<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/20241001_120928-1072451408.jpg" alt="Penasihat Hukum Kenny Sonda, Perry Cornelius. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penasihat Hukum Kenny Sonda, Perry Cornelius. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sidang terkait kasus dugaan penggelapan yang dilakukan legal counsel PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) Kenny Wisha Sonda mulai memasuki pokok perkara. Sidang kali ini, Selasa (1/10) menghadirkan saksi korban yang merupakan Direktur PT Energi Maju Abadi (EMA) Thomson Situmorang.</p> <p>Dalam kesaksiannya, Thomson dicecar Penasihat Hukum Kenny, Perry Cornelius terkait dengan legal standing pelaporannya terhadap Kenny dalam kasus dugaan penggelapan ini.</p> <p>Perry di dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/10) menanyakan posisi Thomson sebagai pelapor dalam kasus ini yang tertulis dalam dokumen adalah sebagai warga negara bukan mewakili perusahaan dalam hal ini PT EEES.</p> <p>"Dia mengakuin kan tadi bukan siapa-siapa, sebagai warga negara Indonesia," ujar Perry kepada wartawan, Selasa (1/10).</p> <p>Thomson memang mengakui melaporkan kasus penggelapan yang menyeret nama Kenny ini sebagai pribadi dan tanpa persetujuan dari perusahaan.</p> <p>Perry mengatakan bahwa dalam kasus sengketa perusahaan, yang bisa mewakili pelaporan hanyalah direksi perusahaan itu sendiri.</p> <p>"Makanya menurut undang-undang, secara tegas ditentukan dalam hukum, bahwa yang bisa mewakili perusahaan itu atau badan hukum itu adalah Direksi. Itu ketentuan undang-undang," tegasnya.</p> <p>"Enggak setiap orang bisa mengatakan saya mewakili perusahaan, saya sebagai warga negara. Enggak bisa," sambung Perry.</p> <p>Oleh karena itu, ia mengaku heran bagaimana bisa posisi pelapor yang hanya mengaku warga negara bisa melaporkan kasus penggelapan dalam perusahaan.</p> <p>"Ini aneh pelapornya, ada apa, kerugian dia apa? Dasarnya dia mengatakan kerugian siapa? Tadi dia jawab, tidak diskusi sama Direktur. Diskusinya sama orang lain, Advisor," pungkas Perry.</p> <p>Untuk diketahui, dalam kasus ini Kenny Wisha Sonda yang merupakan legal counsel PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) didakwa melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.</p> <p>Kenny dilaporkan karena melakukan tugasnya sebagai legal Counsel PT EEES. Saat itu, ia memberi opini hukum untuk direksi PT EEES, pemilik 51 persen participating interest di wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama Blok Migas Sengkang, Sulawesi Selatan, tidak mendistribusikan pendapatan kepada PT Energi Maju Abadi (EMA) selaku pemegang 49 persen participating interest.</p> <p class="class-paragraph">Hal itu karena PT EEES masih membayarkan pinjaman kepada sejumlah kreditor sesuai dengan perjanjian antara EEES dan EMA. Atas hal tersebut, Kenny sempat ditahan sejak 22 Juli 2024. Baru pada 5 September 2024, Majelis Hakim menangguhkan penahanan Kenny.</p>

Sidang kali ini, Selasa (1/10) menghadirkan saksi korban yang merupakan Direktur PT Energi Maju Abadi (EMA) Thomson Situmorang.

Sidang Kasus Dugaan Penggelapan Kenny Sonda, Saksi Pelapor Dicecar Soal Legal Standing

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/IMG_20240226_134524-495370265.jpg" alt="ILUSTRASI Suasana persidangan di PN Jaksel. (ANTARA/Khaerul Izan)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Suasana persidangan di PN Jaksel. (ANTARA/Khaerul Izan)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa kasus dugaan penggelapan, Kenny Sonda meminta penahanannya ditangguhkan. Hal itu&nbsp;disampaikan oleh tim kuasa hukum Kenny, Perry Cornelius Sitohang usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Jadi dalam persidangan pertama, waktu masih dalam membaca surat dakwaan, kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada hakim. Kemudian dalam persidangan hari selasa kemarin, hakim menyatakan bahwa kita harus memenuhi syarat formil tambahan berupa pemberian uang jaminan," kata Perry di PN Jaksel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyatakan, sudah menyerahkan uang jaminan senilai Rp 50 juta. Menurutnya, uang jaminan itu sebagaimana dimintakan oleh majelis hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin hari Rabu, kita sudah menyetorkan uang jaminan tersebut sebagaimana dimintakan oleh hakim," ungkap Perry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini hakim memutuskan mengabulkan penangguhan penahanan kita ini," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perry menekankan, pihaknya sangat keberatan atas dakwaan yang disematkan terhadap kliennya. Ia menyebut, Jaksa tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan yang dituduhkan terhadap kliennya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut kami bahwa kecacatan, ketidakcermatan, ketidaklengkapan dari surat dakwaan itu sangat-sangat jelas dan sangat nyata dari perkara kami. Kami sama sekali tidak pernah membahas tentang materi pokok perkara, semua yang kami uraikan murni berdasarkan surat dakwaan itu sendiri," tegas Perry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perry mengungkapkan, Jaksa tidak bisa menguraikan sevara lengkap terkait dugaan penggelapan yang didakwakan terhadap kliennya. Menurutnya, Jaksa hanya menguraikan Kenny Sonda mengirimkan email yang kemudian dituduh melakukan penggelepan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka menuduh Kenny ini melakukan penggelapan. Harusnya diuraikan unsur penggelepannya dimana? Bagaimana Kenny menikmati penggelapan tersebut. Kan harus diuraikan, dalam surat dakwaan sama sekali tidak diuraikan. Mereka hanya menguraikan bahwa Kenny melakukan penggelapan karena murni kirim email," ujar Perry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, kliennya justru dikriminalisasi. Hal itu sudah terjadi dari mulai proses di Kepolisian. Sebab, secara tiba-tiba kliennya ditahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kecacatan itu bukan dari Kejaksaan, tapi dari Kepolisian, jadi Kenny itu dipanggil dengan agenda untuk penyerahan tahap dua. Penyerahan tahap dua itu artinya perkara sudah dikatakan lengkap oleh jaksa dan tinggal menyerahkan berkas berikut sama tersangkanya. Tapi yang terjadi pada hari itu adalah surat penangkapan, dan Kenny ditahan, itu yang terjadi. Cacat itu sudah terjadi disitu," papar Perry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyesalkan, kliennya dituduhkan hanya karena mengirimkan email, yang merupakan bagian dari tugasnya sebagai <em>in-house counsel</em> pada PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES). Namun, pengerjaannya yang diklaim sesuai kapasitasnya justru dipermasalahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Jadi dia itu hanya menyampaikan email, yang isinya hanya menegaskan apa yg dituliskan oleh perjanjian. Nah kemudian oleh jaksa ditambahkan lagi, seperti hiperbola, Kenny punya pengaruh, Kenny bisa menginstruksikan Direksi. Dimana di dunia ini, seorang legal counsel bisa menginstruksikan Direksi," cetus Perry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Perry merasa miris. Kliennya dipidana karena bekerja sesuai kewenangannya. Tetapi kemudian dipermasalahkan di ranah hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ketika itu disebutkan apa yang sesuai dalam perjanjian, bagaimana mungkin semua itu bisa dipidana. Jadi kalau dipidana, berbahaya dong profesi <em>in-house legal counsel</em>, berbahaya profesi seorang sarjana hukum yang kerja di perusahaan. Kalau itu bisa dibenarkan jadi preseden buruk, berbahaya juga bagi kami ini yang suka memberikan legal opini kepada klien-klien kami. Kalau klien kami nggak suka, kami ini bisa dipidana," tutur Perry.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Kenny Sonda dijerat dengan Pasal 372 KUHP juncto 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kenny dilaporkan karena opini hukum yang diberikan ke direksi perusahaan EEES, pemilik 51 persen <em>participating interest</em> di wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama Blok Migas Sengkang, Sulawesi Selatan, tidak mendistribusikan pendapatan kepada PT Energi Maju Abadi (EMA) selaku pemegang 49 persen participating interest.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Opini hukum Kenny didasarkan karena EEES masih membayarkan pinjaman kepada sejumlah kreditor sesuai dengan perjanjian antara EEES dan EMA.</div> </div> </div>

Ia menyatakan, sudah menyerahkan uang jaminan senilai Rp 50 juta. Menurutnya, uang jaminan itu sebagaimana dimintakan oleh majelis hakim.

Sebut Dakwaan Jaksa Dinilai Tak Cermat, Kenny Sonda Minta Penahanannya Ditangguhkan

Kenny Sonda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kenny Sonda

Berita Terkini

Sidang Kasus Dugaan Penggelapan Kenny Sonda, Saksi Pelapor Dicecar Soal Legal Standing

Sebut Dakwaan Jaksa Dinilai Tak Cermat, Kenny Sonda Minta Penahanannya Ditangguhkan

Download Aplikasi JawaPos.com