<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/cf2a7c83-1f65-4e29-853a-f95402ce4c68-1723198590.jpg" alt="Presiden Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala BGN Dadan Hindayana, dan pejabat lainnya, serta tokoh masyarakat saat peresmian SPPG Polri, Jumat (13/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala BGN Dadan Hindayana, dan pejabat lainnya, serta tokoh masyarakat saat peresmian SPPG Polri, Jumat (13/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo secara resmi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Penganugerahan itu diberikan saat peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 18 Gudang Ketahanan Pangan serta 107 Groundbreaking 107 SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2). Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 dan 13/TK/Tahun 2026. "Menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa sebagai penghargaan atas jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara," kata Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana. "Serta, Satyalancana Wirakarya sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa, sehingga dapat dijadikan teladan bagi yang lainnya," sambungnya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo secara langsung mengalungkan anugerah tanda kehormatan kepada Kepala BGN Dadan Hindayana berupa Bintang Jasa Utama. Kemudian, ada juga Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo yang dianugerahi Bintang Jasa Pratama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol (Purn) Soni Sonjaya dianugerahi Bintang Jasa Pratama bersama dua penerima lainnya, Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada dianugerahi Bintang Jasa Nararya bersama empat penerima lainnya. Selanjutnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dianugerahi Satyalancana Wirakarya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Wisnu Hermawan Februanto dianugerahi Satyalancana Wirakarya, serta tokoh masyarakat H. Zaini Sidi dianugerahi Satyalancana Wirakarya bersama 57 penerima lainnya. "Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," pungkasnya. &nbsp;

Presiden Prabowo anugerahi Kepala BGN dan Wakapolri Bintang Jasa saat peresmian SPPG Polri di Jakarta.

Presiden Prabowo Anugerahi Kepala BGN hingga Wakapolri Bintang Jasa saat Peresmian SPPG Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/MBG-03-C-700923496.jpg" alt="Eko Gunawan (49), kepala juru masak yang kini menjadi tulang punggung dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Larangan, Kota Tangerang/(Dimas Choirul/Jawapos" width="100%">
<figcaption>Eko Gunawan (49), kepala juru masak yang kini menjadi tulang punggung dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Larangan, Kota Tangerang/(Dimas Choirul/Jawapos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh dapur makan bergizi gratis telah dilengkapi dengan alat-alat sterilisasi dan perangkat uji makanan (test kit), serta filter air bersih. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala BGN dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam. "Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes&nbsp;kit&nbsp;yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat, dan alat khusus untuk menghindari bakteri, dan penyediaan filter air bersih," kata Seskab Teddy, dikutip dari Antara, Senin (6/10). Seskab Teddy melanjutkan evaluasi mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi salah satu isu yang dibahas dalam rapat terbatas pada malam ini. Presiden juga membahas beberapa program prioritas pemerintah lainnya, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, ketahanan pangan dan ketahanan energi, stimulus ekonomi terutama untuk periode akhir tahun 2025, dan berbagai program pemerintah lainnya. Rapat itu dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang keduanya duduk di sisi kiri dan kanan Presiden Prabowo, kemudian ada pula Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Di sisi kanan Presiden, ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa. Kemudian di sisi kiri Presiden, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BGN Dadan Hindayana.&nbsp;

Perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala BGN dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo.

Semua Dapur MBG Wajib Dilengkapi Alat Sterilisasi, Perintah Prabowo ke Kepala BGN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/dadan-hindayana-3176956081.jpg" alt="Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9)/(Dimas Choirul/Jawapos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9)/(Dimas Choirul/Jawapos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya rutin menjalin komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan mengaku, setiap ada isu Prabowo langsung meminta konfirmasi. "Termasuk kemarin itu terkait dengan isu yang terkait dengan kehalalan food tray. Itu juga menjadi perhatian Presiden dan kemudian kami jelaskan situasinya," kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9). Tak hanya itu, kata Dadan, Prabowo juga kerap menanyakan data terbaru seputar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penerima manfaat. "Dan kemudian berapa jumlah yang dilayani. Kemudian bagaimana efeknya dan kemudian bagaimana menunya dan lain-lain," katanya. Presiden juga menaruh perhatian detail terhadap menu yang disajikan di program MBG. Salah satu contohnya adalah cara penyajian telur. Menurut Dadan, Presiden tak ingin sajian telur dimasak orek atau didadar. "Jadi, telur itu beliau mengatakan hanya boleh dua dimasak telur itu. Satu diceplok, satu lagi telur bulat. Karena beliau ingin lihat telur itu betul-betul satu per anak," ucapnya. Lebih lanjut, Dadan menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar pertemuan dengan seluruh mitra penyelenggara SPPG yang sudah beroperasi sepulang dari kunjungan kenegaraan di New York. Presiden ingin memastikan program berjalan sesuai tujuan. "Pak Presiden ingin berbicara kepada seluruh mitra (SPPG) agar melaksanakan program makan bergizi dengan seksama. Dengan memanfaatkan, mengoptimalkan dana yang ada dan tidak membuat hal-hal yang menurut beliau tidak sepatutnya dilakukan," tandasnya. &nbsp;

Presiden juga menaruh perhatian detail terhadap menu yang disajikan di program MBG. Salah satu contohnya adalah cara penyajian telur.

Kepala BGN Ungkap Isi Curhatan Presiden Prabowo tentang MBG: Dari Konfirmasi Isu hingga Menu Telur Ceplok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/Kepala-Badan-Gizi-Nasional-BGN-Dadan-Hindayana-Dery-Ridwansah-7JPG-2156910553.jpg" alt="Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengikuti Rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengikuti Rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah terkait isu yang menyebutkan bahwa Raffi Ahmad mendapatkan jatah proyek 300 titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten. Ia menyatakan, kabar tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Dadan mengaku sempat kaget adanya pertanyaan yang menyasar dirinya terkait isu Raffi Ahmad mendapatkan jatah proyek MBG. &ldquo;Saya tadi menghubungi langsung Raffi Ahmad guna mengonfirmasi apakah dirinya mungkin berafiliasi dengan salah satu mitra pelaksana. Namun, Raffi Ahmad menyatakan bahwa ia tidak terlibat sama sekali dalam proyek dapur MBG maupun berafiliasi dengan mitra pelaksana mana pun,&rdquo; kata Dadan Hindayana kepada wartawan, Kamis (22/5). Dadan menjelaskan, penunjukan pelaksana kegiatan MBG dilakukan melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit. Oleh karena itu, informasi yang menyebutkan adanya penunjukan langsung kepada Raffi Ahmad tidak benar. &ldquo;Tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak manapun, apalagi berdasarkan popularitas atau status selebritas. Kami menjaga integritas pelaksanaan program ini,&rdquo; ujarnya. Dadan juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. &ldquo;Masyarakat harus bijak dalam menerima dan menyebarkan berita. Informasi yang tidak jelas asal-usulnya bisa menciptakan kebingungan dan merusak kepercayaan terhadap program pemerintah yang sebenarnya ditujukan untuk kebaikan bersama,&rdquo; paparnya. Lebih lanjut, Dadan memastikan pihaknya akan terus menjalankan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dengan profesionalisme dan kehati-hatian.&nbsp; &ldquo;Kami berkomitmen menjalankan MBG secara terbuka dan terus melakukan evaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan asupan gizi yang baik,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

adan Hindayana, Kepala BGN, menegaskan bahwa Raffi Ahmad tidak terlibat dalam proyek dapur MBG di Banten, bantahan terhadap isu yang beredar

Kepala BGN Tepis Isu Raffi Ahmad Dapat Jatah Proyek 300 Titik Dapur MBG di Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/JKT_Rapat-Kerja-DPD-RI-dengan-Badan-Gizi-Nasional_SALMAN-TOYIBI_-4JPG-4124455013.jpg" alt="Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberikan paparan pada rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberikan paparan pada rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (23/4) pagi, melakukan kunjungan langsung ke Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) Cianjur untuk meninjau kondisi pascainsiden keracunan yang menimpa sejumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis. Dalam keterangannya, Dadan menyatakan bahwa SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026 dan ini merupakan kejadian pertama yang melibatkan dugaan keracunan makanan. "Berbagai penyebab terus kami telusuri dengan teliti," ujarnya. SPPG Cianjur diketahui memproduksi antara 2.071 hingga 3.470 porsi makanan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di sembilan sekolah di wilayah tersebut. Adapun jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi makanan dari program ini mencapai 52 dari 788 siswa MAN 1 dan 20 dari 167 siswa SMP PGRI 1. BGN memastikan bahwa seluruh siswa yang terdampak telah ditangani dengan baik oleh tenaga medis. Sebagai tindak lanjut, BGN mengambil langkah cepat dengan menambahkan satu Standar Operasional Prosedur (SOP) baru, yakni pembersihan sisa makanan tidak lagi dilakukan di sekolah, melainkan langsung di fasilitas SPPG. Selain itu, BGN juga merencanakan pelatihan tambahan bagi para petugas di lapangan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia. "Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kepala sekolah, guru, tim SPPG, siswa, wali murid, dokter, perawat, tenaga kesehatan, rekan wartawan, serta seluruh elemen masyarakat atas kerja sama dan dukungannya dalam menghadapi situasi ini," ungkap Dadan.

Dadan Hindayana tinjau SPPG Cianjur pasca insiden keracunan yang menimpa siswa penerima Makan Bergizi Gratis.

Kepala BGN Dadan Tinjau Langsung SPPG Cianjur usai Insiden Keracunan, Tambah SOP Baru untuk Tingkatkan Keamanan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/JKT_Rapat-Kerja-DPD-RI-dengan-Badan-Gizi-Nasional_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-3198845771.jpg" alt="Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa gaji para ahli gizi dan Kepala SPPG telah dibayarkan, terkait isu tertunggaknya gaji. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa gaji para ahli gizi dan Kepala SPPG telah dibayarkan, terkait isu tertunggaknya gaji. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara soal isu nasib para ahli gizi dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikabarkan tertunggak tiga bulan. Diduga, terdapat 1.994 Sarjana Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat sebagai Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan pendamping. Dadan mengklaim kewajiban BGN untuk membayarkan ribuan nasib ahli gizi dan Kepala SPPG telah terbayarkan. Ia menegaskan, permasalahan itu hanya terjadi pada mitra penyedia makan bergizi gratis (MBG). "Masalah internal mitra, kewajiban BGN telah tuntas," kata Dadan kepada JawaPos.com, Rabu (16/4). Dadan memastikan, pihaknya telah memenuhi gaji para ahli gizi dan Kepala SPPG. Ia menekankan, uang itu telah dibayarkan BGN kepada para Yayasan, yang mitra dari BGN. "Sudah dan uang masih di rekening Yayasan. Detilnya silahkan tanya kepada Yayasan dan yang melaporkan," tegasnya. Dugaan keterlambatan pembayaran terjadi karena masalah status administrasi. Seharusnya, SPPI dicatatkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, karena masalah administrasi, anggaran negara belum bisa dicairkan atas alasan status SPPI yang belum PPPK. &nbsp;

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa gaji para ahli gizi dan Kepala SPPG telah dibayarkan, terkait isu tertunggaknya gaji.

Gaji Ribuan Kepala Dapur MBG Dikabarkan Belum Dibayar 3 Bulan, Kepala BGN Klaim Kewajibannya Sudah Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/JKT_MENU-MBG-SELAMA-BULAN-RAMADAN_HANUNG-HAMBARA_10032025-9-1745032152.jpg" alt="Sejumlah siswa Sekolah Dasar menerima menu Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus bulan Ramadhan di SDN 15 Slipi, Jakarta, Senin (10/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa Sekolah Dasar menerima menu Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus bulan Ramadhan di SDN 15 Slipi, Jakarta, Senin (10/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini terdapat 1.009 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar pada 38 provinsi. Setiap SPPG itu akan menerima uang sebesar Rp 8-10 miliar setiap tahun. Artinya, untuk membiayai 1.009 SPPG itu, butuh dana Rp 8-10 triliun per tahun. "Satuan pelayanan tiap tahun akan menerima uang Rp 8-10 miliar. 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, 95 persen bahan baku itu bersumber dari produk pertanian," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa (8/4). Dadan menuturkan, saat ini pihaknya telah mampu menyalurkan 3 juta penerima manfaat pada anak-anak di 38 provinsi. Menurut dia, hal itu dilakukan secara bertahap sejak Januari 2025, dengan menyalurkan 570 ribu penerima manfaat di 26 provinsi, dan Februari mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.&nbsp; "Ini bulan Maret sampai menjelang Lebaran kemarin sudah di 1.009 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dengan 3 juta penerima manfaat," ucap Dadan. Dadan menegaskan, MBG merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden Prabowo selalu mengingatkan untuk memenuhi gizi SDM Indonesia, yang akan produktif pada masa Indonesia Emas 2045. "Pak Presiden selalu menyampaikan, ini adalah langkah strategic bangsa Indonesia dan merupakan investasi SDM, terhadap SDM masa depan Indonesia, dan kenapa demikian? Indonesia masih tumbuh 6 orang permenit, 3 juta pertahun, dan akan masih tumbuh mencapai 324 di tahun 2045," papar Dadan. Ia menyebut, Presiden Prabowo sangat gelisah dengan pertumbuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena mereka terlahir dari mayoritas masyarakat rentan miskin dan miskin. Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengeyam pendidikan selama sembilan tahun. "Jadi kenapa bapak presiden sangat gelisah, karena anak-anak Indonesia lahir dengan rata-rata pendidikan 9 tahun, dan juga dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp 1 juta. Jadi itulah investasi besar-besaran pemerintah Indonesia, terhadapat masa depan SDM Indonesia," pungkasnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masalah gizi tidak tersebar merata di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, 10 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi semuanya berada di kawasan timur: <ol> <li>Papua Tengah &ndash; 39,4%</li> <li>Nusa Tenggara Timur (NTT) &ndash; 37,9%</li> <li>Papua Pegunungan &ndash; 37,3%</li> <li>Papua Barat Daya &ndash; 31,0%</li> <li>Sulawesi Barat &ndash; 30,3%</li> <li>Sulawesi Tenggara &ndash; 30,0%</li> <li>Aceh &ndash; 29,4%</li> <li>Papua &ndash; 28,6%</li> <li>Maluku &ndash; 28,4%</li> <li>Sulawesi Selatan &ndash; 27,4%</li> </ol> Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa prevalensi kekurangan konsumsi pangan (undernourishment) secara nasional turun menjadi 8,53% pada 2023, dari 10,21% pada tahun sebelumnya. Perbaikan ini mencerminkan bahwa tidak semua daerah mengalami krisis gizi yang akut. Namun, jika dilihat dari jumlah absolut, Jawa Tengah justru menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan penduduk kurang gizi terbanyak, yakni 3,92 juta jiwa, atau 10,44% dari total penduduk provinsi tersebut. Ini menunjukkan bahwa masalah gizi lebih bersifat lokal dan terfokus pada kantong-kantong tertentu, bukan menyebar merata secara nasional. Berikut adalah data wilayah yang memiliki problem dengan undernourishment yang dirilis Badan Pangan Nasional 2023: <ol> <li>Jawa Tengah: 3,92 juta jiwa (10,44% dari total penduduk provinsi)​</li> <li>Jawa Timur: 3,36 juta jiwa</li> <li>Jawa Barat: 2,74 juta jiwa​</li> <li>Papua: 1,60 juta jiwa​</li> <li>Sumatra Utara: 1,32 juta jiwa​</li> <li>Kalimantan Barat: 845,19 ribu jiwa​</li> <li>Nusa Tenggara Timur (NTT): 834,25 ribu jiwa</li> <li>Lampung: 820,56 ribu jiwa​</li> <li>Riau: 819,07 ribu jiwa​</li> <li>Sulawesi Selatan: 734 ribu jiwa​</li> </ol> Anggaran Merata, Masalah Tidak&nbsp; Dengan kondisi seperti itu, muncul pertanyaan: mengapa program ini dibagi rata ke seluruh provinsi, tanpa membedakan daerah dengan tingkat krisis gizi tinggi dan rendah? Beberapa provinsi seperti Bali bahkan mencatat prevalensi stunting di bawah 10%, jauh lebih baik dari standar minimum WHO. Begitu pula dengan DKI Jakarta, Yogyakarta, dan beberapa kota besar lainnya yang sudah memiliki sistem kesehatan dan pangan yang relatif baik. Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis dengan anggaran triliunan rupiah per tahun bisa jadi memboroskan sumber daya, karena mengalir ke daerah-daerah yang tidak terlalu membutuhkannya. Padahal, jika anggaran dialokasikan berbasis data dan kebutuhan, program ini bisa lebih tepat sasaran&mdash;mempercepat penanganan stunting dan gizi buruk di daerah krisis seperti Papua, NTT, dan sebagian wilayah Sulawesi.&nbsp; Langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi karena menjadikan perbaikan gizi sebagai prioritas nasional. Namun, pemerintah juga perlu mengkaji kembali model distribusi program MBG agar tidak menjadi proyek pemerataan simbolik, melainkan intervensi strategis berbasis bukti. Jika tidak, pemerintah berisiko menyiram air ke tanah yang tidak kering. Sementara tanah yang benar-benar tandus dibiarkan menunggu. &nbsp;

Setiap SPPG itu akan menerima uang Rp 8-10 miliar tiap tahun. Artinya, untuk membiayai 1.009 SPPG itu, butuh dana Rp 8-10 triliun per tahun.

Kepala BGN Dadan Hindayana Ungkap 1.009 Dapur Makan Bergizi Gratis  Habiskan Anggaran Rp 8-10 Triliun Tiap Tahun, 85 Persen untuk Bahan Baku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/IMG-20250306-WA0059-1436511000.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan membantu pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencegahan dan monitoring. Hal itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK. Setyo menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel. &ldquo;Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,&rdquo; kata Setyo, Jumat (7/3). Selain potensi kecurangan, Setyo menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). &ldquo;Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,&rdquo; tegasnya. Setyo juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG. Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting, karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu. &ldquo;Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,&rdquo; lanjutnya. Dalam hal anggaran, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. &ldquo;Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,&rdquo; jelasnya. Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan. &ldquo;Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,&rdquo; imbuhnya. Sementara, Ketua BGN Dadan Hindayana dalam paparannya menyampaikan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp 70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp 100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp 170 triliun. Dadan menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. &ldquo;Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp 400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,&rdquo; pungkas Dadan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan, akan membantu pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencegahan dan monitoring.

Bahas Makan Bergizi Gratis dengan Kepala BGN, KPK Sebut Pemberian Susu dan Biskuit Tak Efektif Cegah Stunting

Kepala BGN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kepala BGN

Berita Terkini