<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1788843422960501490" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/23/InShot_20240123_090031884-1324248275.jpg" alt="SUV baru Neta L." width="100%">
<figcaption>SUV baru Neta L.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Neta Auto Overseas resmi memperkenalkan line-up produk terbarunya yaitu Neta L, kepada publik melalui acara&nbsp; Neta Strategic Partner Conference yang diadakan di Shanghai, Tiongkok pada 19 Januari 2024 lalu. Neta L, sebagai jajaran model terbaru diklaim menawarkan pengalaman berkendara yang immersive dengan mengusung konsep "A Comfortable Living Space" yang memadukan teknologi canggih dengan desain interior yang nyaman dan spacious, entertainment yang premium, serta pengalaman berkendara yang mengesankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai model terbaru dari jajaran produk Neta, Neta L disebut tidak hanya menjadi sebuah kendaraan yang ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan pengalaman berkendara yang immersive dengan mengusung konsep 'A Comfortable Living Space'," jelas pihak Neta melalui keterangannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Konsep tersebut dikatakan telah mengintegrasikan teknologi canggih dengan desain interior yang nyaman, spacious, serta entertainment premium, dan pengalaman berkendara yang mengesankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara Neta Strategic Partner Conference menjadi momen bagi Neta Auto Overseas untuk memamerkan beragam fitur mumpuni serta inovasi pada Neta L kepada publik. Dalam acara tersebut, Neta L menawarkan dimensi yang mengesankan dengan panjang 4.770 mm, lebar 1.900 mm, dan tinggi 1.660 mm, serta wheelbase sepanjang 2.810 mm.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Interior yang minimalis nan mewah menjadi daya tarik utama pada Neta L, dimana menciptakan suasana yang nyaman dengan segudang fitur entertainment layaknya berada di rumah. Neta L menghadirkan lima seater yang memberikan kenyamanan sekelas sofa, serta disematkan Duplex Connecting Screens yaitu layar dual-screen besar inovatif yang dirancang untuk memberikan pengalaman entertainment maksimal bagi penumpangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Neta L juga memahami kebutuhan personal para pengguna mobil listrik dengan menambahkan fitur car refrigerator dan meja lipat. Dengan demikian, Neta L tidak hanya menjadi kendaraan untuk perjalanan, tetapi juga menjadi ruang pribadi yang nyaman dan fungsional sebagai living space.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Neta L juga disebut mencatat sejarah sebagai SUV Listrik pertama yang ditenagai oleh Long Life L-Series Battery yaitu CATL Shenxing Battery, baterai jenis LFP ini membawa teknologi dan inovasi terbaru yaitu ultra-fast charging, jangkauan tempuh yang lebih jauh, serta ketahanan baterai yang lebih tahan lama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Inovasi ini menghadirkan solusi yang efisien serta menjadikan Neta L sebagai mobil listrik andalan untuk jangka panjang di masa depan. Langkah ini menunjukkan komitmen Neta Auto Overseas dalam menyediakan solusi transportasi terbaik sesuai pasar dan menjawab kebutuhan konsumen akan kendaraan listrik yang tidak hanya efisien, tetapi juga memadukan kecanggihan teknologi dan kenyamanan.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Interior yang minimalis nan mewah menjadi daya tarik utama pada Neta L, dimana menciptakan suasana yang nyaman dengan penuh fitur hiburan.

Neta Perkenalkan SUV Listrik Baru Lagi, Namanya Neta L, Seperti ini Desainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/Seres-E1-Produksi-3625519623.jpg" alt="Mobil listrik Seres E1 mulai diproduksi lokal di pabrik DFSK di Cikande, Banten. [Foto: Istimewa]" width="100%">
<figcaption>Mobil listrik Seres E1 mulai diproduksi lokal di pabrik DFSK di Cikande, Banten. [Foto: Istimewa]</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Indonesia sangat mendukung perkembangan dan penjualan kendaraan listrik yang menargetkan sebanyak 15 juta unit pada tahun 2030. Terkait hal ini Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin dalam kegiatan Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas, kendaraan listrik di Indonesia masih sekitar puluhan ribu kendaraan. Maka untuk mencapai target tersebut masih akan sangat panjang. &ldquo;Dari Pak Presiden sudah menyampaikan kira-kira dibutuhkan 10 persen populasinya (kendaraan listrik) di 2030 atau hitungannya sekitar 2 juta mobil dan 13 juta motor,&rdquo; katanya. Menurutnya, ini sangat menjanjikan maka pemerintah mendorong dalam mencapai hal tersebut dan masih punya waktu sekitar tujuh tahun lagi. "Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ekosistem tersebut, pertama dibutuhkan pilihan-pilihan kendaraan yang andal, mumpuni, baik dari sisi kinerja dan sebagainya," ujarnya. Kedua adalah masalah harga kendaraan listrik agar bisa dijangkau masyarakat Indonesia. Ketiga adalah diperlukan ekosistem infrastruktur yang lengkap dan mumpuni. Seperti diketahui pemerintah melakukan beberapa program untuk meningkatkan kendaraan listrik di Indonesia, dimana dimulainya transisi kendaraan dari konvensional ke listrik. Hingga saat ini ada 17 pabrik motor di Indonesia yang sudah menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen. Sementara untuk mobil, baru dua yakni dari Tiongkok dan Korea Selatan. &ldquo;Produknya ada sekitar 30-an, motor sudah cukup banyak bahkan motor Honda juga sudah punya produk ini. Lalu untuk mobil yang punya TKDN 40 persen, ada dua pabrikan pertama dari Tiongkok dan satu dari Korea Selatan,&rdquo; ungkapnya. Dalam mendukung peningkatan populasi kendaraan listrik, Pemerintah meluncurkan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Perpres tersebut memberikan insentif berupa kuota ekspor, pembebasan bea masuk, dan PPnBM kepada produk-produk yang diekspor hingga 2025. Pemerintah berharap mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan kendaraan bermotor listrik. Akan tetapi Perpres tersebut mempunyai syarat, jika produsen kendaraan listrik melakukan impor sampai tahun 2025, maka mereka harus berkomitmen untuk membangun pabrik dengan jumlah produksi yang paling sedikit sama dengan jumlah kendaraan yang diimpor pada 2027. Dalam hal produksi harus memenuhi standar TKDN sesuai raodmap industri kita yaitu 40 persen sampai 2026, dan 60 persen sampai 2027. Lalu produsen kendaraan listrik harus memberikan komitmen dan jaminan sehingga jika tidak memenuhi komitmen produksi tersebut maka akan dikenakan sanksi sebesar besaran komitmen yang tidak terpenuhi. &ldquo;Jadi misalnya mereka impor 1000 sampai (tahun) 2025 maka mereka harus produksi 1000 juga sampai tahun 2027. Jika mereka produksinya cuma 500 misalnya, maka 500 yang tersisa mereka harus mengembalikan insentif yang mereka telah terima,&rdquo; ujar Rachmat.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik yaitu andal, mumpuni dan harga terjangkau.

Tahun  2030 Pemerintah Indonesia Targetkan Populasi  Mobil Listrik 2 juta unit dan  Sepeda Motor 13 juta Unit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/89-Mobil-Listrik-2060237035.jpg" alt="Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik ESDM Jakarta / (ANTARA FOTO/Hana Dewi Kinarina/wpa/YU)" width="100%">
<figcaption>Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik ESDM Jakarta / (ANTARA FOTO/Hana Dewi Kinarina/wpa/YU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong percepatan beralihnya kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, juga menambahkan bahwa di wilayah tersebut sudah ada 3.478 Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan penggunaan KBLBB melalui insentif pajak, fasilitasi, sosialisasi, dan dukungan infrastruktur. Dukungan pajak termasuk penetapan nol persen untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada KBLBB. Pemprov Jateng juga telah mulai menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional dinas. Pembiayaan kendaraan listrik pada tahun 2023 diperkirakan akan mencapai angka sekitar Rp170 miliar untuk segmen roda dua dan roda empat. Hal ini berdasarkan pencapaian positif yang telah dicapai hingga Oktober, yaitu berjumlah sekitar Rp140 miliar dari kedua segmen tersebut. Komposisi pembiayaan tersebut masih didominasi oleh kendaraan roda empat. Meskipun pembiayaan kendaraan listrik masih menyumbang porsi kecil, yakni hanya sekitar 1-2 persen, dengan perkembangan infrastruktur dan peningkatan edukasi, akan terjadi peningkatan yang positif. Dikutip dari Antara pada Minggu (19/11), Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kemenko Marves M. Firdausi Manti, menyatakan bahwa tren global saat ini mengarah ke transformasi dari kendaraan berbahan bakar menjadi kendaraan listrik. Ia menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk memilih antara tetap menggunakan kendaraan berbahan bakar atau ikut serta dalam transformasi menuju penggunaan kendaraan listrik. Firdausi Manti menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan melalui program bantuan, termasuk pengurangan pajak dan fasilitas lainnya. Beberapa insentif yang disebutkan meliputi pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil dan bus listrik, serta kebijakan ganjil-genap di wilayah tertentu seperti DKI Jakarta. Ia juga mencatat lebih dari 15 merek dan 35 model sepeda motor listrik yang dapat dibeli melalui program bantuan pemerintah. Harganya bervariasi, mulai dari Rp 11 juta sebelum potongan dari pemerintah.

Pembiayaan kendaraan listrik pada tahun 2023 diperkirakan akan mencapai  Rp170 miliar sebagai langkah dukungan Kemenko terhadap peralihan.

Kemenko Dorong Peralihan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak ke Listrik, Perkiraan Pembiayaan Capai Rp170 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/PLN-16-2119369947.jpg" alt="Ilustrasi. Kendaraan mobil listrik sedang melakukan pengisian daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Kendaraan mobil listrik sedang melakukan pengisian daya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) menggandeng empat perusahaan untuk memperbanyak ketersediaan charging station di Indonesia. Kesepakatan kerja sama pengembangan ini diteken di sela acara The 11th Indonesia EBTKE ConEx 2023, Rabu (12/7) lalu. Empat perusahaan tersebut meliputi, PT Exelly Elektrik Indonesia, dan PT Astra Otoparts Tbk, yang akan bekerja sama dalam pengembangan infrastruktur SPKLU. Lalu, PT Bringin Karya Sejahtera kerja sama dalam penyediaan infrastruktur SPKLU serta dengan PT High Volt Technology, untuk membangun infrastruktur SPKLU di Rest Area KM 7 Jalan Tol Serpong Pondok Aren dan Rest Area KM 97 Jalan Tol Cipularang Purwakarta. "Kami akan terus memperbanyak charging station ini. Masyarakat jadi tidak ragu untuk beralih ke kendaraan listrik karena bisa isi daya mobil atau motornya di mana saja," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (16/7). Darmawan menjelaskan untuk bisa mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, PLN sangat terbuka menjalin kerja sama dengan seluruh pihak. Ketersediaan charging station seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan awareness masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. "PLN juga mempunyai skema kerja sama dalam pengembangan SPKLU maupun SPBKLU ini. Dengan pola kerja sama penyediaan lahan maupun investasi pengadaan SPKLU dan SPBKLU ini PLN menawarkan peluang bisnis masa depan," jelasnya. Lebih lanjut, PLN berkomitmen untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, hingga saat ini PLN telah mengoperasikan 616 SPKLU dan lebih dari 1.400 SPBKLU dan lebih dari 9000 SPLU. "Bahkan untuk SPLU saat ini PLN telah mengembangkan versi terbaru 2.0 yang dilengkapi dengan fasilitas fast charging pada lokasi-lokasi strategis untuk mendukung masyarakat nyaman menggunakan kendaraan listrik khususnya roda dua," tandasnya. &nbsp;

Masyarakat diharapkan tidak ragu untuk beralih ke kendaraan listrik karena bisa isi daya mobil atau motornya di mana saja.

PLN Gandeng 4 Perusahaan Perbanyak Ketersediaan Charging Station Kendaraan Listrik