<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/JKT_INDONESIA-BEBAS-ODOL-DO-TAHUN-2026_HANUNG-HAMBARA_01072025-429744870.jpg" alt="Sejumlah truk Over Dimensi Over Load (ODOL) melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, Selasa (1/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah truk Over Dimensi Over Load (ODOL) melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, Selasa (1/7/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengawasan ketat angkutan logistik di jalanan Indonesia membuahkan hasil. Data terbaru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat hampir 600 ribu kendaraan barang kedapatan melanggar aturan sepanjang tahun ini. Data itu merupakan hasil pemeriksaan dan penindakan terhadap angkutan logistik di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama periode 1 Januari&ndash;28 November 2025. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan, ini adalah bagian dari upaya serius menuju Zero Over Dimension &amp; Over Load (ODOL) pada tahun 2027. "Kami selalu melakukan pengawasan di UPPKB untuk memastikan kendaraan angkutan barang memenuhi ketentuan terkait muatan, dimensi, dan kelengkapan dokumen. Ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi prasyarat keselamatan serta perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan dan umur infrastruktur jalan," ujarnya, Minggu (30/11). <h2>Data Pelanggaran Angkutan Barang: 23% Kendaraan 'Nakal'</h2> Sejak 1 Januari hingga 28 November 2025, Ditjen Perhubungan Darat telah memeriksa total 2.514.244 kendaraan logistik. Dari jumlah tersebut, tercatat 588.984 kendaraan (23,43%) dinyatakan melanggar. Artinya, hampir satu dari empat kendaraan yang diperiksa tidak patuh aturan. Dari keseluruhan pelanggaran yang ditemukan, isu daya angkut menjadi yang paling dominan dan mengkhawatirkan. Lebih dari setengah total pelanggaran, tepatnya 59,43%, adalah karena masalah daya angkut. Jumlahnya mencapai 393.992 kendaraan. "Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, dan mayoritas pelanggarannya yakni terkait daya angkut sebanyak 393.992 unit, kemudian pelanggaran dimensi, dan pelanggaran dokumen. Selanjutnya juga ditemukan pelanggaran persyaratan teknis, pelanggaran tata cara muat serta pelanggaran kelas jalan," papar Aan. Secara rinci, total terdapat 662.899 pelanggaran. Dengan penghitungan satu kendaraan bisa lebih dari satu pelanggaran. Berikut rinciannya: - Pelanggaran Daya Angkut: 393.992 kendaraan (59,43%) - Pelanggaran Dokumen: 261.058 kendaraan (39,38%) - Pelanggaran Tata Cara Muat: 5.383 kendaraan (0,81%) - Pelanggaran Persyaratan Teknis: 940 kendaraan (0,14%) - Pelanggaran Dimensi: 1.396 kendaraan (0,21%) - Pelanggaran Kelas Jalan: 130 kendaraan (0,02%) <h2>Penindakan dan Pembinaan Operator Angkutan Barang</h2> Tingginya angka pelanggar memicu tindakan tegas dari Kemenhub. Dari total 588.984 kendaraan yang melanggar, sebanyak 394.583 kendaraan telah dikenakan penindakan. Meski demikian, selama masa sosialisasi, penindakan juga difokuskan pada pembinaan. "Pada periode Januari sampai Juni 2025, penindakan diberikan kepada 193.178 kendaraan, sebagian besar berupa peringatan. Sementara pada masa sosialisasi Juli hingga November 2025, penindakan diberikan kepada 201.405 kendaraan, dengan proporsi peringatan mencapai 84,58% atau 170.350 kendaraan sebagai langkah pembinaan kepada operator angkutan barang," jelas Aan. <h2>Teknologi Canggih Ungkap Pelanggaran Muatan Pasir</h2> Pengawasan juga didukung teknologi canggih Weigh in Motion (WIM) di lima lokasi UPPKB. Sistem WIM mencatat 2.615.083 kendaraan telah diperiksa. Melalui sistem ini, terungkap jenis komoditas yang paling banyak melanggar. Komoditas pasir tercatat menjadi yang paling bandel dengan 41.557 kendaraan melakukan pelanggaran. "Dari 2,6 juta lebih kendaraan yang terekam sistem WIM, terdapat 536.431 kendaraan memiliki BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) dan sebanyak 2.078.655 kendaraan atau sekitar 79,49% tidak ada BLUe. Kemudian angkutan barang komoditas tertentu juga tercatat memiliki jumlah pelanggaran tertinggi seperti angkutan yang membawa komoditas pasir yang mencapai 41.557 kendaraan," kata Aan.

Kemenhub mencatat 600 ribu kendaraan barang melanggar aturan, 23% dari total kendaraan diperiksa, upaya menuju Zero ODOL 2027.

Hampir 600 Ribu Kendaraan Logistik Terbukti Melanggar Aturan Sepanjang 2025, Mayoritas Soal Daya Angkut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/mmmmmm-1-1028357928.jpg" alt="Petugas Satlantas Polres Situbondo melakukan penertiban di jalur pantura kawasan Taman Nasional Baluran. Kamis (24/7). (Pos Lantas Baluran Situbondo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas Satlantas Polres Situbondo melakukan penertiban di jalur pantura kawasan Taman Nasional Baluran. Kamis (24/7). (Pos Lantas Baluran Situbondo/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jalur pantura kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur, macet total, Kamis (24/7). Kemacetan dipicu antrean kendaraan logistik di pelabuhan penyeberangan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali). Kasatlantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan, kemacetan terjadi di jalur pantura kawasan Taman Nasional (TN) Baluran sepanjang sekitar 9 kilometer dari perbatasan Banyuwangi ke arah Situbondo. &rdquo;Hingga siang ini (24/7) kemacetan sudah sepanjang sekitar 9 kilometer mulai dari perbatasan Situbondo-Banyuwangi ke arah hutan Baluran,&rdquo; kata AKP Nanang seperti dilansir dari Antara di Situbondo, Kamis (24/7). Dia mengimbau para pengendara yang akan melintas di jalur pantura Situbondo untuk menunda perjalanan karena kemacetan belum bisa diprediksi kapan akan kembali normal. &rdquo;Kami imbau kepada pengguna jalan menunda perjalanan dulu yang ingin melewati jalur pantura Baluran,&rdquo; kata Nanang. Hingga Kamis (24/7) pukul 12.30 WIB, kemacetan jalur pantura mulai dari Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) hingga hutan Baluran Situbondo. Selain akibat antrean panjang bongkar muat kendaraan logistik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, kemacetan jalur pantura juga diduga karena ditutupnya jalur Gumitir (Jember-Banyuwangi). Jalur Gumitir yang menghubungkan Jember-Banyuwangi ditutup total mulai hari ini (24/7), untuk kegiatan perbaikan longsoran di jalur tersebut. Sehingga arus lalu lintas menuju Banyuwangi harus melewati jalur pantura Situbondo.

Jalur pantura kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo, macet total, Kamis (24/7). Kemacetan dipicu antrean kendaraan logistik di pelabuhan

Jalur Pantura Kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo Macet Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Kemacetan-Gerbang-Tol-Cikarang-Utama-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Suasana kemacetan DI KM 31Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Kemacetan sepanjang 1 kilometer ini imbas pemeriksaan titik penyekatan larangan mudik lebaran, di Gerbang Tol Cikarang Barat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana kemacetan DI KM 31Jalan Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Kemacetan sepanjang 1 kilometer ini imbas pemeriksaan titik penyekatan larangan mudik lebaran, di Gerbang Tol Cikarang Barat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera mengeluarkan regulasi untuk truk sumbu tiga di tengah masa mudik Lebaran 2023. Pengaturan itu dilakukan karena truk sumbu tiga di jalan tol berpotensi menimbulkan kemacetan.  Rencana pengaturan tersebut disampaikan langsung oleh Menhub Budi Karya Sumadi. Dia mengatakan, kapasitas jalan tol bisa menurun dengan adanya mobil barang sumbu tiga. "Satu, kecepatannya menurun. Dan kedua, volumenya membuat terjadi penyempitan," katanya di Jakarta kemarin (25/3).  Seperti diketahui, kendaraan truk sumbu tiga tidak bisa melaju kencang seperti kendaraan penumpang pada umumnya.  Rata-rata kecepatan truk sumbu tiga hanya 30 sampai 40 km/jam. "Oleh karena itu, akan kami umumkan hari apa saja yang tidak boleh menggunakan jalan-jalan yang ditetapkan (untuk truk sumbu tiga)," jelasnya.  Pengaturan pembatasan truk muatan selama arus mudik dan balik dikecualikan untuk muatan tertentu. Misalnya, truk sumbu tiga dengan muatan BBM, hewan ternak, pupuk, hantaran uang, serta bahan pokok, termasuk sayuran, serta kendaraan bermotor. Budi mengatakan, truk dengan muatan barang-barang seperti itu tetap diperbolehkan selama tidak menggunakan truk jenis sumbu tiga. Sebagai gantinya, bisa menggunakan truk engkel atau truk dua ban.  Selain itu, Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta pengangkutan pemudik dengan bus dimaksimalkan. Yaitu, dengan memanfaatkan jalan arteri non-tol. Nanti bus yang ke Semarang atau Solo dari Jakarta dan sekitarnya harus balik lagi ke Jakarta untuk mengangkut penumpang berikutnya. Skemanya, bus menuju Solo dan Semarang melewati jalan tol. Kemudian, kembali ke Jakarta melalui jalan arteri atau non-tol.  Dia juga mengatakan, kondisi jalan arteri sudah relatif lebih baik. Pemetaan Kemenhub sebelumnya, ada penyempitan di tujuh titik jembatan. Saat ini enam sudah ditangani, tinggal satu titik penyempitan. Dengan demikian, jalur pantura bisa dimaksimalkan untuk mengurangi beban di jalan tol.  Budi lantas merespons keluhan masyarakat soal kenaikan harga tiket pada momen mudik. Dia mengatakan, harga tiket adalah pertemuan suatu titik bagi para operator untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Kemenhub selalu memantau penetapan harga tiket angkutan supaya tidak melewati batas atas yang ditetapkan. ’’Baik itu bus, kereta api, maupun pesawat,’’ jelasnya.  Dia menegaskan, semua operator angkutan tidak boleh melanggar harga atas tiket yang dijual. Dia meminta kepada operator untuk kooperatif. Masyarakat juga bisa ikut terlibat dengan memantau ketentuan penetapan harga tiket tersebut.

Sambut Arus Mudik, Kemenhub Segera Batasi Kendaraan Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Hewan-Kurban-Salma-Toyibi-1.jpg" alt="Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan" width="100%">
<figcaption>Pekerja memberi makan hewan kurban yang dijual di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Menurut pedagang penjualan hewan kurban tidak terpengaruh dengan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meskipun pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Sumbawa, mengalami peningkatan. Kondisi itu diduga terjadi karena lalu lintas truk logistik lintas pulau dan lintas provinsi.  Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK Letjen TNI Suharyanto mengatakan, jalur truk logistik sangat berpotensi menularkan virus PMK antar wilayah. Kenaikan kasus PMK yang terjadi di Sumbawa dibawa truk dari Jawa yang kemudian menyeberang ke Bali, Lombok, hingga akhirnya sampai Sumbawa.  ”Sebagai contoh, Sumbawa ini diduga kuat tertular dari jalur logistik truk yang berasal dari Jawa Timur menyeberang ke Bali kemudian ke Lombok hingga akhirnya ke Sumbawa,” kata Suharyanto, Jumat (26/8).  Dengan adanya kenaikan kasus tersebut, sudah semestinya menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan di wilayah NTB. Diharapkan  lebih memperketat implementasi regulasi lalu lintas di setiap pintu masuk.  Pengetatan itu dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan biosecurity mulai dari lingkup terkecil. Suharyanto menambahkan, lemahnya pelaksanaan biosecurity menjadi ancaman nyata bagi wilayah sebelahnya, yakni Nusa Tenggara Timur.  ”Jika biosecurity kurang baik, tinggal menunggu waktu saja NTT menjadi zona merah PMK karena tertular daerah sekitarnya, terutama dari Sumbawa,” jelas Suharyanto.  Selain biosecurity, Suharyanto juga menekankan strategi lain dalam menekan angka kasus PMK, yakni potong bersyarat, pengobatan, dan vaksinasi.  Melalui strategi potong bersyarat, hewan ternak yang terinfeksi virus PMK dan atau tidak dapat disembuhkan, Suharyanto meminta agar dipotong bersyarat saja agar tidak menulari hewan ternak yang lain.  Selanjutnya, mengobati hewan ternak yang terinfeksi virus PMK dan meningkatkan imunitasnya juga disarankan Suharyanto agar dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Selain pengobatan, pemberian vaksinasi pada hewan ternak juga sangat penting untuk dilakukan, khususnya bagi ternak yang sehat di dalam zona merah.

Kasus PMK di Sumbawa Naik, Diduga karena Lalu Lintas Truk Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-perhubungan-tak-ada-lagi-truk-overload_m_228394.jpg" alt="Ilustrasi pemeriksaan kendaraan oleh petugas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemeriksaan kendaraan oleh petugas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan mulai 1 Agustus 2018 penurunan muatan truk atau kendaraan logistik yang overdimensi dan overload hingga 100 persen mulai diterapkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi agar segera mengirimkan surat peringatan bagi asosiasi-asosiasi yang belum menaati aturan tersebut. "Pemandangan yang memalukan melihat truk yang overdimensi karena melakukan itu dengan sewenang-wenang. Sakit mata ini,&rdquo; ujarnya di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (17/7). Budi membeberkan, ketegasannya itu dikemukakan lantaran masih ada asosiasi yang belum berkomitmen terhadap penandatanganan deklarasi perjanjian angkutan barang. &ldquo;Asosiasi semen dan baja belum tanda tangan," imbuhnya. Budi karya menjelaskan, kendaraan berat bermuatan berlebih berakibat fatal bagi arus lalu lintas. Sebagai contoh, dia menyebutkan Tol Jakarta-Karawang yang tekstur jalannya babak belur akibat banyak angkutan besar yang mengindahkan aturan. "Ada suatu tekanan yang luar biasa untuk titik-titik itu akibat adanya kendaraan bermuatan berlebih. Itu kayak pisau, jalan kayak dicacah-cacah," tuturnya. Dengan demikian, Budi Karya akan bekerjasama dengan Kapolri untuk mulai melakukan penindakan terhadap kendaraan barang yang melanggar aturan muatan pada 1 Agustus nanti. "Kita minta asosiasi baja dan semen ikuti apa yang kita lakukan. Karena dengan tidak adanya kendaraan yang overdimensi dan overload, tingkat kecepatan di ruas jalan juga akan meninggi," ujar dia. Disamping itu, Budi Karya menambahkan, aturan tersebut tak hanya akan diterapkan di ruas jalan tol atau jalan arteri besar saja, tapi juga di titik-titik terluar seperti jalan tikus. "Law enforcement di luar titik akan dipusatkan di Jawa Timur dan Jawa Barat, karena pusat barang bergerak ada di dua tempar itu," tandasnya.

Menteri Perhubungan: Tak Ada Lagi Truk Overload!