<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/76_cuaca_ekstrem.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ”Dunia berubah tepat di hadapan kita.” Kalimat itu adalah penggalan Laporan Perubahan Iklim 2021 yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). Sayang, perubahan itu tidak menuju ke arah yang lebih baik, tapi justru sebaliknya. Dampak perubahan iklim terpampang nyata.  ”Peristiwa (cuaca) ekstrem adalah kenormalan baru,” tegas Profesor Petteri Taalas dari WMO, seperti dikutip CNN. Dia melanjutkan, banyak bukti ilmiah yang memperjelas bahwa cuaca ekstrem adalah imbas perubahan iklim yang disebabkan manusia.  Taalas mencontohkan beberapa peristiwa cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. Misalnya, di puncak Greenland seharusnya turun salju, tapi kini untuk kali pertama yang turun adalah hujan. Kemudian, gelombang panas yang menyapu Kanada dan sebagian wilayah Amerika Serikat (AS) menunjukkan suhu di atas 50 derajat Celsius. Di Death Valley, California, beberapa kali suhu mencapai 54,4 derajat Celsius.  Sementara itu, debit air hujan yang seharusnya ”jatah” beberapa bulan justru turun dalam hitungan jam di Tiongkok. Banjir bandang pun terjadi. Di negara-negara Amerika Selatan, kekeringan sudah melanda dua tahun berturut-turut. Awal tahun ini di sebagian Texas, AS, suhu tiba-tiba turun minus 13 derajat Celsius dan memicu pemadaman listrik. Ratusan penduduk tewas dan jutaan orang terkurung dalam kegelapan akibat suhu yang membekukan selama beberapa hari.  Laporan WMO juga mengungkapkan, sejak 2002, rata-rata suhu menuju kenaikan 1 derajat Celsius di atas level pra-industri. Itu kali pertama terjadi setelah 20 tahun. Permukaan air laut global juga naik tinggi pada 2021. Mencapai 2,1 mm pada 1993–2002. Pada 2013–2021, kenaikannya mencapai 4,4 mm.  Kenaikan tersebut dipicu lapisan es yang terus mencair karena peningkatan suhu. Jika hal itu terus terjadi, negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan sekitarnya bakal terdampak. Bisa-bisa sebagian negara itu tenggelam.  Laporan WMO tersebut keluar lebih cepat dari jadwal agar bisa dibahas di KTT Perubahan Iklim atau COP26 di Glasgow. ”COP26 harus menjadi titik balik untuk manusia dan planet,” ujar Sekjen PBB Antonio Guterres.

Seperti Halnya Covid-19, Cuaca Ekstrem Menjadi Kenormalan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/HELMY-FAISHAL-ZAINI.jpg" alt="HELMY FAISHAL ZAINI" width="100%">
<figcaption>HELMY FAISHAL ZAINI</figcaption>
</figure>SALAH satu prinsip utama yang dipegang Nahdlatul Ulama (NU) adalah kaidah al muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah. Yakni, menjaga tradisi lama yang baik dan mengaplikasikan inovasi baru yang lebih baik. Ada dua kata kunci prinsip yang terkandung dalam kaidah tersebut. Pertama adalah tradisi dan kedua inovasi.  Tradisi atau adat istiadat merupakan sebuah kebaikan yang diulang-ulang secara intensif. Jika sesuatu diulang dengan intensitas yang tinggi, sekaligus mampu bertahan beriringan dengan gerak zaman, hal itu disebut adat istiadat (sesuatu yang diulang dan berulang) yang dalam bahasa kita dikenal sebagai tradisi.  Tradisi itu memiliki posisi yang sangat penting. Tatkala membincang persoalan tradisi, banyak sarjana muslim merujuk pada metafora yang digunakan dalam Alquran surah Ibrahim: 24 yang mengatakan, ”Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.”  Kebaikan yang berulang atau tradisi dalam konteks ini tak ubahnya pohon yang akarnya kokoh menghunjam bumi, sementara cabangnya rimbun dan menjulang ke langit. Itu merupakan sebuah perumpamaan bahwa tradisi merupakan sebuah entitas yang memiliki akar yang kuat sehingga ia kokoh berdiri mengikuti gerak dan perubahan zaman.  Inovasi  Dalam konteks merespons gerak zaman, ada aspek lain yang tidak kalah penting, yakni aspek inovasi. Dalam bahasa Imam Syafi’i disebut sebagai ”wal akhdzu bil jadidil ashlah” yang berarti mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dalam bahasa yang lebih ringkas, hal ini bisa disebut sebagai upaya-upaya inovatif yang membawa kemaslahatan hidup.  Dengan bingkai kaidah di atas, sesungguhnya kalangan beragama sangat memahami apa yang menjadi kelaziman yang harus ditempuh menghadapi gerak dan perubahan zaman. Dua kelaziman itu adalah berpegang pada tradisi sekaligus mencari cara untuk bertahan sebagai bagian dari upaya berinovasi. Dalam konteks menghadapi wabah korona ini, saya rasa paradigma berpikir semacam ini relevan untuk digunakan.  Kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang telah dituangkan pemerintah bisa kita maknai sebagai bagian dari inovasi yang dipilih sebagai strategi menghadapi wabah ini. Kewajiban untuk menjaga jarak dan larangan untuk berkerumun guna memutus transmisi virus korona menjadi salah satu alasan mendasar kebijakan ini diterapkan. Illat (raison d’etre) yang menjadi alasan kebijakan PSBB adalah adanya kerumunan. Tidak peduli kerumunan itu terjadi di mana dan dilakukan oleh siapa. Jelas, perkara yang dilarang adalah berkerumun. Entah di pasar, mal, rumah makan, tempat ibadah, atau tempat wisata. Kita tidak sedang berbicara lokus. Fokus kita adalah soal fenomena/peristiwa kerumunan. Artinya, kita tidak sedang bicara di mana dan oleh siapa, namun lebih kepada soal apa.  Dalam konteks ini, saya melihat ada beberapa pelanggaran yang terjadi sehingga tampak sebagaimana diberitakan banyak media, terdapat kerumunan di sebuah restoran yang sempat membuat heboh dan memantik perdebatan dan protes dari kalangan umat beragama. Protes disampaikan karena menganggap bahwa mengapa peraturan dijalankan dengan cara yang diskriminatif. Mengapa rumah ibadah ditekankan untuk ditutup, sementara terhadap kerumunan yang terjadi di sebuah restoran tidak ada upaya pelarangan? Logika ini sah dan wajar. Namun, dalam konteks ini, saya hendak mengajak umat beragama agar menyerahkan implementasi kebijakan pelarangan kerumunan itu kepada pemerintah. Sikap terbaik kita, dalam hemat saya, adalah memberikan teladan dan contoh untuk tetap berdisiplin dan mematuhi protokol yang telah ditetapkan.  Normal Baru  Wacana tentang normal baru (new normal) yang gencar menjadi topik pembicaraan belakangan sebetulnya tidak begitu mengagetkan jika ditinjau dari kerangka wal akhdzu bil jadidil ashlah di atas. Upaya untuk melakukan inovasi, yakni mengambil kebijakan yang dinilai lebih baik, adalah cara terbaik untuk bertahan menyesuaikan gerak zaman. Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan tersebut bisa masuk ke kategori inovasi sepanjang ia memiliki nilai dan manfaat yang lebih baik.  Dalam kerangka ini, saya rasa hal penting yang harus dilakukan adalah kajian serta analisis yang mendasar, menyeluruh, dan mendalam akan potensi dampak baik dan buruk dari kebijakan normal baru ini. Seluruh spektrum warna harus menjadi pertimbangan. Tidak bisa kebijakan diambil dalam rangka hanya memenuhi tuntutan dari sektor tertentu. Inilah yang disebut sebagai watak kepemimpinan yang melayani.  Pada konteks yang lebih jauh, dalam hemat saya, normal baru bukan semata soal inovasi dan implementasi kelaziman baru. Namun, juga harus ada pendekatan baru yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi korona. Pendekatan baru yang saya maksud, misalnya, bisa dimulai dengan melakukan perbaikan sistem komunikasi yang lebih tertata dengan baik. Ini penting dilakukan dalam rangka menghindari kesalahpahaman dan kegaduhan pada masyarakat.  Prinsip dasar komunikasi publik adalah kejelasan informasi. Tanpa kejelasan informasi, yang terjadi adalah publik kian bingung melihat fenomena tumpang-tindih komentar yang bermunculan dari para pajabat negara. Fenomena ”saur manuk” (saling kicau) ini bukan malah semakin membuat publik tenang, tapi justru memantik persoalan baru, memunculkan perdebatan baru, sehingga wacana menjadi terbelah dan akhirnya energi kita habis untuk berdebat. Inilah yang harus kita hindari bersama.  Ala kulli hal, dalam konteks menghadapi pandemi ini, saya ingin menukil sebuah syair yang dikutip oleh Hadratusyaikh KH Hasyim Asyari dalam mukadimah qanun asasy Nahdlatul Ulama: ”kunu jami’an ya bunayya idza ’ara, khatbun wala tafarraqu ahada. Ta’bal qidahu idzaj tama’na takassura, wa idzaf taraqna takassarat afrada” yang artinya, berhimpunlah anak-anakku ketika kegentingan datang melanda, jangan bercerai berai sendiri-sendiri. Cawan-cawan enggan pecah bila bersama, ketika bercerai satu per satu pecah berderai. Mari kita jaga solidaritas dan gotong royong bersama menghadapi pandemi korona ini. Inilah sebaik dan sebijaksana sikap yang bisa kita lakukan. Wallahu a’lam bis-sawab. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GrgVEAozMlE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg  &nbsp;

Bijaksana di Era Normal Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/000_1SF47B.jpg" alt="This photograph taken on May 28, 2020 shows labourers queueing for a temperature check at the Aqualite footwear factory in Bahadurgarh in the northern Indian state of Haryana, after the government eased a nationwide lockdown imposed as a preventive measur" width="100%">
<figcaption>This photograph taken on May 28, 2020 shows labourers queueing for a temperature check at the Aqualite footwear factory in Bahadurgarh in the northern Indian state of Haryana, after the government eased a nationwide lockdown imposed as a preventive measur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jenazah Neelam Singh terbujur kaku di pelataran rumahnya. Perempuan asal New Delhi, Delhi, India, itu sedang hamil delapan bulan. Dia meninggal di atas ambulans setelah 13 jam terkatung-katung tanpa kejelasan. Ibu satu anak itu ditolak sembilan rumah sakit. Mayoritas rumah sakit penuh. Kalaupun ada, mereka terlalu takut untuk menerima pasien dengan tanda tertular Covid-19.  ’’Tindakan tegas harus diambil terhadap mereka yang menolak kami sehingga insiden ini tidak menimpa orang lain,’’ ujar sang suami, Vijender Singh, seperti dikutip BBC.  Layanan kesehatan di India memang kolaps saat ini gara-gara banyaknya pasien Covid-19. Terutama di kota-kota besar seperti New Delhi dan Mumbai. Pasien darurat non-Covid-19 akhirnya menjadi korban. Mereka tidak bisa mendapatkan layanan yang memadai. Pasien-pasien yang seharusnya bisa diselamatkan akhirnya harus meregang nyawa dan berakhir tiada. Jumlah penderita justru meningkat saat lockdown dilonggarkan dan masuk ke new normality alias kenormalan baru.  Media sosial dipenuhi dengan permintaan tolong. Mulai informasi ketersediaan ruang di rumah sakit hingga berbagai hal lain. Tak semua berbuah manis. India tidak siap. Tidak ada penambahan ruang perawatan intensif (ICU) dan kasur lain saat kasus penularan meroket.  Di India kini total ada 298.283 kasus dan 8.890 kematian. India duduk di posisi keempat angka penularan tertinggi secara global. Khusus untuk wilayah Delhi saja, ada 34 ribu orang yang tertular dan lebih dari seribu orang meninggal.  Masjid Jama yang terbesar di New Delhi juga dengan sukarela menutup pintunya sekali lagi karena ada lonjakan penularan. Padahal, masjid yang sudah berusia 17 abad itu baru dibuka Senin (8/6), ketika lockdown mulai dilonggarkan dan kegiatan-kegiatan keagamaan boleh digelar. Keputusan itu sempat dipertanyakan. Sebab, jutaan orang dari berbagai agama di India berkunjung ke tempat ibadah setiap hari. Tempat-tempat ibadah bisa jadi klaster baru. Pemerintah menegaskan bahwa angka penularan bisa terus naik dalam beberapa bulan ke depan.  Brasil tak lebih baik. Negara itu memiliki angka penularan tertinggi kedua di dunia. Angka penularannya sudah tembus 829.902 orang dan 41.901 lainnya meninggal. Presiden Brasil Jair Bolsonaro sejak awal meremehkan Covid-19 dan menyebutnya sebagai flu biasa.  Kasus di Amerika Latin secara keseluruhan sudah mencapai 1,5 juta orang dan 70 ribu di antaranya meninggal dunia. Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC) di PBB menegaskan, krisis bisa memicu resesi terburuk sepanjang sejarah di wilayah tersebut.  ’’Kami khawatir Amerika Latin keluar dari krisis dengan lebih banyak utang, lebih miskin, lebih kelaparan, serta lebih banyak penganggur dan orang yang marah,’’ tegas Sekjen ECLAC Alicia Barcena.  Jangankan negara-negara Amerika Latin yang mayoritas kemampuan ekonominya pas-pasan. Negara-negara adidaya seperti AS dan Inggris juga terpukul. Perekonomian Inggris susut sebesar 20,4 persen pada April. Itu adalah masa puncak pandemi dan negara memberlakukan lockdown penuh. Lockdown mulai dilonggarkan Mei.  Kantor Statistik Nasional (ONS) menegaskan, penyusutan tersebut memengaruhi hampir semua bidang. Itu tiga kali lebih besar daripada total penurunan ekonomi saat krisis 2008 dan 2009.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=McwqmGxNku4  https://www.youtube.com/watch?v=S4miagQy9U8  https://www.youtube.com/watch?v=kzr-GRUgvl8

Kenormalan Baru Diberlakukan, Kasus Positif Covid-19 Melonjak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200526_233046.jpg" alt="Personil TNI berjaga di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5). Aparat gabungan TNI dan Polri akan dikerahkan ke berbagai lokasi keramaian untuk mengawasi aktivitas masyarakat dalam penerapan new normal di tengah pandemi covid-19. Pengerahan apa" width="100%">
<figcaption>Personil TNI berjaga di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5). Aparat gabungan TNI dan Polri akan dikerahkan ke berbagai lokasi keramaian untuk mengawasi aktivitas masyarakat dalam penerapan new normal di tengah pandemi covid-19. Pengerahan apa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana menjalankan kebijakan kenormalan baru atau new normal di masa pendemi virus Korona atau Covid-19 di tanah air. Hal ini karena belum ditemukannya vaksin dari virus tersebut.  Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ansory Siregar menilai rencana penerapan new normal oleh pemerintah saat ini belum tepat. Hal itu karena setiap hari orang yang tertular dan juga yang meninggal akibat virus Korona masih bertambah.  "Ada beberapa alasan kenapa new normal belum tepat diberlakukan. Di antaranya rata-rata kematian Covid-19 saat ini antara 20 sampai 25 orang per hari," ujar Ansory kepada wartawan, Sabtu (30/5).‎  Jika Indonesia ingin menerapkan new normal. Maka semuanya harus bisa dikendalikan. Seperti semua tempat memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga bisa memutus penularan virus tersebut.  ‎"Mengurangi risiko wabah dengan pengaturan yang ketat pada tempat rentan dan komunitas rentan seperti lansia, kesehatan mental dan pemukiman padat. Keempat, pencegahan di semua lini tempat kerja," katanya.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan jika penerapan protokol kesehatan belum terpenuhi di semua tempat. Maka belum saatnya pemerintah memberlakukan penerapan new normal. ‎ "Sekali lagi janganlah berspekulasi untuk menerapkan new normal ini, serta janganlah bicara untung rugi untuk nyawa kemanusiaan," ungkapnya.  Diketahui, Presiden Jokowi mulai mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.  Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu aparat TNI dan Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Mereka akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.  Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan TNI dan Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat pariwisata.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Uxh0nLPHfPU  https://www.youtube.com/watch?v=sFq5tvkqpsI  https://www.youtube.com/watch?v=rBmdbdMsal8

DPR Nilai New Normal Belum Tepat Diberlakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200526_232504.jpg" alt="Personil TNI berjaga di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5). Aparat gabungan TNI dan Polri akan dikerahkan ke berbagai lokasi keramaian untuk mengawasi aktivitas masyarakat dalam penerapan new normal di tengah pandemi covid-19. Pengerahan apa" width="100%">
<figcaption>Personil TNI berjaga di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5). Aparat gabungan TNI dan Polri akan dikerahkan ke berbagai lokasi keramaian untuk mengawasi aktivitas masyarakat dalam penerapan new normal di tengah pandemi covid-19. Pengerahan apa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemeintah menjalankan kebijakan kenormalan baru (new normal) di tengah pendemi Covid-19 mendapat kritikan dari DPR.  Angota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai kebijakan kenormalan baru di saat masih tingginya kasus Covid-19 merupakan terburu-buru.  "Kebijakan new normal ini harus ditolak karena sangat terburu-buru dan mengkhawatirkan. Kasus covid-19 di negara kita juga masih tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Data per Selasa 26 Mei 2020 saja ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif di seluruh Indonesia, " ujar Netty kepada wartawan, Rabu (27/5).  Menurut Netty, pemerintah jangan menagkap separo-separo kebijakan new normal sebagaimana yang disampaikan WHO. Pasalnya WHO juga memberikan penekanan bahwa new normal itu hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19. Contohnya Tiongkok, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan negara lainnya. "Sementara kita (Indonesia) masih jauh dari kata berhasil, kenapa justru mau segera menerapkan new normal?," tambahnya.  Malahanya Netty menanggap penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah sangat berantakan. Baik dari segi pencegahan maupun pengendalian. Seperti kemampuan tes Korona yang rendah.  "Kita juga belum melewati titik puncak pandemi Covid-19, tapi pemerintah mau melakukan new normal kan ini tidak masuk akal, yang ada justru akan memicu gelombang kedua COVID-19 alias membuat kasus positif virus Corona melonjak" ujarnya  Sebagaimana diberitakan, hari Selasa kemarin Presiden Jokowi meninjau langsung penerapan new normal di sarana transportasi umum di Stasiun MRT Bundaran HI.  Menurut Netty, ‎meskipun pemerintah telah meninjau beberapa lokasi, tetapi ini saja belum cukup. Karena pemerintah belum bisa memastikan bahwa berbagai tempat publik seperti sekolah, perkantoran, pelabuhan, bandara, tempat ibadah dan lain-lain sudah bisa menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus memastikan adanya perubahan dalam semua pelayanan kesehatan dan bukan hanya untuk kasus Covid-19 saja.  "Karena ini sangat penting, mengingat selain Covid-19 juga masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang menghantui kita seperti TBC dan DBD. Di daerah-daerah terpencil juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, ini harus menjadi catatan pemerintah," ungkapnya.  Diketahui, Presiden Jokowi mulai mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah Covid-19. Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.  Kemarin, Jokowi bersama jajarannya blusukan untuk meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat dan Mal Summarecon Bekasi, Jawa Barat.  Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu aparat TNI/Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Mereka akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.  Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan TNI/Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat pariwisata.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vD9J2YwqRxA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NnyRhw3KjCs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HmAiV5mNpIw

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, DPR Kritik Rencana New Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/e83f8ae2-4eac-43ff-8714-01a5cb094781.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat minta pemerintah menggunakan hasil kajian ilmiah sebagai dasar untuk melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju penerapan kenormalan baru di masa wabah Covid-19. Pemerintah juga diminta melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara umum sebelum mengambil kebijakan tersebut.  "Dasar kajian secara ilmiah sangat dibutuhkan sebagai acuan pelonggaran kebijakan PSBB. Selain itu, kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara luas harus dipastikan sebelum penerapan kenormalan baru di sejumlah wilayah," tegas Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Selasa (26/5).  Pada Senin (25/5), beredar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Surat Menteri Kesehatan bertanggal 20 Mei 2020 tersebut memberikan panduan bekerja di kantor dan industri untuk mencegah penularan virus Korona pada situasi kenormalan baru di masa pandemi Covid-19.  Menanggapi hal itu, legislator Partai NasDem itu berpendapat saat ini yang diperlukan dalam upaya pengendalian Covid-19 di tanah air bukan sekadar jumlah aturan yang dibuat. Lebih penting dari itu adalah bagaimana aturan itu dapat diterapkan dan efektif.  "Tanpa dasar kajian ilmiah yang memadai, pelonggaran PSBB berpotensi menimbulkan ledakan penularan baru yang berimplikasi pada biaya ekonomi lebih besar lagi,” ujar Rerie sapaan akrab Lestari.  Untuk itu, Rerie meminta agar pemerintah berhati-hati dan memperhitungkan semua faktor dalam mengambil kebijakan. Rerie mencontohkan, dalam menghadapi pandemi korona, sejumlah negara menjadikan "R" sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan kepublikan untuk menetapkan lockdown, maupun kemudian untuk melonggarkannya, bahkan mencabutnya. "R" adalah huruf yang melambangkan angka reproduksi, kemampuan suatu penyakit menyebar.  Pedoman kerja yang digunakan ialah mereka berupaya keras agar angka reproduksi itu berhasil ditekan sampai konsisten di bawah 1. “Bagaimana dengan 'R' di Indonesia? Saya kira perlu memastikan, sebelum pelonggaran kebijakan diterapkan, angka penyebaran infeksi konsisten di bawah 1 (R&lt;1),” ujar Rerie.  Selain itu, tambah Rerie, kesiapan pelaksanaan protokol kesehatan secara luas yang mensyaratkan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung di area publik juga perlu segera direalisasikan.  Di sejumlah pasar tradisional dan area publik di wilayah DKI Jakarta, misalnya, belum terlihat tempat cuci tangan yang memadai. Demikian pula pembatasan jarak antarindividu. "Sehingga seringkali terlihat kerumunan orang, bahkan tanpa masker, di sejumlah pasar," sebutnya.  Karena itu, Rerie mengungkapkan, yang terpenting dari semua aturan adalah memastikan bagaimana kedisiplinan masyarakat dapat ditingkatkan dalam mematuhinya. Rerie mengambil contoh, menjelang Lebaran beberapa waktu lalu, terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di luar rumah tanpa mematuhi protokol kesehatan di sejumlah tempat.  Berbanding lurus dengan itu, jumlah kasus terkonfirmasi positif harian di Indonesia mencapai rekor tertingginya pada 21 Mei 2020 atau empat hari jelang Hari Raya Idul Fitri yaitu 973 kasus.  "Naik signifikan dibanding sehari sebelumnya 693 kasus. Untuk itu perlu kesadaran bersama bahwa pemutusan rantai penularan virus korona memang membutuhkan konsitensi dan disiplin yang tinggi. Abai sebentar saja, berpotensi muncul ledakan penularan baru," tegasnya.  Belajar dari kondisi tersebut, menurut Rerie, menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana agar masyarakat konsisten dan disiplin dalam memutus mata rantai penyebaran virus. Rerie juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang hingga hari ini konsisten mematuhi anjuran untuk bekerja, belajar, bahkan beribadah di rumah. “Kita perlu disiplin, kerja sama dan konsistensi untuk menuju kenormalan baru,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=D8jSgA6oArc  https://www.youtube.com/watch?v=7d5WddlAWRc  https://www.youtube.com/watch?v=P3UUT2J48Iw

Perlu Kajian Komprehensif untuk Penerapan Kenormalan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Simulasi-Penanganan-Pasien-Corona-Di-RS-Lavalette-Malang-130320-abs-5-1.jpg" alt="Ilustrasi petugas medis memeriksa kondisi pasien di ruang isolasi dalam simulasi penanganan pasien korona di Rumah Sakit Lavalette, Malang. Ari Bowo Sucipto/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas medis memeriksa kondisi pasien di ruang isolasi dalam simulasi penanganan pasien korona di Rumah Sakit Lavalette, Malang. Ari Bowo Sucipto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Munculnya wabah virus korona  (Covid-19) menciptakan situasi baru, mengubah aktivitas masyarakat yang mau tak mau harus beradaptasi dengan kenormalan baru.  Dokter spesialis kedokteran jiwa Leonardi Goenawan menuturkan, ada beberapa tahap kondisi perilaku individu menghadapi pandemi Covid-19. (*)  Pertama, tahap disrupsi. Seseorang akan mengalami perubahan pola hidup, perubahan rutinitas sehari-hari, hilangnya kebebasan karena harus hidup dalam karantina atau di rumah saja dan tidak bepergian. Berbagai informasi yang beredar membuat hidup semakin mencekam.  "Tidak sedikit yang mengalami kecemasan tinggi karena khawatir tertular, sulit konsentrasi, yang kemudian diikuti oleh perubahan pola makan dan pola tidur," kata dia dalam siaran resmi, Rabu.  Penyakit kronis yang sudah lama dialami mulai kembali tidak stabil, termasuk gangguan-gangguan psikis yang sebelumnya pernah dialami.  Kedua, tahap kebingungan dan ketidakpastian. Menurut dokter di RS Pondok Indah Bintaro Jaya, pada tahap ini individu merasa lelah secara mental karena tak ada kepastian, pun sumber penghasilan jadi terhambat. Kualitas hidup jadi menurun, begitu pula daya beli. Barang-barang jadi langka. Rencana sederhana yang dulu bisa mudah dilakukan jadi angan-angan belaka.  "Situasi kecemasan ini dapat meningkatkan konsumsi rokok, alkohol, dan penyalahgunaan obat yang mungkin pada awalnya dimaksudkan untuk meringankan beban pikiran."  Ketiga, mulai menerima standard normal yang baru. Jika dua tahap sebelumnya telah dilampaui, seseorang mulai bisa menerima kondisi dan terbiasa dengan perubahan kebiasaan dan pola hidup. Gaya hidup berdiam diri di rumah jadi hal lazim. Seseorang jadi selektif dalam berbelanja dan memanfaatkan teknologi agar bisa memenuhi kebutuhan dari dalam rumah.  Aktivitas dasar di dalam rumah serta minuman tradisional untuk menjaga kesehatan jadi pilihan. Orang semakin mengoptimalkan teknologi untuk bekerja secara virtual. Pada tahap ini, rasa kebersamaan dan senasib sepenanggungan juga timbul.

Tiga Tahap yang Dilalui saat Menghadapi Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/47_eropa_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak semua orang mudah beradaptasi menghadapi kenormalan baru akibat pandemi korona (Covid-19) yang mengubah rutinitas sehari-hari. Dokter spesialis kedokteran jiwa, Leonardi Goenawan mengatakan, orang yang mudah tertekan bisa merasakan dampak pandemi lebih berat.  Butuh usaha lebih besar untuk bisa mencapai tahap menerima kondisi yang baru. Dokter yang praktik di RS Pondok Indah Bintaro Jaya ini berbagi kiat agar tidak stres dalam menghadapi kenormalan baru. Pertama, istirahat sejenak dari semua informasi. Tak perlu membaca, mendengarkan, atau menonton berita, termasuk media sosial. "Mendengar info pandemi berulang kali bisa membuat hanyut dalam kekhawatiran yang berlebihan," kata dia dalam siaran resmi, Rabu (13/5), seperti dikutip dari Antara.    Kedua, jaga kesehatan tubuh. Meski tak bisa keluar rumah, olahraga ringan secara teratur bisa tetap dilakukan. Anda dapat melakukan meditasi, yoga, latihan napas hingga stretching. Barengi olahraga dengan makanan sehat dan bernutrisi. "Hindari penggunaan alkohol, rokok, dan obat-obatan yang tidak perlu," ia menambahkan.  Ketiga, luangkan waktu untuk bersantai. Cari kegiatan yang Anda sukai. Aktivitas fisik dapat mengusir stres, sebab berdasarkan penelitian ada hubungan terbalik antara stres dan aktivitas fisik. "Selain itu, aktivitas fisik dan olahraga terbukti penting dalam manajemen stres yang efektif karena dapat menurunkan kadar hormon-hormon stres seperti adrenalin dan kortisol dalam tubuh."  Aktivitas fisik dapat memicu produksi endorfin, bahan kimia yang diproduksi oleh otak dan berfungsi sebagai pereda rasa sakit. Endorfin juga dapat menghasilkan perasaan relaks dan optimisme ketika Anda berolahraga rutin.  Keempat, bersosialisasi lewat sarana virtual. Bicaralah dengan orang yang Anda percayai mengenai kekhawatiran dan perasaan Anda. Beban di hati akan berkurang dengan menceritakannya kepada orang lain. Kelima, pahami fakta akurat mengenai Covid-19 untuk menghindari stres yang berlebihan.  Ketika Anda sudah tenang dan terbiasa dengan kenormalan baru, Anda akan merasa nyaman dengan semua perubahan yang berhubungan dengan pandemi. Meski di rumah saja, Anda bisa tetap produktif. Ketika sudah menerima keadaan normal baru, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan mental serta memelihara optimisme.  Anda juga didorong untuk terus belajar sesuatu yang baru dan fokus pada proses, bukan kesempurnaan. "Kesehatan jiwa Anda pada masa pandemi Covid-19 perlu Anda perhatikan. Apabila tidak, dapat berdampak pada memburuknya relasi dengan sesama dan kesehatan fisik Anda," kata dia. "Apabila Anda memerlukan pertolongan dari tenaga profesional untuk menjalani masa pandemi ini, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog," tambahnya. (*)

Tip Agar Tidak Stres Hadapi Kenormalan Baru karena Pandemi Korona

kenormalan baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kenormalan baru

Berita Terkini