<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/kepala-BKN-2823088673.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan ada sebanyak 66.495 honorer yang ditolak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh Waktu. Zudan menyebut, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi penolakan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu itu. Ia merinci, sebanyak 41,6 persen karena tidak aktif bekerja. Lalu, 17 persen penolakan karena alasan tidak ada kebutuhan organisasi, 39,7 persen karena tidak tersedia anggaran, dan 1,6 persen karena honorer tersebut telah meninggal dunia. "Dan kalau kita melihat dari sisi alasan ditolak tidak aktif bekerja ada 41,6 persen, tidak tersedia anggaran ini besar kurang lebih 39,7 persen, hampir 40 persen," kata Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Deputi SDM Kementerian PANRB dan BKN di Jakarta, Senin (25/8). Lebih lanjut, ia mengungkapkan dari data yang honorernya banyak ditolak untuk menjadi PPPK Paruh waktu ada 10 daerah yang tercatat menyumbang paling banyak. Mulai dari Kabupaten Mamuju yang menolak honorer sebanyak 3.036 orang, disusul Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.564 orang. Lalu sebanyak 2.262 orang honorer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.523 orang honorer. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tuban sebanyak 1.419 orang honorer, Pemerintah Kota Malang 1.387 orang honorer. Lalu, ada Pemerintah Kota Sumba Barat sebanyak 1.251 orang honorer, Pemerintah Kabupaten Bekasi sebanyak 1.127 orang honorer, Pemerintah Kota Blitar sebanyak 1.110 orang honorer, dan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebanyak 1.099 orang honorer. "Ini yang 10 besar jumlahnya terbanyak. Yang di bawah ini masih banyak yang ditolak datanya yang sudah disampaikan oleh BKN ke instansi," pungkasnya.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, mengungkap ada 66.495 honorer ditolak jadi PPPK Paruh Waktu, ini alasannya.

Sebanyak 66.495 Honorer Ditolak jadi PPPK Paruh Waktu, Kepala BKN Zudan Arif Beberkan Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/Screenshot_2025-02-05-16-32-55-993_comgoogleandroidgm-edit-988768787.jpg" alt="Kepala BKN Zudan Arif. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BKN Zudan Arif. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengusulkan pada perusahaan untuk kembali mempekerjakan karyawan yang terlanjur resign karena lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan seiring dengan kebijakan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS pada Oktober 2025, dari seharusnya mulai 1 April 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada yang keluar dari pekerjaannya resign, berharap 1 April sudah bekerja ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober 2024 dan Maret 2025. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan. Sekarang menganggur," kata Zudan dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015748411/keberuntungan-finansial-di-depan-mata-7-zodiak-ini-diprediksi-akan-penuh-rezeki-di-tahun-2025">Keberuntungan Finansial di Depan Mata! 7 Zodiak Ini Diprediksi Akan Penuh Rezeki di Tahun 2025</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Zudan membeberkan rencana BKN yang akan meminta sejumlah instansi untuk mendata dan menghubungi kembali perusahaan tempat bekerja para CPNS sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Zudan bahkan berencana bahwa dirinyalah atau Menteri PANRB Rini Widyantini yang akan langsung menguhubungi perusahaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun semua tujuannya, kata Zudan, agar perusahaan bisa kembali mempekerjakan mantan karyawannya karena batal diangkat jadi CPNS pada 1 April 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini saya perlu masukan apakah saat manti mengundang para calon ASN-nya instansi instansi ini kemudian mendata kemudian menghubungi tempat bekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali atau biar kamu dari BKN atau Menpan yang menguhubungi," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Zudan juga menyampaikan bahwa BKN akan juga meminta kepada Kementerian BUMN untuk membantu mengomunikasikan soal penundaan pengangkatan CPNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015748382/menteri-esdm-bahlil-pastikan-izin-tambang-muhammadiyah-terbit-bulan-ini">Menteri ESDM Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit Bulan Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Utamanya, pada perusahaan-perusahaan pelat merah yang tercatat menjadi tempat kerja para calon PNS sebelumnya jelang diangkat jadi abdi negara pada Oktober mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan bagi mereka yang sebelumnya bekerja di perusahaan swasta, Zudan akan meminta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk bantu mengomunikasikannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atau kepada para gubernur bupati dan wali kota bila yang bersangkutan bekerja di BUMD," jelas Zudan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Zudan juga mengatakan rencana ini disampaikan tak lain sebagai bentuk empati dan simpati kepada para CPNS yang tertunda pengangkatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, ia mengakui bahwa rencananya itu belum tentu berhasil. Hanya saja, kata dia, pihaknya patut untuk mencoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu ini adalah upaya kita dalam rangka bentuk empati dan simpati kpd para calon ASN, belum tentu berhasil upaya lita ini, belum tentu juga dikabulkan oleh perusahaanya yang sudah ditinggal itu," ujar Zudan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi kalo kita tidak berupaya pasti tidak ada hasil, tapi kalo kita berupaya kemungkinan masih ada dua. Kemungkinan gagal dan kemungkinan juga berhasil membuat mereka bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September 2025, karena 1 Oktober sudah mulai masuk kembali," tutupnya.</div>

Kepala BKN Zudan Arif mengusulkan pada perusahaan untuk kembali mempekerjakan karyawan yang terlanjur resign karena lolos CPNS.

Kepala BKN Usul Perusahaan Bisa Pekerjakan Kembali Karyawan yang Terlanjur Resign karena Lolos CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/laporkan-pimpinan-kpk.jpg" alt="TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUNGGU TINDAK LANJUT: Tim advokasi 75 pegawai KPK mengadukan dugaan maladministrasi TWK ke Ombudsman RI kemarin (19/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Presiden Joko Widodo memberi sanksi kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Cs dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana. Hal ini diminta Ombudsman dalam surat yang dikirimkan ke Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, menyusul tidak diindahkannya rekomendasi Ombudsman, perihal hasil Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang malaadministrasi. Surat yang dibuat pada pada 29 Maret 2022 itu ditandatangani Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih.  Dalam suratnya, Ombudsman menjelaskan, sebagai penyelenggara negara, sudah seharusnya, baik pimpinan KPK maupun Kepala BKN mematuhi hukum. Namun, karena keduanya mengabaikan rekomendasi lembaganya, mengacu pada Pasal 39 UU No.37 Tahun 2008, serta merujuk pada Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54 ayat (5), dan ayat (7) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka keduanya harus diberi sanksi. Adapun, sanksi maksimal yang bisa dijatuhkan adalah pembebasan jabatan.  "Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat atas nama Sdr Yudi Purnomo dkk, setelah melalui proses pemeriksaan laporan dan upaya resolusi dan monitoring, Ombudsman RI sesuai kewenangan menerbitkan rekomendasi Ombudsman mengenai malaadministrasi yang terjadi pada proses pengalihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN," sebagaimana bunyi surat Ombudsman RI, Minggu (3/4).  "Bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman, akan tetapi rekomendasi Ombudsman RI dimaksud belum dilaksanakan sampai saat ini atau setidak-tidaknya sampai dengan surat ini disampaikan kepada DPR RI dan Presiden RI," sambungnya.  Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih membenarkan surat tersebut. Dia mengakui, surat itu ditujukan kepada Presiden Jokowi dan DPR RI, lantaran KPK tidak mengindahkan rekomendasi Ombudsman RI dari hasil investigasi terkait polemik TWK.  "Memang benar ORI (Ombudsman RI) mengirimkan surat tersebut," tegas Najih dikonfirmasi.  Dalam laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait polemik TWK, menyatakan TWK KPK maladministrasi. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng membeberkan malaadministrasi dalam pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia menyebut, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021.  Menurutnya ide TWK muncul sehari sebelum rapat harmonisasi terakhir, tepatnya pada 25 Januari 2021. TWK diduga disisipkan dalam syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  "Ombudsman Republik Indonesia berpendapat, proses panjang sebelumnya dan harmonisasi empat hingga lima kali tidak muncul klausul TWK, sekaligus mengutip notulensi 5 Januari 2021. Munculnya klausul TWK adalah bentuk penyisipan ayat, pemunculan ayat baru. Munculnya di bulan terakhir proses ini," ujar Robert dalam konferensi pers daring beberapa waktu lalu.  Dalam hasil penelusuran Ombudsman, pihaknya juga menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Perkom 1/2021. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 23 tahun 2018, harmonisasi selayaknya dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi dalam hal ini Sekjen atau Kepala Biro, JPT, pejabat administrast dan panja.  Tetapi hal itu dinilai tidak dipatuhi. Dalam rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021, yang hadir bukan lagi jabatan pimpinan tinggi atau perancang, melainkan para pimpinan lembaga.  "Ada lima pimpinan yang hadir, yakni Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menkumham dan Menpan RB. Sesuatu yang luar biasa," ungkap Robert.  Dia pun mempersoalkan terkait berita acara rapat harmonisasi, yang justru ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak hadir dalam rapat, seperti Kepala Biro Hukum KPK, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen PP Kemkumham.  "Sekali lagi yang hadir pimpinan, tapi yang tanda tangan berita acara adalah yang tidak hadir, yakni level JPT," papar Robert.  Firli beralasan, asesmen TWK telah dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26 Tahun 2021 dinyatakan tidak diskriminatif dan konstitusional. Selain itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tatacara Alih Pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 34 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Perkom tersebut konstitusional dan sah.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun membantah, pihaknya mempercepat pemecatan terhadap Novel Baswedan Cs yang seharusnya pada 1 November 2021. Dia mengutarakan, pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Oleh karena itu, Firli menegaskan pihaknya akan kembali menindaklanjuti asesmen TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "KPK akan melanjutkan proses peralihan pegawai KPK jadi ASN. Karena masih ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti sebagaimana mandat UU dan PP turunannya," pungkas Firli.

Soal TWK KPK, Ombudsman Bersurat ke Jokowi Minta Firli Cs Disanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Eks pengawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mereka mengungat pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Kuasa hukum eks pegawai KPK, Arif Maulana mengatakan gugatan yang dilakukan para kliennya semata-mata dilakukan demi menyelamatkan KPK dari pelemahan yang terus terjadi.  "Jadi ada 49 korban dari TWK, dan gugatan ini bukan hanya semata-mata ingin mengembalikan rekan-rekan ke KPK lagi, tapi ini gugatan penyelamatan terhadap penyelamatan antikorupsi," ujar Arif di PTUN, Pulo Gebang, Jakarta, Kamis (10/3).  Menurut Arif, pelemahan KPK begitu masif dilakukan oleh oknum-oknum terhadap institusi dan juga ke para pegawainya. Proses alih status pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) lewat proses TWK ini adalah salah satu bentuk serangan tersebut.  "Jadi TWK itu serangan end game terhadap antikorupsi. Dulu ada perubahan UU KPK, penyiraman air keras dan kekerasan yang lain kemudian ada kriminalisasi, dan TWK akhir dari pelemahan terhadap KPK," katanya.  Arif juga mengaku kecewa kenapa pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Jokowi tidak menjalankan rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI.  Menurut Arif, Komnas HAM telah menyebutkan adanya 11 pelanggaran terkait TWK ini. Kemudian Ombudsman dalam rekomendasinya membeberakan adanya maladministrasi di proses TWK pegawai KPK ini.  "Kami menyatakan pimpinan KPK, BKN dan Presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM," ungkapnya. "Rekomendasi Ombudsman untuk evaluasi terhadap TWK dan Komnas HAM menemukan ada 11 pelanggaran HAM di TWK dan meminta evaluasi TWK, dan kemudian juga merekomendasikan para korban TWK dianggat sebagai ASN di KPK, bukan ASN di Polri atau tempat lain," tambahnya  Sebelumnya, mantan pegawai lembaga antirasuah menggugat pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Jokowi ke PTUN Jakarta. Gugatan ini terkait dengan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT dan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.  Dalam gugatannya, mantan pegawai KPK meminta hakim memerintahkan para tergugat yakni, pimpinan KPK, Presiden Jokowi dan Kepala BKN menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman tentang adanya pelanggaran, maladministrasi dalam proses pengalihan pegawai menjadi ASN.  Hakim juga diminta untuk menyatakan para tergugat bersalah karena tidak menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait proses peralihan pegawai. Para tergugat juga diminta membayar kerugian para penggugat sejak penghentian berlangsung. (*)  &nbsp;

Pengacara eks Pegawai Sebut TWK Bentuk Pelemahan Nyata Terhadap KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kepala-BKN-Bima-Haria-Wibisana-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pe" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 149.336 guru honorer belum lolos seleksi tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski begitu, mereka masih memiliki harapan. Pemerintah bakal membuka seleksi tahap kedua dan ketiga bagi guru honorer yang masih ingin melamar sebagai guru PPPK.  Menjelang pelaksanaan seleksi PPPK tahap dua dan tiga ini, Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meminta para guru untuk berhati-hati dan waspada terhadap calo yang menawarkan bantuan meloloskan peserta seleksi.  "Kami berharap para peserta tidak percaya kepada calo-calo yang sekarang ini banyak sekali bergentayangan yang menjanjikan kelulusan peserta," ujar ungkap Bima Haria Wibisana dalam siaran YouTube Kemendikbud, Minggu (10/10).  Dengan tegas, Bima meminta para guru honorer tidak tergiur atas tawaran para calo. Sebab, tindakan para calo itu jelas merugikan diri sendiri. Karena, pemalsuan dokumen kelulusan sangat sulit dilakukan.  "Karena penetapan pertimbangan teknis nomor induk PPPK kami menggunakan tanda tangan elektronik, tidak ada lagi tanda tangan basah," tuturnya.  Saat ini banyak beredar Surat Keputusan (SK) dengan tanda tangan basah. Itu dipastikan dokumen palsu.  "Nama saya dan pak Menteri PAN-RB digunakan sebagai SK palsu. Ini banyak terjadi. Kami berharap peserta tes ini tidak percaya dengan calo-calo seperti itu," tutup Bima.

Calo Mulai Gentayangan, Peserta PPPK Guru Diminta Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kepala-BKN-Bima-Haria-Wibisana-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pe" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal ini terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  Bima menyampaikan, dirinya memberikan keterangan terkait mekanisme TWK. Pasalnya, sebanyak 75 pegawai gagal dilantik menjadi ASN akibat tidak memenuhi syarat TWK.  "Kami memberikan keterangan dari proses Perkom TWK, kenapa TWK itu ada di sana, sampai pelaksanaan TWK sendiri dan dalam kaitan dengan pelaksanaan tentu BKN hanya mampu menjawab apa yang menjadi tugas dan kewenangan," kata Bima usai menjalani pemeriksaan di Komnas HAM, Selasa (22/6).  Bima menyampaikan pelaksanaan TWK bekerja sama dengan banyak instansi. Seperti daru Dinas Psikologi TNI AD, Pusat Intelijen AD, BAIS, BNPT dan BIN.  "Jadi, itu sudah kami sampaikan semua termasuk kronologi dan dinamika dalam proses pelaksanaan TWK," papar Bima.  Meski demikian, Bima tidak menjelaskan rinci terkait pemeriksaan di Komnas HAM. Dia menegaskan, penyampaian ke Komnas HAM telah secara jujur dan transparan.  "Apa yang ada, yang kami lakukan, itu yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Tak ada yang ditutupi. Tak ada hal-hal yang disembunyikan," tegas Bima.  Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan apresiasi terkait kedatangan Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Anam mengaku memang banyak pernyataan penting yang disampaikan Kepala BKN.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/06/2021/panggil-kepala-bkn-komnas-ham-gali-ide-munculnya-twk-di-kpk/">Panggil Kepala BKN, Komnas HAM Gali Ide Munculnya TWK di KPK</a>  "Komnas HAM berterima kasih sekali BKN terbuka terhadap berbagai pertanyaan tersebut dan terbuka juga terhadap berbagai klarifikasi, termasuk hal-hal yang memang sangat penting untuk kami klarifikasi apa substansi dan sebagainya. Tak bisa kami sebutkan tapi itu menjadi bagian untuk memperjelas semua prosesnya, secara teknis maupun dalam konteks kebijakan," pungkas Anam.

Diperiksa Komnas HAM, Kepala BKN Ngaku Jujur Tak Ada yang Ditutupi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kepala-BKN-Bima-Haria-Wibisana-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pe" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (22/6/2021). Bima Haria Wibisana yang hadir melalui pintu belakang untuk menjalani pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana membeberkan terkait munculnya gagasan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Bima menegaskan, asesmen TWK tidak dimunculkan oleh satu pihak.  "TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang, ini merupakan diskusi dari rapat tim untuk buat Perkom, kenapa ada nama wawasan kebangsaan? karena mengacu pada Undang-Undang, dan kemudian BKN dapat mandat untuk melaksanakan TWK," kata Bima di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/6).  Bima menyampaikan, pihaknya memang mempunyai asesmen TWK tetapi tidak sesuai dengan KPK. Karena itu, pelaksanaan TWK kepada para pegawai KPK memang berbeda dari tes CPNS.  "Karena di KPK sudah senior, yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, bagi kami tes ini tidak pas untuk pejabat yang sudah menjabat, ini ada prosesnya sudah saya jelaskan secara detil tadi kenapa sampai pakai instrumen dinas psikologi AD," ungkap Bima.  "Kami gunakan karena ini satu-satunya alat instrmen yang valid tersedia, kami gunakan the best level of instrumen yang ada," imbuhnya.  Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, pihaknya menggali terkait gagasan atau ide munculnya TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hal ini perlu didalami, lantaran Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang sudah diminta keterangan tidak bisa menjawab isu tersebut.  "Tentang siapasih sebetulnya yang punya gagasan ini. Pilihan TWK seperti ini dari siapa sebetulnya, tujuannya apa kita kan ingin tahu," ujar Damanik.  Damanik menyampaikan, keterangan KPK yang diwakilkan Nurul Ghufron dinilai belum mampu menjelaskan rinci terkait munculnya ide TWK. Sehingga hal ini perlu di dalami untuk menambah titik terang dugaan pelanggaran HAM dalam TWK.  "Apakah ini memang satu pilihan yang tepat sejalan dengan keputusan UU, keputusan MK misalnya, apakah sudah sejalan seperti itu," papar Damanik.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/06/2021/pegawai-kpk-desak-firli-cs-segera-buka-dokumen-hasil-twk/">Pegawai KPK Desak Firli Cs Segera Buka Dokumen Hasil TWK</a>  Berdasarkan laporan yang disampaikan pegawai KPK, sambung Damanik, pelaksanaan TWK dinilai merugikan. Terlebih banyak pegawai yang sudah lama bekerja memberantas korupsi di KPK.  "Itu yang mereka minta kepada Komnas HAM memberikan klarifikasi terhadap semua itu. Klarifikasi mereka, mereka anggap itu hak mereka," urai Damanik menandaskan.

Kepala BKN Sebut Munculnya Ide TWK Pegawai KPK Tidak dari Satu Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Komnas-HAM-RDW.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Wakilnya, Supranawa Yusuf pada Selasa (22/6) besok. Pemanggilan keduanya untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI telah melayangkan surat pemanggilan kepada Kepala dan Wakil Kepala BKN RI guna pendalaman keterangan terkait peristiwa," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam keterangannya, Senin (21/6).  "Komnas HAM RI telah mendapatkan konfirmasi bahwa Kepala BKN RI akan hadir langsung untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM RI pada hari Selasa, 22 Juni 2021," imbuhnya.  Pemanggilan tersebut, lanjut Beka, diharapkan dapat melengkapi keterangan yang telah diberikan mengenai duduk permasalahan, sehingga membuat terangnya peristiwa.  Terlebih sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menargetkan akhir bulan ini dapat menyelesaikan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. Komnas HAM meminta para pihak terkait untuk kooperatif memberikan keterangan.  "Kami ingin selesai awal bulan ini atau awal bulan depan," ucap Anam.  Anam memastikan, saat ini Komnas HAM sudah mendapat titik terang dari sejumlah dokumen dan keterangan para saksi. Menurutnya, berbagai instrumen itu sudah cukup dalam merangkai kesimpulan terkait aduan 75 pegawai KPK yang diberhentikan oleh proses TWK.  Komnas HAM dalam hal ini juga telah memeriksa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis (17/6). Ghufron ditelisik terkait dasar hukum proses hingga pelaksanaan TWK. Dia pun menegaskan tidak menargetkan dalam penyingkiran pegawai KPK.  "Kalau target berarti kan berdasarkan nama-nama, kami berdasarkan kriteria. Jadi perjuangannya, perjuangan untuk mereview indikator yang digunakan bahwa menurut kami itu tidak layak. Sehingga sebagaimana disampaikan terdahulu, ada tiga klaster, hijau, kuning, merah," ujar Ghufron.  "Hijau ada 7, kuning adanya 6, merah ada 9. Yang kita perjuangkan akhirnya membuahkan dicabutnya indikator hijau sebanyak 7 indikator, 6 indikator kuning dicabut juga, 1 indikator di indikator yang merah. Sehingga tersisa hanya 8 kriteria yang di merah," imbuhnya.  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini lagi-lagi menegaskan tidak ada upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK. Pernyataan ini membantah informasi yang berkembang, terkait pelaksanaan TWK sebagai alat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK.  "Sekali lagi kami tak tahu apakah ada titipan. Jadi kami tak bisa mengomentari yang kami tak tahu," ucap Ghufron.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/06/2021/pegawai-minta-plt-jubir-kpk-tak-bohong-terkait-dokumen-hasil-twk/">Pegawai Minta Plt Jubir KPK Tak Bohong Terkait Dokumen Hasil TWK</a>  Dia berdalih, Pimpinan KPK tidak mengetahui materi apa saja yang ditanyakan dalam TWK tersebut. Dia menegaskan, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan BKN.  "Memang KPK termasuk saya, itu tak tahu tentang materi soalnya, metodenya, dan bagaimana mekanisme evaluasinya. Semuanya kami pasrahkan ke BKN, detail yang anda tanyakan saya tak tahu," tegas Ghufron menandaskan.

Komnas HAM Besok Periksa Kepala BKN Terkait Polemik TWK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terima-nip-cpns-yang-tidak-boleh-pindah-tugas-selama-10-tahun_m_.jpg" alt="Kepala BKN Bima Haria Wibisana usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri PANRB dan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1)." width="100%">
<figcaption>Kepala BKN Bima Haria Wibisana usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri PANRB dan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bersifat rahasia negara. Tetapi Bima tak bisa menjelaskan secara rinci, khususnya aturan hukum yang menyatakan jika dokumen hasil TWK itu merupakan rahasia negara.  "Semua dokumen sudah diserahkan ke KPK. Sifatnya rahasia negara, makanya semuanya bersegel," kata Bima kepada JawaPos.com, Rabu (16/6).  Bima menyatakan tindakan membocorkan rahasia negara bisa terancam pidana. Dia pun mengklaim, tidak mengetahui secara pasti hasil TWK yang menggagalkan 75 pegawai beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Tindakan membocorkan rahasia negara bisa dikenakan sanksi pidana," cetus Bima.  Bima tidak menjelaskan secara rinci alasan hukum mengapa hasil TWK itu tidak bisa dibuka ke publik. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 menyatakan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Serta pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.  Bima berdalih, asesmen TWK merupakan gabungan dari beberapa metodologi. Dia menyatakan metodologi itu gabungan dari hak cipta TNI AD hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).  "Asesmen TWK itu gabungan dari beberapa metodologi. IMB-68, Profiling dan Wawancara. IMB-68 (Indeks Moderasi Bernegara-68) hak ciptanya ada di TNI AD. Semua alat test di TNI (metoda dan hasil) berklasifikasi rahasia. Profiling dilakukan BNPT dan juga diklasifikasikan rahasia negara," papar Bima.  "Wawancara juga rahasia karena menggunakan gabungan metoda IMB-68 dan Profiling. Selain itu wawancara juga memuat informasi detil data pribadi (data perorangan) yang harus disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya," imbuhnya.  Lebih lanjut, ketika ditanya kembali perihal dasar hukum yang dia jadikan pedoman bahwa dokumen hasil TWK merupakan rahasia negara, Bima tak bisa menjelaskan.  "Bisa ditanyakan ke instansinya," ketusnya.  Sebelumnya, dua pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK meminta agar hasil TWK dibuka ke publik. Kedua pegawai KPK itu yakni Iguh Sipurba dan Hotman Tambunan.  Iguh merasa aneh, sebab PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pemenuhan informasi tersebut.  "Padahal sudah ada serah terima hasil TWK dari Kepala BKN kepada KPK sejak 27 April 2021," ucap Iguh, Minggu (13/6).  Iguh menegaskan, sudah sepatutnya hasil TWK seluruh pegawai telah berada di KPK. Apalagi saat itu Ketua KPK Komjen Polisi Firli Bahuri menyatakan seluruh hasil tes pegawai KPK, ada di lemari besi yang ada di KPK.  "Kalau untuk memberi hasil tes kepada kami masih harus koordinasi lagi dengan BKN, lalu apa yang ada di lemari besi yang disebut Pak Firli itu?," cetus Iguh.  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya sedang berusaha meminta hasil salinan data dan informasi terkait TWK. Menurut Ali, PPID KPK telah merespon sesuai dengan diterimanya surat permohonan tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/06/2021/kepala-bkn-sebut-pegawai-kpk-tak-bisa-dapat-hasil-twk-uu-kip-bolehkan/">Kepala BKN Sebut Pegawai KPK Tak Bisa Dapat Hasil TWK, UU KIP Bolehkan</a>  "Bahwa Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon Informasi Paling lambat 10 hari kerja, sejak diterimanya permintaan dan Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tujuh hari kerja berikutnya, dengan memberikan alasan secara tertulis," tegas Ali, Selasa (15/6).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, pihaknya berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.  "Saat ini PPID KPK tengah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), terkait pemenuhan informasi tersebut. Karena salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK," tukas Ali. Padahal dokumen hasil TWK sudah diserahkan pihak BKN kepada KPK pada Tabu (27/4) lalu.

Kepala BKN Tak Bisa Jelaskan Dasar Hukum Hasil TWK Dokumen Rahasia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usia-honorer-k2-dibawah-35-tahun-berpengaruh-pada-dana-pensiun_m_.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bersifat rahasia negara. Tetapi Bima tak menjelaskan rinci, khususnya berkaitan dengan Undang-Undang jika dokumen hasil TWK itu merupakan rahasia negara. "Semua dokumen sudah diserahkan ke KPK. Sifatnya rahasia negara, makanya semuanya bersegel," kata Bima kepada JawaPos.com, Rabu (16/6). Bima menyatakan tindakan membocorkan rahasia negara bisa terancam pidana. Dia pun mengklaim, tidak mengetahui secara pasti hasil TWK yang menggalkan 75 pegawai beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Tindakan membocorkan rahasia negara bisa dikenakan sanksi pidana," cetus Bima. Bima tidak menjelaskan secara rinci alasan hukum mengapa hasil TWK itu tidak bisa dibuka ke publik. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 menyatakan tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Serta pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Bima berdalih, asesmen TWK merupakan gabungan dari beberapa metodologi. Dia menyatakan metodologi itu gabungan dari hak cipta TNI AD hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). "Asesmen TWK itu gabungan dari beberapa metodologi. IMB-68, Profiling dan Wawancara. IMB-68 (Indeks Moderasi Bernegara-68) hak ciptanya ada di TNI AD. Semua alat test di TNI (metoda dan hasil) berklasifikasi rahasia. Profiling dilakukan BNPT dan juga diklasifikasikan rahasia negara," papar Bima. "Wawancara juga rahasia karena menggunakan gabungan metoda IMB-68 dan Profiling. Selain itu wawancara juga memuat informasi detil data pribadi (data perorangan) yang harus disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya," imbuhnya. Terpisah, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan, jika TWK bisa dibuka sepanjang disetujui oleh pihak yang mengajukan. Fickar memandang ancaman pidana tidak berlaku jika pihak yang bersangkutan bersedia informasi pribadinya dibuka ke publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebelumnya, dua pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK meminta agar hasil TWK dibuka ke publik. Kedua pegawai KPK itu yakni Iguh Sipurba dan Hotman Tambunan. Iguh merasa aneh, sebab PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pemenuhan informasi tersebut. "Padahal sudah ada serah terima hasil TWK dari Kepala BKN kepada KPK sejak 27 April 2021," ucap Iguh, Minggu (13/6). Iguh menegaskan, sudah sepatutnya hasil TWK seluruh pegawai telah berada di KPK. Apalagi saat itu Ketua KPK Komjen Polisi Firli Bahuri menyatakan seluruh hasil tes pegawai KPK, ada di lemari besi yang ada di KPK. "Kalau untuk memberi hasil tes kepada kami masih harus koordinasi lagi dengan BKN, lalu apa yang ada di lemari besi yang disebut Pak Firli itu?," cetus Iguh. Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya sedang berusaha meminta hasil salinan data dan informasi terkait TWK. Menurut Ali, PPID KPK telah merespon sesuai dengan diterimanya surat permohonan tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). "Bahwa Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon Informasi Paling lambat 10 hari kerja, sejak diterimanya permintaan dan Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tujuh hari kerja berikutnya, dengan memberikan alasan secara tertulis," tegas Ali, Selasa (15/6). Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, pihaknya berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku. "Saat ini PPID KPK tengah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), terkait pemenuhan informasi tersebut. Karena salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK," pungkas Ali.

BKN Tak Bisa Jelaskan Dasar Hukum Hasil TWK KPK Dokumen Rahasia Negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepala bkn

Berita Terkini