<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/PEGADAIAN-14-A-4094134803.jpg" alt="Pegadaian menawarkan pembiayaan kendaraan listrik dengan biaya terjangkau di seluruh outlet Pegadaian dengan akad pembiayaan syariah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pegadaian menawarkan pembiayaan kendaraan listrik dengan biaya terjangkau di seluruh outlet Pegadaian dengan akad pembiayaan syariah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Impian untuk memiliki kendaraan bermotor listrik, kini semakin mudah untuk diwujudkan. PT Pegadaian kini menawarkan pembiayaan untuk memiliki kendaraan listrik, dengan prosedur mudah dan biaya terjangkau di seluruh outlet Pegadaian dengan akad pembiayaan syariah. Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Yudi Sadono menjelaskan, untuk proses pengajuan pembiayaan kendaraan listrik, nasabah cukup melampirkan foto copy KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan (SK) pengangkatan pegawai tetap, slip gaji 2 bulan terakhir, atau Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi nasabah yang memiliki usaha dan dokumen persyaratan lainnya yang diperlukan. Jika persyaratan sudah terpenuhi, nasabah dapat langsung membayar uang muka yang telah disepakati dan menandatangani akad pembiayaan. &ldquo;Produk Pegadaian Syariah Cicil Kendaraan ini dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat khususnya untuk pembelian kendaraan listrik. Karena selain pengajuannya mudah, nasabah akan dikenakan biaya pemeliharaan barang (mu&rsquo;nah) sebesar 0,9% dari nilai taksiran barang jaminan (marhun),&rdquo; jelas Yudi. Yudi juga menambahkan, peluncuran produk pembiayaan kendaraan listrik ini sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik dan Mewujudkan Sistem Transportasi yang Ramah Lingkungan serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. &ldquo;Jadi tidak hanya sekedar mewujudkan mimpi untuk memiliki kendaraan listrik yang sangat efisien, tetapi masyarakat juga bisa sekaligus memberikan manfaat positif utamanya dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak menyumbangkan polusi dari kendaraan yang kita milik serta biaya pajak kendaraan yang lebih murah,&rdquo; tambah Yudi. Pembiayaan Cicil Kendaraan di Pegadaian Syariah memiliki jangka waktu atau tenor pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai 36 bulan untuk roda dua dan 60 bulan untuk roda empat . Nasabah dapat langsung memiliki kendaraan bermotor listrik dengan berbagai macam merek, yang tersedia di Indonesia.

Pegadaian menawarkan pembiayaan kendaraan listrik dengan biaya terjangkau di seluruh outlet Pegadaian dengan akad pembiayaan syariah.

Pengen Punya Kendaraan Listrik Impian, Bisa ke Pegadaian Lho!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/InShot_20221127_184930373.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Emiten manufaktur komponen otomotif, PT Dharma Polimetal Tbk, melihat prospek bisnis otomotif tahun 2023 masih akan tetap menjanjikan. Oleh karena itu, anggota bursa bersandi DRMA tersebut menargetkan penjualan tahun depan bisa tumbuh 20 persen.  Adapun untuk tahun 2022 yang akan segera berakhir ini, DRMA optimistis target pertumbuhan penjualan 20 persen dan pertumbuhan laba bersih 50 persen dapat tercapai. President Director of Dharma Polimetal, Irianto Santoso mengatakan, dalam upaya mendongkrak kinerja perseroan, tahun ini DRMA melakukan ekspansi dengan membangun tiga pabrik baru dan satu proyek perluasan pabrik.  Proyek pembangunan pabrik tersebut terutama untuk menggenjot produksi komponen kendaraan roda empat. Saat ini, permintaan komponen dari produsen otomotif terus meningkat seiring peningkatan penjualan mobil di Indonesia.  "Sebagai entitas bisnis, kami harus selalu antisipatif terhadap perkembangan industri yang digeluti," katanya dalam paparan publik akhir pekan ini.  Menurut laporan Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), periode Januari hingga Oktober mengalami peningkatan 21,4 persen atau dari 677.346 ribu unit pada 2021, menjadi 822.013 unit pada 2022. Adapun untuk penjualan sepeda motor di Indonesia, AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) mencatat penjualan sepeda motor di Indonesia sepanjang Oktober 2022 lalu mencapai 537.587 unit atau naik 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  Total penjualan sepeda motor sepanjang Januari-Oktober telah mencapai 4.149.947 unit. Selain itu, mengantisipasi tren kendaraan listrik pada masa mendatang, DRMA menyiapkan investasi dengan merancang purwarupa kendaraan listrik roda tiga dengan merek PowerAce yang akan diluncurkan tahun 2023.  Selain itu, perseroan juga mengembangkan battery pack dan battery management system, serta investasi pada mesin-mesin baru untuk existing products, yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang pembuatan body dan chassis part untuk kendaraan listrik. "Melihat tren kendaraan listrik yang ke depan akan semakin cerah, DRMA akan berupaya menangkap peluang dengan melakukan berbagai persiapan investasi untuk pengembangan kendaraan listrik," pungkas Irianto.

Ramaikan Pasar EV, DRMA Rancang Kendaraan Listrik Roda Tiga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Volvo-XC40-plug-in-hybrid-ANTARA-Volvo.jpg" alt="Volvo XC40 plug-in hybrid. (ANTARA/Volvo)" width="100%">
<figcaption>Volvo XC40 plug-in hybrid. (ANTARA/Volvo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Volvo Cars mengumumkan rencananya untuk mencapai 100 persen mobil listrik pada tahun 2030. Perusahaan itu menyampaikan untuk mencapai hal tersebut, Volvo akan mendivestasi 33 persen saham Aurobay.  Aurobay sendiri merupakan joint venture dengan Geely Holding. Dengan ini, Volvo bisa sepenuhnya menarik diri dari partisipasi dalam pengembangan dan pembuatan mesin pembakaran internal atau Internal Combustion Engine (ICE).  Langkah tersebut mewakili Volvo sebagai pembuat mobil pertama yang sepenuhnya menarik diri dari pengembangan dan pembuatan mesin pembakaran internal. Volvo mengklaim bahwa pada tahun 2025, 50 persen dari penjualan globalnya akan menjadi kendaraan listrik murni.  Sementara 50 persen lainnya akan menjadi kendaraan hybrid. Selain itu, pada tahun 2030, merek tersebut akan sepenuhnya beralih ke produksi kendaraan listrik murni.  Saat ini mobil listrik harganya cukup mahal. Pandemi dan kelangkaan semiconductor juga menjadi beberapa alasan tingginya harga.  Juga, tingginya biaya baterai lithium dan harga bensin yang tinggi meningkatkan permintaan kendaraan listrik. Tingginya permintaan ini membuat mobil listrik sulit memangkas harga.  Harga beberapa bahan baterai lithium meningkat. Terkait hal itu, CEO Volvo , Jim Rowan mengungkapkan beberapa rencana perusahaan. Dia mengklaim bahwa pada tahun 2025, kendaraan listriknya akan semurah kendaraan bensin.  Dia percaya bahwa akan ada cukup teknologi untuk mengurangi biaya baterai. Rowan mengklaim teknologi baru akan membuat harga mobil listrik jadi lebih terjangkau dan meningkatkan jangkauan adopsi mobil listrik.  Dilansir dari ITHome, Rowan juga mencatat bahwa pembuat mobil tidak harus bergantung pada subsidi pemerintah. Mereka harus mencari cara untuk menghasilkan EV yang "diinginkan dan mampu dibeli orang".  Sementara untuk Volvo sendiri, sejauh ini mereka memiliki SUV listrik mid-size EX90 tiga baris tujuh kursi baru. Mobil ini diharapkan akan menjadi pengganti XC90 saat ini.

Divestasi Aurobay, Volvo Incar 50 Sales pada 2025 Mobil Listrik Murni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/thumb_79_3_percepat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berupaya menciptakan ekosistem pengisian sepeda motor dan mobil bertenaga baterai. Ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) menjadi perhatian utama BUMN tersebut.  Direktur Distribusi PT PLN Adi Priyanto mengatakan, adopsi kendaraan listrik semakin cepat. Sebab, banyak dorongan dari pemangku kepentingan. Misalnya, surat edaran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenai anjuran penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).  "Dengan kebijakan pemerintah, kami yakin bahwa transformasi kendaraan di Jatim pun bisa berjalan lebih cepat," katanya dalam peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) di Surabaya akhir pekan lalu (29/10).  Hingga saat ini, tercatat sebanyak 150 SPKLU PLN tersebar di seluruh Indonesia. Delapan di antaranya berlokasi di Jawa Timur. Stasiun tersebut sengaja disebar di lokasi-lokasi vital. Misalnya, jalur tol.  "SPKLU sangat dibutuhkan saat kendaraan listrik sedang bepergian jauh. Jadi, lokasinya biasanya di ruang publik," tuturnya.  Menurut dia, idealnya pengendara bisa menemukan SPKLU setiap 100 kilometer. Sebab, sebagian besar mobil listrik mempunyai jarak tempuh maksimal sekitar 200 kilometer.  PLN pun berupaya agar kapasitas SPKLU bisa berkembang seiring pertumbuhan populasi kendaraan listrik. Saat ini jumlah electric vehicle (EV) mencapai 25 ribu unit. Didominasi 21 ribu sepeda motor listrik, 3 ribu mobil listrik, serta sisanya kendaraan niaga.  General Manager PT PLN UID Jawa Timur Lasiran mengatakan, pihaknya memperingati HLN dengan memecahkan rekor konvoi kendaraan listrik. Yakni, mengadakan konvoi secara bersamaan di 11 kota dengan total 1.300 kendaraan listrik.  "Kita ingin memperlihatkan bahwa populasi kendaraan listrik sudah cukup banyak," ujarnya.

Adopsi Kendaraan Listrik Makin Cepat, PLN Kebut Pembangunan SPKLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/mobil-listrik-560x390-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) terus melakukan percepatan pengembangan ekosistem electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat transisi energi di Tanah Air guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, hilirisasi EV di PLN dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada publik dalam proses charging di rumah maupun di luar rumah. Menurutnya, semakin mudah masyarakat mengisi daya, maka masyarakat akan semakin tertarik untuk menggunakan kendaraan listrik.  "Kendaraan listrik ini selain ramah lingkungan, operasionalnya juga lebih hemat dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak," kata Darmawan dalam keterangan resmi, Senin (10/10).  PLN pun punya enam jurus dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik. Pertama, PLN telah membangun dan mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 150 unit dengan rincian SPKLU Fast Charging sebanyak 51 unit, SPKLU Medium Charging 78 unit dan SPKLU Slow Charging 21 unit.  "Jumlah ini akan terus bertambah di mana pada tahun ini ada 110 SPKLU tambahan sehingga SPKLU yang dioperasikan PLN menjadi 260 unit," imbuhnya.  Selain itu, PLN juga memberikan dukungan pada event G20 di Bali di mana pada ajang ini telah terpasang 64 unit Ultra Fast Charging 200 kW dan 2 unit SPKLU UFC Mobile disertai dengan 200 unit Home Charging.  Kedua, PLN memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan listrik dengan produk layanan home charging services. Layanan ini berbasis IoT dengan diskon tarif 30 persen pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00. Layanan tersebut saat ini telah terintegrasi 461 pelanggan dan sampai akhir tahun ditargetkan minimal 1.500 pelanggan.  Ketiga, PLN juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholders dalam upaya mendorong ekosistem kendaraan listrik. PLN bekerja sama layanan paket EV home charging services dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) pabrikan mobil listrik berupa pemasangan home charging disertai insentif tambah daya atau pasang baru.  Keempat, PLN juga menyediakan paket model waralaba atau franchise untuk SPKLU dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) melalui produk IO2. SPKLU tersebut telah berhasil mengoperasikan sebanyak 5 unit dan uji coba komersial SPBKLU sebanyak 20 unit bersama Grab di area Jakarta. Saat ini sudah ada 48 calon mitra yang berminat mengembangkan SPKLU.  Kelima, PLN telah memiliki fitur pendukung ekosistem EV dengan teknologi Electric Vehicle Digital Services (EVDS) hasil inovasi PLN yang terintegrasi dalam PLN Mobile. EVDS memudahkan pelayanan kendaraan listrik dan meningkatkan customer experience, baik bagi calon maupun pengguna kendaraan listrik.  "Mau tambah daya, pasang baru, test drive, membeli kendaraan listrik dan memudahkan masyarakat mengisi daya atau menukar baterai kendaraan listrik semua dilayani hanya dalam aplikasi PLN Mobile," jelas Darmawan.  Terakhir, PLN juga bekerja sama dengan Bank BUMN atau Himbara untuk produk layanan perbankan EV cicilan mobil maupun franchise SPKLU.

6 Jurus PLN Agar Masyarakat Makin Nyaman Migrasi ke Kendaraan Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/thumb_63_2_35_pabrikan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melakukan terobosan untuk menumbuhkan industri kendaraan listrik di tanah air. Tujuannya, mencapai target dua juta sepeda motor listrik. Terobosan itu sejalan dengan tren dunia yang bergerak ke arah penggunaan moda transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan.  Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis target dua juta sepeda motor listrik tercapai. Terbukti, animo para investor untuk membuka fasilitas produksi cukup besar.  "Saat ini sudah ada 35 pabrikan otomotif yang siap memproduksi sepeda motor listrik dengan kapasitas satu juta unit kendaraan per tahun," jelasnya Selasa (4/10) malam.  Agus mengungkapkan, sebagai upaya mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik di tanah air, Kemenperin tengah menyiapkan satu standar baterai yang sama. Dengan begitu, penggunaan charging station dan swap battery bisa lebih mudah.  "Kemenperin sedang melakukan pembicaraan dengan produsen sepeda motor dan baterai supaya ada keseragaman dari baterai. Jadi, baterai yang digunakan dari Aceh sampai Papua semuanya sama," ungkapnya.  Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala menyatakan, peluang meningkatnya populasi sepeda motor listrik pada tahun depan sebenarnya merupakan kelanjutan dari tren tiga tahun belakangan. Tepatnya dari hanya 1.248 unit pada 2019 menjadi 11.789 unit pada 2020, lalu berlanjut ke 13.898 unit pada 2021 dan sampai pertengahan 2022 dipercaya sudah mencapai 19.024 unit.  "Berdasar data Kementerian Perindustrian, jumlah sepeda motor listrik alias EV 2W hampir mencapai 14 ribu unit pada akhir tahun lalu. Angka itu tercatat melampaui ekspektasi pertumbuhan tahunan EV 2W yang dicanangkan pada awal 2020," ujar Sigit.  Direktur PT Integral Motor Indonesia Christian Hartono mengakui, potensi pertumbuhan industri kendaraan listrik ke depan memang terus meninggi. Diler utama United E Motor di Jatim itu mencetak penjualan 150 unit pada tahun lalu.  "Tahun ini kami menargetkan total penjualan kami bisa mencapai 300 unit," katanya.

Kemenperin dan Produsen Motor Listrik Berembuk Standarkan Baterai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BAMSOET-SHOWROOM.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat meresmikan showroom Prestige Image Motorcars, salah satu penyedia Kendaraan Bermotor Lisrik (KBL) di Indonesia, Sabtu (5/9)." width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat meresmikan showroom Prestige Image Motorcars, salah satu penyedia Kendaraan Bermotor Lisrik (KBL) di Indonesia, Sabtu (5/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai dengan penduduk mencapai 267 juta jiwa, potensi market penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) di Indonesia sangat besar. Di kawasan Jabodetabek saja, menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, hingga awal tahun 2020, tercatat sudah ada 669 unit KBL di DKI Jakarta. Terdiri dari 631 unit kendaraan roda dua dan 38 unit roda empat.  "Hingga bulan September 2020, jumlahnya tentu sudah bertambah, karena banyak unit KBL yang sudah masuk. Saat ini pengguna KBL memang terbatas, karena harganya yang tinggi, melebihi kendaraan berbahan bakar minyak. Seiring trend dunia yang mulai mengurangi emisi gas buang, produsen kendaraan otomotif berbahan bakar minyak pasti akan turut memproduksi KBL. Jika jumlahnya semakin banyak, pasar peminat juga banyak, pada akhirnya harga jual KBL akan menyesuaikan," ujar Bamsoet saat meresmikan showroom Prestige Image Motorcars, salah satu penyedia KBL di Indonesia, Sabtu (5/9).  Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, di DKI Jakarta, misalnya, jika di rata-rata kualitas udaranya mencapai angka 118.3 mikrogram/meter kubik, jauh dari ambang batas normal yang ditetapkan WHO sebesar 25 mikrogram/meter kubik. Dari berbagai kajian, hampir 45 persen polusi tersebut disebabkan kendaraan berbahan bakar minyak.  "Selain tak mencemari lingkungan, keuntungan lain menggunakan KBL bisa menghemat pengeluaran. Karena biaya perawatan yang rendah, sekitar 35 persen dibawah kendaraan berbahan bakar minyak, lantaran tak adanya komponen tertentu seperti oli, filter oli, busi, dan katup engine. Biaya pengisian bahan bakar melalui charging listrik juga sangat rendah, dibanding kendaraan berbahan bakar minyak," urai Bamsoet.  Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, negara-negara Uni Eropa pada 17 April 2019 telah sepakat mengurangi emisi kendaraan bermotor sampai 35 persen hingga tahun 2030. Sehingga mulai 2030 dan seterusnya, rata-rata emisi kendaraan hanya 59 gram CO2 per Km, atau setara 2,2 liter bahan bakar diesel per 100 Km.  "Salah satunya dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Karena mobil berbahan bakar minyak, rasanya sangat sulit bisa memenuhi standar minimal emisi tersebut. Ini sebuah langkah maju dari Uni Eropa untuk mewujudkan bumi yang lebih hijau. Indonesia juga harus bersiap diri turut serta mengurangi emisi kendaraan dengan beralih ke kendaraan listrik," pungkas Bamsoet.  Senada dengan Bamsoet Presiden Direktur Prestige Image Motorcars Rudy Salim optimis pengguna KBL di Indonesia akan terus meningkat, khususnya di Ibukota Jakarta. Terlebih, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, telah menerbitkan pemberian insentif pajak bagi pembeli kendaraan listrik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020.  "Kebijakan Gubernur DKI yang membebaskan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB sangat membantu untuk merangsang masyarakat beralih kendaraan listrik. Pembebasan BBN ini bisa membuat harga jual mobil listrik baru, turun 8 sampai 10 persen," kata Rudy.  Tak hanya itu, lanjut Rudy, pembebasan aturan ganjil genap juga menjadi daya tarik bagi warga ibukota membeli kendaraan listrik. Kelebihan lain, kendaraan listrik sangat ramah lingkungan karena tidak memiliki emisi gas buang.  "Perawatan kendaraan listrik juga sangat mudah. Hampir tidak ada komponen yang harus diganti. Paling penting hanya berhubungan dengan karet, yakni empat buah ban, wiper dan rem. Sisanya nyaris tidak perlu ada pergantian komponen. Karenanya, saya yakin pengguna kendaraan listrik akan terus bertambah," tutup Rudy.

Bamsoet Dorong Masyarakat Beralih Gunakan Kendaraan Bermotor Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/mobil-mini.jpg" alt="Ilustrasi: Mobil listrik Mini. (Carscoops)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mobil listrik Mini. (Carscoops).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) yang dicanangkan oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden No 55/2019. Salah satu langkahnya, OJK mendorong perbankan nasional berpartipasi untuk pencapaian program tersebut.  Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menjelaskan, pihaknya memberikan berbagai insentif melalui surat kepada Direksi Bank Umum Konvensional per 1 September 2020. Adapun insentif tersebut di antaranya, penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB.  Industri hulu tersebut antara lain industri baterai, industri charging station, dan industri komponen. Pendanaan untuk program ini dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan.  "Penyediaan dana dalam rangka produksi KBL BB beserta infrastrukturnya dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian BMPK dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan penjaminan/asuransi BUMN dan BUMD," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (4/9).  Hal ini sejalan dengan POJK No.32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar (POJK BMPK). Kemudian, penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok atau bunga. Hal ini sesuai dengan penerapan POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.  Terakhir, kredit untuk pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB untuk perorangan atau badan usaha UMK dapat dikenakan bobot risiko 75 persen dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Penerapan bobot risiko dimaksud sesuai SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No.11/SEOJK.03/2018.  Selain hal tersebut, insentif-insentif ini sesuai dengan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik diatur bahwa LJK, emiten, dan perusahaan publik yang menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif dapat diberikan insentif oleh OJK yang antara lain berupa mengikutsertakan dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia atau penganugerahan sustainable finance award.  https://www.youtube.com/watch?v=RmS0EMDFvXo

Pembelian Kendaraan Listrik Tak Kena Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kendaraan bermotor listrik

Berita Terkini