<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/Screenshot_2025-07-02-18-17-01-338_comandroidchrome-edit-1215921309.jpg" alt="Kepala Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI) Komjen Pol Marthinus Hukom. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI) Komjen Pol Marthinus Hukom. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kepala Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI) Komjen Pol Marthinus Hukom buka-bukaan soal wacana legalisasi ganja di Indonesia. Ia mengungkapkan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sebelum kebijakan itu diambil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016216223/bakal-hidup-mewah-6-shio-hidupnya-bersinar-emas-karena-cuan-besar-menanti-mereka-di-akhir-minggu-ini">Bakal Hidup Mewah, 6 Shio Hidupnya Bersinar Emas karena Cuan Besar Menanti Mereka di Akhir Minggu Ini!</a>&nbsp; "Karena pertanyaan-pertanyaan moralnya akan muncul dari situ. Apa tujuan legalisasi? Apakah tujuan ekonomi kah? Atau tujuan kesehatan kah?" ujar Marthinus di kawasan kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (2/7). Ia menyoroti perlunya dasar yang kuat sebelum menyetujui legalisasi ganja, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, maupun moral. Menurutnya, semua aspek itu harus dikaji secara menyeluruh dan ilmiah, bukan sekadar testimoni pribadi. "Kalau tujuan ekonomi, sebesar apa dampak ekonomi terhadap legalisasi? Kalau tujuan kesehatan, berapa banyak yang dibutuhkan dan jenis penyakit apa saja? Itu kan perlu penelitian," tegasnya. Marthinus juga menolak pendekatan yang hanya mengandalkan kesaksian individu tentang efek ganja terhadap penyembuhan penyakit. Ia mengingatkan pentingnya pendekatan ilmiah yang terukur. "Kita tidak boleh berdiri di atas mitos-mitos, di atas kesaksian seorang saksi, saksi yang mengatakan bahwa saya sembuh ini karena saya menggunakan ganja. Itu kan tidak metodologis," jelasnya. Menurutnya yang paling mengkhawatirkan ialah dampak moral dan sosial dari legalisasi ganja secara luas. Apalagi saat ini terdapat 1,4 juta pengguna ganja di Indonesia. "Kalau kita bebaskan (legalisasi ganja) berapa banyak anak-anak kita yang akan hidup dalam delusi. Karena sehari ini pengguna ganja itu 1,4 juta orang. Kita bisa membayangkan 1,4 juta orang hidup dalam hayalan-hayalan," ungkapnya. Saat ditanya kemungkinan legalisasi ganja dari sisi kesehatan, Marthinus tak menampik bahwa hal itu mungkin saja dilakukan. Tetapi harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan proses panjang. "Satu, kita butuh biaya. Kedua, kita butuh proses. Dan kalau pun ada hasil penelitian mengatakan boleh untuk medis bukan berarti dilegalkan untuk segala macam pengguna," katanya. (*)

Kepala BNN RI, Marthinus Hukom, menyoroti pentingnya kajian ilmiah sebelum legalisasi ganja di Indonesia, dampak sosial dan moral

Kepala BNN Blak-blakan soal Legalisasi Ganja: 1,4 Juta Pengguna Hidup dalam Delusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Marthinus-hukom-1722648545.png" alt="Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Marthinus Hukom." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Marthinus Hukom.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Marthinus Hukom yang baru saja dilantik di Istana Negara pada jumat (8/11) pagi tadi menegaskan,&nbsp;bahaya narkotika sebenarnya lebih dahsyat dari teroris. Sebab, pelaku teroris hanya membunuh sebagian orang saja, akan tetapi bahaya narkotika menyerang manusia, dan juga dapat membunuh siapa saja. &ldquo;Kalau saya bilang narkotika membunuh manusia, lebih dahsyat daripada teroris. Teroris berapa orang mungkin, tapi narkotik (dapat membunuh) siapapun juga, sama dengan teroris. Tapi narkotik dia menyerang sampai ke saraf- saraf, merusak manusia, dan ini berbahaya dan bisa terancam generasi muda. Bahkan juga bisa mengancam keberlanjutan negara,&rdquo; ungkap Marthinus saat diwawancarai wartawan usai pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara. Selain melanjutkan program- program yang sudah ada, ia juga akan melakukan evaluasi kinerja BNN sebelumnya dan menambah inovasi untuk bisa mengurangi peredaran narkotika di seluruh Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013452096/dilantik-menjadi-kepala-bnn-marthinus-hukom-janji-tindak-tegas-aparat-yang-terlibat-dan-bakal-miskinkan-bandar-narkoba">Dilantik Menjadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Janji Tindak Tegas Aparat yang Terlibat dan Bakal Miskinkan Bandar Narkoba </a> Irjen Marthinus Hukom yang sebelumnya adalah mantan Kadensus 88 itu menjelaskan,&nbsp;dalam struktur dan pola pendekatan antara BNN dan juga Densus 88 tidak jauh berbeda dan memiliki banyak persamaan. Selain itu, kedepannya Marthinus akan melakukan tiga pendekatan untuk bisa memberantas narkoba di Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013451250/jabat-kepala-bnn-marthinus-hukom-harta-turun-terus-selama-3-tahun-tersisa-rp-168-m">Jabat Kepala BNN, Marthinus Hukom Harta Turun Terus Selama 3 Tahun, Tersisa Rp 16,8 M</a> &ldquo;Ada dua hal yang juga menjadi concern saya ketika dihubungkan dengan pengalaman saya di Densus 88. Struktur daripada Densus tidak jauh berbeda dengan struktur yang ada di BNN. Paling tidak pendekatannya ada tiga pendekatan besar, yaitu penegakan hukum melalui suatu operasi pengumpulan informasi intelijen, kemudian pencegahan, dan yang yang ketiga adalah rehabilitasi, kalau di Densus deradikalisasi,&rdquo; jelasnya. Konsep pendekatan yang diterapkan untuk memutus terorisme saat di Densus 88, tidak akan berubah walaupun sudah di BNN. Akan tetapi mungkin kedepannya akan ditingkatkan, agar kasus narkotika di Indonesia sedikit demi sedikit berkurang. &ldquo;Yang jelas pendekatan ini tidak berubah, tetapi harus ditingkatkan. Yang jelas bagi saya adalah bagaimana kita memutus mata rantai peredaran narkoba dengan memberhentikan supply, kemudian menyadarkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk mengecilkan, bahkan mengurangi demand,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, BNN juga akan fokus dalam memetakan di mana saja posisi bandar. Sehingga pemberantasan narkoba akan dilakukan sebelum barangnya sampai kepada tangan konsumen. &ldquo;Paling tidak kita akan melakukan pemetaan untuk melihat atau mengasesmen setiap pelaku untuk melihat motivasinya apa,&rdquo; ucapnya. Walaupun belum mendapatkan arahan- arahan yang pasti dari Presiden Jokowi. Kepala BNN yang baru akan bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan- kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Tapi fokusnya menghentikan peredaran narkotika baik dari bandar maupun konsumennya.

“Kalau saya bilang narkotika membunuh manusia, lebih dahsyat daripada teroris," tegas Kepala BNN Marthinus Hukom saat di Istana Negara.

Kepala BNN Irjen Marthinus Hukom Tegaskan Bahaya Narkotika Lebih Dahsyat dari Teroris

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/marthinus-1-3310661940.jpg" alt="Irjen Marthinus Hukom." width="100%">
<figcaption>Irjen Marthinus Hukom.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Irjen Marthinus Hukom eks Kadensus 88 Polri telah resmi dilantik menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), setelah mengucapkan sumpah jabatannya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengambilan sumpah dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (8/11) bersamaan dengan pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Ridwan Mansyur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah dilantik, Marthinus Hukom mengaku akan berupaya memiskinkan bandar narkoba dengan menghentikan suplai, permintaan dan dukungan keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian terkait peredaran narkoba yakni suplai, permintaan dan dukungan keuangan. Tiga itu harus kita hentikan, kita miskinkan bandar-bandar narkoba tersebut," tegas Marthinus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengatakan, keterlibatan aparat penegak hukum serta aparatur sipil negara justru dapat memperkuat jaringan narkoba. Oleh karena itu dia tidak akan menolerir keterlibatan anggota Polri/TNI dan PNS, dalam peredaran narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka kita harus melemahkan segala struktural, semua jaringan-jaringan tersebut. Kita harus juga melemahkan sumber-sumber keuangannya sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan sedikitpun untuk melakukan peredaran narkoba," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia bertekad akan memberi tindakan tegas terhadap aparat penegak hukum yang terlibat penyalahgunaan narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebelum ke sini saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri. Saya meminta dukungan beliau untuk menyelesaikan ke dalam struktur," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga akan menemui Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk meminta dukungan dalam memberantas narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu juga dengan ASN, saya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (dan Reformasi Birokrasi), dan menteri-menteri lain yang mungkin bisa membantu membersihkan ke dalam struktur," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marthinus ingin penyalahgunaan narkoba ditindak tegas karena obat-obatan terlarang itu membunuh lebih dahsyat dari teroris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita tahu narkotika menyerang manusia, bahkan kalau saya bilang membunuh manusia lebih dahsyat dari teroris,&rdquo; ujar Marthinus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan bahwa teroris mungkin hanya membunuh berapa orang, namun narkotika dapat membunuh siapapun karena bisa menyerang syaraf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sama dengan teroris tapi narkotik dia menyerang sampe ke syaraf, merusak manusia dan ini berbahaya dan bisa terancam generasi muda, bahkan mengancam keberlanjutan negara,&rdquo; ujar Marthinus.</div> &nbsp;

keterlibatan aparat penegak hukum serta aparatur sipil negara justru dapat memperkuat jaringan narkoba. Oleh karena itu tidak ada toleransi

Dilantik Menjadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Janji Tindak Tegas Aparat yang Terlibat dan Bakal Miskinkan Bandar Narkoba 