<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PSX_20220327_210936.jpg" alt="Ratusan warga antre membeli minyak goreng curah di Pasar Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Minggu (27/03), antrean tersebut terjadi lantaran pemerintah setempat melakukan operasi pasar menjual minyak curah dengan harga Rp.14.000/liter, sedangkan harga normal" width="100%">
<figcaption>Ratusan warga antre membeli minyak goreng curah di Pasar Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Minggu (27/03), antrean tersebut terjadi lantaran pemerintah setempat melakukan operasi pasar menjual minyak curah dengan harga Rp.14.000/liter, sedangkan harga normal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat sudah tepat. Sebab, subsidi minyak goreng curah selama ini dinikmati produsen, kebijakan yang tidak tepat.  ’’Ini sebenarnya saya usulkan ke Menteri Perdagangan (M Lutfi) kemarin untuk subsidi tunai ke rakyat. Enggak tepat kalau subsidi diberi ke produsen minyak curah. Rupanya Pak Jokowi dengar aspirasi rakyat, sehingga syukur (masyarakat) diberi (kebijakan) subsidi minyak goreng,” kata dia kepada wartawan, Selasa (5/4/).  Politisi Partai Nasdem tersebut menuturkan, kebijakan BLT minyak goreng curah selama 3 bulan itu perlu dikawal semua pemangku kepentingan terutama Kementerian Sosial. Harapannya BLT senilai Rp 300 ribu yang langsung dibayarkan di depan itu bisa tepat sasaran.  Data Kemensos soal penerima BLT minyak goreng itu, kata Rudi, diyakini sudah divalidasi keakuratannya. Dengan demikian, penerima BLT tepat sasaran dan yang menerimanya rakyat miskin yang membutuhkan.  ’’Saya usul Kemensos juga perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan Kepolisian RI untuk mengawasi penyaluran BLT itu. Apalagi Polri punya Bhabinkamtibmas," tutur dia. "Semakin banyak yang mengawasi, maka semakin kecil peluang penyelewengannya. Rumah penerima BLT pun perlu ditempel stiker,” sambung Rudi.  Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat. Bantuan akan disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berjumlah 20,5 juta keluarga, serta PKL yang berjualan makanan gorengan dengan jumlah 2,5 juta. Bantuan akan diberikan senilai Rp 100 ribu per bulan. (*)

Anggota DPR: BLT Minyak Goreng sudah Tepat, Tinggal Pengawasannya Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PSX_20220327_210936.jpg" alt="Ratusan warga antre membeli minyak goreng curah di Pasar Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Minggu (27/03), antrean tersebut terjadi lantaran pemerintah setempat melakukan operasi pasar menjual minyak curah dengan harga Rp.14.000/liter, sedangkan harga normal" width="100%">
<figcaption>Ratusan warga antre membeli minyak goreng curah di Pasar Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Minggu (27/03), antrean tersebut terjadi lantaran pemerintah setempat melakukan operasi pasar menjual minyak curah dengan harga Rp.14.000/liter, sedangkan harga normal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) proaktif melakukan pengawasan terhadap pasokan dan distribusi minyak goreng sawit (MGS) curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pelaku usaha mikro dan usaha kecil.  Hal ini merupakan implementasi Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1474 Tahun 2022 tentang Tim Pengawas Penyediaan MGS Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).  Kata dia, pengawasan atas program ini dilakukan secara online. Sejak dari tingkat produksi, distribusi sampai dengan penjualan di tingkat pengecer. "Kami akan menggunakan aplikasi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) yang dapat melacak aliran MGS Curah sejak dari bahan baku sampai ke tangan pengecer,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan, Kamis (31/3).  Dalam pelaksanaannya, pengawasan juga melibatkan perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan BPDPKS.  Ia menyebutkan, tujuan pengawasan MGS Curah bersubsidi ini untuk memastikan pelaku usaha telah terdaftar dan telah menyediakan MGS Curah sesuai ketentuan dan tidak melakukan pengemasan ulang (repacking).  Kemudian juga agar tidak ada pemalsuan dokumen, mengalihkan alokasi MGS Curah ke industri, baik dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, para distributor juga wajib melakukan distribusi sesuai ketentuan.  Alasan lainnya adalah memberikan keyakinan bahwa MGS Curah telah diproduksi dan didistribusi tepat sasaran dan tepat jumlah untuk keperluan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil, serta tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia hngga terlaksana secara efisien dan efektif.  Tujuan lainnya memastikan pembiayaan oleh BPDPKS kepada pelaku usaha telah tepat cara, tepat jumlah, dan tepat sasaran serta akuntabel sesuai ketentuan dan memberikan keyakinan penerapan harga MGS Curah di lapangan telah sesuai harga eceran tertinggi (HET).  Hal ini dilakukan juga guna mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi terbaik serta memastikan pengendalian internal telah dilakukan secara memadai. ’’Objek utama pengawasan di lapangan, antara lain kepatuhan pelaku usaha, industri, dan produsen untuk mendaftar program MGS Curah Bersubsidi. Sudah ada alokasi ketersediaan MGS Curah Bersubsidi di setiap daerah dengan harga yang sesuai dengan ketentuan HET,” papar Masrokhan.  Dalam mendukung pengawasan, tim pengawas menyediakan tool kuisioner yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta melakukan pengawasan penyediaan minyak goreng sawit curah.  Hal ini sesuai target yang diminta oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, yaitu harga MGS Curah di tingkat konsumen telah sesuai HET yang ditetapkan, yaitu Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per Kg dapat dicapai pada tanggal 4 April 2022.  Masrokhan menambahkan, pihaknya telah menyediakan laman portal untuk pengaduan terkait permasalahan distribusi, ketersediaan stok maupun harga MGS curah di lapangan melalui  <a href="https://siinas.kemenperin.go.id/pengaduan/mgsc/">https://siinas.kemenperin.go.id/pengaduan/mgsc/</a>. (*)

Kemenperin Awasi Distribusi Minyak Goreng Curah dengan Cara Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Cabai-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Pedagang saat menata cabai rawit merah dan cabai keriting di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (23/2/2022). Harga cabai mengalami kenaikan sebesar Rp 10.000 per kilogramnya. Semula cabai rawit dijual Rp60 ribu kini naik menjadi Rp70 ribu per ki" width="100%">
<figcaption>Pedagang saat menata cabai rawit merah dan cabai keriting di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (23/2/2022). Harga cabai mengalami kenaikan sebesar Rp 10.000 per kilogramnya. Semula cabai rawit dijual Rp60 ribu kini naik menjadi Rp70 ribu per ki</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) aman jelang Ramadan hingga Idul Fitri 1443 Hijriah sehingga masyarakat tak perlu risau dan dapat menjalankan ibadah secara khusyuk.  "Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengurusi sembilan bahan pokok antara lain beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai," ujar Kepala Pusat Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam diskusi daring FMB9 yang diikuti dari Jakarta, Senin (28/3).  Andriko menjelaskan untuk beras masih surplus 8,7 juta ton hingga Mei 2022 dan harga stabil di posisi Rp 10.940 per kilogram. Adapun jagung surplus 3,2 juta ton dengan harga Rp 4.756 di tingkat produsen.  Sementara, kedelai surplus 142.300 ton karena ditopang impor. Harga kedelai di pasaran, kata Andriko, menunjukkan tren kenaikan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor kedelai agar stok melimpah dan harganya bisa turun.  "Kemudian kedelai di harga Rp 13.292 itu sebenarnya agak tinggi. Biasanya rata- rata sekitar Rp 10.000 makanya kita harapkan kedelai stok impor itu bisa dikeluarkan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan," katanya.  Minyak goreng hingga Mei tahun ini, kata dia, terpantau masih surplus yakni sekitar 663.493 liter. Ia mengatakan pihaknya juga mencatat realisasi produksi dalam negeri. "Minyak goreng juga posisinya sampai Mei kita perkirakan masih surplus sekitar 663.493 liter. Jadi catatan pentingnya di situ bahwa kita juga mencatat realisasi produksi dalam negeri sampai akhir Februari terpantau sesuai rencana, harapannya Maret-Mei sesuai rencana," kata.  Untuk bawang merah masih surplus 92.000 ton dan bawang putih surplus 104.966 ton. Andriko berharap impor 145.000 ton bawang putih pada Maret-Mei bisa terealisasi dengan baik demi memenuhi kebutuhan masyarakat.  Kemudian cabai besar surplus 27.900 ton, cabai rawit surplus 40.383 ton, dan daging sapi surplus 33.153 ton. Khusus daging sapi, ia berharap impor 95.100 ton dapat terealisasi.  Sedangkan daging ayam ras surplus 357.700, telur ayam ras surplus 98.500, dan gula konsumsi juga surplus 544.250 ton. Andriko menyebutkan pada Maret-Mei 2022 bakal masuk 772.912 ton gula konsumsi impor. "Pada Maret-Mei 2022 bakal masuk 772.912 ton gula konsumsi impor," kata dia.  Ia mengatakan pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap kondisi ketersediaan pasokan dan harga sembilan bahan pokok itu di berbagai wilayah di Indonesia.  Bapanas juga intens bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Tujuannya untuk memantau dan memastikan stabilisasi pasokan dan harga kesembilan bahan pokok tersebut.  "Kemudian kita melakukan pemantauan secara tetap terkait sembilan bahan pokok ini dan kita memastikan setiap bulan aman atau tidak aman. Kalau misalnya tidak aman, permasalahannya di mana?" kata dia. (*)

Pemerintah Pastikan Stok Sembako Aman saat Ramadan, Termasuk Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Sembako-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Suasana pasar sembako di Kebayoran Lama, Jakarta, Minggu (19/12/2021). Harga sembako diprediksi mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mulai dari cabai rawit merah, minyak sayur, bawang merah, telur, seluruhnya mengalami diprediksi ak" width="100%">
<figcaption>Suasana pasar sembako di Kebayoran Lama, Jakarta, Minggu (19/12/2021). Harga sembako diprediksi mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Mulai dari cabai rawit merah, minyak sayur, bawang merah, telur, seluruhnya mengalami diprediksi ak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang Bulan Suci <a href="https://www.jawapos.com/tag/idul-fitri/">Ramadan</a>, biasanya momentum ini diikuti dengan lonjakan harga bahan pokok. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) pun mengingatkan tahapan kenaikan permintaan dan kenaikan harga bahan pokok.  Wasekjen Kajian Penelitan dan Pengembangan DPP IKAPPI Putri Bilanova mengatakan bahwa untuk fase pertama, biasanya terjadi pada 3 hari sampai dengan 1 minggu menjelang <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Ramadan</a>. Hal ini terjadi karena banyaknya permintaan dari masyarakat yang cukup tinggi.  "Kita memiliki masyarakat yang turun temurun berbudaya dalam menyambut awal <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">Ramadan</a> menyajikan makanan-makanan istimewa," terang dia kepada JawaPos.com, Jumat (25/3).  Untuk itu, pihaknya berharap agar pada fase pertama ini, pemerintah dapat menjaga pasok bahan-bahan yang ada di pasar tersedia. Begitu juga dengan distribusi agar dapat dijaga dengan baik.  Fase kedua terjadi 7 hari sampai 3 hari menjelang <a href="https://www.jawapos.com/tag/idul-fitri/">Idul Fitri</a>. Dalam waktu transisi fase pertama dan kedua, terjadi penurunan permintaan di waktu pertengahan Ramadan, lalu melonjak tinggi di penghujung Ramadan menuju ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/idul-fitri/">Hari Raya Idul Fitri</a>.  "Biasanya pedagang dan masyarakat mempersiapkan beragam macam hidangan pada Hari Raya, maka permintaan pun akan melonjak tinggi," imbuhnya.  Diharapkan kepada masyarakat untuk bisa menjaga pasokan tetap aman dan distribusi lancar. Untuk diketahui juga bahwa pada fase ini, banyak terjadi kendala di aliran distribusi karena beberapa komoditas terdampak dengan adanya arus mudik lebaran.  Fase Ketiga, tepat pada waktu akhir Ramadan, yakni terjadi waktu setelah <a href="https://www.jawapos.com/tag/idul-fitri/">Idul Fitri</a> atau 2-3 Hari setelah <a href="https://www.jawapos.com/tag/idul-fitri/">lebaran</a> di mana banyak komoditas tidak dapat ditemui di pasar tradisional karena banyaknya pedagang yang masih mudik dan tidak memiliki stok. "Fase ini juga rawan. Kami berharap pemerintah juga mengantisipasi fase ini agar masyarakat bisa tersenyum dan lancar menjalankan Ramadan dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/idul-fitri/">Idul Fitri</a> tahun 2022," ucap Putri. (*)

Para Pedagang Ungkap Fase Lonjakan Harga Pangan di Masa Ramadan