<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/JKT_Rakor-penanggulangan-KLB-pada-program-prioritas-Makan-Bergizi-Gratis-MBG-_Salman-Toyibi_-04-279418006.jpg" alt="Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebab, para kepala SPPG merupakan ujung tombak di lapangan yang memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat evaluasi program dan pelaksanaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Kepala BGN Dadan Hindayana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11). &ldquo;Hak-hak mereka tidak boleh terlambat hanya karena alasan teknis administrasi,&rdquo; kata Nurhadi. Nurhadi mengungkapkan, keterlambatan pembayaran gaji terjadi di sejumlah daerah, di mana dana operasional dapur SPPG belum cair dan terancam berhenti beroperasi. Ia khawatir kondisi tersebut akan berdampak pada keberlangsungan program MBG. &ldquo;Jika tidak segera ditransfer, ratusan dapur SPPG minggu depan terancam berhenti beroperasi,&rdquo; ujarnya. Selain persoalan gaji, Nurhadi juga meminta BGN memberikan klarifikasi atas dugaan kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa program MBG. Salah satunya, pengadaan ribuan unit laptop dan kendaraan bermotor untuk SPPG yang disebut dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, bukan lelang terbuka sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. &ldquo;Penunjukan langsung hanya boleh dalam kondisi darurat atau bernilai kecil. Pengadaan besar berskala nasional tentu tidak termasuk kategori itu,&rdquo; tutur Nurhadi. Ia meminta BGN menjelaskan dasar hukum serta rekomendasi LKPP atas kebijakan tersebut, termasuk memastikan proses verifikasi vendor dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan. &ldquo;Kami tidak ingin kasus seperti pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan terulang di BGN,&rdquo; urainya. Meski demikian, Nurhadi tetap mengapresiasi langkah strategis BGN yang berhasil mencatat penyerapan anggaran sebesar 61,23 persen hingga triwulan ini, serta kolaborasi dengan kementerian dan pemerintah daerah dalam pencegahan kasus keracunan pangan. &ldquo;Saya optimistis penyerapan bisa mencapai 90 persen hingga akhir tahun. Tapi semua itu harus disertai tata kelola yang bersih dan transparan,&rdquo; tegasnya. Nurhadi menegaskan, Komisi IX DPR tetap mendukung program MBG selama dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. &ldquo;Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, jangan sampai tercoreng oleh persoalan administratif atau penyimpangan pengadaan,&rdquo; urainya. Sementara itu, BGN memastikan keterlambatan pembayaran gaji sejumlah petugas program MBG akan segera diselesaikan. BGN menegaskan, kendala bukan disebabkan kekurangan anggaran, melainkan karena persoalan teknis administratif. BGN menyebut proses penyesuaian administrasi masih berlangsung, khususnya untuk SPPG Batch III yang belum berstatus PPPK, serta sebagian petugas AG dan AK. Adapun pembayaran bagi SPPG Batch I dan II yang sudah berstatus PPPK tidak mengalami hambatan.

Anggota DPR minta BGN segera atasi keterlambatan gaji Kepala SPPG, dampak pada program pemenuhan gizi.

Kepala SPPG Keluhkan Keterlambatan Gaji, DPR Khawatir Berdampak ke Kualitas Program MBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/yFeRvMjuvFwYwlYQN9kUeDPj5H4XPIyNYEQKaBoW-2587281249.jpg" alt="Kepala BGN Dadan Hindayana dalam RDP bersama BPOM dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Senin (15/9). (Dok. Humas BGN)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Kepala BGN Dadan Hindayana dalam RDP bersama BPOM dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Senin (15/9). (Dok. Humas BGN)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, sebanyak 6.517 orang menjadi korban keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak pertama kali diluncurkan pada Januari 2025. Pernyataan itu disampaikan Dadan saat melakukan rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). Dadan menjelaskan, pemantauan MBG di bagi menjadi tiga wilayah, yakni wilayah I Sumatera, wilayah II Jawa, dan wilayah III Indonesia Timur. &ldquo;Sebaran kasus gangguan pencernaan di SPPG (Sentra Pemberian Pangan Gizi), dari 6 Januari&ndash;31 Juli tercatat 24 kasus, sementara dari 1 Agustus hingga malam tadi ada 51 kasus,&rdquo; kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Berdasarkan hasil pemantauan dari tiga wilayah, tercatat pada wilayah I Sumatera terjadi 9 kasus dengan 1.307 korban. Wilayah II Jawa sebanyak 46 kasus dengan 4.207 korban. Serta wilayah III Indonesia Timur terdapat 17 kasus dengan 1.003 korban. Menurutnya, salah satu kejadian terbesar terjadi di SPPG Banggai, Sulawesi Tengah, dengan 338 korban.&nbsp; &ldquo;Ini disebabkan perubahan suplier ikan cakalang. Suplier lama sudah terbiasa menyediakan kualitas baik, sementara yang baru tidak menandingi sehingga menyebabkan alergi,&rdquo; ujarnya. Ia menduga, sebagian besar kasus disebabkan SPPG tidak mematuhi standar yang ditetapkan BGN. Misalnya, pembelian bahan baku yang seharusnya dilakukan H-2 malah dilakukan H-4, serta proses memasak yang melebihi batas ketentuan 6 jam. &ldquo;Seperti di Bandung, ada yang mulai masak jam 09.00, tapi baru dikirim ke penerima manfaat jam 12.00 siang atau lebih,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, sejumlah SPPG juga belum memiliki sanitasi air yang memadai. Ia memastikan, BGN telah memberikan teguran kepada SPPG yang melanggar aturan dengan menutup sementara hingga proses perbaikan selesai.&nbsp; &ldquo;Penutupan waktunya tidak terbatas, tergantung kecepatan SPPG menyesuaikan diri dan hasil investigasi. Mereka juga wajib memitigasi trauma pada penerima manfaat,&rdquo; pungkasnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan jumlah korban keracunan dari program Makan Bergizi Gratis mencapai 6.517 orang sejak Januari 2025.

BGN Ungkap Korban Keracunan MBG Berjumlah 6.517 Orang Sejak Januari 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/prabowo-unga-3679276953.png" alt="Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam KTT PBB tentang Solusi Dua Negara. (Youtube/Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam KTT PBB tentang Solusi Dua Negara. (Youtube/Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan segera mengambil langkah cepat terkait maraknya kasus keracunan akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu ia sampaikan setibanya di Tanah Air usai melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama sepekan.&nbsp; Prabowo mengatakan, masalah ini menjadi perhatian serius pemerintah. Kepala Negara akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana guna membahas permasalahan pelaksanaan MBG. &ldquo;Saya baru dari luar negeri, 7 hari saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan,&rdquo; kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9). Prabowo menilai, kasus keracunan MBG bukanlah persoalan kecil, melainkan masalah besar yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Ia mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan, tetapi pemerintah memastikan mampu menyelesaikannya.&nbsp; &ldquo;Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin kita akan selesaikan dengan baik, kita harus waspada jangan sampai ini di politisasi,&rdquo; tegasnya. Menurut Prabowo, program MBG sejatinya dirancang untuk membantu anak-anak Indonesia, terutama yang selama ini kesulitan mengakses makanan sehat. &ldquo;Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan, mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi,&rdquo; ucap mantan Menteri Pertahanan itu. Lebih lanjut, Prabowo memastikan pemerintah akan mencari solusi agar program MBG berjalan sesuai harapan.&nbsp; &ldquo;Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan rintangan ini pasti kita atasi,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto segera panggil Kepala BGN untuk bahas kasus keracunan makanan bergizi gratis.

Baru Pulang dari Luar Negeri, Prabowo Bakal Langsung Panggil Kepala BGN soal Maraknya Kasus Keracunan MBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/Kepala-Badan-Gizi-Nasional-BGN-Dadan-Hindayana-Dery-Ridwansah-2JPG-3981929697.jpg" alt="Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengikuti Rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengikuti Rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan kebutuhan tambahan dana sebesar Rp 50 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Permintaan ini disampaikan Dadan guna mengejar target Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan jumlah penerima bisa mencapai 82,9 juta orang. "Realisasi anggaran sampai sekarang Rp 71 triliun. Tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/5). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa hingga saat ini penyerapan untuk program MBG sampai dengan Mei mencapai di angka Rp 2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Dadan memastikan pihaknya akan memaksimalkan realisasi anggaran yang dimiliki. Targetnya, pada Juni 2025 mendatang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan diserap bisa mencapai Rp 4,7 triliun. Angka itu, kata dia akan terus meningkat setiap bulannya. Mulai dari penyerapan anggaran per Juli mencapai Rp 16 triliun, lalu Agustus Rp 28 triliun. "Kemudian September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," bebernya. Seiring dengan penyerapan yang terus meningkat setiap bulannya, Dadan memastikan bahwa hal itu pula akan diiringi dengan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG. "Untuk 3 bulan pertama kan 3 juta penerima. Tiga bulan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta, dan mudah-mudahan itu akan bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," pungkas Dadan.

Kepala BGN Dadan Hindayana ajukan tambahan dana Rp 50 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, target 82,9 juta penerima.

Kepala BGN Dadan Hindayana Minta Tambahan Anggaran MBG Rp 50 Triliun, Kejar Target Penerima Manfaat 82,9 Juta Orang Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/04/mbg-prabowo-262064651.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengisahkan sempat ditelepon Presiden Prabowo Subianto jelang rapat Makan Bergizi Gratis (MBG) di akhir pekan. Dadan memastikan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi Presiden Prabowo yang meminta laporan terkini terkait progres program MBG. Dalam pertemuan tersebut, Dadan melaporkan capaian hingga April 2025 serta rencana percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur baru.&nbsp;"Pada intinya, dua hari yang lalu Presiden telepon terkait dengan progres tentang Makan Bergizi. Kemudian kami sampaikan, dan beliau bertanya terkait dengan target-target yang ingin dicapai," kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Minggu (4/5). Dadan mengungkapkan bahwa Program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat. Ia juga menyampaikan adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 5 dan 14 Mei 2025. "Sehingga insya Allah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani kurang lebih, lebih dari 4 juta penerima manfaat," jelasnya. Dalam pengarahan kepada jajaran Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program ini. Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. "Pak Presiden mengarahkan agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategic, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ungkap Dadan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga memberikan motivasi kepada para petugas di lapangan, khususnya para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi garda terdepan program ini. Sedangkan terkait capaian program, Dadan menyebutkan bahwa target layanan hingga April telah tercapai dan pihaknya optimistis dapat meningkatkan jumlah penerima manfaat secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan. "Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani 3 juta. Nah, itu Alhamdulillah sudah tercapai. Nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta. Dan kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta," jelasnya.

Dadan Hindayana mengungkapkan perkembangan program Makan Bergizi Gratis dan target penerima manfaat yang optimistis.

Cerita Kepala BGN Ditelepon Prabowo, Janji Genjot Penerima MBG sampai 6 Juta per Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/JKT_Rapat-Kerja-DPD-RI-dengan-Badan-Gizi-Nasional_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-3198845771.jpg" alt="Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa gaji para ahli gizi dan Kepala SPPG telah dibayarkan, terkait isu tertunggaknya gaji. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa gaji para ahli gizi dan Kepala SPPG telah dibayarkan, terkait isu tertunggaknya gaji. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akhirnya buka suara usai beredar kabar soal dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan tidak lagi beroperasi karena belum dibayar. Dadan menegaskan bahwa hal tersebut terjadi lantaran adanya masalah internal antara mitra dengan Yayasan Media Berkat Nusantara berupa penyelewengan dana. Hal ini sebagaimana disampaikan Dadan usai menemui pihak Yayasan Media Berkat Nusantara, Mitra dan Kepala SPPG Pancoran pada Rabu (16/4). BGN memastikan telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara). "Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," kata Dadan dalam keterangannya. Dadan juga menyebut bahwa kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa. Ke depan, BGN mengaku akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin. BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG. "Sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat," tutupnya. Sebelumnya, salah satu Mitra Dapur MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan bernama Ira Mesra telah melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000. Laporan itu diketahui telah teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA Kamis 10 April 2025 pukul 14.11 WIB. Kuasa Hukum Ira, Danna Harly menyampaikan bahwa kliennya telah berkerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG sejak Februari 2025. Pada periode itu, pihaknya telah membuat sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap, namun hingga saat ini kliennya belum menerima bayaran sepeser pun dari yayasan tersebut.

Dadan Hindayana menjelaskan masalah internal penyediaan Dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata, Jakarta Selatan, yang terhenti.

Dapur MBG di Kalibata Belum Dibayar sampai Berhenti Beroperasi, Kepala BGN: Ini Persoalan Internal Mitra

Kepala BGN Dadan Hindayana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kepala BGN Dadan Hindayana