<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/BOBBY-18-A-601232312.jpg" alt="Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution kembali bikin ramai. Bobby mengimbau seluruh kendaraan operasional perusahaan yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah Sumatera Utara (Sumut) menggunakan plat BK atau BB. Menurut dia itu penting agar pajak kendaraan bermotor (PKB) masuk ke Sumut.&nbsp; Dengan begitu, Bobby menilai PKB tersebut bisa dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Sumut. Dikutip dari laman resmi Diskominfo Sumut pada Selasa (30/9), Bobby menyatakan bahwa upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PKB semakin mendesak. Apalagi dana transfer dari Pemerintah Pusat mengalami efisiensi.&nbsp; &rdquo;Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai plat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang mereka lalui dibangun dari APBD kita. Jadi, kami mengimbau agar segera menyesuaikan plat kendaraan sesuai domisili,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Keterangan tersebut disampaikan oleh Bobby usai hadir dalam Rapat Paripurna Persetujuan P-APBD 2025 di DPRD Sumut pada Senin (29/9). Menurut Bobby, kebijakan serupa juga diterapkan oleh daerah lain seperti Riau, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Barat (Kalbar). Sehingga dia menilai kebijakan itu biasa saja.&nbsp; &rdquo;Jadi, ini hal biasa, bukan sesuatu yang baru. Kita di Sumut hanya melakukan hal yang sama, untuk kepentingan bersama,&rdquo; imbuhnya. Berkaitan dengan pemeriksaan kendaraan berplat luar Sumut yang ramai di media sosial (medsos), dia menjelaskan bahwa itu dilakukan saat dirinya kunjungan kerja ke Kabupaten Langkat. Dia memastikan bahwa saat itu tidak ada razia atau penindakan. Dia menghentikan tiga truk untuk memeriksa tonase kendaraan tersebut karena jalanan di Langkat rusak. &rdquo;Tiga kendaraan yang kita hentikan itu semua bermasalah di-tonase. Kebetulan salah satunya berplat luar Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, tidak ada razia atau penilangan,&rdquo; terang dia. Gubsu pun menegaskan, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Sumut untuk kepentingan masyarakat Sumut. Dia ingin, melalui optimalisasi PAD PKB dari kendaraan operasional perusahaan, Pemda Sumut lebih leluasa memperbaiki jalan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik di Sumut. &rdquo;Sekali lagi, tidak ada razia kendaraan berplat luar. Ini murni sosialisasi dan edukasi, agar perusahaan yang berdomisili di Sumut bersama-sama mendukung pembangunan daerah,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; &nbsp;

Gubernur Sumut mengimbau kendaraan operasional perusahaan pakai plat lokal untuk optimalisasi pajak dan pembangunan infrastruktur.

Kembali Bikin Heboh, Gubernur Bobby Nasution Minta Seluruh Kendaraan Operasional di Sumut Pakai Plat BK atau BB

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/Presiden-Prabowo-Tiba-di-Istana-Merdeka-201024-hma-2-4025562171.jpg" alt="Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan produksi Pindad, Maung Garuda. (Hafidz Mubarak A/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan produksi Pindad, Maung Garuda. (Hafidz Mubarak A/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dipastikan akan menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas operasional. Hal itu merupakan bentuk kebanggaan pemerintah terhadap produk dalam negeri. <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 494px; top: 405.8px;">&nbsp;</div>

Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dipastikan akan menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas operasional

Istana Pastikan Kabinet Merah Putih Pakai Maung Pindad untuk Kendaraan Operasional, Jumlahnya akan Dibahas Kemensetneg dan Kemenkeu   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/Presiden-Joko-Widodo-Terima-Kunjunga-11-3415947702.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menerima Pemimpin Takhta Suci Vatikan Sri Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Indonesia Papal Visit Committee/ Hendra A Setyawan)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menerima Pemimpin Takhta Suci Vatikan Sri Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Indonesia Papal Visit Committee/ Hendra A Setyawan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Foto mobil Toyota Innova Zenix hitam berpelat RI 1 beredar di kalangan wartawan hari ini, Rabu (4/9) bersamaan dengan kunjungan Paus Pransiskus ke Indonesia. Diketahui, Paus Fransiskus menggunakan mobil Toyota Innova Zenix selama di Indonesia. Dapat dipastikan bahwa mobil tersebut dinaiki oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena hanya dia yang boleh menggunakan pelat RI 1. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Presiden Jokowi difasilitasi dengan beragam kendaraan operasional kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hal itu disampaikan Yusuf Permana menanggapi kendaraan Toyota Innova Zenix dengan pelat nomor RI 1 yang ditumpangi Presiden Jokowi di tengah agenda kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta. "Fortuner juga sering digunakan saat kunjungan kerja ketika medan-nya berat. Artinya berganti kendaraan adalah hal yang biasa kami lakukan," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (4/9) malam sebagaimana dilansir dari Antara. Yusuf juga menambahkan bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan mobil Innova Zenix lagi besok (5/9). Ia menjelaskan, penggunaan kendaraan seperti Innova sering dilakukan untuk kegiatan tertentu yang bersifat&nbsp;incognito&nbsp;atau penyamaran. Terkait dengan keamanannya, Yusuf menegaskan bahwa Paspampres selalu berkoordinasi dengan tim pengamanan wilayah untuk memastikan keselamatan Presiden selama perjalanan. Seperti diketahui, kendaraan serupa juga digunakan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, selama berkunjung ke Indonesia. Perbedaannya ada di warna mobil dan pelat nomor yang digunakan. Paus Fransiskus menggunakan Toyota Innova Zenix warna putih berpelat SCV 1. Sedangkan Presiden Jokowi menggunakan Toyota Innova Zenix warna hitam berpelat RI 1.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, Presiden Jokowi difasilitasi dengan beragam kendaraan.

Jokowi Naik Innova Zenix, Istana Sebut MPV Toyota Menjadi Salah Satu Kendaraan Operasional Presiden   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/WhatsApp-Image-2023-04-15-at-172710-1503304395.jpeg" alt="Ilustrasi mobil dinas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mobil dinas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya mengusulkan 887 unit kendaraan operasional untuk dilelang. Kendaraan operasional yang diusulkan dalam proses lelang tersebut, di antaranya adalah roda dua (R2) dan roda empat (R4). Kepala BPKAD Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan, ratusan kendaraan yang dilelang tersebut adalah kendaraan yang masa pemakaian sudah lebih dari tujuh tahun. Sejak Januari 2024, BPKAD Surabaya telah melakukan proses identifikasi kendaraan mana saja yang sudah waktunya dilakukan proses lelang. &rdquo;Nah, sampai dengan hari ini sudah mengidentifikasi kendaraan R2 sebanyak 875 unit dan R4 sebanyak 12 unit. Jadi sudah ada 887 unit yang sudah masuk usul lelang,&rdquo; kata Wiwiek. Wiwiek menjelaskan, semua usul lelang kendaraan tersebut telah diusulkan Pemkot Surabaya melalui website Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di https://lelang.go.id. Dari usul lelang sebanyak 887 tersebut, sudah ada 87 unit kendaraan yang telah terjual. &rdquo;Sisanya, 778 unit masih dilakukan proses lelang. Jadi kami juga sudah mendapatkan jadwal proses lelang pada Juni sampai Juli,&rdquo; ujar Wiwiek Widayati. Wiwiek menyebut, jadwal lelang dalam waktu dekat akan dilakukan pada 24 Juni. Bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti proses lelang, bisa mengajukan permohonan ke KPKNL. &rdquo;Jadi masuk ke dalam situs mereka di lelang.go.id, itu adalah situs di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga seluruh masyarakat bisa melihat di situs itu,&rdquo; tutur Wiwiek Widayati. Mantan kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya itu menerangkan, harga lelang dari masing-masing kendaraan tersebut disesuaikan dengan kondisi. &rdquo;Ada presale terhadap kendaraan-kendaraan yang kami usulkan untuk dijual. Yakni ada di limit terendah dan limit tertinggi, kemudian kami sampaikan ke KPKNL untuk dijual,&rdquo; terang Wiwiek Widayati. Wiwiek menambahkan, proses lelang tersebut dilakukan secara terbuka melalui situs lelang.go.id. Rencananya, proses lelang tersebut dilakukan sampai dengan akhir 2024 hingga semua kendaraan laku terjual. &rdquo;Pasti kami buka sampai akhir tahun, karena proses lelang itu kan begitu kami masukkan ternyata nggak ada peminat, nanti kita akan ulang. Sampai akhir nanti, sampai dengan jumlah unit kami nol,&rdquo; ucap Wiwiek Widayati.

BPKAD Kota Surabaya usulkan 887 unit kendaraan operasional untuk dilelang yang masa pemakaian sudah lebih dari tujuh tahun

Pemkot Surabaya Usulkan Ratusan Kendaraan Dilelang, Minat? 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/WhatsApp-Image-2023-08-28-at-165730-2080754776.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengganti seluruh kendaraan operasional roda dua dengan motor listrik. Seluruh motor roda dua berbahan bakar minyak (BBM) tersebut, sekarang ini tengah didata pemkot sebelum dijual melalui balai lelang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, Pemkot Surabaya tengah mendata kendaraan operasional motor BBM. Setelah pendataan itu rampung, seluruh kendaraan tersebut akan dijual melalui balai lelang pada September atau Oktober. &rdquo;Ini sudah didata, kita juga akan lihat mungkin September - Oktober kita akan lelang semuanya. Karena lelang kan yang bisa balai lelang, kita kan tidak bisa melelang sendiri,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (28/8). Wali Kota Eri juga memastikan telah meminta jajarannya untuk mendata seluruh motor operasional roda dua non-listrik. Pada 2024 seluruh kendaraan operasional roda dua pemkot ditarget sudah menggunakan motor listrik. &rdquo;Ini masih didata sama teman-teman. Pokoknya semuanya saya minta tidak ada lagi motor roda dua yang non-listrik pada 2024,&rdquo; ujar Eri, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut. Wali kota yang lekat disapa Cak Eri itu menyebutkan, motor BBM yang akan dilelang itu bukan hanya dalam kondisi rusak. Tetapi juga seluruh kendaraan operasional pemkot yang kondisinya masih laik jalan. &rdquo;Karena kita punya komitmen bahwa kita harus menjaga lingkungan. Kan hari ini juga terkait emisi gas buang dari semua kendaraan, kita fokuskan. Karena lingkungan ini salah satu bentuk pergantian pemerintah kepada masyarakat,&rdquo; jelas Eri. Lebih dari itu, Cak Eri juga menyebut, Surabaya merupakan kota urbanisasi. Otomatis, Kota Surabaya juga menjadi jujugan kendaraan masyarakat dari luar daerah. &rdquo;Karena mau tidak mau Surabaya ini kota urbanisasi, banyak yang masuk ke Surabaya. Jadi salah satunya adalah dengan contoh (motor listrik) itu,&rdquo; tutur Eri. Untuk mendukung peralihan motor BBM ke listrik, Cak Eri mengaku juga menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Kerja sama antara pemkot dengan ITS tersebut, terkait dengan penggunaan teknologi untuk motor listrik. &rdquo;Jadi (ITS) ada teknologi listrik, nanti dikembangkan dengan perusahaan mana, kita bisa membeli itu. Jadi kita bisa memberdayakan masyarakat juga,&rdquo; terang Eri. Peralihan motor BBM ke listrik tentu harus didukung dengan penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Cak Eri menyatakan, saat ini ITS juga tengah menyiapkan terkait teknologi SPKLU. &rdquo;Pak Rektor (ITS) sudah menyiapkan juga, ada CCTV-nya, termasuk listriknya nanti kita siapkan. Jadi sudah disiapkan teknologi-teknologi itu,&rdquo; sebut Eri. Melalui karya dari ITS tersebut, Wali Kota Eri ingin menunjukkan bahwa anak bangsa juga mampu menciptakan teknologi yang jauh lebih baik dari luar negeri. Hal itu sebagaimana juga menjadi komitmen pemkot dan DPRD dalam mengutamakan penggunaan karya anak bangsa. &rdquo;Saya punya komitmen dengan DPRD, karya anak bangsa kita utamakan. Dan itu pembuktian bahwa karya anak bangsa Indonesia bisa dimulai dari anak Surabaya,&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya berencana ganti seluruh kendaraan operasional roda dua dengan motor listrik. Seluruh motor BBM akan dilelang

Pemkot Surabaya Data Seluruh Kendaraan Roda Dua, Siap-Siap Pindah ke Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/WhatsApp-Image-2023-08-16-at-122510-394676531.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana melelang seluruh kendaraan operasional roda dua berbahan bakar minyak (BBM). Pemkot bakal membelikan motor listrik sebagai upaya mendukung energi yang lebih ramah lingkungan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, dalam waktu dekat seluruh motor operasional pegawai pemkot dilelang. Dana hasil lelang yang terkumpul itu nanti kemudian dibelikan motor listrik. &rdquo;Semua motor di pemerintah kota, akan kita lelang. Setelah itu kita membeli sepeda motor listrik, sehingga itu juga mengurangi pencemaran,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (23/8). Menurut dia, karena kendaraan operasional merupakan aset milik pemerintah, penjualannya tidak bisa dilakukan secara langsung. Proses penjualan motor BBM akan dilakukan melalui balai lelang. &rdquo;Karena aset pemerintah tidak bisa dijual secara langsung, tapi dititipkan kepada balai lelang untuk dilelang. Hasilnya masuk ke PAD (pendapatan asli daerah), kita belikan kembali untuk motor listrik,&rdquo; ujar Eri. Wali Kota Eri menerangkan, untuk tahap awal, pihaknya akan fokus terlebih dahulu melakukan konversi motor BBM ke listrik. Sebab, untuk mobil listrik, harga per unit saat ini dinilai masih mahal. &rdquo;Nanti motor listrik, kalau yang mobil belum. Karena kami lihat harganya masih tinggi, bisa Rp 400 juta &ndash; Rp 500 juta per unit,&rdquo; jelas Eri. Selain itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga memikirkan opsi lain untuk mengonversi kendaraan BBM ke listrik. Sebab, rata-rata kendaraan kepala dinas sebelumnya sudah dikonversi dari BBM ke gas. &rdquo;Ini kita akan konsultasi dulu, bisa tidak dikonversi ke listrik. Jadi nanti pakai dua, bisa pakai BBM dan listrik. Seperti mobil (kepala dinas) dulu pakai gas, semoga itu bisa jalan,&rdquo; kata Eri.

Pemkot Surabaya berencana melelang seluruh kendaraan operasional roda dua berbahan bakar minyak (BBM) dan bakal membeli motor listrik

Jual Motor BBM, Pemkot Surabaya Bakal Beli Motor Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/WhatsApp-Image-2023-05-15-at-062014-1992529541.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dukung pengembangan produksi motor listrik ITS Surabaya." width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dukung pengembangan produksi motor listrik ITS Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menjadi pengembang sepeda motor listrik Gesits. Produk tersebut akhirnya diambil oleh PT Wika Industri Manufaktur dan Konstruksi. Kendaraan hasil kerja sama dengan Garansindo Group yang diluncurkan pada 2016, itu tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan respons positif dari pasar. Berkat dukungan pemerintah, Gesits jadi salah satu merek yang bakal dapat insentif. Selain itu, pada pameran khusus kendaraan listrik Indonesia Electric Motorshow (IEMS) 2022, jadi panggung buat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengenalkan motor listrik terbaru garapan mereka yang diberi nama Bangkits Cendrawasih. Konsepnya berupa motor trail yang bisa mengatasi dua medan. Maksudnya bisa mengaspal di jalan raya, juga dapat diandalkan melewati berbagai macam permukaan jalan hingga bebatuan sekalipun. Motor listrik garapan ITS itu sudah dipesan sebanyak 34 unit oleh Kementerian Sosial. Semuanya digunakan untuk kendaraan operasional di Papua. Bangkits Cendrawasih punya dimensi panjang 2.080 mm, lebar 1.155 mm dan tinggi 1.115 mm. Wheelbase-nya 1.355 mm. Beratnya mencapai 103 kilogram. Baterai menggunakan lithium ion berkapasitas 3,88 kWh. Dengan jarak tempuhnya mencapai 70 kilometer. Pengisian dayanya hanya butuh waktu 1 hingga 2 jam. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendukung pengembangan produksi motor listrik oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Sebagai karya anak bangsa, membuktikan bahwa dalam negeri juga mampu memproduksi kendaraan listrik berkualitas. &rdquo;Kendaraan listrik adalah masa depan, sehingga menuju transisi itu kita harus bersiap-siap. Segenap sektor harus bekerja sama untuk saling melengkapi, kalau dalam negeri seperti ITS bisa menjadi produsen kenapa harus yang lain,&rdquo; kata Armuji. Cak Ji, sapaan akrab Armuji, menyinggung salah satu kesepakatan negara-negara di Asia Tenggara adalah untuk membangun ekosistem mobil listrik. Hal itu menjadi salah satu kesimpulan penting yang disepakati pimpinan-pimpinan negara dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). &rdquo;Ini tentu tidak dapat dihindari. Pilihannya adalah menyiapkan diri. Saat ini, kita mematangkan perencanaan hingga regulasi untuk mulai transisi ke kendaraan listrik, tentu dimulai dari lingkungan pemerintahan dahulu,&rdquo; tegas Armuji.

ITS Surabaya jadi pengembang sepeda motor listrik Gesits. Saat ini garap Bangkits Cendrawasih pesanan Kemensos untuk kendaraan operasional

Wakil Wali Kota Surabaya Dukung Pengembangan Motor Listrik ITS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/SPKLU-istana-bogor-antara.jpg.jpeg" alt="Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/3/2023) (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)" width="100%">
<figcaption>Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/3/2023) (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, memfasilitasi pengisian daya listrik untuk kendaraan dinas maupun operasional dengan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di lingkungan tersebut.  Peresmian SPKLU tersebut dihadiri Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (10/3).  "PLN mendukung program-program  'zero emmision' di mana 2060 seluruh kota dituntut untuk melakukan itu. Hari ini kami secara bertahap melakukan itu, antara lain ada SPKLU di Istana Bogor," kata Heru.  Heru menjelaskan bahwa hadirnya SPKLU di Istana Kepresidenan Bogor menjadi motivasi agar PLN dapat memfasilitasi SPKLU di Istana Presiden lainnya, yakni Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Cipanas, Istana Tampaksiring, hingga Istana Gedung Agung.  Ia mengapresiasi pembangunan fasilitas SPKLU ini dalam rangka mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission 2060.  Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengapresiasi langkah Istana yang telah memulai penggunaan energi terbarukan sejak empat tahun lalu. "Empat tahun lalu pun di Istana sudah menggunakan energi bersih, motornya sudah menggunakan motor listrik, padahal PLN waktu itu belum menggunakan motor listrik," katanya.  Darmawan menjelaskan penggunaan kendaraan listrik terbukti mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 50 persen. Sejauh ini, PLN sudah membangun lebih dari 600 SPKLU tersebar di Indonesia, antara lain di kantor pemerintah hingga restoran dan gerai kopi.  Sebelumnya, PLN telah menyediakan SPKLU di Balai Kota Bogor yang resmi dapat digunakan masyarakat pada November 2022. Pembangunan SPKLU secara masif didorong dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

Istana Bogor Fasilitiasi SPKLU untuk Kendaraan Dinas dan Operasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/MOBDIN-SURABAYA.jpg" alt="Deratan mobil dinas Pemkot Surabaya terparkir di Gedung Sawunggaling (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Deratan mobil dinas Pemkot Surabaya terparkir di Gedung Sawunggaling (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya mencatat ada sebanyak 70 kendaraan dinas roda empat yang telah rusak berat. Tahun depan mobil operasional yang rusak itu akan diganti armada baru.  Kepala BPKAD Surabaya Ira Tursilowati mengatakan, kendaraan dinas milik pemkot berjumlah 4.486 unit. Itu terdiri atas kendaraan dinas pejabat sebanyak 77 unit serta kendaraan operasional dinas yang terdiri atas 2.665 unit roda dua dan 725 unit roda empat. ”Jumlah ini belum termasuk yang non-operasional. Seperti ambulans 67 unit, lalu truk 485 unit, dan kendaraan jenis lain 467 unit,” ujarnya kemarin (29/12).  Pemkot akan membeli kendaraan baru. Itu ditujukan untuk mengganti mobil dinas yang rusak berat. ”Yang diprioritaskan adalah kendaraan yang rusak berat. Jumlahnya 70 unit,” papar Ira.  Sebanyak 470 unit kendaraan juga membutuhkan perbaikan karena sudah dipakai lebih dari 7 tahun. Namun, tingkat kerusakannya tidak parah sehingga masih bisa diperbaiki. ”Selebihnya, 262 unit masa pakainya masih di bawah 7 tahun. Kondisinya baik,” tutur Ira.  BPKAD juga masih mempertimbangkan pengganti kendaraan itu. Apakah seluruhnya diganti dengan mobil listrik. Ira masih mengalkulasi kebutuhan dan anggaran yang tersedia. ”Masih kami telaah apakah perlu diganti ke listrik juga atau tidak,” terangnya.  Sebelumnya, pemkot berencana mengubah kendaraan dinas roda dua yang memakai BBM menjadi motor listrik. Rencananya, ada 520 unit sepeda motor yang dialihkan memakai energi listrik. Kendaraan itu akan menggantikan sepeda motor dinas yang sebelumnya sudah rusak berat dan berusia di atas 7 tahun.  ”Kalau untuk motor sudah kami kalkulasi dan bandingkan dengan BBM. Dari segi bahan bakar dan perawatan memang lebih efisien kendaraan listrik,” ucap Ira.

Puluhan Mobil Dinas Pemkot Surabaya Sudah Rusak Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221028_172043.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tahun depan ini akan menjadi sejarah baru bagi Pemkot Surabaya.  Sebab, pemkot akan mulai mengganti kendaraan operasional yang memakai bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan bertenaga listrik. Penggantian itu dimulai untuk kendaraan dinas roda dua terlebih dahulu.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, penggantian kendaraan operasional roda dua menjadi kendaraan listrik itu sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga kejaksaan. Tujuannya, memastikan program tersebut bisa berjalan lancar.  Saat ini, lanjut dia, pemkot masih menghitung jumlah kendaraan roda dua yang dipakai dan dialihkan ke sepeda motor listrik. ”Kami tunggu keputusan pemerintah. Apakah kendaraan roda dua nanti dikonversi dan dilelang. Atau yang ada ini dijual, lalu untuk beli kendaraan listrik,” ujarnya kemarin (25/12).  Menurut Eri, penggantian kendaraan roda dua menjadi motor listrik itu sudah sejalan dengan rencana pembangunan nasional. Di sisi lain, pemkot juga mendapatkan keuntungan. Yaitu, anggaran pembelian BBM semakin berkurang serta mengurangi polusi kota. ”Yang pasti, anggaran akan semakin hemat,” paparnya.  Setelah penggantian kendaraan roda dua berjalan lancar, berlanjut konversi kendaraan roda empat menjadi mobil listrik. Pemkot juga berencana menyiapkan sarana pendukungnya seperti stasiun pengisian listrik.  Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya Ira Tursilowati menyampaikan, jumlah kendaraan dinas roda dua di lingkungan pemkot mencapai 2.665 unit.

2023, Pemkot Surabaya Siap Ganti 2.665 Motor Dinas ke Motor Listrik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kendaraan operasional

Berita Terkini