<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/suharso-3292266596.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ( Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ( Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan gaji PNS atau Pegawai Negeri Sipil akan naik pada 2025. Utamanya kenaikan gaji PNS ini diperuntukkan bagi para pekerja fungsional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada, ada kenaikan (gaji PNS tahun depan)," kata Suharso saat ditemui usai Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia 2024 di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Suharso belum bisa merinci besaran kenaikan gaji PNS yang akan diterima tahun depan. Pasalnya, hingga saat ini pemerintah masih melakukan penghitungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014921512/takdirnya-mulus-3-shio-ini-digariskan-jadi-jodoh-konglomerat-dan-bakal-jadi-sultan-menurut-astrologi-cek-shio-anda">Takdirnya Mulus! 3 Shio Ini Digariskan Jadi Jodoh Konglomerat dan Bakal Jadi Sultan Menurut Astrologi, Cek Shio Anda!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun ia memastikan, kenaikan gaji PNS ini akan diberlakukan bagi para pekerja fungsional. Seperti diantaranya guru dan tenaga kesehatan atau nakes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sedang hitung. Tapi sudah direncanakan. Slotnya ada, tetapi terutama pekerja-pekerja fungsional yang penting kayak misalnya di bidang kesehatan, guru. Itu yang kita dorong," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suharso menyampaikan, kenaikan gaji ASN di dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Hal ini di antaranya mengimbangi inflasi dan beberapa jabatan yang gajinya sudah lama tidak naik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang ada hal yang memang harus di-adjust, disesuaikan dengan misalnya sudah berapa lama mereka belum di-adjust, disesuaikan dengan perinflasi dan seterusnya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014921578/kesempatan-terakhir-sarwendah-hadiri-panggilan-pengadilan-minggu-depan">Kesempatan Terakhir Sarwendah Hadiri Panggilan Pengadilan Minggu Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta untuk menunggu pengumuman pada 16 Agustus 2024 mendatang, perihal wacana kenaikan gaji PNS 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus saja. Ini nya seperti apa ya pasti disampaikan nanti disitu,&rdquo; kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata kepada wartawan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, wacana kenaikan gaji PNS 2025 muncul seiring dengan rencana peningkatan kualitas belanja pegawai lewat penyesuaian gaji ASN dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 edisi pemutakhiran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berkaca pada tahun lalu, berdasarkan catatan JawaPos.com, kenaikan gaji biasanya akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan nota keuangan di DPR RI, tepat satu hari jelang perayaan Kemerdekaan RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahun 2024, kenaikan gaji PNS diumumkan Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI Jakarta. Adapun nilainya ditetapkan sebesar 8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan gaji PNS atau Pegawai Negeri Sipil akan naik pada 2025.

Kepala Bappenas Pastikan Gaji PNS Naik Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/bappenas-3381411963.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ikut merespons soal kabar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suharso menegaskan, dalam beberapa momen rapat kabinet di Istana Kepresidenan, tidak ada perbedaan suasana. Justru menurutnya, rapat kabinet yang diikuti para menteri sering ramai diisi ketawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Situasi kabinet baik-baik. Enggak ada (ketegangan). Kita ketawa-ketiwi ramai-ramai," kata Suharso saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/1) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, saat ditanya soal isu terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan mundur. Suharso menilai, Sri Mulyani adalah sosok yang profesional dan jika dikaitkan dengan isu politik itu terjadi karena selera publik aja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya <em>respect</em> di situ. Kalau sampai ada isu-isu politik saya kira mungkin selera publik saja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara khusus, Suharso juga mengatakan bahwa selama ini ia selalu berkomunikasi baik dengan Sri Mulyani. Ia menilai, Sri Mulyani sebagai partner kerja di kabinet yang sering memiliki cara berpikir sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cara berpikir kita sama, jadi enak, tektokannya enak. Jadi saya enggak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri sempat mengajak sejumlah kalangan untuk membujuk beberapa anak buah Presiden Jokowi untuk mundur dari Menteri Kabinet Indonesia Maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seruan Faisal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi, yang dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Pengabdiannya (Sri Mulyani) luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respect di situ," kata Suharso.

Sejumlah Menteri Jokowi Diisukan Mundur, Suharso: Situasi Kabinet Baik-baik, Kita Ketawa-ketiwi Ramai

<p style="font-weight: 400;"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/jpg_20230915_195802_0000-1273230104.jpg" alt="Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. (Antara)</figcaption>
</figure> </p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong><strong>&ndash;</strong>Pada tanggal (21/8) lalu, diadakan Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain Kepala Bappenas, rapat ini juga dihadiri Mendagri, Menkeu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN, Menkumham, dan Kepala Otorita IKN Nusantara.</p> <p style="font-weight: 400;">Mereka sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) revisi UU IKN.</p> <p style="font-weight: 400;">Berdasarkan sumber dari website resmi milik DPR RI yang di-<em>release&nbsp;</em>pada (21/8) lalu, pemerintah telah mengusulkan revisi UU Nomor 3 tentang IKN kepada Komisi II DPR.</p> <p style="font-weight: 400;">Salah satu poin utama yang ditekankan oleh Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa adalah keberlanjutan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN sebagai penguatan kedudukan kelembagaan Otorita IKN.</p> <p style="font-weight: 400;">Beliau juga mengatakan bahwa revisi ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan IKN meski berganti presiden dan pemerintahan.</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir melalui website resmi&nbsp;<a href="https://bappenas.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://bappenas.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1694869599072000&amp;usg=AOvVaw0o-TzDPBszwrV-CTMVjWcF">bappenas.go.id</a>, perubahan Undang-Undang ini memiliki tujuan sebagai bentuk pengoptimalan dalam persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus IKN Nusantara.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012963510/dki-jakarta-akan-ubah-nama-jadi-dkj-setelah-ibu-kota-negara-resmi-pindah-ke-ikn-nusantara">DKI Jakarta Akan Ubah Nama Jadi DKJ, Setelah Ibu Kota Negara Resmi Pindah ke IKN Nusantara</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Kegiatan pembangunan dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintah daerah ini dilakukan secara optimal dengan substansi perubahan yang utama mengatur beberapa aspek penguatan,&rdquo; terang Teni Widuriyanti sebagai Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas pada (4/8) lalu.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Yaitu terkait kewenangan khusus, pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara dan Barang Milik Otorita dan pembiayaan, pertanahan,&rdquo; sambungnya.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Kemudian pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama non-PNS di Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), penyelenggaraan perumahan, penyesuaian luas dan batas wilayah, tata ruang, jaminan keberlanjutan, dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan di IKN,&rdquo; terang Teni.</p> <p style="font-weight: 400;">OIKN menerangkan bahwa jaminan keberlanjutan pembangunan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU IKN dapat memberikan kepastian kepada investor.</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir dari media partner JawaPos.com,&nbsp;<a href="https://antaranews.com/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://antaranews.com&amp;source=gmail&amp;ust=1694869599072000&amp;usg=AOvVaw2VyQpt4n3Oy2f8jBMDbTpp">antaranews.com</a>, Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan OIKN, Diani Sadiawati mengatakan jaminan keberlanjutan dalam revisi UU IKN itu untuk memastikan kepada investor bahwa pembangunan IKN terus berjalan sampai dengan tahun 2045.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/012958690/kementerian-pupr-sebut-pembangunan-istana-di-ikn-nusantara-selesai-sebelum-hut-ri-2024">Kementerian PUPR Sebut Pembangunan Istana di IKN Nusantara Selesai sebelum HUT RI 2024</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Perubahan terkait jaminan keberlanjutan telah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN pada Pasal 24 ayat 3.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;<em>Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara</em>.&rdquo;</p> <p style="font-weight: 400;">Program prioritas nasional ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan juga nantinya, Bappenas saat ini secara paralel tengah melakukan penyusunan perubahan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.</p> <p style="font-weight: 400;">Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang awalnya berjalan mulai tahun 2005 &ndash; 2025 menjadi tahun 2025 &ndash; 2045.</p> <p style="font-weight: 400;">Di mana tahun 2045 tersebut merupakan Tahun Indonesia Emas karena bertepatan dengan HUT ke-100 Republik Indonesia.***</p>

kepala Bappenas inginkan revisi UU IKN demi jamin kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara, ini poinnya.

Kepala Bappenas Inginkan Revisi UU IKN Demi Jaminan Keberlanjutan Pemindahan Ibu Kota Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menteri-PPNKepala-Bappenas-Suharso-Monoarfa-1.jpg" alt="Kepala Bappenas/Menteri PPN Suharso Monoarfa" width="100%">
<figcaption>Kepala Bappenas/Menteri PPN Suharso Monoarfa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan banyak usulan terkait dengan nama ibu kota baru di Kalimantan Timur.<br /> <br /> "Dan ini banyak sekali, di antaranya misalnya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Wanapura, Cakrawalapura, Kertanegara, ada sekitar 80-an lebih," ujar Suharso dalam rapat Pansus RUU IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1).<br /> <br /> Namun demikian, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan, akhirnya Presiden Jokowi memutuskan Nusantara Jaya sebagai nama bagi ibu kota negara baru tersebut.<br /> <br /> "Tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata Jaya," katanya.<br /> <br /> Suharso mengatakan, menurut ahli bahasa bahwa Nusantara memiliki arti adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi.<br /> <br /> "Menurut ahli bahasa menjadi ibu kota negara yang bernama Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi," ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku Presiden Jokowi sudah memberi nama 'Nusantara' bagi ibu kota negara baru tersebut.<br /> <br /> Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan, sebenarnya nama ibu kota negara baru tersebut akan dikirimkan berbarengan dengan Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada 29 September 2021 lalu. Namun mendadak nama ibu kota baru itu batal untuk diserahkan ke DPR berbarengan dengan Surpres.<br /> <br /> Suharso menjelaskan alasan Presiden Jokowi memutuskan nama ibu kota negara baru tersebut Nusantara lantaran nama tersebut sudah dikenal sejak lama.<br /> <br /> Suharso berharap nama Nusantara sebagai ibu kota negara baru tersebut bisa menggambarkan ke-Nusantaraan Indonesia. Dia mengklaim semua pihak setuju dengan nama yang diputuskan oleh Presiden Jokowi ini.

Sebelum Pilih Nusantara, Jokowi Terima Masukan 80 Nama Ibu Kota Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/plt-ketum-ppp-suharso-monoarfa-ist.jpeg" alt="plt ketum ppp suharso monoarfa - ist" width="100%">
<figcaption>plt ketum ppp suharso monoarfa - ist</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menggunakan jet pribadi dalam acara partai. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha menduga pelaporan tersebut dikarenakan Suharso mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PPP pada Desember 2020 mendatang.<br /> <br /> "Kita ini sedang sibuk menghadapi Muktamar IX, dari tanggal 19 sampai 21 Desember. Problemnya itu adalah kita sudah terlalu lelah bertengkar. Jadi, sebaiknya semua pihak itu menahan diri. Kalau punya calon yang lain silakan bersaing secara fair," ujar Tamliha kepada wartawan, Sabtu (7/11).<br /> <br /> Anggota Komisi I DPR ini juga menegaskan bahwa Nizar Dahlan tidak memiliki jabatan di partai bernuansa hijau ini. Tamliha merasa tak tepat jika Nizar Dahlan mengaku-aku sebagai elite PPP.<br /> <br /> "Saya tegaskan kalau dia (Nizar Dahlan) mengaku sebagai anggota majelis pakar, itu tidak benar," katanya.<br /> <br /> Tamliha juga merasa aneh dengan sikap Nizar yang memilih melaporkan Suharso ke KPK, lantaran Nizar mengaku berteman baik dengan Suharso. Tamliha tidak ingin PPP kembali bermasalah setelah kerumitan dualisme kepengurusan beberapa waktu lalu<br /> <br /> "Kalau mau mengkritik, secara langsung saja. Katanya Nizar kan berteman sejak masih mahasiswa dengan Pak Suharso. Kalau tujuannya baik kenapa tidak japri saja langsung ke Pak Suharso, mengingatkan soal itu," ungkapnya.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/11/2020/diduga-terima-gratifikasi-jet-pribadi-menteri-ppn-dilaporkan-ke-kpk/">Diduga Terima Gratifikasi Jet Pribadi, Menteri PPN Dilaporkan ke KPK</a><br /> <br /> Sebelumnya, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dilaporkan ke lembaga antirasuah oleh Anggota Majelis Pakar PPP Nizar Dahlan.<br /> <br /> Nizar Dahlan menyampaikan, laporan terhadap Suharso disampaikan ke KPK pada Kamis (5/11) kemarin. Dia mengaku melaporkan Plt Ketum PPP itu terkait dugaan penerimaan gratifikasi pemakaian pesawat jet.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=CWnWTX0bGfE&ab_channel=jawapostvofficial

Elite PPP Duga Suharso Dilaporkan karena Ikut Bursa Caketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/plt-ketum-ppp-suharso-monoarfa-ist.jpeg" alt="plt ketum ppp suharso monoarfa - ist" width="100%">
<figcaption>plt ketum ppp suharso monoarfa - ist</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dilaporkan ke lembaga antirasuah oleh Anggota Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan.<br /> <br /> Kepada <em>JawaPos.com,</em> Nizar Dahlan menyampaikan, laporan terhadap Suharso disampaikan ke KPK pada Kamis (5/11) kemarin. Dia mengaku melaporkan Plt Ketum PPP itu terkait dugaan penerimaan gratifikasi pemakaian pesawat jet.<br /> <br /> "Jadi kan begini, dia kan pakai pesawat waktu konsolidasi ke Medan dan Aceh. Saya persoalkan ini pesawat dari mana. Ternyata dijawab oleh Sayifullah Tamliha, Ketua DPP PPP pesawat itu hasil pinjaman dari temannya Suharso. Ini kan sudah berbau gratifikasi, karena dia seorang pejabat negara," kata Nizar dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Jumat (6/11).<br /> <br /> Nizar mengaku sudah meminta kepada DPP PPP untuk menjelaskan terkait penggunaan pesawat pribadi yang digunakan Suharso. Namun, permintaan penjelasan itu tidak digubris, hingga akhirnya dia memilih untuk membuat laporan ke KPK.<br /> <br /> "Nggak tahu pesawat itu <em>di-carter</em> dari uang PPP atau uang pribadinya. Itulah saya minta konfirmasi tidak dijawab juga akhirnya saya ke KPK ngaduin," cetus Nizar.<br /> <br /> Nizar tak menginginkan Suharso bernasib seperti Ketua PPP sebelumnya Romahurziy yang terjerat perkara korupsi di KPK. "Ini menyakitkan sekali, kita lagi susah, saya mengingatkan tapi tidak ada konfirmasi. Apalagi dia mau jadi calon Ketum. Nasibnya takut seperti Romahurmuziy ini," ungkap Nizar.<br /> <br /> Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengakui adanya dugaan penerimaan gratifikasi berupa bantuan carter pesawat pribadi (Private Jet) dalam kegiatan kunjungan Kepala Bappenas ke Medan dan Aceh. KPK akan menganalisis terlebih dahulu laporan tersebut.<br /> <br /> "Setelah kami cek, berdasarkan informasi yang kami terima benar ada laporan dimaksud. Berikutnya terhadap setiap laporan masyarakat, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima," ucap Ali.<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, selanjutnya akan dilakukan telaahan dan kajian terhadap informasi dan data yang diterima pihaknya tersebut. Tak tertutup kemungkinan, laporan ini akan ditingkatkan statusnya sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup untuk penyelidikan.<br /> <br /> "Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," pungkas Ali.<br /> <br /> Menanggapi ini, Plt Ketum PPP Suharso Monarfa enggan berbicara banyak. Dia menegaskan, akan menjelaskan hal tersebut. "Saya siap jelaskan soal jet itu," pungkasnya.<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=xs2xIECNB4o

Diduga Terima Gratifikasi Jet Pribadi, Menteri PPN Dilaporkan ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Suharso-Manoarfa-Raka-Denny.jpg" alt="Suharso Manoarfa di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suharso Manoarfa di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengingatkan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan diri. Salah satunya adalah dengan tidak menggunakan pakaian yang sama setelah beraktivitas di luar rumah.<br /> <br /> Kata dia, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dalam menjalani new normal nanti. Modal awal yang harus dimilik adalah mempersiapkan diri untuk menjaga diri sendiri, keluarga hingga orang di sekitar.<br /> <br /> "Kalau kita nanti setelah beraktivitas di luar rumah, kita kembali, jangan lupa kita untuk mandi, kemudian seluruh baju, pakaian yang kita kenakan itu (di luar rumah) benar-benar dicuci, tidak perlu digantung-gantung lagi, tidak perlu untuk dipakai lagi, pakai yang baru untuk keesokan harinya," ujarnya dalam telekonferensi pers BNPB, Selasa (2/6).<br /> <br /> Adanya kebijakan new normal, tentunya membuat kita bisa kembali beraktivitas di luar rumah. Akan tetapi, seluruh masyarakat diwajibkan untuk beraktivitas menggunakan standar protokol kesehatan, seperti menggunakan masker hingga rajin mencuci tangan.<br /> <br /> 'Kita akan beradaptasi dengan kehidupan yang bersama-sama Covid-19, untuk apa (ikut standar protokol kesehatan), untuk mencegah agar penularannya tidak semakin meluas," tambah dia.<br /> <br /> Ia pun berharap agar Indonesia bisa lebih cepat mengatasi pandemi ini, setidak-tidaknya kita bisa mengendalikan virus. Maka dari itu, setiap masyarakat, siapapun dia, pihaknya meminta untuk bersama-sama berpartisipasi mengambil peranan sekecil apapun.<br /> <br /> "Yang terkecil itu adalah sekali lagi menggunakan masker, tidak bosan-bosannya mencuci tangan dan jangan lupa untuk menjaga jarak dengan orang disekitarnya, itu penting jadi tidak terlalu rumit bukan?," katanya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=aqwLOYTUw6Y<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=T6ZrCeOGP0g<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=_g660MhSI_w

Menteri PPN Ingatkan Jangan Pakai Baju yang Sama Selepas Keluar Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/SUHARSO-CEK.jpg" alt="Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa tengah melakukan pengecekan kesehatan di kediamannya di Jakarta. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa tengah melakukan pengecekan kesehatan di kediamannya di Jakarta. Istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Beredar kabar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa terpapar virus Covid-19. Pasalnya, sebelumnya diketahui bahwa Suharso pernah duduk disamping kanan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang diketahui positif terpapar virus tersebut.<br /> <br /> Ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Humas PPN/Bappenas Ridha menuturkan bahwa dirinya belum bisa memastikan kabar tersebut benar atau tidak. Sebab, masih dalam pemeriksaan.<br /> <br /> "Insya Allah enggak (negatif Covid-19), kan semua menteri diminta cek (kesehatan)," terang dia, Minggu (15/3).<br /> <br /> Kata dia, hasilnya nanti akan disampaikan secara resmi oleh pihak Kantor Staf Presiden (KSP). Maka dari itu, ia tidak bisa menjelaskannya lebih lanjut.<br /> <br /> "Iya hari ini sudah dicek, nanti akan ada resmi pengumuman hasilnya," tutur dia.<br /> <br /> Sebelumnya, beredar isu di media sosial bahwa pria 65 tahun ini diduga terpapar virus korona. Dalam foto tersebut, terlihat terdapat dua orang berpakaian medis tengah melakukan pengecekan kesehatan terhadap Suharso.<br /> <br /> "Menneg Bappenas Suharso Monoarfa diduga terpapar Corona, sudah mengisolasi diri dan sedang mengisolasi diri dan sedang melakukan test. Mari kita doakan yang bersangkutan segera sembuh," terang akun Twitter @Zumpio.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=eMAzJy1tTxI<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=H-m78869Ldc<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=3RbL_YTqG_o

Menteri Suharso Diduga Terpapar Covid-19, Ini Jawaban Pejabat Bappenas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BAMBANG-BRODJONEGORO-JAWA-POS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (Bambrodj) optimistis rencana pemindahan ibu kota negara akan diteruskan oleh penggantinya di Kabinet Kerja Jilid II. Mulai dari persiapan rencana induk, desain perkotaan (urban design), sampai konstruksi.<br /> <br /> Dalam acara Ngopi Bareng BamBrodj di Terrace Cafe, Jakarta, pada Jumat (18/10) malam, mantan Menteri Keuangan itu menyampaikan Bappenas akan dibantu sejumlah kementerian dan lembaga dalam rencana pemindahan ibu kota negara. Ia pun yakin rencana terebut bisa direalisasikan pada 2024 mendatang.<br /> <br /> "Bappenas dibantu kementerian/lembaga yang lain, ada KLHK dan konstruksi oleh PUPR. Bappenas melihat itu dari atas semua," ujar Bambang Brodjonegoro.<br /> <br /> Dalam kesempatan tersebut, Bambrodj juga berpesan kepada penggantinya agar bisa mengajak kementerian/lembaga lain mengurangi ketergantungan terhadap APBN. Pasalnya, dana dari APBN sangat terbatas untuk membiayai pembangunan.<br /> <br /> Pesan lainnya, Bambrodj mengingatkan soal target pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai pada 2030. Bappenas ke depan juga diharapkan bisa memperbaiki instrumen untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan di tanah air.<br /> <br /> "Kuncinya adalah mengecek dan memastikan data dasar yang benar dan akurat," pungkas Bambang.<br /> <br /> Diketahui, Bambrodj menduduki dua posisi penting di Kabinet Kerja jilid I. Pertama, Menteri Keuangan mulai dari Oktober 2014 hingga 27 Juli 2017, kemudian dirotasi ke Kementerian PPN hingga saat ini.

Pamit, Bambrodj Titip Pemindahan Ibu Kota dan APBN kepada Penerusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/bambrodj-igman.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk DAU pada APBN 2018 lalu telah mencapai Rp 401.5 triliun.<br /> <br /> Belum maksimalnya realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal-II 2019 menjadi evaluasi pemerintah. Sedianya pemerintah berharap ekonomi juga digenjot dari aktivitas daerah.<br /> <br /> Misalnya saja, efektifnya penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Pada tahun lalu, pemerintah menggelontorkan hingga Rp 401,5 triliun untuk DAU.<br /> <br /> Sayangnya, belanja daerah dinilai masih kurang produktif dan kurang berkualitas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyayangkan, banyak pemerintah daerah (pemda) yang justru menggunakan DAU untuk belanja rutin seperti belanja pegawai.<br /> <br /> "Saya tahu persis DAU itu harapannya untuk kegiatan daerah, bukan hanya kegiatan rutin. Idealnya satu paket program untuk daerah, prioritas kegiatannya. Tapi, kadang daerah juga pinter akalnya, dia baca DAU untuk kebutuhan rutin untuk pegawai," kata Bambang dalam kegiatan seminar di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (12/8).<br /> <br /> Padahal, kata Bambang, seharusnya DAU digunakan untuk pembangunan ekonomi dalam berbagai bentuk. Entah pembangunan irigasi, pembangunan jalan, ataupun program prioritas pemerintah daerah lainnya. Yang terpenting, pembangunan tersebut bisa berdampak langsung terhadap makro ekonomi Indonesia.<br /> <br /> "Kalau DAU masih terikat belanja pegawai itu susah. Kalau belanja modalnya untuk membeli alat kantor, perbaikan gedung, dan beli mobil dinas, beli komputer itu sama sekali tidak ada urusannya dengan belanja berkualitas. Kita harus lebih hati-hati dan cermat," terangnya.<br /> <br /> Berdasarkan kajian Bappenas, belanja Kementerian/Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah masih belum efektif mendongkel pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal harapannya, 11 persen belanja K/L dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,66 persen. Namun kenyataanya, hanya mampu mengerek 0,24 persen saja (Kajian Belanja Negara 2017-2018).<br /> <br /> "Berarti selisihnya 0,42 persen itu adalah belanja yang belum tepat sasaran, belanja yang belum mempunyai efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus punya dampak efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Bambang Brodjonegoro Kecewa, Belanja Daerah Kurang Berkualitas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepala bappenas

Berita Terkini