<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/IMG_6319-215562526.jpg" alt="Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. (Putu Indah Savitri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. (Putu Indah Savitri/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong lahirnya Mahkamah Etik untuk menjaga moralitas etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu penting, agar mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik.</p> <p>Hal itu akan menjadi pembahasan dalam focus group discussion (FGD) yang akan diselenggarakan oleh BPIP di Universitas Hasanuddin di Makassar, Selasa (17/9).</p> <p>"FGD ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi yang diadakan di berbagai daerah untuk menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi kepada wartawan, Senin (16/9).</p> <p>Yudian menjelaskan, masifnya kasus pelanggaran etik, di antaranya seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan harus mampu dicegah. Sehingga pembahasan itu diharapkan menghadirkan solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.</p> <p>Sebagai upaya konkret, lanjut Yudian, BPIP mendorong pentingnya pembentukan Mahkamah Etik sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kant.</p> <p>"Pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi," tegas Yudian.</p> <p>Lebih lanjut, Yudian menekankan pihaknya berupaya ingin memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat kembali menguat dan diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa.</p> <p>&ldquo;Diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis yang dapat memperbaiki kondisi etika penyelenggara negara, serta memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Konstitusi,&rdquo; pungkasnya.</p>

BPIP mendorong lahirnya Mahkamah Etik untuk menjaga moralitas etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara.

BPIP Dorong Pembentukan Mahkamah Etik untuk Jaga Moralitas Penyelenggara Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/bpip-istana-1303883863.jpeg" alt="Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Setelah menuai banyak kritik dan protes, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya merevisi kebijakannya terkait anggota Paskibraka berjilbab. Mereka diperbolehkan tetap menggunakan jilbab atau sejenisnya pada upacara kenegaraan.</p> <p>Sebelumnya, pada Rabu (14/8), Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut aturan mencopot jilbab hanya pada dua momen. Yaitu, saat pengukuhan dan upacara kenegaraan 17 Agustus.</p> <p>Namun, kemarin (15/8) Yudian mengeluarkan pernyataan baru. Intinya, personel Paskibraka putri boleh menggunakan jilbab saat upacara kenegaraan 17 Agustus. &rdquo;Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan kepala sekretariat presiden selaku penanggung jawab pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI yang disampaikan pada 14 Agustus di Jakarta,&rdquo; kata Yudian dalam keterangan tertulisnya.</p> <p>Kepala sekretariat presiden memberikan arahan bahwa Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya pada 17 Agustus di IKN.</p> <p>Sementara itu, meski sudah ada revisi aturan, Yudian tetap menjadi sorotan. Kemarin puluhan organisasi masyarakat Islam berkumpul di kantor MUI pusat. Mereka berkumpul untuk menentukan sikap terhadap polemik kewajiban melepaskan jilbab bagi Paskibraka. Pertemuan itu menghasilkan lima poin yang dibacakan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis.</p> <p>Di antaranya, mereka meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BPIP Yudian. &rdquo;Kami minta (presiden) mengganti kepala BPIP atau mencabut mandat kepala BPIP,&rdquo; katanya. Menurut Cholil, yang dilakukan petinggi BPIP merupakan kesalahan fatal.</p> <p>Dia mengatakan, di dalam aturan yang lebih tinggi dan diteken presiden, Paskibraka putri tidak dilarang menggunakan jilbab. Tetapi, aturan di BPIP justru melarang penggunaan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan.</p> <p>Poin berikutnya adalah meminta BPIP melakukan pembersihan internal. Yakni, terhadap pihak-pihak yang cenderung tidak tepat dalam memaknai Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Sebab, menurut dia, BPIP adalah lembaga yang menjadi garda terdepan mengawal ideologi Pancasila dengan sempurna.</p> <p>Cholil juga tidak sepakat dengan penyebutan bahwa pencopotan jilbab oleh Paskibraka putri itu dilakukan secara sukarela. Di satu sisi, dikatakan sukarela. Tetapi, di sisi lain, personel Paskibraka diminta tanda tangan di atas meterai.</p> <p>&rdquo;Mana ada sukarela, tetapi diminta tanda tangan bermeterai. Ini adalah relasi kuasa,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Dia meyakini, jika tidak meneken pernyataan tersebut, Paskibraka tidak akan lolos seleksi. Kalau lolos, mereka ditempatkan sebagai cadangan.</p> <p>Sorotan juga disuarakan mantan Ketua Umum PBNU sekaligus anggota Dewan Pengarah BPIP Said Aqil Siroj. Meskipun sebagai dewan pengarah, dia menyatakan tidak diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan teknis mengenai seragam Paskibraka itu.</p> <p>Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti ikut merespons pelarangan jilbab untuk anggota Paskibraka putri. Guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu menegaskan, pelarangan tersebut merupakan tindakan diskriminatif. &rdquo;Yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia,&rdquo; tegasnya. <strong>(wan/lum/c19/fal)</strong></p>

Setelah menuai banyak kritik dan protes, BPIP akhirnya merevisi kebijakannya terkait anggota Paskibraka berjilbab.

Paskibraka Putri Tetap Bisa Berjilbab saat Upacara Kenegaraan, MUI Minta Presiden Copot Kepala BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bpip.jpg" alt="RAPAT KERJA: Kepala BPIP Yudi Wahyudi menjawab pertanyaan anggota Komisi II tentang pernyataannya yang kontroversial. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPAT KERJA: Kepala BPIP Yudi Wahyudi menjawab pertanyaan anggota Komisi II tentang pernyataannya yang kontroversial. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik keras perihal belasan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri yang dipaksa melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8). Mardani menyatakan, pihaknya berencana memanggil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait polemik itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya akan usulkan agar DPR memanggil BPIP. Perlu ada pelajaran," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (15/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Meski BPIP menyatakan tak ada pemaksaan bagi anggota Paskibraka muslimah untuk melemas jilbab, lanjut Mardani, tetapi mereka terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka sebelum melepas hijabnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014979615/berhasil-lewati-badai-kasus-besar-kinerja-kapolri-listyo-sigit-diapresiasi">Berhasil Lewati 'Badai' Kasus Besar, Kinerja Kapolri Listyo Sigit Diapresiasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani menyatakan, penyeragaman Paskibraka yang tidak mengakomodir pakaian dengan jilbab justru tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam Pancasila, setiap individu berhak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Aturan yang dibuat BPIP jadi seperti ada &lsquo;pemaksaan&rsquo; secara harus,&rdquo; jelas Legislator dari Dapil DKI Jakarta I itu.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&ldquo;Dan pemaksaan untuk melepas jilbab dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak beragama,&rdquo; sambung Mardani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PKS itu menambahkan, jilbab bagi banyak muslimah dianggap sebagai bagian dari identitas dan ekspresi diri. Ia menekankan, adanya pemaksaan seseorang untuk melepas jilbab, berarti membatasi kebebasan warga negara untuk berekspresi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Anak-anak anggota Paskibra seperti juga yang lain mesti dilindungi haknya. Termasuk memakai jilbab,&rdquo; tegas Mardani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014979606/tak-semangat-saat-bekerja-hindari-7-kebiasaan-perusak-motivasi-dan-gairah-berikut-ini">Tak Semangat Saat Bekerja? Hindari 7 Kebiasaan Perusak Motivasi dan Gairah Berikut Ini</a></strong></div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya&nbsp;tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Tetapi, penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang yang sesuai ketentuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," ucap Yudian kepada wartawan, Rabu (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sikap sukarela itu setelah BPIP meminta para peserta calon Paskibraka menandatangani surat persetujuan saat mendaftar, termasuk untuk mengikuti atribut seragam yang ditentukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">BPIP melampirkan contoh surat pernyataan dan persyaratan calon paskibraka yang menyertakan pula contoh gambar seragam, atribut, dan penampilan paskibraka. Dalam gambar itu hanya ada dua sosok yakni Paskibraka pria dan perempuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014979606/tak-semangat-saat-bekerja-hindari-7-kebiasaan-perusak-motivasi-dan-gairah-berikut-ini">Tak Semangat Saat Bekerja? Hindari 7 Kebiasaan Perusak Motivasi dan Gairah Berikut Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gambar paskibraka perempuan adalah sosok berambut dengan panjang satu sentimeter di atas kerah baju bagian belakang. Namun, tak ada contoh seragam paskibraka putri yang berhijab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Yudian mengutarakan, di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," pungkas Yudian.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik keras perihal belasan anggota Paskibraka putri yang dipaksa melepas jilbab.

Komisi II DPR Berencana Panggil Kepala BPIP Terkait Polemik Pelarangan Jilbab Paskibraka 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/Screenshot_2024-07-24-06-50-18-132_comgoogleandroidgm-edit-537803982.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyampaikan pidato politik pada acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyampaikan pidato politik pada acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons polemik pelarangan penggunaan jilbab yang menyasar petugas pengibar bendera pusaka (Paskibraka). Seperti diketahui, Paskibraka berada di bawah naungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).</p> <p>&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014976860/fakta-fakta-terkait-wr-soepratman-pencipta-lagu-indonesia-raya-yang-banyak-orang-salah-paham">Fakta-fakta Terkait W.R. Soepratman: Pencipta Lagu Indonesia Raya yang Banyak Orang Salah Paham</a></strong></p> <p>Meski tidak ada aturan pelarangan penggunaan jilbab. Cak Imin mengusulkan Kepala BPIP Yudian Wahyudi untuk diganti. Sebab, aturan yang dibuat BPIP terhadap Paskibraka berpotensi merusak persatuan bangsa.</p> <p>"Saya usul Kepala BPIP segera diganti, merusak persatuan bangsa dan membangkitkan radikalisme baru penuh dendam," kata Cak Imin dalam cuitan pada akun media sosial X, Rabu (14/8).</p> <p>Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebelumnya telah buka suara terkait polemik dugaan pelarangan anggota Paskibraka putri beragama Islam berjilbab. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan, para calon anggota Paskibraka sebelumnya telah menandatangani surat persetujuan saat mendaftar, termasuk untuk mengikuti atribut seragam yang ditentukan.</p> <p>"Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela, untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024," ucap Yudian kepada wartawan, Rabu (14/8).</p> <p>Yudian menjelaskan, sejak awal seragam dan atribut Paskibraka dirancang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu sebagaimana diatur dalam penerbitan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.</p> <p>"Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka," ucap Yudian.</p> <p>Ia juga turut melampirkan contoh surat pernyataan dan persyaratan calon paskibraka yang menyertakan pula contoh gambar seragam, atribut, dan penampilan paskibraka. Dalam gambar itu hanya ada dua sosok yakni Paskibraka pria dan perempuan.</p> <p>Gambar Paskibraka perempuan adalah sosok berambut dengan panjang satu sentimeter di atas kerah baju bagian belakang. Namun, tak ada contoh seragam paskibraka putri yang berhijab.</p> <p>Karena itu, Yudian menegaskan BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Tetapi, penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang yang sesuai ketentuan.</p> <p>"Sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja," tegas Yudian.</p> <p class="class-paragraph">Yudian mengutarakan, di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran mang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab. "BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," kata Yudian. <strong>(*)</strong></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 496px; top: 483.05px;">&nbsp;</div>

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons polemik pelarangan penggunaan jilbab yang menyasar paskibraka

Buntut Polemik Paskibraka Tak Boleh Pakai Jilbab, Cak Imin Usul Kepala BPIP Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/salam-pancasila.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure>Salam Pancasila berahim pada Salam Merdeka yang dipopulerkan Soekarno. Sayangnya, dimensi akar sejarah yang melatarinya cenderung terabaikan di buku ini.<br /> <br /> ---<br /> <br /> <strong>MENGAPA</strong> mesti Salam Pancasila? Tidak Salam Indonesia, Salam Pergerakan, atau salam-salam yang lain?<br /> <br /> Jawaban yang rasional-argumentatif dari pertanyaan ini, sebagaimana dikemukakan Yudian Wahyudi, kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bahwa Salam Pancasila diadaptasi dari Salam Merdeka yang dipopulerkan Presiden Pertama Indonesia Ir Soekarno selang beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.<br /> <br /> Kehadiran buku ini penting sebagai diskursus meski Khoirul Anam, penulisnya, lebih banyak mengeksplorasi (klarifikasi?) pernyataan-pernyataan kontroversial Yudian Wahyudi. Sementara dimensi akar sejarahnya, asal muasal munculnya Salam Pancasila yang lahir dari rahim pemikiran Soekarno, cenderung terabaikan.<br /> <br /> Yang perlu dimengerti, Salam Merdeka sebagai salam nasional, kala itu, menjadi maklumat pemerintah tertanggal 31 Agustus 1945 dan resmi mulai diterapkan 1 September 1945. Pekik ini selalu digelorakan Soekarno dalam berbagai forum demi membangkitkan semangat rakyat Indonesia.<br /> <br /> Artinya, Salam Pancasila sebenarnya bukan suatu hal baru. Tapi, argumen logisnya memang dinarasikan kepala BPIP, yang setahu saya sudah pernah ia lontarkan saat diwawancarai sebuah media online pada 12 Februari 2020.<br /> <br /> Dan jika ditarik lagi ke belakang, Salam Pancasila pernah pula diperkenalkan oleh Megawati Soekarnoputri pada 12 Agustus 2017 dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-KIP). Itu dia sampaikan saat memberikan sambutan di hadapan 500-an mahasiswa di halaman istana, yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo beserta anggota-anggota BPIP.<br /> <br /> Di buku ini, Salam Pancasila, menurut Yudian Wahyudi, dapat menjembatani pengucapan salam untuk agama-agama dalam sebuah forum yang dihadiri lintas agama. Sehingga selain memiliki unsur semangat persatuan dan nasionalisme, juga terdapat unsur fleksibilitas, tidak perlu dalam sebuah forum mengucapkan salam menurut agama masing-masing.<br /> <br /> Yudian Wahyudi juga menegaskan bahwa Salam Pancasila tidak dimaksudkan untuk mengganti salam keagamaan, seperti assalamualaikum dalam Islam. Ini memang penting diklarifikasi agar tidak salah paham. Yudian Wahyudi, yang merupakan profesor bidang filsafat hukum Islam, menjelaskan bahwa Salam Pancasila disebutnya sebagai perbuatan adat.<br /> <br /> Perbuatan adat, kata Yudian Wahyudi, dalam buku itu, dengan mengutip pendapat Imam Syatibi (Abu Ishaq al-Andalusi) menjadi ibadah jika diniati ibadah. Jadi, Salam Pancasila termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdoh. Salam Pancasila termasuk ibadah ghairu mahdoh, sehingga dengan demikian, redaksinya tidak harus seperti salam dalam ibadah mahdoh (halaman 96-97).<br /> <br /> Muncul pertanyaan, jika memang Salam Pancasila itu diadaptasi dari Salam Merdeka, yang dipopulerkan Soekarno, apakah berarti ia (Soekarno) mengabaikan ungkapan salam yang lahir dari rahim agama? Tidak. Dalam dokumen tertanggal 24 September 1955 di Surabaya, Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan di depan Kongres Rakyat Jawa Timur.<br /> <br /> ”Saudara-saudara sekalian! Saya adalah orang Islam dan saya keluarga negara republik Indonesia. Sebagai orang Islam, saya menyampaikan salam Islam kepada saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai warga negara republik Indonesia, saya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, baik yang beragama Islam, baik yang beragama Hindu Bali, baik yang beragama lain, kepada saudara-saudara sekalian saya menyampaikan salam nasional, Merdeka!”<br /> <br /> Apa yang diutarakan Soekarno di atas sungguh menjadi kritik dan masih relevan dengan situasi keindonesiaan kita hingga sekarang. Karena itu, penting menjadi evaluasi dan refleksi diri sebagai individu, masyarakat, dan bangsa.<br /> <br /> Sampai di sini, dapatlah dimengerti bahwa ide Salam Pancasila sebagai salam nasional memiliki akar sejarah yang berkesinambungan, dari Soekarno, Megawati, hingga Yudian Wahyudi. Hanya, apakah penggunaan Salam Pancasila sebagai salam nasional ini hendak dipakai segenap masyarakat sebagai sesuatu yang natural, anjuran, atau imbauan biasa, atau mungkin perlu dimasifkan melalui keppres atau perpres atau inpres atau apa? (*)<br /> <br /> <hr /><br /> <br /> <ul><br />  	<li><strong>Judul:</strong> Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan: Memahami Pemikiran Kepala BPIP RI Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD</li><br />  	<li><strong>Penulis:</strong> Khoirul Anam</li><br />  	<li><strong>Penerbit:</strong> Suka Press</li><br />  	<li><strong>Cetakan:</strong> Desember 2021</li><br />  	<li><strong>Halaman:</strong> xix + 141 halaman</li><br /> </ul><br /> &nbsp;

Salam Nasional, Salam Pancasila?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/comMEGAWATI_MUHAMAD-ALIJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri (kanan) memberikan ucapan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi (kiri) didampingi istri usai pengucapan janji jabatan dan pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri (kanan) memberikan ucapan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi (kiri) didampingi istri usai pengucapan janji jabatan dan pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran (mapel) tersendiri dalam kurikulum pendidikan. Sebelumnya, Pancasila masuk mapel kewarganegaraan.<br /> <br /> Program tersebut disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat audiensi dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta kemarin (6/4). Pancasila sebagai mapel tersendiri berlaku mulai tahun ajaran baru Juli 2022. ’’Pancasila akan kembali diajarkan sebagai pelajaran sendiri,’’ tuturnya. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 4/2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).<br /> <br /> Dia menjelaskan, yang berjalan sebelumnya, Pancasila bagian dari pelajaran kewarganegaraan. Yang berlaku nanti, kewarganegaraan menjadi bagian dari pelajaran Pancasila.<br /> <br /> Yudian mengatakan, BPIP sudah menyusun 15 buku pelajaran Pancasila. Mulai jenjang PAUD sampai pendidikan tinggi. Buku tersebut sudah diujicobakan di lapangan. Juga, disampaikan ke Komisi II DPR, Menko Polhukam, menteri agama, dan tokoh masyarakat. ’’Isinya nanti 70 persen adalah praktik ber-Pancasila,’’ katanya. Sisanya soal teori Pancasila seperti sejarah dan lainnya.<br /> <br /> Praktik ber-Pancasila itu seperti bagaimana bergotong royong. Kemudian, soal keadilan sosial. Intinya, nanti guru mengajak siswa berpikir untuk menemukan dirinya dalam ber-Pancasila di lingkungannya.

Mulai Juli 2022, Pancasila Jadi Mata Pelajaran Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bpip.jpg" alt="RAPAT KERJA: Kepala BPIP Yudi Wahyudi menjawab pertanyaan anggota Komisi II tentang pernyataannya yang kontroversial. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPAT KERJA: Kepala BPIP Yudi Wahyudi menjawab pertanyaan anggota Komisi II tentang pernyataannya yang kontroversial. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Rapat kerja yang digelar Komisi II DPR seolah menjadi forum untuk ”mengadili” Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kemarin (18/2). Mantan rektor UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, itu dikritik habisan-habisan soal pernyataan kontroversialnya yang menyebut agama sebagai musuh Pancasila.<br /> <br /> Anggota Komisi II Sodik Mudjahid menuding Yudian sengaja mempertentangkan agama dengan Pancasila. Padahal, kata dia, penyusun Pancasila adalah tokoh-tokoh bangsa yang taat beragama. ”Sehingga mungkin muncul sila pertama Pancasila tentang ketuhanan. Jadi, berhenti bikin gaduh,” kata politikus Gerindra itu.<br /> <br /> Agung Widyantoro, anggota komisi II lainnya, meminta kepala BPIP lebih banyak bekerja daripada berbicara. Dia mengatakan, pernyataan yang menyebut agama sebagai musuh Pancasila sudah menimbulkan gaduh di tengah publik. Kondisi itu dinilai akan menjauhkan BPIP dengan masyarakat. ”Kita ingin membumikan Pancasila, tapi tindakan kita keliru. Masyarakat justru bisa menjadi anti-Pancasila,’’ tegas Agung.<br /> <br /> Anggota komisi II lainnya, Sukamto, mempertanyakan motif pernyataan Yudian tersebut. ”Karena Anda profesor, sadar atau tidak ngomong begitu? Jika secara sadar Anda menyatakan itu, komisi II bisa mendesak presiden untuk mencopot Anda sebagai kepala BPIP,’’ tegas politikus PKB itu.<br /> <br /> Tak ketinggalan, anggota Fraksi PDIP Johan Budi menilai pernyataan yang menyebut agama sebagai musuh Pancasila adalah salah kaprah. Pernyataan tersebut, papar dia, membuat penganut semua agama merasa tersinggung. ’’Musuh Pancasila itu ya korupsi. Bukan agama,” tuturnya.<br /> <br /> Johan pun meminta Yudian untuk fokus dalam tugasnya sebagai kepala BPIP. Bukan mengumbar sensasi. Menurut dia, pernyataan yang keluar dari pejabat publik pasti menjadi konsumsi publik. Apalagi jika statemen tersebut menimbulkan polemik. ”Bapak lebih fokus pada tugas sebagai kepala BPIP saja. Tugasnya adalah memberikan laporan kepada presiden karena mandatnya begitu,’’ tegas Johan.<br /> <br /> Menanggapi ”kemarahan” para wakil rakyat itu, Yudian pun berupaya menjelaskan maksud pernyataannya. Menurut dia, statemen tersebut tidak bermaksud menimbulkan polemik. Dia mengaku tidak mempersoalkan agama. Namun, dia menyoroti perilaku umat beragama yang berlebihan sehingga bisa menimbulkan pertentangan dengan Pancasila. Salah satunya, munculnya ekstremisme. ”Dalam konteks itulah pernyataan saya,” kata Yudian.

DPR Tuding Kepala BPIP Bikin Gaduh

kepala bpip

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepala bpip

Berita Terkini