<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/bakamla-bar-2159970363.jpg" alt="Tongkat kepemimpinan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kabakamla RI) resmi berpindah. Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah kini memimpin lembaga tersebut." width="100%">
<figcaption>Tongkat kepemimpinan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kabakamla RI) resmi berpindah. Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah kini memimpin lembaga tersebut.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Tongkat kepemimpinan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kabakamla RI) resmi berpindah. Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah kini memimpin lembaga tersebut menggantikan Laksdya TNI Aan Kurnia yang memasuki masa pensiun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses serah terima jabatan digelar di Mako Bakamla RI, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (13/9). Serah terima jabatan ini berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 118/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Keamanan Laut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam prosesi upacara ini, Aan menyerahkan tongkat komando serta pataka atau simbol bendera dari Bakamla RI kepada Irvansyah. Serah terima ini sebagai tindak lanjut pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Baik terima kasih. Siang tadi 14.30 Wib, presiden baru melantik secara resmi. Saya sudah melaksanakan amanah menjadi Kabakamla dari tahun 2020-2023," kata Aan di lokasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, selama tiga setengah tahun menjabat sebagai Kabakamla, telah bekerja sebaik mungkin. Sejumlah prestasi tingkat nasional maupun internasional pun berhasil ditorehkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, 3,5 tahun dan Alhamdulillah capaian-capaian saya beserta seluruh personel Bakamla bisa meningkatkan kinerja. Dan hasil apa yang sudah dikerjakan Bakamla tidak hanya lingkup nasional, juga internasional," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu bentuk yang bisa kita banggakan adalah Bakamla menjadi chairman menjadi Ketua dalam&nbsp;ASEAN Coast-Guard Forum itu adalah inisiasi Bakamla tahun 2022, tahun ini kita sebagai chairman untuk ASEAN Coast-Guard Forum," imbuh Aan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun beberapa kasus narkoba skala besar maupun pelanggaran kapal super tanker pernah ditangani selama menjabat. "Kita amankan khususnya dilihat baik itu narkoba hampir setengah ton tahun lalu, saya bisa mengamankan kapal-kapal super tanker yang membawa crude oil. Kalau kita nilai hampir triliunan lah, dan masih banyak lagi, begitu juga capaian yang lain," jelas Aan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Irvansyah menyatakan, akan melanjutkan program-program yang dilaksanakan selama masa kepemimpinan Aan. Aspek yang kurang baik akan&nbsp;diminimalkan, bahkan dihilangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Programnya sudah disusun dengan baik dan sudah disampaikan pada saat memorandum, juga kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sedang dan ke depannya yang sudah disusun dengan baik sekali sudah saya baca semua dengan cara menyeluruh," ujar Irvansyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu program yang akan dilanjutkannya yakni menambah kapal hingga fasilitas pangkalan kapal yang akan ditingkatkan. "Mungkin ada stasiun-stasiun ada dermaga pelabuhan sendiri seperti itu. Syukur-syukur nanti ada tempat pelatihan kita yang baru juga, nanti punya Mako sendiri tidak digedung yang mungkin tidak punya kita sendiri," pungkasnya.</div>

Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah kini memimpin lembaga tersebut menggantikan Laksdya TNI Aan Kurnia yang memasuki masa pensiun.

Laksdya TNI Irvansyah Resmi Jabat Kepala Bakamla yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-perang-ri.jpg" alt="HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HALAU: KN Tanjung Datu milik Bakamla mengawasi kapal Coast Guard Tiongkok di Laut Natuna 19 Desember 2019. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komitmen pemerintah untuk memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) semakin tampak. <a href="https://www.jawapos.com/tag/kepala-bakamla/">Kepala Bakamla</a> Laksamana Madya TNI Aan Kurnia menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk memasang senjata api pada kapal-kapal yang mereka miliki.  Menurut Aan, selama ini anak buahnya hanya dibekali senjata karet. Padahal, coast guard dari Tiongkok atau Vietnam sudah memiliki meriam ukuran besar di atas <a href="https://www.jawapos.com/tag/kapal-bakamla/">kapal</a> mereka. ”Saya menghadap menteri pertahanan langsung. Aturannya kami lihat lagi, ternyata boleh dan alhamdulillah bisa,” ungkapnya.  Dia menyatakan, pihaknya sudah memesan senjata api kepada PT Pindad untuk dipasang di kapal-kapal yang mereka miliki. Senjata yang akan mereka pasang berkaliber 30 milimeter dan 12,7 milimeter. Selain itu, senjata api kaliber kecil bakal diberikan kepada personel Bakamla.  Aan menegaskan, permohonan Bakamla dipersenjatai tidak untuk mematikan atau melumpuhkan siapa pun. Melainkan untuk pertahanan atau self-defense. Sebab, tugas dan tantangan personel <a href="https://www.jawapos.com/tag/bakamla/">Bakamla</a> di lapangan kian meningkat. ”Kami tidak perlu senjata besar, kaliber besar, seperti Angkatan Laut,” terang dia. Yang penting, bagi Aan, anak buahnya dibekali senjata yang cukup agar pihak asing gentar ketika berhadapan dengan mereka.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/11/2020/kepala-bakamla-imbau-masyarakat-cegah-covid-19-dengan-3m/">Kepala Bakamla Imbau Masyarakat Cegah Covid-19 dengan 3M</a>  Sepanjang tahun lalu, Bakamla berkali-kali bersinggungan dengan kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Baik kapal nelayan maupun kapal coast guard. Yang paling menyita perhatian adalah ketika mereka harus berhadapan dengan Coast Guard Tiongkok. Kapal-kapal asing itu mondar-mandir di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan alasan mempertahankan nine-dash line. Padahal, dasar itu tidak diakui aturan internasional. Bukan hanya itu, mereka juga menindak ribuan kapal sepanjang 2020.  Berdasar data yang dimiliki Bakamla, 1.018 kapal mereka periksa sepanjang tahun lalu. Sebanyak 24 kapal di antaranya diproses lebih lanjut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/eV7olgZ41uY

Kapal Bakamla Kini Dipersenjatai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ratusan-taruna-bakal-ikuti-latsitardanus-di-jatim_m_.jpg" alt="Danjen Akademi TNI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia ketika memberikan pembekalan kapada para peserta, Sabtu (30/1)." width="100%">
<figcaption>Danjen Akademi TNI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia ketika memberikan pembekalan kapada para peserta, Sabtu (30/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya penanggulangan pandemi Covid-19 terus dilakukan oleh berbagai pihak. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia juga menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 3M. Yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.  Aan mengatakan, pandemi tidak boleh dianggap sepel. Setiap orang juga tidak boleh merasa kebal dari paparan virus. Imunitas tubuh harus terus dijaga dalam kondisi apapun.  “Istirahat cukup, makan sehat, olah raga serta melaksanakan protokol kesehatan itu juga salah satu obatnya,” kata Aan.  Selain itu, Aan juga meminta kepada jajarannya untuk bijak dalam bermedia sosial. Mengingat banyak berita bohong atau hoax yang beredar. Termasuk berita menyesatkan terkait Covid-19.  Menurutnya, berita hoax dan berita ril semakin hari sulit dibedakan. Sebab, perbedaan antar keduanya semakin disamarkan. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengkonfirmasi setiap informasi yang diterima.  “Kita merupakan bagian dari pemerintah kita harus royal kepada pemerintah ikuti apa yang sudah ditetapkan pemerintah tidak usah berkomentar negatif dimedia sosial dan gunakan medsos dengan bijak,” jelas Aan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=00XgB7qdkaY

Kepala Bakamla Imbau Masyarakat Cegah Covid-19 dengan 3M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cegah-korupsi-di-lembaganya-kepala-bakamla-minta-pengawasan-kpk_m_.jpg" alt="Kepala Bakamla Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufiqoerrochman saat menyambangi kantor KPK di Jakarta, Kamis (17/1)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bakamla Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufiqoerrochman saat menyambangi kantor KPK di Jakarta, Kamis (17/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kepala Bakamla Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufiqoerrochman meminta KPK untuk membantu pengawasan di lembaganya. Salah satu tujuannya, agar Bakamla tak salah langkah dalam mengelola anggaran. "Nanti beliau (Pimpinan KPK) akan membantu saran-saran juga bagaimana kita akan melangkah agar juga tidak salah dalam pengelolaan anggaran," ujar Taufiqoerrochman usai bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/1). Dia menjelaskan, dirinya selama ini merupakan tentara yang bertugas di satuan operasi. Karena itu, Taufiq membutuhkan bantuan untuk masalah pengelolaan anggaran sebagai upaya pencegahan yang merupakan fungsi KPK. "Pada saat saya mengadakan suatu proses-proses saya akan minta bantuan beliau untuk mengawasi. Sehingga fungsi KPK salah satunya pencegahan kan. Kita tahu, saya pribadi, saya tentara 34 tahun di satuan operasi. Kalau masalah keuangan tentunya saya nggak paham kan, oleh karena itu saya carikan ahlinya siapa. Termasuk ke beliau-beliau di sini," paparnya. Selain itu, dia juga menuturkan mengenai tugas dan fungsi Bakamla kepada para pimpinan KPK. Penjelasan itu menurutnya perlu agar pimpinan KPK juga memahami apa saja yang dibutuhkan Bakamla. "Tugas Bakamla pada kesehariannya melaksanakan operasi. Melaksanakan patroli dan tentunya saya butuh, satu, kodal yang jelas dalam pelaksanaan operasi, itu harusnya satu komando, " ujar Taufiq. "Kedua, arsitektur kodal harus memadai. Jadi peralatan dan sebagainya. Ini saya sampaikan dan beliau sangat memahami," pungkasnya.

Cegah Korupsi di Lembaganya, Kepala Bakamla Minta Pengawasan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepala-bakamla-bantah-perintahkan-ali-fahmi-bagi-bagi-uang-di-dpr_m_.jpg" alt="Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo saat bersaksi di PN. Tipikor beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo saat bersaksi di PN. Tipikor beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo membantah memerintahkan Ali Fahmi alias Fahmi Al-Habsyi untuk mengawal anggaran sejumlah proyek Bakamla di DPR. Karena Ali Fahmi merupakan narasumber atau stafsusnya di Bakamla. Arie menuturkan, pengangkatan Ali Fahmi sebagai stafsusnya di Bakamla sudah sesuai perpres dan telah dilakukan penelitian terlebih dahulu. "Kira-kira bulan April 2016 (diangkat sebagai narasumber Kabakamla). SK nya ada. Dia narsum saya," kata Arie saat bersaksi untuk terdakwa perkara korupsi penganggaran dan pengadaan proyek satelit monitoring, Fayakhun Andriadi di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/9). Dalam perkara ini, Fahmi diduga merupakan pihak yang membagi-bagikan uang suap proyek Bakamla untuk anggota DPR RI. Namun memang, Arie sempat menerima laporan dari Ali Fahmi terkait anggaran proyek Bakamla yang sedang dibahas di DPR. "Ya &lrm;ada pernah laporan (anggaran). Tapi saya lebih percaya staf saya dari kalangan PNS," ujarnya. &lrm;Arie mengklaim tidak dilaporkan oleh Ali Fahmi soal pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI. Hanya saja, Arie mengaku sempat mendengar ada ribut-ribut antara Ali Fahmi dengan Fayakhun Andriadi. "&lrm;Tidak tahu. Tidak ada laporan (pertemuan). Ada laporannya hanya ribut dengan Pak Fayakhun, tapi saya kurang tahu persisnya," jelasnya. Nama Ali Fahmi sendiri kerap muncul dalam berbagai persidangan perkara dugaan korupsi penganggaran dan pengadaan proyek Bakamla.&lrm; Pada persidangan sebelumnya, Ali Fahmi kembali disebut sebagai pihak yang membocorkan anggaran proyek Bakamla ke rekanan. Hal tersebut terungkap ketika Bagian Operasional PT Merial Esa, M Adami Okta menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun. Adami mengakui bahwa mengakui adanya anggaran untuk sejumlah proyek Bakamla dari Ali Fahmi. "Tau adanya anggaran dari Fahmi Habsyi. Iya Ali Habsyo. Waktu itu ada usulan sudah disiapkan Komisi I," kata Adami, Senin (27/9). Dalam perkara ini, Jaksa penuntut telah mendakwa Fayakhun Andriadi menerima uang suap sebesar 911.480 Dollar Amerika Serikat.&lrm; Uang tersebut diterima Fayakhun dari &lrm;Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Menurut Jaksa, uang tersebut diduga diberikan untuk Fayakhun agar &lrm;dapat mengalokasikan atau memploting penambahan anggaran pada Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone, tahun anggaran 2016. Atas perbuatannya, Fayakhun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kepala Bakamla Bantah Perintahkan Ali Fahmi Bagi-bagi Uang di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kepala-bakamla-bantah-minta-fee-proyek-satelit-monitoring_m_126032.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Keamanan &nbsp;Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Arie Soedewo membantah telah meminta uang fee terkait proyek pengadaan satelit monitoring Tahun Anggaran 2016. Hal itu diungkapkan &nbsp;Arie saat menjadi saksi dalam sidang perkara suap terkait pengadaan satelit monitoring dengan terdakwa Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. "Tidak pernah," kata Arie kepada Jaksa Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/4). Arie mengklaim tidak mengetahui bahwa sejumlah pejabat Bakamla menerima uang terkait proyek pengadaan satelit monitoring. Dia baru mengetahui setelah anak buahnya, Eko Susilo Hadi terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Arie, Eko memang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran di Bakamla. Selain Eko, pejabat lain yang Arie ketahui pernah menerima uang dalam proyek pengadaan monitoring satelit adalah, Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut RI, Laksamana Pertama Bambang Udoyo. Serta, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan. "Tapi saya dengar Nofel juga membantah menerima uang," ujar Arie. Arie mengatakan, tiga anak buahnya itu tidak pernah menyampaikan padanya soal komitmen fee yang disediakan perusahaan pemenang lelang proyek tersebut. Kesaksian Arie berbeda dengan keterangan yang disampaikan Eko dan Bambang dalam persidangan sebelumnya. Bambang Udoyo mengaku pernah menerima uang Rp 1 miliar. Bambang menyebut penerimaan uang itu atas arahan dari Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo. Bambang juga menyebut ada intervensi Kepala Bakamla dalam proses pengadaan. Di sisi lain, Eko Susilo Hadi mengaku mendapat perintah dari Arie Soedewo untuk meminta fee dari perusahaan pemenang lelang, yakni PT Melati Technofo yang juga dipimpin Fahmi Darmawansyah. Fee sebesar 7,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 222 miliar. (Put/jpg)

Kepala Bakamla Bantah Minta Fee Proyek Satelit Monitoring 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kepala-bakamla-akui-pernah-berkunjung-ke-rumah-suami-inneke_m_126030.jpeg" alt="Inneke Koesherawati saat menemani Sidang Perdana Sang Suami" width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati saat menemani Sidang Perdana Sang Suami</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Arie Soedewo mengaku mengenal Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Bahkan, Arie pernah berkunjung ke rumah suami artis Inneke Koesherawati tersebut. Hal itu diakui Arie saat menjadi saksi dalam sidang perkara suap ke pejabat Bakamla dengan terdakwa Fahmi Darmawansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/4). "Pernah, saya sedang cari rumah dinas untuk disewa. Setelah saya pertimbangkan, saya pilih rumah yang sekarang milik BUMN dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan di Bakamla," kata Arie. Meski demikian, Arie membantah rumah yang ditawarkan Fahmi untuk disewa adalah fasilitas yang diberikan sebagai rekanan Bakamla. "Bukan, Pak," jawab Arie. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Fahmi Darmawansyah telah menyuap sejumlah pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan uang sebesar Rp 4,36 miliar. Uang itu terdiri atas SGD 209.500, USD 78.500, dan Rp 120 juta. Fahmi didakwa bersama-sama dua orang kepercayaannya, M Adami Okta dan Hardy Stefanus. Jaksa Kiki Ahmad Yani mengatakan, Fahmi telah memberikan suap kepada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama Eko Susilo Hadi; Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bambang Udoyo; Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, dan Kasubag TU Sestama Bakamla Tri Nanda Wicaksono. Suap diberikan untuk memenangkan perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh Fahmi Darmawansyah yaitu PT Melati Technofo Indonesia dalam pengadaan monitoring satelite di Bakamla tahun anggaran 2016. Rinciannya, uang kepada Eko Susilo Hadi sebesar SGD 105 ribu, USD 88.500, dan 10 ribu euro; kepada Bambang Udoyo sebesar SGD 105 ribu ; kepada Nofel Hasan SGD 104.500 ; dan Tri Nanda Wicaksono Rp 120 juta. (Put/jpg)

Kepala Bakamla Akui Pernah Berkunjung ke Rumah Suami Inneke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/panglima-tni-pastikan-anak-buahnya-hadir-di-sidang-tipikor_m_125763.jpeg" alt="Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, anak buahnya yakni Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo akan datang bersaksi di sidang Tipikor. Menurut Gatot, semua anggota TNI selalu patuh terhadap hukum, dan dia yakin persidangan berikutnya Aries Soedewo akan hadir di Pengadilan Tipikor dalam kasus suap terkait pengadaan monitoring satelit internal di Bakamla. "Saya yakinkan bahwa anggota TNI patuh hukum," tegas Gatot di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/4). Oleh sebab itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengaku, TNI tidak perlu sampai menerjunkan tim untuk memaksa Arie hadir di sidang Tipikor. "Tidak perlu menurunkan anggota TNI, dia pasti akan datang," katanya. Sebelumnya, pada 21 April lalu Kepala Bakamla Laksamana Madya Aries Soedewo kembali mangkir untuk kedua kalinya dalam sidang Tipikor. Berhalangan hadirinya Arie karena sedang melakukan dinas ke luar kota. Tidak dapat memanggil Arie, akhirnya KPK berkirim surat ke Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk membantu menghadirkan Arie dalam persidangan. Adapun nama Arie dalam kasus suap pengadaan monitoring satelit Bakamla, yang ada di surat dakwan meminta keuntungan atau uang sebesar 7,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 222,4 miliar. (cr2/JPG)

Panglima TNI Pastikan Anak Buahnya Hadir di Sidang Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kepala-bakamla-ikut-berperan-dalam-lelang-proyek-satelit-monitoring_m_118470.jpeg" alt="Fahmi Darmawansyah salah satu terdakwa kasus suap di Bakamla" width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawansyah salah satu terdakwa kasus suap di Bakamla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Pertama (Laksma) Bambang Udoyo mengakui adanya intervensi Kepala Bakamla Laksamana Madya (Laksdya) Arie Soedewo dalam proses pengadaan satelit monitoring. Hal itu diungkap Bambang dalam sidang kasus suap pejabat Bakamla dengan terdakwa manager PT Merial Esa, M Adami Okta, Jumat (24/3). Bambang memberikan keterangan selaku mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Menurutnya, dia menandatangani kontrak dengan perusahaan pemenang lelang pada 18 Oktober 2016. Namun, saat itu dia dipanggil untuk menghadap Arie Soedewo guna diberikan pengarahan terkait proses pengadaan. "Saya tidak punya pengalaman atau sertifikat atau sekolah sebagai PPK. Saya tidak tahu yang benar bagaimana, karena basic saya militer," kata Bambang kepada majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim John Halasan Butarbutar kemudian menanyakan soal pertemuannya dengan Arie Soedewo. Menurut hakim John, sebagai PPK, Bambang seharusnya tidak dapat diintervensi dalam membuat kesepakatan kontrak. "Di militer harus melaksanakan perintah, tidak boleh menolak perintah," ujar Bambang. Dalam dakwaan disebutkan, suap kepada empat pejabat Bakamla bertujuan agar perusahaan milik Fahmi Darmawansyah, PT Melati Technofo Indonesia, dimenangkan dalam kegiatan pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Keikutsertaan perusahaan milik Fahmi diawali kedatangan politikus muda PDI Perjuangan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi dan Kepala Bakamla Arie Soedewo ke Kantor PT Merial Esa di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Ali Fahmi lantas menawarkan Fahmi Darmawansyah yang juga Direktur Utama PT Merial Esa untuk bermain proyek di Bakamla. Namun, Fahmi diminta untuk mengikuti arahan Ali Fahmi, dan memberikan fee sebesar 15 persen dari nilai pengadaan. Usai kesepakatan itu, kuasa pengguna anggaran (KPA) menetapkan PT Melati Technofo Indonesia sebagai pemenang pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Selanjutnya pada 18 Oktober 2016, Bambang menandatangani surat perjanjian antara Bakamla dengan PT Melati Technofo. (Put/jpg)

Kepala Bakamla Ikut Berperan Dalam Lelang Proyek Satelit Monitoring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70865_90117_KPK-jpnn.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Ari Soedewo menyatakan prihatin dengan penangkapan yang dilakukan KPK kepada salah satu pejabatnya, Rabu (14/12) siang tadi. Ari mengungkapkan, oknum pejabat eselon 1 yang tertangkap KPK itu berasal dari Kejaksaan. &quot;Dari kejaksaan. Jadi dikembakikan ke kejaksaan dong. Dengan tidak menutupi silakan diperiksa,&quot; kata Ari dalam keterangannya di Gedung Pola, Jakarta malam ini. Ari tak menampik bahwa pejabat Bakamla yang ditangkap KPK adalah Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama, Eko Susilo Hadi (ESH). Menurut Ari, usai mendapatkan informasi soal OTT KPK, dia langsung menghubungi ponsel ESH namun tidak aktif. Ari menambahkan dia selalu menegaskan kepada anggotanya di Bakamla untuk selalu menjalankan tugas dengan baik dan jujur. Namun, dia pun tak memahami jika akhirnya ada juga pejabat Bakamla yang terjaring OTT karena diduga melakukan transaksi suap. &quot;Enggak tahu lah kalau itu. Toh Bakamla ini multi agent, dari kejaksaan, dari angkatan laut, dari polisi,&quot; ujar Ari sembari tertawa. &quot;Sebetulnya saya suda bilang waktu sama Kapolri jangan diberikan orang-orang yang tidak kredibel. Saya minta orag-orang yang masih kompetensi kerja baik. Baik dari kejaksaan, polisi, bea cukai dan segala macam,&quot; imbuhnya. (Put/jpg)

Prihatin, Kepala Bakamla Sebut Oknum Pejabat Tertangkap KPK Seorang Jaksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kepala bakamla

Berita Terkini