<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/20230726194924_IMG_9136JPG-2233660482.jpg" alt="Tersangka OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, Jakarta (26/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, Jakarta (26/7/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi diduga menjadi pengendali langsung dalam kasus suap pengadaan barang di Basarnas. Sementara itu, Koorsmin Letkol Adm Afri Budi Cahyanto menjadi eksekutor di lapangan atas perintah langsung Henri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setidaknya ada lima tugas yang dijalankan Afri dalam perkara ini. Pertama menerima laporan penyerapan anggaran setiap bulan. Laporan ini memuat data tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa, mulai dari pemenang tender, judul, kegiatan, nilai proyek serta progres dari pekerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedua (Afri) menghubungi pihak swasta yang telah selesai melakukan pekerjaan dan telah menerima pencairan anggaran secara penuh untuk memberikan dana komando," kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga Afri menerima uang dana komando dari pihak swasta. Keempat, uang tersebut lalu dikelola pengeluarannya berkaitan dengan operasional di Basarnas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang terakhir adalah melaporkan penggunaan dana komando pada Kabasarnas," pungkas Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fakta-fakta ini didapat Puspom TNI dari hasil pemeriksaan terhadap Afri. Keterangan ini pun berkesesuaian dengan keterangan saksi dari pihak swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Puspom TNI telah menetapkan Kepala&nbsp;Basarnas&nbsp;Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang di&nbsp;Basarnas. Keputusan ini diambil setelah penyidik militer melakukan penyidikan berdasarkan temuan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka dengan terpenuhinya unsur pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidkan ini ke tahap penyidkan, dan menetapkan kedua personel TNI aktif HA dan ABC sebagai tersangka," kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, penyidikan dilakukan POM TNI karena proses penetapan tersangka kepada Henri dan Afri oleh KPK tidak sesuai prosedur. Sehingga penyidikan diulang oleh Puspom TNI mengacu kepada undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua anggota TNI ini dijerat Pasal 12 A atau B, Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 Ayat&nbsp;(1) ke-1 KUHP.</div>

Laporan ini memuat data tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa, mulai dari pemenang tender, judul, kegiatan, nilai proyek serta progres.

Lima Tugas Koorsmin dalam Mengamankan Dana Komando atas Perintah Kepala Basarnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/henri-alfiandi-1973165518.jpg" alt="Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi." width="100%">
<figcaption>Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Polisi Militer (Puspom) telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Basarnas. Usai penetapan ini, kedua tersangka langsung ditahan di komplek militer Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepada keduanya mulai malam ini dilakukan penahanan di instalasi penahanan militer di Halim," kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, PuspomnTNI telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Basarnas. Keputusan ini diambil setelah penyidik militer melakukan penyidikan berdasarkan temuan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/011816706/marah-besar-michelle-ashley-jadi-korban-pelecehan-seksual-pinkan-mambo-usir-suami">Marah Besar Michelle Ashley Jadi Korban Pelecehan Seksual, Pinkan Mambo Usir Suami</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka dengan terpenuhinya unsur pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidkan ini ke tahap penyidkan, dan menetapkan kedua personel TNI aktif HA dan ABC sebagai tersangka," kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, penyidikan dilakukan POM TNI karena proses penetapan tersangka kepada Henri dan Afri oleh KPK tidak sesuai prosedur. Sehingga penyidikan diulang oleh Puspom TNI mengacu kepada undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua anggota TNI ini dijerat pasal 12 A atau B, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas nomor 31 Tahun 1999, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.&nbsp;</div> </div>

Usai penetapan tersangka, Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Letkol Adm Afri Budi Cahyanto langsung ditahan.

Jadi Tersangka Korupsi, Kepala Basarnas dan Koorsmin Langsung Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/henri-alfiandi-1973165518.jpg" alt="Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi." width="100%">
<figcaption>Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka kepada Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Sebagai anggota TNI aktif, Henri dan Afri seharusnya ditetapkan tersangka oleh penyidik militer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk militer, yang bisa menetapkan tersangka itu ya penyidiknya militer, dalam hal ini polisi militer," kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko saat dihubungi, Jumat (28/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya nggak bisa menetapkan orang sipil yang di KPK itu sebagai tersangka. Begitu juga sebaliknya tadi, intinya ke sana," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011810193/pom-tni-tidak-diberitahu-kpk-kepala-basarnas-dan-koorsmin-jadi-tersangka">POM TNI Tidak Diberitahu KPK Kepala Basarnas dan Koorsmin Jadi Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agung menuturkan, Puspom TNI hanya diberitahu oleh KPK bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan barangndi Basarnas telah dinaikan ke tahap penyidikan. Saat koordinasi bersama, KPK tidak menyebutkan adanya penetapan tersangka kepada kedua perwira TNI tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan hanya tidak dilibatkan, tapi prosedurnya untuk menetapkan tersangka ini, ya kurang tepat secara aturan sebetulnya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Penetapan tersangka ini, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Bekasi, pada Selasa (25/7) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Kabasarnas Henri Alfiandi, KPK juga turut menetapkan Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati, Marilya; Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/011810056/belum-sempat-ditangkap-band-the-1975-ternyata-kabur-sebelum-dilaporkan-ke-kepolisian-malaysia">Belum Sempat Ditangkap, Band The 1975 Ternyata Kabur Sebelum Dilaporkan ke Kepolisian Malaysia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas dasar adanya laporan masyarakat ke KPK, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex menjelaskan, keempat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diawali dengan diterimanya informasi dari masyakarat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang, pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian pemenang tender proyek di Basarnas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam operasi senyap itu, KPK seluruhnya mengamankan 11 orang. Bahkan, KPK juga turut mengamankan uang tunai senilai Rp 999,7 juta.</div>

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka.

TNI Sebut KPK Langgar Prosedur, Seharusnya Tidak Bisa Tetapkan Kepala Basarnas Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/20230726194924_IMG_9136JPG-2233660482.jpg" alt="Tersangka OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, Jakarta (26/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, Jakarta (26/7/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengaku tidak diberitahu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penetapan tersangka kepada Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap. POM TNI hanya diinformasikan bila kasus tersebut telah dinaikan ke tahap penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada saat gelar perkara itu hanya disampaikan ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan," kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko saat dihubungi, Jumat (28/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agung menuturkan, POM TNI mengetahui dua anggota TNI tersebut menjadi tersangka berdasarkan pemberitaan media.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011810179/puspom-jangan-buat-image-kpk-lakukan-ott-di-mabes-tni">Puspom: Jangan Buat Image KPK Lakukan OTT di Mabes TNI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau pada saat itu kita dikatakan sudah koordinasi dengan POM TNI, itu benar, kita ada di situ, tapi tadi, hanya peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Penetapan tersangka ini, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Bekasi, pada Selasa (25/7) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Kabasarnas Henri Alfiandi, KPK juga turut menetapkan Koorsmin Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati, Marilya; Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/011809730/ikut-miss-universe-indonesia-2023-vania-valencia-suarakan-anti-pelecehan-seksual">Ikut Miss Universe Indonesia 2023, Vania Valencia Suarakan Anti Pelecehan Seksual</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas dasar adanya laporan masyarakat ke KPK, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex menjelaskan, keempat pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diawali dengan diterimanya informasi dari masyakarat mengenai dugaan adanya</div> <div dir="auto">penyerahan sejumlah uang, pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian pemenang tender proyek di Basarnas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam operasi senyap itu, KPK seluruhnya mengamankan 11 orang. Bahkan, KPK juga turut mengamankan uang tunai senilai Rp 999,7 juta.</div>

Puspom TNI mengaku tidak diberitahu oleh KPK soal penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabarsarnas.

POM TNI Tidak Diberitahu KPK Kepala Basarnas dan Koorsmin Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/henri-alfiandi-1973165518.jpg" alt="Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi." width="100%">
<figcaption>Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak dari swasta dan Badan SAR Nasional (Basarnas) menyeret nama Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi. Kemarin (26/7) KPK menetapkan Henri sebagai tersangka dugaan suap tiga proyek pengadaan.</p> <p>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, penetapan tersangka Kabasarnas itu diawali dari dugaan pemberian fee atas tiga proyek pengadaan di Basarnas. Sejak 2021, kata dia, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).</p> <p>Pada 2023, Basarnas kembali membuka tender untuk tiga proyek pengadaan. Yaitu, pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan senilai Rp 9,9 miliar. Kemudian, pengadaan public safety diving equipment senilai Rp 17,4 miliar dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha senilai Rp 89,9 miliar (multiyears 2023&ndash;2024).</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/20230726194924_IMG_9136JPG-2233660482.jpg" alt="Tersangka OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, Jakarta (26/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, Jakarta (26/7/2023).</figcaption>
</figure> <p>Alex menjelaskan, dalam proses pengadaan itu, ada tiga kontraktor yang melakukan pendekatan secara personal dengan Henri selaku Kabasarnas dan Afri Budi Cahyanto selaku koordinator administrasi Kabasarnas. Mereka adalah Marilya (Dirut PT Intertekno Grafika Sejati), Roni Aidil (Dirut PT Kindah Abadi Utama), dan Mulsunadi Gunawan (Komut PT Multi Grafika Cipta Sejati).</p> <p>Dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan tersebut, ditengarai ada kesepakatan atau deal pemberian sejumlah uang berupa fee 10 persen dari nilai kontrak. Besaran fee itu diduga ditentukan Henri. Kesepakatan itu dibarengi dengan kesiapan Henri dalam mengondisikan dan menunjuk perusahaan tiga pengusaha tersebut sebagai pemenang tender.</p> <p>Perinciannya, perusahaan Mulsunadi Gunawan dan Marilya memenangi tender proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023. Sementara itu, perusahaan Roni Aidil memenangi proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/20230726194927_IMG_9138JPG-259785106.jpg" alt="Tersangka OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, Jakarta (26/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, Jakarta (26/7/2023).</figcaption>
</figure> <p>Dugaan pengondisian tender itulah yang menjadi awalan KPK melakukan penyelidikan dan OTT. Dalam OTT pada Selasa (25/7), KPK mengamankan sebelas orang. Tim KPK mengamankan sejumlah uang yang diserahkan Marilya kepada Afri Budi selaku perwakilan Henri di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap. Yakni, uang tunai Rp 999,7 juta di sebuah goody bag yang disimpan dalam bagasi mobil Afri Budi.</p> <p>Selain itu, KPK mendapati bukti penyerahan uang Rp 4,1 miliar dari Roni Aidil melalui aplikasi pengiriman setoran bank.</p> <p>Alex menambahkan, dari informasi dan data yang diperoleh, Henri dan Afri Budi ditengarai mendapatkan suap Rp 88,3 miliar. Uang itu berasal dari berbagai vendor pemenang proyek di Basarnas tahun anggaran 2021&ndash;2023. &rdquo;Hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama tim penyidik Puspom Mabes TNI,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Selain Henri, KPK menetapkan tiga pengusaha yang memenangi tender sebagai tersangka. Yakni, Mulsunadi, Marilya, dan Roni Aidil. Afri Budi juga ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p>Dari empat tersangka itu, dua di antaranya ditahan KPK. Yakni, Marilya ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan Roni di Rutan KPK C1 (KPK lama). Sementara itu, Mulsunadi sampai tadi malam belum berhasil diamankan. Terkait Henri dan Afri Budi, mengacu pada Pasal 42 UU KPK, keduanya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut. <strong>(tyo/syn/c19/fal)</strong></p>

OTT terhadap sejumlah pihak dari swasta dan Basarnas menyeret nama Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

Suap Rp 88,3 Miliar Yang Diduga Diterima Kabasarnas Dari Vendor Pemenang 3 Proyek Pengadaan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/20230726205033_IMG_9410JPG-2642224362.jpg" alt="Tersangka OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, Jakarta (26/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, Jakarta (26/7/2023).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) RI Marsekal Madya TNI&nbsp; (HA) menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar. Suap itu diterima Henry melalui anak buahnya Koorsmin Kabasarnas RI Afri Budi Cahyanto (ABC) selama periode 2021&ndash;2023.</p> <p>Kabasarnas menyandang status tersangka bersama, Koorsmin Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC); Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati Marilya (MR); Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA).</p> <p>"Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sekitar Rp 88, 3 miliar, dari berbagai vendor pemenang proyek," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/7).</p> <p>Alex menjelaskan, semenjak 2021 Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui LPSE, yang dapat diakses umum. Bahkan, pada 2023 Basarnas kembali membuka tender sejumlah proyek pekerjaan.</p> <p>Pertama, pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar. Kedua, pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp 17, 4 miliar. Ketiga, pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp 89,9 miliar.</p> <p>Menurut Alex, agar tiga proyek tersebut dapat dimenangkan, pihak swasta dalam hal ini Mulsunadi Gunawan, Marilya dan Roni Aidil melakukan pendekatan secara personal, dengan menemui langsung Kabasarnas Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto selaku Koorsmin Kepala Basarnas merangkap Asisten sekaligus orang kepercayaan Henry."Dalam pertemuan ini, diduga terjadi deal pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak," ucap Alex.</p> <p>Alex menyebutkan, penentuan besaran fee itu diduga ditentukan langsung oleh Henry. Oleh karena itu, Henry siap mengondisikan dan menunjuk perusahaan Mulsunadi dan Marilya sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023. "Sedangkan perusahaan Roni menjadi&nbsp; pemenang tender untuk proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024)," papar Alex.</p> <p>Alex memastikan, KPK akan terus melakukan pendalaman lebih lanjut atas dugaan penerimaan suap oleh Henri itu yang akan dilakukan oleh tim gabungan penyidik KPK serta Puspom Mabes TNI. Adapun untuk proses hukum terhadap Henri dan Afri akan diserahkan ke pihak TNI. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan yang berlaku.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Terhadap dua orang tersangka HA dan ABC yang diduga sebagai penerima suap penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur di dalam undang-undang,&rdquo; tegas Alex.</p> <p>Sementara Mulsunadi Gunawan, Marilya dan Roni Aidil sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1)&nbsp; huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Kepala Basarnas RI Marsekal Madya TNI Henry Alfiandi menerima suap Rp 88.3  M

Kepala Basarnas Marsdya Henry Alfiandi Diduga Terima Suap Sebesar Rp 88,3 Miliar   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/20230726200604_IMG_9288JPG-630250655.jpg" alt="Penyidik saat menunjukan barang bukti terkait OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta (26/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Penyidik saat menunjukan barang bukti terkait OTT Basarnas di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta (26/7/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Badan SAR Nasional (Basarnas) RI Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka. Henri diduga menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar dari proyek pengadaan barang dan jasa selama 2021-2023.</p> <p>Selain Henri, tersangka dalam kasus dugaan suap ini terdapat Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) yang selama ini menjabat sebagai Koorsmin Kabasarnas RI. Kedua merupakan perwira TNI AU.</p> <p>Dari jajaran sipil, tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas terdapat Mulsunadi Gunawan (MG), Komisaris Utama PT. Multi Gtafika Cipta Sejati; Marilya (MR), direktur utama PT. Intertekno Grafika Sejati; dan Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA).</p> <p>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, proses hukum terhadap Henri dan Afri diserahkan ke pihak Puspom Mabes TNI. Langkah ini dilakukan mengacu ketentuan yang berlaku sesuai UU tentang TNI.</p> <p>"Terhadap dua orang tersangka HA dan ABC yang diduga sebagai penerima suap penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI. Untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur di dalam undang-undang,&rdquo; kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/7).</p> <p>Menurut Alex, penerimaan suap sebesar Rp 88,3 miliar itu diduga atas tiga proyek. Pertama, pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar. Kedua, pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp 17,4 miliar. Ketiga, pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp 89,9 miliar.</p> <p>Alex berpendapat, agar tiga proyek dapat dimenangkan, pihak swasta dalam hal ini Mulsunadi Gunawan, Marilya, dan Roni Aidil melakukan pendekatan secara personal. Mereka menemui langsung Kepala Basarnas Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto selaku Koorsmin Kepala Basarnas merangkap Asisten sekaligus orang kepercayaan Henri.<br /> <br />"Dalam pertemuan ini diduga terjadi deal pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak," ucap Alex.</p> <p>Alex menyebut penentuan besaran fee itu diduga ditentukan langsung oleh Henri. Oleh karena itu, Henri siap mengondisikan dan menunjuk perusahaan Mulsunadi dan Marilya sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023.</p> <p>"Sedangkan perusahaan Roni menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024)," papar Alex.</p> <p>Sementara Mulsunadi Gunawan, Marilya, dan Roni Aidil sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p>

Kepala Basarnas RI Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka. Henri diduga menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar dari proyek.

KPK Serahkan Proses Hukum Kepala dan Pejabat Basarnas ke Puspom Mabes TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/nono-sampono-2899061523.jpg" alt="Nono Sampono" width="100%">
<figcaption>Nono Sampono</figcaption>
</figure> <p><strong>MANTAN</strong> Kepala Basarnas sekaligus Dirut PT Kukuh Mandiri Lestari Nono Sampono memiliki pengalaman kurang enak saat kuliah. Dia sempat putus kuliah ketika semester II di Universitas Pattimura.</p> <p>&rdquo;Penyebabnya adalah faktor ekonomi,&rdquo; kata Nono Sampono setelah penandatanganan kerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) pekan lalu.</p> <p>Nono kemudian banting setir dengan masuk akademi militer (akmil) pada 1973 karena gratis dan langsung bekerja. Setelah selesai menjalani pendidikan di akmil, dia sempat berkuliah di UT. Namun, Nono kembali putus kuliah. &rdquo;Karena waktu itu kerap operasi di Timor Timur, jadi stop kuliah lagi,&rdquo; kenang wakil ketua DPD tersebut.</p> <p>Dia lantas berhasil menamatkan sarjana di kampus Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya. Juga, menuntaskan S-2 dan S-3 di IPB.</p> <p>Menurut Nono, kolaborasi perguruan tinggi dengan swasta masih sangat diperlukan. Keduanya saling membutuhkan. Kampus butuh wahana untuk pengabdian masyarakat. Swasta perlu kolaborasi untuk memanfaatkan hasil riset atau inovasi kampus. <strong>(wan/c14/fal)</strong></p>

MANTAN Kepala Basarnas sekaligus Dirut PT Kukuh Mandiri Lestari Nono Sampono memiliki pengalaman kurang enak saat kuliah.

Nono Sampono Dua Kali Putus Kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/SERPIHAN-PESAWAT-SRIWIJAYA-AIR-SJ-182-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Petugas Basarnas memeriksa benda yang diduga serpihan dari pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta - Pontianak yang hilang kontak di perairan Pulau Seribu, di Dermaga JICT, Jakarta, Minggu (10/1/2021). Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang hilang kontak pad" width="100%">
<figcaption>Petugas Basarnas memeriksa benda yang diduga serpihan dari pesawat Sriwijaya Air SJ 182 rute Jakarta - Pontianak yang hilang kontak di perairan Pulau Seribu, di Dermaga JICT, Jakarta, Minggu (10/1/2021). Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang hilang kontak pad</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sampai dengan Minggu (10/1) malam, tim SAR Gabungan sudah mengumpulkan belasan potongan besar pesawat Sriwijaya Air SJ 182. Selain itu, juga 10 kantong jenazah berisi potongan tubuh para korban.<br /> <br /> “Enam belas bagian atau potongan besar dari pesawat yang teman-teman bisa dilihat depan kita. Lalu, 10 kantong jenazah yang berisi bagian dari korban, dan lima potong pakaian,” ujar Kepala Basarnas, Marsdya Bagus Puruhito dalam konferensi pers di JICT 2, Jakarta Utara, Minggu malam (10/1).<br /> <br /> Bagus juga mengungkap, bahwa KRI Rigel dalam pencariannya, berhasil mendeteksi dua pinger. Itu diyakini sebagai sinyal black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dua sinyal itu diyakini berasal dari cockpit voice recorder (CVR) dan flight data recorder (FDR).<br /> <br /> <strong>Baca juga</strong>: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/sinyal-black-box-pesawat-sriwijaya-air-sj-182-mulai-terlacak/">Sinyal Black Box Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Mulai Terlacak</a><br /> <br /> “Kenapa kami meyakini? Karena hanya ada dua transmit emergency yang kita tangkap,” terangnya seperti dikutip <em>PojokSatu (Jawa Pos Group)</em>, Senin (11/1).<br /> <br /> Saat ini, pihaknya masih terus berupaya untuk menemukan lokasi dua benda yang bisa membuka informasi jatuhnya pesawat itu. “Sampai saat ini masih kita laksanakan pencarian dan penyelaman pun menggunakan alat direction finder yang dibawa penyelam untuk lebih akurat,” sambungnya.<br /> <br /> Pencarian kotak hitam ini, lanjutnya, berkat koordinasi yang kuat dari TNI, Polri, SAR, KPLP, dan seluruh stakeholder yang mendukung.<br /> <br /> Terbaru, Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol Mohammad Yassin Kosasih mengatakan, untuk membantu proses pencarian black box, pihaknya mengerahkan alat khusus. Alat ini bisa digunakan untuk menangkap sinyal keberadaan black box.<br /> <br /> “Dalam membantu pencarian pesawat yang jatuh kami membawa dua set vinger locater yaitu alat untuk mencari black box,” kata Yassin saat dihubungi, Senin (11/1).<br /> <br /> Selain itu, Polri juga mengerahkan puluhan penyelam yang ditugaskan menyelami titik sinyal black box tertangkap di laut Kepulauan Seribu, Jakarta.<br /> <br /> “Ada 50 orang penyelam yang terdiri dari penyelam Ditpolair, penyelam Ditpolairud Polda Metro Jaya, penyelam Ditpolairud Polda Banten dan penyelam dari KorBrimob,” jelas Yassin.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://youtu.be/IcOENmXFwRM

Kepala Basarnas Yakin Black Box Pesawat Sriwijaya Air Sudah Terlacak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepala-basarnas-terbata-bata-menahan-tangis_m_.jpg" alt="Suasana kesedihan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi saat konferensi pers di Ballroom Hotel Ibis Cawang Jakarta." width="100%">
<figcaption>Suasana kesedihan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi saat konferensi pers di Ballroom Hotel Ibis Cawang Jakarta.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Konferensi pers evakuasi pesawat Lion Air JT-610 di Ballroom Hotel Ibis Cawang Jakarta diselimuti kesedihan dan sekaligus kekecewaan dari para keluarga korban, Senin (5/11).<br /> <br /> Beberapa dari mereka menyatakan kegelisahan kepada Basarnas, Menhub, KNKT, Mabes Polri, dan TNI atas ketidakpastian proses evakuasi identifikasi korban jatuhnya pesawat di Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10).<br /> <br /> Keluhan itu ditanggapi haru oleh Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syaugi. Dia terbata-bata menjawab pertanyaan dan kekecewaan para keluarga korban.<br /> <br /> Syaugi hanya berkata minta didoakan agar tim evakuasi pencarian korban diberikan keselamatan dan kekuatan untuk menyelesaikan semua proses evakuasi.<br /> <br /> "Doakan kami agar sehat selalu dan menyelesaikan tugas-tugas kemanusiaan ini," ujar Syaugi terbata-bata menahan tangis.<br /> <br /> Salah satu adik kandung korban Sahabi, Jiji Darji, mengaku gelisah dan kecewa. Sebab hingga hari ke-7 pencarian, penumpang korban manifes nomor 133 belum kunjung ada kabar.<br /> <br /> Meskipun begitu, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada tim pencarian evakuasi pesawat Lion Air JT-610. Kendati demikian, dia mengaku tidak tahu harus mengadu kepada siapa untuk segera mengetahui jasad adik kandungnya itu.<br /> <br /> "Sampai saat ini belum ada kabar pasti dan belum teridentifikasi. Kami mengapresiasi usaha pemerintah dan tim Basarnas. Mereka terus bekerja keras untuk keluarga kami," tutur Jiji.

Kepala Basarnas Terbata-bata Menahan Tangis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepala basarnas

Berita Terkini