<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menurut-bps-gaji-pekerja-jasa-keuangan-dan-asuransi-tertinggi_m_210623.jpeg" alt="Ilustrasi gaji pegawai" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gaji pegawai</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah resmi tetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. PP ini sendiri ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, (16/12) kemarin.&nbsp; Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menjelaskan, penetapan ini dilakukan berdasarkan proses kajian dan pembahasan yang panjang. Adapun hal ini telah dilaporkan ke Presiden Prabowo sebelum ditetapkannya. &ldquo;Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," kata Yassierli dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (16/12) malam.&nbsp; Isi PP dan Formula Kenaikan Upah Minimum 2026 Meski telah diteken oleh Presiden Prabowo, informasi mengenai jadwal pengumuman kenaikan upah 2026 belum diinformasikan secara jelas terkait angka. PP hanya berisi mengenai perhitungan kenaikan upah terbaru yang akan berlaku tahun depan. Alhasil, angka UMP masing-masing provinsi akan berbeda sesuai dengan perhitungan Dewan Pengupahan Daerah. PP ini juga menjelaskan bahwa Dewan Pengupahan akan menghitung UMP terlebih dahulu dan merekomendasikannya ke Gubernur. Gubernur sendiri diwajibkan menetapkan berbagai macam UMP, seperti Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Penentuan nilai UMP ini sendiri ditentukan berdasarkan kondisi daerahnya. Kisaran kenaikan mengikuti formula PP Pengupahan. Rumus Kenaikan UMP 2026 Pada perhitungan formula UMP terbaru 2026, persentase kenaikan menggunakan rumus: Inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alpha). Berdasarkan rumus di atas, inflasi dan pertumbuhan ekonomi disesuaikan dengan asumsi kondisi pada APBN 2026. Adapun pihak Dewan Pengupahan Daerah sendiri bisa menghitung alpha berdasarkan angka 0,5-0,9 persen.&nbsp; Kapan UMP 2026 Diumumkan? Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta para gubernur yang berada di setiap provinsi Indonesia untuk tetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat menjelang Hari Raya Natal 2025, yakni Rabu, 24 Desember 2025. Adapun permintaan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengupahan yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12). &ldquo;Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,&rdquo; kata Yassierli dalam keterangannya, Rabu (17/12). Tak hanya tetapkan besaran kenaikan UMP 2026. Di sisi lain, Yassierli juga mengungkapkan bahwa setiap gubernur diberi kewajiban untuk tetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). &nbsp; &nbsp;

Pemerintah resmi tetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. PP ini sendiri ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Poin Penting UMP 2026, Mulai dari Isi PP Pengupahan, Rumus Kenaikan Upah, dan Tanggal Diumumkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/said-2465453833.jpg" alt="Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Serikat buruh mendesak pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum sebesar 8-10 persen. Jika tidak, mereka akan menggelar mogok nasional di 15 ribu pabrik di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas bagimana dengan perusahaan yang tidak mampu secara finansial untuk menaikkan gaji karyawan?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pemerintah dapat membagi perusahaan kedalam tiga klaster. Klaster pertama ialah perusahaan yang secara finansial mampu menaikkan upah karyawan hingga 10 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015233537/orang-yang-masa-kecilnya-tidak-mendapatkan-dorongan-positif-dari-orang-tua-saat-dewasa-bakal-memiliki-8-perilaku-ini">Orang yang Masa Kecilnya Tidak Mendapatkan Dorongan Positif dari Orang Tua, saat Dewasa Bakal Memiliki 8 Perilaku Ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, klaster kedua ialah perusahaan yang tengah mengalami kerugian. Dan klaster ketiga ialah mereka yang masih tergolong UMKM dan Koperasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk klaster kedua, lanjut Said Iqbal, perusahaan dapat menangguhkan kenaikan upah karyawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Boleh dia menanggukan dengan memenuhi persyaratan yang kita sepakati bersama di tingkat nasional," ujar Presiden KSPI Said Iqbal di kawasan patung kuda Monas, Kamis (24/10/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu tidak boleh ngawur-ngawuran. Misal, dua tahun berturut-turut dinyatakan rugi, mana pembuktian ruginya. Harus bisa tunjukkan," tambah Said Iqbal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Said Iqbal menegaskan, pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan kenaikan upah sebesar 8-10 persen sebelum dilakukan pembagian klaster tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi diputuskan dulu bahwa naik upahnya 8-10 persen. Masa Toyota, Freeport, Panasonic, Standard Chartered Bank, Bank Mandiri, masa upah cuma (naik) 1,58 persen, di bawah inflasi kan ngaur," tegas Said Iqbal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015234286/dorong-pertumbuhan-startup-digital-di-indonesia-garuda-fund-gelontorkan-investasi-sebesar-rp-15-triliun-lebih">Dorong Pertumbuhan Startup Digital di Indonesia, Garuda Fund Gelontorkan Investasi Sebesar Rp 1,5 Triliun Lebih</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, aliansi serikat buruh berencana menggelar aksi mogok nasional yang melibatkan 90 persen serikat-serikat buruh di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mogok nasional akan dilakukan jika pemerintah tak kunjung menuruti dua tuntutan buruh. Tuntutan pertama ialah menaikkan upah minimum sebesar 8-10 persen tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan tuntutan kedua ialah mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya pada klaster ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat mogok nasional berlangsung, seluruh buruh di 15.000 pabrik di seluruh Indonesia itu akan keluar pabrik dan menghentikan produksi. Lalu, mereka akan berorasi di depan pabrik maupun kantor-kantor pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Iqbal, pemerintah dan pengusaha harus siap menghadapi aksi ini jika tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau mau adu nyali, silakan saja. Kami tidak takut jika itu untuk memperjuangkan hak-hak buruh,&rdquo; ucap Said Iqbal.</div>

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pemerintah dapat membagi perusahaan kedalam tiga klaster.

Tuntut Kenaikan Upah 10 Persen, Buruh Usul Membagi Perusahaan dalam Tiga Klaster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/reuters_fr_doc1.jpg" alt="Ilustrasi dokter memeriksa seorang pasien. Benoit Tessier/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter memeriksa seorang pasien. Benoit Tessier/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satu dokter magang di Prancis melakukan bunuh diri setiap pekan, ungkap serikat dokter setempat. Para dokter berdemo di Paris untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik.  Prancis menghadapi tiga epidemi yakni Covid-19, flu, dan bronkiolitis. Jumlah pasien unit gawat darurat meningkat, sehingga menyebabkan waktu tunggu yang lama.  Dokter, yang dianggap sebagai pilar kedua dalam sistem layanan kesehatan Prancis, menggelar aksi mogok sejak 26 Desember. Mereka meminta kondisi kerja yang lebih baik dan kenaikan upah.  Ribuan dokter melakukan aksi jalan kaki ke Kementerian Kesehatan dan sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang para dokter magang yang mengakhiri hidupnya. Demonstran mengecam lemahnya sistem kesehatan, mengkritik kelangkaan tenaga kesehatan dan krisis serius lainnya.  Jean-Francois Damour mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu, 150 orang meninggal pada Desember di unit gawat darurat lantaran tidak sempat ditangani. ”Eksistensi layanan profesional perawat rata-rata lima tahun dan Prancis saat ini membutuhkan 60.000 perawat, sementara 180.000 orang lainnya keluar dari sektor layanan kesehatan lantaran tidak tahan lagi,” kata Damour, dokter spesialis di pengobatan vaskular.  Para dokter meminta tarif jasa mereka dinaikkan dari 25 euro (sekitar Rp 411.408) menjadi 50 euro (sekitar Rp 824.410).  Menteri Kesehatan Francois Braun sebelumnya menjelaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan kenaikan tarif dokter. ”Menaikkan (tarif dokter)? Kenapa tidak. Sebagai imbalannya, saya ingin pasien di Prancis mempunyai akses ke dokter di mana saja, termasuk malam hari dan selama akhir pekan. Mari selesaikan negosiasi,” kata Braun.

Satu Dokter Magang di Prancis Bunuh Diri Setiap Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1604388135324.jpg" alt="Ilustrasi demonstrasi buruh. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demonstrasi buruh. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tuntutan buruh kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menaikkan UMP dilihat Tjiptohadi Sawarjuwono, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) sebagai sesuatu yang perlu dievaluasi. Menurut Evaluator BUMD Pemprov Jatim itu, siapapun yang meminta kenaikan UMP harus kembali melihat kemampuan perusahaan.  ”Kenaikan upah yang dituntut siapapun berkaitan dengan kemampuan perusahaan. Kalau mampu, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada pemasukan atau income, bagaimana cara meningkatkan gaji pekerja?” ujar Tjiptohadi Sawarjuwono pada Selasa (3/11). <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2020/kadin-minta-kabupaten-dan-kota-di-jatim-tidak-naikkan-umk/">Kadin Minta Kabupaten dan Kota di Jatim Tidak Naikkan UMK</a></li> </ul> Penasihat Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Jawa Timur itu juga mengajak penuntut untuk kembali memperhatikan kondisi perusahaan. Sehingga tidak serta merta hanya menuntut. ”Semua terdampak pandemi. Tidak hanya buruh yang merasakan, perusahaan juga harus memutar otak dan mencari tahu bagaimana harus memutar keuangan. Otomatis mereka tidak bisa langsung menaikkan upah,” tutur Tjiptohadi Sawarjuwono.  Sosok yang akrab disapa Tjipto itu juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama merasakan kesedihan Covid-19. Tidak hanya menuntut juga memikirkan kelanjutan usaha dan cara menangkal virus. ”Mari rasakan bersama kesedihan Covid-19 ini. Pencegahan dilakukan bersama. Pengusaha dan pegawai harus ikut memikirkan,” kata Tjiptohadi Sawarjuwono.  Dia juga menyoroti isu resesi yang dibicarakan masyarakat. Resesi tidak bisa dicegah hanya dengan meningkatkan upah pekerja. ”Resesi adalah kondisi perekonomian ketika transaksi tidak mau meningkat. Pemerintah tidak menuntut perusahaan. Karena kondisinya sedang pandemi. Harus bersama merasakan resesi ekonomi,” ujar Tjiptohadi Sawarjuwono.  Tjiptohadi Sawarjuwono mengajak masyarakat untuk melihat kondisi secara keseluruhan. Kenaikan upah adalah hal yang sulit dilakukan saat pandemi. ”Tidak diistirahatkan saja sudah bagus. Di Indonesia, pabrik pesawat terbang dan berbagai tempat saja sudah banyak yang tutup. Kondisi pandemi seperti ini, gaji tidak bisa naik juga harus dijalani. Mencekik memang. Tapi kondisi ini lebih baik daripada diberhentikan,” ucap Tjiptohadi Sawarjuwono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3ylUgGLNOSc

Pengamat Ekonomi Sebut Kenaikan Upah saat Pandemi Sulit Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenaikan-ump-2019-803-persen-fspmi-sumut-rezim-upah-murah-bangkit_m_.jpg" alt="Ilustrasi buruh" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri yang menaikkam Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen mendapat kritik pedas dari gerakan buruh. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara (Sumut) menolak rencana penetapan UMP tersebut. Kenaikan UMP di setiap provinsi akan diumumkan serentak pada 1 November 2018 mendatang. Penetapan upah minimum 2019, merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015. Jika disimulasikan, UMP di Sumut naik sebesar Rp 171.214 dari UMP 2018 Rp 2.132.188. Penolakan itu disampaikan Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo. FSPMI menginginkan, UMP naik sebesar 20-25 persen. Willy pun menagih janji Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk peduli pada buruh di Sumut. "UMP Sumut saat ini dinilai sangat tidak layak," kata Willy, Kamis (18/10). Bagi Willy, PP Nomor 78 Tahun 2018 itu menunjukkan bangkitnya upah murah. Hak berunding buruh untuk penentuan upah pun seakan dihilangkan. "Kami selalu menuntut peraturan itu untuk dicabut," ungkapnya. FSPMI pun menuntut supaya kepala daerah tidak memakai PP 78 untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2019. Penetapan upah minimum, kata dia, yang dilakukan oleh gubernur berdasarkan atas rekomendasi bupati dan Dewan Pengupahan, yang didahului dengan survey pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Bukan berdasarkan inflansi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menyebut, besarnya kenaikan upah minimum 2019 adalah sebesar 8,03 persen. FSPMI meminta para gubernur, bupati dan wali kota untuk mengabaikan surat edaran Nomor: B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018 Hal Penyampaian Data Tingkat Inflansi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018, tertanggal 15 Oktober 2018. Apalagi, dalam surat edaran itu ada dugaan Menteri Ketenagakerjaan mengancam gubernur, bupati dan wali kota. Apabila kepala daerah tidak menetapkan upah minimum sesuai dengan PP 78/2015, maka bisa diberhentikan sebagai kepala daerah. &ldquo;Bagi buruh tidak ada kaitan antara penetapan upah minimum dengan pencopotan kepada daerah. Kami menilai surat edaran Menaker tersebut sangat provokatif dan memancing suasana yang tidak kondusif di kalangan buruh di seluruh Indonesia, serta mencerminkan arogansi penguasa terhadap kaum buruh,&rdquo; kata Willy "FSPMI Sumut mendesak menaker untuk mencabut surat edaran tersebut dan meminta kepada kepala daerah untuk mengabaikan isi surat tersebut," tandasnya.

Kenaikan UMP 2019 8.03 Persen, FSPMI Sumut: Rezim Upah Murah Bangkit

kenaikan upah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kenaikan upah

Berita Terkini

Poin Penting UMP 2026, Mulai dari Isi PP Pengupahan, Rumus Kenaikan Upah, dan Tanggal Diumumkan

Tuntut Kenaikan Upah 10 Persen, Buruh Usul Membagi Perusahaan dalam Tiga Klaster

Satu Dokter Magang di Prancis Bunuh Diri Setiap Pekan

Pengamat Ekonomi Sebut Kenaikan Upah saat Pandemi Sulit Dilakukan

Kenaikan UMP 2019 8.03 Persen, FSPMI Sumut: Rezim Upah Murah Bangkit

Download Aplikasi JawaPos.com