yang tak setuju dengan kepemimpinan AHY. Beberapa tokoh di balik KLB itu, antara lain, Marzuki Alie dan Jhoni Allen. Kisruh tersebut berlanjut ke jalur hukum. Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK). Tetapi, MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023. Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat pun berlanjut. Hingga kini, dia membawa Demokrat masuk Koalisi Indonesia Maju dan menjadi pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Disinggung soal ketidakhadiran Moeldoko dalam pelantikannya, AHY tidak merespons banyak. Dia hanya menunjukkan mimik kaget mendapat pertanyaan dari awak media yang menunggunya di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. &rdquo;Waduh,&rdquo; ujarnya singkat sambil melangkah pergi ke area sertijab. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan juga tak ambil pusing atas absennya Moeldoko. &rdquo;Saya pikir kehadiran bergantung kesibukan masing-masing,&rdquo; ungkap Syarief saat ditemui seusai menghadiri sertijab menteri ATR/BPN. Moeldoko yang menjadi sorotan akhirnya muncul melalui unggahan di akun Instagram-nya. &rdquo;Yang cari saya hari ini, tenang-tenang, saya ada di sini,&rdquo; tulisnya. Dia mengaku tengah bertugas menjadi pembicara Konferensi FAO Asia-Pasifik di Sri Lanka kemarin. Dia menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak bisa menghadiri pelantikan. Moeldoko juga mengucapkan selamat kepada Hadi Tjahjanto dan AHY dengan me-mention langsung akun masing-masing. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/7_hadi_1-3302277241.jpg" alt="TUGAS BARU: Menhan Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, kemarin (21/2)." width="100%">
<figcaption>TUGAS BARU: Menhan Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, kemarin (21/2).</figcaption>
</figure> Sementara itu, dalam pelantikan Menko Polhukam dan menteri ATR/kepala BPN kemarin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut hadir. Yang menjadi perhatian, posisi Prabowo yang berdiri di sisi Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin. Menteri lainnya berjarak cukup jauh. Selain itu, di dada kiri Prabowo terpasang pin kenegaraan. Sekilas mirip dengan punya Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma&rsquo;ruf Amin. Yakni, pita merah putih memanjang ke bawah, lalu ada benda bulat untuk menunjukkan jabatan. Hanya Prabowo yang mengenakan tanda tersebut. Menteri lain hanya menggunakan pin tanda jabatan tanpa ada pita merah putih. Mengacu Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri, pada pasal 5 disebutkan bahwa tanda jabatan presiden dan wakil presiden dipasang dengan cara digantungkan pada pita warna merah putih yang bagian tengahnya terdapat lambang negara. Sementara, untuk tanda jabatan menteri tidak diatur apakah menggantung dengan pita merah putih. Dalam pelantikan kemarin, juga tampak adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono. Dia menilai sang kakak akan beradaptasi dengan posisi barunya. &rdquo;Saya yakin Mas AHY adalah orang yang tepat, bekerja sebaik-baiknya, dan tentu dapat berkomunikasi dengan seluruh kementerian,&rdquo; ungkapnya. Ibas sendiri merasa kaget ketika mendengar kabar AHY diminta menjadi menteri. &rdquo;Ajakan dan kepercayaan itu (datang) lebih cepat,&rdquo; ucapnya. Soal penunjukan sebagai menteri, AHY menuturkan pada Senin (19/2) malam mendapat telepon dari Mensesneg Pratikno. Yang ditanyakan apakah dirinya berada di Jakarta atau tidak. Karena sedang di Jakarta, AHY diundang Presiden Joko Widodo. &rdquo;Saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin (Selasa, 20/2, Red) malam,&rdquo; ujarnya. Dalam pertemuan itulah, Jokowi meminangnya untuk menjadi menteri ATR/kepala BPN. (lyn/mia/c7/fal)

Tidak ada Moeldoko saat pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri agraria dan tata ruang (ATR)/kepala BPN.

AHY Dilantik Jadi Menteri, Moeldoko Absen, Prabowo Kenakan Pin dengan Pita Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/7_hadi_1-3302277241.jpg" alt="TUGAS BARU: Menhan Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, kemarin (21/2)." width="100%">
<figcaption>TUGAS BARU: Menhan Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, kemarin (21/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Belum mulai bertugas sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto sudah meminta Annisa Pohan "mengikhlaskan&rdquo; sang suami, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). &rdquo;Mbak Annisa nggak perlu cemburu, karena yang nyalamin kita udah tua-tua. Bebaskan Mas AHY keluar untuk mengabdi,&rdquo; ujar Hadi yang disambut gelak tawa tamu yang turut hadir dalam momen sertijab. Guyonan itu disampaikan Hadi dalam serah terima jabatan (sertijab) di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, kemarin (21/2). AHY menggantikan posisinya sebagai menteri ATR/kepala BPN, sedangkan Hadi sendiri menduduki posisi baru sebagai menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam) yang ditinggalkan Mahfud MD. Keduanya dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersamaan di Istana Negara, Jakarta. Masa tugas keduanya sekitar 8 bulan sebelum presiden hasil Pemilu 2024 dilantik dan membentuk kabinet baru. Malam sebelum pelantikan, Hadi menyebut dirinya dan AHY sudah berdiskusi. Dan, dia melihat AHY bisa langsung menguasai permasalahan saat menjabarkan program di hadapan media. &rdquo;Anak muda itu emang cepat, cak cek cak cek. Tadi pagi (kemarin pagi) jumpa pers kok udah hafal semua. Itu ciri-ciri pemimpin masa depan,&rdquo; pujinya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/8_hadi_2-3546951477.jpg" alt="SIAP BERTUGAS: Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan istri, Annisa Pohan, seusai pelantikan." width="100%">
<figcaption>SIAP BERTUGAS: Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan istri, Annisa Pohan, seusai pelantikan.</figcaption>
</figure> Dalam sertijab, Hadi juga meyakinkan AHY bahwa mulai Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni hingga semua staf di bawah akan siap membantu kinerja sang menteri baru. Selama ini, dia pun mendapat banyak bantuan dari pejabat teras yang ada di kementerian untuk menyukseskan program-program yang telah disusun dan diamanatkan Presiden Jokowi. Untuk tugas menteri ATR/BPN, seusai pelantikan, Jokowi minta agar tahun ini sertifikat elektronik didorong lebih masif. Dia juga memberi tugas agar hak guna usaha (HGU) untuk carbon trading (perdagangan karbon) juga harus siap. &rsquo;&rsquo;Banyak perusahaan yang akan masuk,&rdquo; katanya. Jokowi meyakini dua menteri yang dia lantik kemarin bakal cepat beradaptasi dengan tugas baru mereka. Hadi sebagai mantan panglima TNI dinilainya dekat dengan politik, hukum, dan hak asasi manusia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014205312/harta-kekayaan-ahy-capai-rp-15-miliar-intip-deretan-aset-ketua-umum-partai-demokrat-yang-kini-sah-jadi-menteri-atrbpn">Harta Kekayaan AHY Capai Rp 15 Miliar, Intip Deretan Aset Ketua Umum Partai Demokrat yang Kini Sah Jadi Menteri ATR/BPN</a> Sedangkan AHY disebut Jokowi pas menduduki menteri ATR/BPN. Pengalamannya sebagai ketua umum partai, alumnus Akademi Militer, dan pendidikan di beberapa universitas luar negeri bakal menjadi bekal berharga. "Ini urusan manajemen. Saya rasa beliau sudah siap,&rdquo; ucapnya. Hadi berpesan agar AHY mengunjungi sejumlah wilayah dalam upaya mempercepat penyelesaian program-program yang ada. Adapun wilayah-wilayah yang patut diprioritaskan tersebut meliputi Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. Soal mafia tanah, Hadi yakin AHY bisa lebih galak darinya. &rdquo;Jangan takut penyelesaian masalah pertanahan yang dikuasai mafia tanah. Kalau saya bilangnya gebuk, Mas AHY bilangnya gebuk, gebuk, gebuk,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, dalam sambutannya, AHY mengaku telah mencatat apa-apa saja yang jadi pekerjaan rumah (PR)-nya. Termasuk mengunjungi daerah-daerah yang disampaikan Hadi. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mencoba menjawab rasa penasaran masyarakat terkait mengapa dirinya bergabung dengan pemerintah. Selama ini, kata dia, Demokrat sudah konsisten berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi selama 9 tahun 4 bulan. Sehingga, kembalinya Demokrat ke pemerintahan bisa jadi momentum bersejarah. &rdquo;Apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung di pemerintahan,&rdquo; katanya. AHY mengakui dirinya sama seperti Hadi. Berasal dari militer yang sejatinya tak menguasai secara khusus bidang ATR/BPN ini. Namun, dia merasa Jokowi memang sengaja menugaskan keduanya karena pertimbangan kepemimpinan dan manajemen. &rdquo;Karena kalau keahlian, yang ahli para Dirjen, direktur, di bawah itu Kasubdit ini, saya juga tidak hafal struktur-struktur, harus cepat belajar. Tapi, bisa saya katakan, saya hadir dengan komitmen, manajemen, dan leadership kuat. Saya akan belajar cepat untuk melanjutkan dan merampungkan program yang ada,&rdquo; katanya. Seusai sertijab dengan AHY, kemarin sore Hadi melaksanakan sertijab dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menjadi pelaksana tugas Menko Polhukam sepeninggal Mahfud MD. Kepada awak media, Hadi menyatakan bahwa prioritasnya di Kemenko Polhukam adalah memastikan situasi tetap aman dan kondusif. &rdquo;Sampai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,&rdquo; ungkap dia kemarin. Selain memastikan situasi tetap aman dan kondusif, dia menyampaikan bahwa tugas lain yang juga penting adalah menyelesaikan kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh Satgas BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Sebagai Menko Polhukam baru, Hadi juga akan bersilaturahmi dengan Mahfud. Dia mengaku ingin mendiskusikan banyak hal. &rdquo;Sebagai orang timur tentu kan kita harus silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya, mohon arahan. Apa permasalahan-permasalahan yang belum diselesaikan nanti akan kami lanjutkan walaupun waktunya hanya delapan bulan,&rdquo; katanya. (lyn/mia/syn/wan/c17/ttg)

AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto sebagai menteri ATR/kepala BPN. Hadi sendiri menduduki posisi baru sebagai menkopolhukam.

Hadi Tjahjanto Yakin AHY Galak Gebuk Mafia Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Barata-Flexing.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra tengah disorot publik. Hal itu bermula dari gaya hidup hedon istrinya yang ditunjukkan di media sosial.  Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui laman elhkpn.kpk.go.id, harta Sudarman berjumlah Rp 14.765.037.598. Pelaporan harta terakhir dilakukan Sudarman pada 29 Maret 2022 saat menjabat Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.  Harta Sudarman didominasi oleh tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Ciamis, Malang, Bogor, Tangerang Selatan, hingga Garut. Total seluruhnya mencapai Rp 13.997.511.000.  Untuk kendaraan bermotor, Sudarman hanya melaporkan memiliki motor Piagio Vespa Primavera tahun 2014 seharga Rp 18 juta dan Mazda CX5 tahun 2017 seharga Rp 420 juta.  Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 600 juta. Kas dan setara kas senilai Rp 249.526.598. Sudarman juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 520 juta.  Harta Sudarman seluruhnya berjumlah Rp 15.285.037.598. Jika dikurangi utang Rp 520 juta, maka sisa harta Sudarman seluruhnya adalah Rp 14.765.037.598.  Sebelumnya, KPK berencana memanggil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra. Dia akan diklarifikasi terkait harta kekayaan sebesar Rp 14,7 miliar.  Pemanggilan ini buntut dari beredarnya informasi terkait gaya hidup mewah istri Sudarman yang dipamerkan di akun Instagram.  "KPK akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap informasi tersebut,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).  Ali menjelaskan, klarifikasi harta kekayaan tersebut merupakan kewenangan dari tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemanggilan ini belum masuk ranah penyelidikan, hanya sebatas klarifikasi.  Pasalnya, tim penyelidik dan penyidik berada di bawah Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Sementara, tim LHKPN di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.

Istrinya Pamer Hidup Hedon, Harta Kekayaan Kepala BPN Jaktim Rp 14,7 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/refleksi-hut-ke-72-ri-iaw-soroti-kinerja-menteri-agraria_m_151863.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tengah menjadi sorotan. Itu lantaran banyaknya sejumlah persoalan tanah yang tak kunjung rampung. Indonesian Audit Watch (IAW) mencontohkan kasus tanah di Surabaya, Jawa Timur yang hampir 15 tahun belum juga selesai. Pun dengan di Batam, Kepulauan Riau. Selama satu dekade, masalahnya urung menemukan titik terang. "Itu hanya sebagian contoh kecil. Saya tak bisa menyebutkan rinciannya demi menjaga privasi. Artinya apa, pemerintah pusat harus menekan daerah untuk menuntaskan permasalahan agraria secara adil dan transparan. Jangan biarkan masyarakat menderita," klaim Ketua IAW, Junisab Akbar saat menyampaikan refleksi HUT Ke-72 RI di Jakarta, Jumat (18/8). "Ini membuka kedok bahwa sesungguhnya derita rakyat masih terus ada dikala Presiden Jokowi bak sinterklas membagi sertifikat, namun derita rakyat di dua wilayah itu dibiarkan. Ini fakta," sambungnya. Junisab menjelaskan, menuntaskan permasalahan rakyat merupakan prioritas utama. Dia meminta Jokowi turun tangan menuntaskan hal itu sebagai hadiah kemerdekaan bagi rakyatnya. "Soal agraria ini sangat kompleks, kami berharap Pak Presiden menaruh perhatian yang serius," tutup Junisab.

Refleksi HUT Ke-72 RI, IAW Soroti Kinerja Menteri Agraria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/begini-kronologi-ott-kepala-bpn-tim-saber-pungli-sita-uang-rp-100-juta_m_108882.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Sapu Bersih (Saber) pungutan liar (pungli) Polda Sumatera Utara (Sumut) berlangsung selama empat jam di Kantor Kantor ATR/BPN Deliserdang.&nbsp; Dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), OTT ini bermula dari laporan warga yang kecewa dengan kinerja BPN Deliserdang. Pasalnya, sertifikat tanahnya tak selesai hingga tiga tahun lamanya. Si pengurus sertifikat itu kemudian mengadu ke Polda Sumut. Mendapat laporan itu, Tipikor Polda Sumut langsung membuat rencana. Diatur strategi agar uang yang diminta pejabat BPN itu diberikan. Kemudian, si pelapor yang mengurus sertifikat itu menghubungi Kepala Seksi (Kasi) Pengukuran, Maltus Hutagalung via ponsel. Dalam percakapan yang speakernya didengarkan kepada petugas Saber Pungli Polda Sumut, Maltus meminta uang Rp 40 juta dan diserahkan kepadanya di Kantor BPN Deliserdang. Si pengurus sertifikat menyanggupi Rp 20 juta dan disetujui Maltus. Lantas Tim Saber Pungli dan si pengurus sertifikat bergerak ke kantor BPN Deliserdang untuk menyerahkan uang yang diminta. Setibanya di kantor BPN, si pengurus sertifikat mengajak Maltus keluar ruangannya dan masuk ke mobilnya. Maltus pun disergap Tim Saber Pungli saat menerima uang Rp 20 juta yang dimasukkan dalam pelastik keresek hitam. Setelah menangkap tangan Maltus, Tim Saber Pungli Polda Sumut masuk ke kantor BPN Deliserdang untuk melakukan penggeledahan. Mereka bergegas ke ruang Maltus di lantai dua. Di ruangan itu, ada dua staf yakni Ayu dan Imel. Ayu dan Imel langsung diperintahkan keluar ruangan dan berjongkok menghadap dinding di depan pintu masuk lantai dua. Mengetahui adanya personel Tipikor Polda Sumut di ruangan Seksi Pengukuran, para pegawai BPN di lantai dua terlihat ketakutan. Bahkan mereka tak ada yang turun meninggalkan rungan. Dibantu personel Polres Deliserdang, anggota Tipikor Polda Sumut menutup akses keluar masuk kantor BPN dengan menyiagakan personel Shabara&nbsp; berpakaian lengkap. Maltus yang semula juga diminta jongkok, diminta berdiri. Dia ditanyai tentang uang yang diterimanya dari warga yang mengurus sertifikat tanah. Tak berkutik, Maltus menunjukkan letak uang yang dimaksud. Dibantu Imel, personel Tipikor Polda Sumut menggeledah kendaraan dinas Maltus yang terparkir di depan Kantor BPN Deliserdang. Seluruh bagian dalam mobil Kijang Inova&nbsp; BK 1173 M warna putih itu tak luput dari pemeriksaan. Pengeledahan itu menjadi tontotan warga yang hendak mengurus sertifikat hak milik tanah. Lima menit kemudian, petugas menemukan uang Rp 60 juta dalam keadaan terbungkus plastik kresek warna merah. Petugas turut memboyong sejumlah dokumen dari kendaran dinas yang dipinjamkan Pemkab Deliserdang itu. Tak puas dengan temuan Rp 60 juta, petugas terus melakukan penggeledahan dan menemukan Rp 40 juta lagi dari dalam rungan Maltus. Sejumlah dokumen yang ada di dalam ruangan kerjanya diperiksa satu persatu oleh petugas. Dokumen terkait pengukuran tanah di periksa. Selesai di ruangan seksi pengukuran, petugas melanjutkan pemeriksaan ke ruangan Kepala Seksi Pengesahan Pertanahan, Indra Imanuddin. Setiap sudut ruangan dan lemari serta laci disisir petugas. Petugas menemukan uang dari dalam laci kerja, Indra senilai Rp 7 juta. Namun, menurut pengakuan Indra kepada petugas Tipikor, uang tersebut adalah uang cicilan kredit. Petugas Tipikor tak langsung percaya dengan pengakuan Indra.&nbsp; Selesai melakukan pengeledahan di ruang Seksi Pengesahan Pertanahan, petugas menyasar ruangan Kepala Kantor BPN Deliserdang Calvyn A Sembiring. Di sana petugas hampir satu jam. Pemeriksaan tak terpantau Sumut Pos, karena ruangan tersebut terisolasi dari aktivitas pegawai BPN. "Di ruang Kakan (Calvyn) petugas lama memperiksa dan sejumlah berkas dibawa keluar. Tak bisa dilihat dari luar, karena ruangannya harus melalui ajudan dan melewati ruang rapat," ujar seorang pegawai BPN yang enggan identitasnya disebutkan. Setelah menggeledah hampir semua ruangan di kantor yang mengurus pertanahaan itu, Calvyn A Sembiring, Maltus dan Indra disatukan di ruangan kepala BPN. Mereka ditanyai soal sejumlah dokumen dan uang yang disita. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldasu Kombes Toga Habinsaran Panjaitan membenarkan adanya penangkapan terhadap sejumlah pejabat di kantor BPN Deliserdang. "Sementara diperiksa enam orang nanti akan berkembang," bilang Toga. Lebih lanjut dijelaskan Toga, uang yang disita Tipikor Polda Sumut ada sekitar ratusan juta rupiah. "Ratusan, nanti ya masih diperiksa mereka (pejabat BPN,red)," bilang Togar sambil berlalu ke mobilnya. Hampir empat jam petugas Tipikor Polda Sumut mengacak-acak gedung bercat putih itu. Sekitar pukul 18.45 WIB, petugas Tipikor mengakut sembilan orang dari BPN Deliserdang dengan empat kendaran. Mereka yang diamankan adalah Kepala BPN Deliserdang Calvyn Sembiring; Kepala Seksi Pengukuran Maltus Hutagalung; Kepala Tata Usaha Hendrik; Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Indra Imanuddin; Kepala Sub Seksi Pengukuran Iwan Muslim; Ayu, ajudan Maltus; Imel, ajudan Maltus, petugas pengukuran Beslin Panggabean, serta supir Maltus disebut-sebut namanya Anggora. (btr/mag-2/ted/adz/iil/JPG)

Begini Kronologi OTT Kepala BPN, Tim Saber Pungli Sita Uang Rp 100 Juta

kepala bpn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepala bpn

Berita Terkini

AHY Dilantik Jadi Menteri, Moeldoko Absen, Prabowo Kenakan Pin dengan Pita Merah Putih

Hadi Tjahjanto Yakin AHY Galak Gebuk Mafia Tanah

Istrinya Pamer Hidup Hedon, Harta Kekayaan Kepala BPN Jaktim Rp 14,7 M

Refleksi HUT Ke-72 RI, IAW Soroti Kinerja Menteri Agraria

Begini Kronologi OTT Kepala BPN, Tim Saber Pungli Sita Uang Rp 100 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com