<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/IMG-20251219-WA0038-2181147456.jpg" alt="Menhub Dudy Purwagandhi bersama Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menhub Dudy Purwagandhi bersama Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) masih menjadi momok yang harus segera diselesaikan. Sebab, kendaraan ini memiliki dampak kerusakan yang besar. Mulai dari risiko kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, serta terganggunya keselamatan pengguna jalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal itu, digelar Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 2025 oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur di Gedung Tani Puspo Agro, Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kegiatan ini diikuti oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. Lalu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan serta perwakilan lembaga yang menjadi stakeholder transportasi darat, seperti Jasa Raharja, PT Jasa Marga (Persero), Asosiasi Karoseri Indonesia, Organisasi Angkutan Darat, dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016977004/shin-sang-gyu-siap-mati-matian-persebaya-surabaya-optimistis-kalahkan-borneo-fc-di-gbt">Shin Sang-gyu Siap Mati-matian! Persebaya Surabaya Optimistis Kalahkan Borneo FC di GBT</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menhub Dudy mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal menuju target besar Indonesia Zero ODOL 2027. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung agenda nasional tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Target utamanya adalah mencapai Indonesia Zero ODOL pada tahun 2027. Pencapaian ini bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang berkeselamatan dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sistem logistik nasional. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti di sini, tetapi terus berlanjut hingga 2027 dengan komitmen bersama seluruh stakeholder,&rdquo; ujar Dudy, Jumat (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan pihaknya mewujudkan program Zero ODOL. Langkah ini penting untuk mewujudkam lalu lintas yang aman dan nyaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Normalisasi ODOL penting untuk mewujudkan tata kelola transportasi yang aman dan lancar, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta mengurangi kerusakan jalan. Sinergi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan karoseri, menjadi kunci agar efisiensi dan produktivitas dapat tercapai,&rdquo; kata Khofifah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyatakan dukungan terhadap program penanganan ODOL. Menurutnya, penanganan kendaraan ODOL berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan berkendara dan pengguna jalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dimensi dan muatan berpotensi menimbulkan risiko serius bagi para pengguna jalan. Karena itu, Jasa Raharja mendukung penuh langkah-langkah normalisasi kendaraan ODOL sebagai bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang lebih aman,&rdquo; ujar Dewi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan, Jasa Raharja terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar perlindungan kepada masyarakat dapat berjalan optimal, mulai dari pencegahan hingga penanganan saat kecelakaan lalu lintas terjadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) masih menjadi momok yang harus segera diselesaikan, karena mengancam keselamatan.

Soal Target Zero ODOL 2027, Jasa Raharja: Berisiko Serius Bagi Pengendara di Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/JKT_INDONESIA-BEBAS-ODOL-DO-TAHUN-2026_HANUNG-HAMBARA_01072025-1-3905657048.jpg" alt="Sejumlah truk Over Dimensi Over Load (ODOL) melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, Selasa (1/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah truk Over Dimensi Over Load (ODOL) melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, Selasa (1/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah, DPR, dan sejumlah asosiasi pengemudi logistik Indonesia sepakat membentuk tim bersama untuk merumuskan kebijakan kendaraan zero Over Dimension Over Loading&nbsp;(ODOL). Kebijakan ini ditargetkan bisa mulai diterapkan pada tahun 2027, sehingga tidak ada lagi truk ODOL yang melintas di jalanan. "Menuju zero ODOL tadi di 2027, kami telah bersepakat baik dengan pemerintah maupun pihak Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (APLN) akan membentuk tim bersama untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi aspirasi dari teman-teman Asosiasi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Hal itu disampaikan dasco usai pertemuan pimpinan DPR bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, pimpinan Komisi V DPR RI, dan sejumlah asosiasi pengemudi logistik. Dia menjelaskan, kesepakatan tersebut diambil menyusul atensi yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap percepatan implementasi Indonesia Zero ODOL. "Tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) bahwa Presiden itu memperhatikan dengan cermat mengenai masalah over dimensi dan overload," ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah segera menyiapkan teknis lebih lanjut terkait kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. "Kami menyepakati bahwa perlunya komitmen bersama untuk memberlakukan zero ODOL, dan beberapa hal yang harus kami siapkan berkaitan dengan pemberlakuan zero ODOL akan segera kami laksanakan sebagaimana yang telah disepakati bersama pada rapat tadi," tuturnya. Dia menyambut baik pertemuan itu, yang menegaskan komitmen bersama dalam mendukung implementasi&nbsp;Indonesia Zero ODOL pada 2027. "Rapat pagi ini yang diinisiasi oleh DPR RI sangat baik sehingga ke depannya kita memiliki agenda yang jelas untuk memenuhi zero ODOL ini," katanya. Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API) Suroso menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal dan mengimplementasikan kebijakan zero ODOL pada 2027. "Kami sudah sepakat zero ODOL di 2027 harus dijalankan dan ditegakkan di negeri kita ini. Kita pengemudi akan sepakat semuanya," ujarnya. Sebelumnya, Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan kendaraan ODOL perlu dipercepat sebelum 2027 untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dia menjelaskan, kebijakan zero ODOL telah lama direncanakan sejak 2009, namun terus mengalami penundaan hingga saat ini. "Mundur mungkin ya, tapi saya harapkan tidak sampai terlalu lama. karena kalau sampai 2027, itu seperti yang sudah saya bilang, semakin kita mengundur maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak," kata Menhub. <h2>AHY Dorong Upah Layak untuk Sopir Angkutan Barang</h2> Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga angkat bicara soal ODOL. Dia meminta ada prioritas pengawasan kendaraan angkutan barang dan pemberian upah yang layak bagi sopir atau pengemudi truk untuk mengimplementasikan Indonesia Zero ODOL. &ldquo;Pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi kendaraan angkutan barang, ini juga harus menjadi perhatian kita,&rdquo; ucap AHY saat membuka Rakor Pembahasan Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/ODOL di Jakarta, Kamis (17/7). Penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi, terutama mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum akan menjadi bagian dari rencana aksi nasional dalam mengimplementasikan Indonesia Zero ODOL. Selain itu, AHY juga menyoroti pentingnya pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang untuk menyelesaikan permasalahan ODOL yang sudah berlarut-larut.

Kebijakan ini ditargetkan bisa mulai diterapkan pada tahun 2027, sehingga tidak ada lagi truk ODOL yang melintas di jalanan.

Sepakati Pembentukan Tim Bersama Rumuskan Aturan Kendaraan ODOL, Targetkan Penerapan di 2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/TOL-CIPALI-SIAP-HADAPI-ARUS-MUDIK-LEBARAN-2022_ali_006.jpg" alt="Ilustrasi truk bermuatan lebih dan over dimensi melintas di lajur tol Cikopo-Palimanan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi truk bermuatan lebih dan over dimensi melintas di lajur tol Cikopo-Palimanan.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL) masih menjadi masalah klasik namun serius dalam dunia transportasi jalan di Indonesia. Meski sudah lama menjadi perhatian, kendaraan yang melebihi batas dimensi dan kapasitas muatan tetap berseliweran di jalanan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016119917/rezeki-lancar-tanpa-hambatan-8-shio-yang-dapat-cuan-terus-menerus-dan-selalu-mudah-dapat-uang">Rezeki Lancar Tanpa Hambatan, 8 Shio yang Dapat Cuan Terus-Menerus dan Selalu Mudah Dapat Uang</a>&nbsp; Fenomena tersebut membawa konsekuensi yang mahal. Kerusakan infrastruktur, meningkatnya risiko kecelakaan, hingga persaingan usaha yang tidak sehat menjadi persoalan yang mengakar dan sulit diselesaikan. Banyak pelaku industri logistik, karena tekanan efisiensi dan kompetisi biaya, masih tergoda menggunakan kendaraan ODOL demi menekan ongkos. Sayangnya, cara instan ini justru menyisakan dampak jangka panjang yang merugikan banyak pihak, termasuk negara dan masyarakat luas. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai upaya sudah dijalankan, razia terpadu, modernisasi jembatan timbang, hingga penindakan administratif dan pidana. Namun di lapangan, hasilnya belum sepenuhnya menggembirakan. Muhammad Akbar, pemerhati transportasi menilai, menyelesaikan masalah kendaraan ODOL menghadapi tantangan beragam, dari keterbatasan personel hingga resistensi pelaku usaha yang merasa tidak punya banyak pilihan. Namun, dirinya menggarisbawahi, yang menjadi catatan penting, pendekatan selama ini cenderung bersifat represif, fokus pada sanksi, tapi minim insentif. Akibatnya, regulasi terasa sebagai beban, bukan dorongan.&nbsp; "Kepatuhan pun cenderung temporer dan formalistik, bukan sesuatu yang tumbuh dari kesadaran bersama," kata Akbar melalui keterangannya kepada JawaPos.com. Padahal, di tengah iklim usaha yang makin ketat, pendekatan yang semata-mata galak hanya akan menambah jarak antara regulator dan pelaku usaha. Akbar menilai, menertibkan ODOL bukan hanya soal memberi hukuman, tapi juga soal memberi penghargaan. Di balik layar, ada banyak pelaku usaha yang telah berupaya keras menyesuaikan diri, mengurangi muatan, mengganti bodi kendaraan, bahkan membeli armada baru. Semua itu butuh investasi besar dan risiko tinggi. "Sayangnya, mereka yang taat ini belum benar-benar mendapatkan dukungan konkret. Apresiasi sejauh ini hanya sebatas simbolik, belum menyentuh sisi ekonomis yang nyata," ungkapnya. Di sinilah pentingnya membangun sistem insentif yang adil. Jika pelanggaran memberikan keuntungan ekonomi, maka kepatuhan akan selalu kalah saing. Tapi jika mematuhi aturan justru membuka peluang baru, diskon, subsidi, kemudahan akses maka budaya tertib diyakini bisa tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Apa bentuk insentif yang bisa mendorong perubahan, Akbar menilai bentuknya bisa beragam, seperti diskon tarif tol untuk kendaraan yang telah memenuhi standar dimensi dan muatan. Atau subsidi atau potongan BBM bersubsidi bagi armada legal yang terdaftar. Alternatif lainnya bisa juga dalam bentuk potongan biaya servis di bengkel resmi yang terverifikasi pemerintah, sebagai bentuk dukungan terhadap perawatan rutin kendaraan atau skema pembiayaan berbunga rendah bagi usaha kecil-menengah yang ingin beralih ke armada sesuai regulasi. "Insentif-insentif semacam ini bukan hanya memberi penghargaan, tapi juga membantu pelaku usaha melewati masa transisi tanpa harus mengorbankan kelangsungan bisnis mereka," tegas Akbar. Selain itu, Akbar menyebut, lebih dari sekadar menertibkan ODOL, Indonesia sebenarnya sedang berada di jalur transformasi sistem logistik yang lebih aman, efisien, dan berdaya saing. Tapi transformasi itu hanya mungkin terjadi jika ada kemauan untuk menyeimbangkan antara ketegasan dan keberpihakan. "Kebijakan yang hanya menekan dari atas akan berisiko menciptakan resistensi. Namun kebijakan yang mampu mengakomodasi realitas di lapangan, disertai insentif rasional, akan membentuk budaya kepatuhan yang organik, lahir dari kesadaran, bukan paksaan," tandasnya. (*)

Artikel ini membahas tantangan dan solusi terkait fenomena kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL) di Indonesia.

Menertibkan Kendaraan ODOL, Pengamat Nilai Aksi Tegas Saja Tidak Cukup

Kendaraan Odol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kendaraan Odol

Berita Terkini

Soal Target Zero ODOL 2027, Jasa Raharja: Berisiko Serius Bagi Pengendara di Jalan

Sepakati Pembentukan Tim Bersama Rumuskan Aturan Kendaraan ODOL, Targetkan Penerapan di 2027

Menertibkan Kendaraan ODOL, Pengamat Nilai Aksi Tegas Saja Tidak Cukup

Download Aplikasi JawaPos.com