<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/ROADMAP-MOTOR-LISTRIK-HONDA-HINGGA-2030-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Contoh Motor LIstrik ditampilkan Saat AHM umumkan Strategi Roadmap Sepeda Motor Listrik Honda Hingga 2030 di Jakarta, Rabu (2/11/2022). Sebagai bentuk komitmen mendukung realisasi netralitas karbon, AHM akan meluncurkan 7 kendaraan listrik Honda berupa mo" width="100%">
<figcaption>Contoh Motor LIstrik ditampilkan Saat AHM umumkan Strategi Roadmap Sepeda Motor Listrik Honda Hingga 2030 di Jakarta, Rabu (2/11/2022). Sebagai bentuk komitmen mendukung realisasi netralitas karbon, AHM akan meluncurkan 7 kendaraan listrik Honda berupa mo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menetapkan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Pemberian insentif hanya ditujukan bagi produsen yang telah mendaftarkan jenis kendaran listrik yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40 persen. Program ini akan mulai berlaku pada 20 Maret 2023 hingga 30 Desember 2023. Insentif yang diberikan berupa bantuan pembelian KBLBB sebesar Rp 7 juta per unit untuk 200 ribu unit sepeda motor listrik baru dan konversi menjadi motor listrik untuk 50 ribu unit sepeda motor bahan bakar minyak (BBM). Sementara, insentif untuk mobil listrik belum ditentukan besaran pastinya. Meski demikian, pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan kepada pembelian 35.900 unit mobil listrik dan 138 bus listrik. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, pemberian insentif merupakan langkah awal yang baik untuk meningkatkan permintaan kendaraan listrik. Dengan adanya persyaratan TKDN 40 persen, akan mendorong investasi di sisi manufaktur dan rantai pasok komponen kendaraan listrik. Dengan harapan mampu mencapai skala keekonomian produksi kendaraan listrik. “Serta mendorong kompetisi yang bisa berdampak pada penurunan harga kendaraan listrik sehingga mendongkrak adopsi kendaraan listrik lebih banyak lagi,” kata Fabby, Rabu (8/3). Menurut dia, insentif konversi ke motor listrik dapat membangun kapasitas teknisi dan bengkel konversi. Sekaligus menarik minat pelaku usaha untuk mengusahakan proses konversi dengan skala yang lebih besar. Setidaknya terdapat 6 juta unit motor BBM per tahun dapat dikonversi ke motor listrik sampai 2030. Makanya, butuh ratusan bengkel konversi tersertifikasi, teknisi terampil untuk mengerjakan itu. Dukungan rantai pasok baterai, motor listrik, dan komponen lainnya sangat perlu. Dengan begitu biaya konversi semakin terjangkau oleh masyarakat. Peneliti IESR Faris Adnan menyebut, pengendara motor penyedia transportasi online atau penyedia jasa logistik perlu menjadi prioritas. Seperti ojek online yang memiliki jarak tempuh cukup jauh per harinya. Sehingga manfaat ekonomi yang didapat bagi pengguna maupun pemerintah akan lebih besar. “Jumlah bantuan yang ditawarkan pun perlu didorong lebih tinggi dibandingkan jumlah bantuan bagi penerima awam, yakni di atas Rp 7 juta,” ujarnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung program KBLBB yang dicanangkan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan insentif. Baik di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, insentif dikeluarkan untuk meningkatkan peran industri jasa keuangan untuk pembelian KBLBB maupun pengembangan industri hulunya. Seperti industri baterai, industri charging station, dan industri komponen. Untuk sektor perbankan, OJK memberikan insentif dengan menurunkan bobot risiko kredit alias aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) menjadi 50 persen dari 75 persen. Khusus untuk kredit produksi dan konsumsi KBLBB. “Relaksasi yang dikeluarkan sejak 2020 diperpanjang hingga 31 Desember 2023,” kata Aman. Ada pula relaksasi penilaian kualitas kredit untuk pembelian maupun pengembangan industri hulu kendaraan listrik. Plafon sampai dengan Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok atau bunga. Selain itu, pemberian dana ke debitur untuk membeli kendaraan listrik maupun pengembangan industri hulu dikategorikan sebagai penerapan keuangan berkelanjutan POJK nomor 51/POJK.03/2017. “Juga mendapat pengecualian batas maksimum pemberian kredit untuk perbankan,” jelasnya. Di sisi lain, pengamat transportasi Djoko Setijowarno memandang, bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak membutuhkan motor listrik. Tapi justru membutuhkan tambahan modal untuk usaha. Justru yang harus dibenahi adalah transportasi umum dengan kendaraan listrik. “Di luar negeri, angkutan umum sudah bagus, baru kebijakan mobil listrik dibenahi. Dan bukan target motor listrik. Membenahi transportasi umum dengan kendaraan listrik akan dapat menekan emisi udara, mereduksi kemacetan lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan, dan menurunkan angka inflasi di daerah,” bebernya kepada Jawa Pos, tadi malam. Dosen Unika Soegijapranata Semarang itu menilai, Rp 1,4 triliun bisa digunakan untuk membenahi angkutan perkotaan di 20 kota. Pemerintah justru harus mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan. “Secara individu, rakyat Indonesia unggul tapi secara negara tidak pernah bisa buat kebijakan yang cerdas,” tandasnya.

Syarat TKDN 40 Persen Tingkatkan Rantai Pasok dan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Luhut-Binsar-Pandjaitan_kendaraan-listrik.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan beserta Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dan beberapa pejabat perwakilan dari Kemenperin, Kementerian ESDM, dan Kementerian bi" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan beserta Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dan beberapa pejabat perwakilan dari Kemenperin, Kementerian ESDM, dan Kementerian bi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan secara resmi mengumumkan pemerintah akan memberikan bantuan kepada produsen Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Bantuan pemerintah ini secara efektif mulai berlaku pada 20 Maret mendatang.  Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru di Indonesia.  "Kita akan mulai efektif (memberi bantuan pemerintah) pada 20 Maret bulan ini," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Marvest, Senin (6/3).  Ia juga menjelaskan, kebijakan ini diterbitkan sebagai wujud bahwa Pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan suatu industri. Selain itu, untuk mengejar adopsi KBLBB di Indonesia.  Terlebih, kata Luhut, saat ini sudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBLBB. Meski demikian, kebijakan tersebut belum cukup untuk menggenjot produksi dan penjualan KBLBB di Indonesia sehingga diperlukan penerapan yang pro terhadap program tersebut.  Lebih lanjut, menurutnya, penggunaan KBLBB juga dinilai akan mendorong keberlanjutan alam dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan sumber daya Indonesia yang kaya akan bahan baku critical minerals untuk KBLBB.  “Saat ini kita sedang bangun industri baterai, tentunya akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan menaikkan pendapatan negara kita,” tutur Luhut.  Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan nantinya bantuan pemerintah ini akan diberikan kepada produsen kendaraan listrik. Adapun rinciannya, sebesar Rp 7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit kendaraan sepeda motor listrik baru dan Rp 7 juta per unit untuk konversi 50 ribu sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil ke listrik di tahun 2023.  "Bantuan pemerintah ini diutamakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), termasuk pelanggan listrik 450-900 VA, agar mendorong produktivitas dan efisiensi mereka. Skemanya dan panduan umum tersebut sedang disiapkan oleh Kemenperin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), salah satu syaratnya Nomor Induk Kependudukan tidak dapat dua kali memperoleh bantuan pemerintah," ujar Febrio.

Pemerintah akan Beri Bantuan kepada Produsen KBLBB mulai 20 Maret 2023

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Berita Terkini

Syarat TKDN 40 Persen Tingkatkan Rantai Pasok dan Investasi

Pemerintah akan Beri Bantuan kepada Produsen KBLBB mulai 20 Maret 2023

Download Aplikasi JawaPos.com