<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/Y5ijLU4qaopd1927NfbxRB57hhyTkxlUsehfNx5N-2397860645.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Masria Pane/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Masria Pane/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Puluhan buruh kembali menggelar aksi penolakan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2026 di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (8/1). Puluhan buruh itu tidak terlalu lama menyampaikan aspirasinya di depan kantor Gubernur DKI Pramono Anung tersebut. Tiba sekitar pukul 10.00, tidak berselang lama, sekitar pukul 10.30, mereka langsung bergerak ke Istana Negara Jakarta. Terkait aksi itu, Pramono menyebutkan, demo adalah hak demokrasi setiap warga Indonesia. Dia tidak mempermasalahkan adanya protes warga terkait besaran UMP tahun 2026. &lsquo;&rsquo;Siapa saja bisa melakukan itu (demo, Red), ya tentunya dengan izin,&rsquo;&rsquo; ujar Pramono. Namun, Pramono menjelaskan, protes buruh itu bukan bertujuan khusus kepada Jakarta. Melainkan, kepada pemerintah pusat. Sebab, UMP Jakarta sebesar Rp 5.729.876 atau naik Rp 333.115 dari UMP DKI 2024 sudah cukup besar dibandingkan daerah lainnya. Memang, dari semua provinsi, Jakarta yang kenaikannya cukup besar, yakni baik 6,17 persen. &lsquo;&rsquo;Sebenarnya, yang didemo kan bukan UMP-nya Jakarta, UMP daerah lain, tetapi dilaksanakan di Jakarta. Kenapa dilaksanakan di Jakarta? Ya memang istananya ada di Jakarta. Dan untuk itu yang paling penting demonya baik-baik saja,&rsquo;&rsquo; kata Pramono. Untuk pengamanan aksi buruh tersebut, Pramono menyebutkan pasti akan dilakukan aparat kepolisian. Saat ditanyakan ada tidaknya perusahaan yang mengajukan penangguhan UMP tahun ini, Pramono tidak menjawabnya secara lugas. Namun dia menyebutkan bahwa keputusan UMP itu sudah berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Selain itu, pembahasan dengan dewan pengupahan juga berjalan transparan dan terbuka. &lsquo;&rsquo;Sehingga dengan demikian dari pihak buruh, dari pihak pengusaha, kemudian pemerintah Jakarta pada waktu itu Dinas Tenaga Kerja dan juga Ibu Eli (Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Suharini Eliawati) memonitor secara langsung. Dan perlaksanaannya berjalan dengan ketat sebenarnya,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia juga menyebutkan bahwa besaran koefisien alfa 0,75 itu juga sudah keputusan bersama. &lsquo;&rsquo;Dan mudah-mudahan, Jakarta nggak ada (perusahaan yang mengajukan tidak mampu). Karena memang, UMP Jakarta dibandingkan daerah lain kan sudah tinggi sekali,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Sebagai informasi, kenaikan UMP DKI 2026 sebesar 6,17 persen itu memang yang paling tinggi se-Indonesia. Namun, untuk besaran upah terbesar di Indonesia itu adalah upah minimum kota (UMK) Bekasi 2026 sebesar Rp 5.999.443.&nbsp;

Puluhan buruh menggelar aksi penolakan terhadap UMP DKI 2026 di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada 8 Januari 2026.

Buruh Kembali Demo, Pramono Sebut Kenaikan UMP DKI Terbesar Dan Berharap Pengusaha Tidak Ajukan Penangguhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-perusahaan-di-sumbar-tak-sanggup-penuhi-ump-2018_m_166270.jpeg" alt="Ilustrasi UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMP</figcaption>
</figure> JawaPos.com - UMP DKI Jakarta 2026 dipastikan mengalami kenaikan ratusan ribu rupiah. Hal ini diputuskan setelah Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan terbaru. Namun, penetapan itu mendapatkan penolakan dari kalangan pengusaha maupun buruh.&nbsp; Berdasarkan formula baru, kenaikan upah akan dihitung menggunakan variabel Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Adapun rentang nilai Alfa yang ditetapkan pemerintah berada di angka 0,5 hingga 0,9. <h2>Kadin DKI Jakarta: Kami Keberatan Jika Alfa 0,9</h2> Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyatakan keberatan jika nilai Alfa dipatok pada angka tertinggi yakni 0,9. Sebab, angka tersebut akan sangat tinggi dan memberatkan pengusaha. "Kalau kita sebenarnya kan keberatan dengan alpanya itu. Alpanya sampai 0,9. Karena asumsinya ya kita tadinya berharap di 0,5 lah maksimal," ujar Diana kepada JawaPos.com, Rabu (26/12). Ia menjelaskan, KADIN DKI juga akan terlibat sebagai Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur pengusaha. Dewan pengupahan baru akan menggelar rapat dalam waktu dekat ini. Angka final baru akan diketahui setelah sidang berlangsung.&nbsp; "Kita baru mau rapat, sedang lusa ya. Antara lusa dan sampai dengan hari Senin. Jadi, angkanya nanti mungkin setelah sidang aja ya," tambahnya. Diana juga menanggapi permintaan serikat buruh yang memintabagar UMP DKI Jakarta sebesar Rp6 juta. "Saya sih mudah-mudahan nanti bisa ketemu jalan keluar yang baik," imbuh Diana. <h2>Simulasi Kenaikan UMP DKI Jakarta 2026</h2> Mengacu pada data BPS, ekonomi Jakarta tumbuh 4,96% dengan inflasi 2,69%. Jika melihat UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, berikut adalah simulasi kenaikan gaji buruh berdasarkan nilai Alfa: - Alfa 0,5: Naik 5,17% (+Rp278.528). Total UMP: Rp5.673.641. - Alfa 0,6: Naik 5,67% (+Rp305.504). Total UMP: Rp5.700.617. - Alfa 0,7: Naik 6,16% (+Rp332.210). Total UMP: Rp5.727.323. - Alfa 0,8: Naik 6,66% (+Rp359.186). Total UMP: Rp5.754.299. - Alfa 0,9: Naik 7,15% (+Rp385.892). Total UMP: Rp5.781.005. <h2>Buruh Tegas Menolak: Masih di Bawah Kebutuhan Hidup Layak</h2> Meskipun nilai Alfa 0,9 memberikan kenaikan tertinggi, angka tersebut nyatanya masih di bawah ekspektasi para pekerja yang berharap gaji minimal di Jakarta menyentuh angka Rp6 juta. Serikat Pekerja merasa kenaikan tersebut belum cukup untuk menutup biaya hidup di Jakarta. Ketua DPD KSPI DKI, Winarso, menegaskan bahwa angka simulasi tersebut masih jauh dari target Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jakarta Rp5,8 juta. "Belum (mengakomodir tuntutan buruh). Contoh DKI, kenaikan UMP di angka teratas aja masih di bawah KHL," tegas Winarso. Winarso juga menyoroti bahwa target buruh adalah angka Rp6 juta, namun dengan formula saat ini, angka tertinggi pun belum mencapainya.&nbsp; Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengklaim formula ini adalah jalan tengah yang paling adil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi daya beli buruh.

UMP DKI Jakarta 2026 dipastikan naik ratusan ribu, penolakan dari pengusaha dan buruh terjadi, simak selengkapnya.

Kenaikan UMP DKI 2026 Diperkirakan Tembus Rp5,7 Juta, Pengusaha Jakarta Keberatan Nilai Alfa 0,9

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Buruh-Demo-Tolak-UMP-DKI-2024-Dery-Ridwansah-6JPG-3697782258.jpg" alt="Massa dari kelompok buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023). Demonstrasi buruh menolak UMP DKI Rp 5,06 Juta dan menuntut upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 naik sebesar 15%." width="100%">
<figcaption>Massa dari kelompok buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023). Demonstrasi buruh menolak UMP DKI Rp 5,06 Juta dan menuntut upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 naik sebesar 15%.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan terbaru. Aturan ini menjadi fondasi utama dalam penghitungan kenaikan upah minimum yang mulai berlaku nasional pada 2026 mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, formula penetapan UMP ini dinilai lebih adil dan adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional. Sebab, memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi suatu daerah.&nbsp; "Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9," ujarnya. Dengan formula baru ini, prediksi kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 kini mulai menemui titik terang. Berdasarkan data ekonomi terbaru, buruh di Jakarta berpotensi mengantongi kenaikan gaji hingga Rp 385 ribu per bulan. <h2>Simulasi Kenaikan UMP DKI Jakarta 2026</h2> Saat ini, UMP DKI Jakarta 2025 berada di angka Rp5.396.761. Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, ekonomi Jakarta pada Triwulan III 2025 tumbuh positif sebesar 4,96% dengan inflasi tahunan di angka 2,69%. Dalam formula terbaru, kenaikan upah dihitung dari angka inflasi ditambah hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel indeks tertentu atau Nilai Alfa (&alpha;) yang berkisar antara 0,5 hingga 0,9. Berikut simulasi lengkap kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 berdasarkan nilai alfa yang dipilih: - Alfa 0,5: Naik 5,17% (+Rp278.528). Total UMP: Rp5.673.641. - Alfa 0,6: Naik 5,67% (+Rp305.504). Total UMP: Rp5.700.617. - Alfa 0,7: Naik 6,16% (+Rp332.210). Total UMP: Rp5.727.323. - Alfa 0,8: Naik 6,66% (+Rp359.186). Total UMP: Rp5.754.299. - Alfa 0,9: Naik 7,15% (+Rp385.892). Total UMP: Rp5.781.005. <h2>Buruh DKI Tegas Menolak: "Masih di Bawah KHL"</h2> Meski angka simulasi menunjukkan kenaikan, gelombang penolakan datang dari kelompok pekerja. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Winarso, menyatakan bahwa formula dalam PP Pengupahan tersebut belum mampu menyejahterakan buruh secara nyata. Winarso menekankan bahwa bahkan dengan penggunaan Nilai Alfa tertinggi sekalipun, angka tersebut masih jauh dari harapan buruh yang menargetkan UMP DKI Jakarta menembus angka Rp 6 juta agar sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurut dia, rumus penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 belum menjamin pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja dan keluarganya. "Belum (mengakomodir tuntutan buruh). Contoh DKI, kenaikan UMP di angka teratas aja masih di bawah KHL," tegas Winarso kepada JawaPos.com, Rabu (17/12). Difinalkan Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2026 sudah hampir final. &ldquo;Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,&rdquo; kata Pramono di Jakarta Utara, Senin (8/12). Menurut dia, saat ini pembahasan UMP 2026 belum final karena masih ada perbedaan pendapat antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha. Oleh karena itu Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menjadi wasit yang adil. Pramono pun berjanji akan memutuskan UMP 2026 secara adil. Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah. Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12) mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah. &ldquo;Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,&rdquo; kata Yassierli. Ia melanjutkan rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. &ldquo;Tunggu saja,&rdquo; ujarnya singkat. &nbsp;

Berdasarkan data ekonomi terbaru, buruh di Jakarta berpotensi mengantongi kenaikan gaji hingga Rp 385 ribu per bulan atau Rp 5,78 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 Diperkirakan Naik, Kenaikan Sekitar Rp 385 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Rukun Santoso yang mengikuti sidang penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2023 menyatakan pengusaha merasa keberatan dengan permintaan buruh untuk menaikkan UMP hingga 13 persen.  "Memang unsur dari pihak pengusaha masih begitu memberatkan, memang dari sana juga belum mengeluarkan angka secara spesifik," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/11).  Sementara dari pertimbangan pakar dan akademisi yang juga hadir dalam sidang tersebut memberikan formula baru dalam penentuan UMP, yaitu dengan memperhatikan inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi di DKI.  "Dengan total pertumbuhan inflasi adalah 5,6 persen tadi (kenaikan UMP 2023)," jelasnya.  Namun begitu, Santoso mengatakan pihaknya tidak dapat menerima kenaikan angka tersebut. Pihaknya kekeh dengan angka yang diusulkan buruh, yaitu naik hingga 13 persen.  Di sisi lain, pengusaha, katanya juga tetap kekeh mempertahankan bahwa kenaikan UMP harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tentang Pengupahan. Jika merujuk ke sana, ia mengatakan bahwa kenaikan hanya sekitar 2,6 persen.  "Yang mereka sampaikan adalah ketaatan hukum atau kepatuhan hukum terhadap perundangan yang ada," jelasnya.  Sebab menolak merujuk pada PP Nomor 36, buruh memastikan akan terus mengawal agar kenaikan UMP 2023 akan seperti yang diharapkannya. "Sidang selanjutnya besok di tempat yang sama, di lantai 13 jam 13 siang. Ada unsur dari pengusaha, pemerintah, pakar, dan lain-lain," pungkasnya.

Pengusaha Disebut Keberatan UMP DKI Naik 13 Persen

kenaikan ump dki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kenaikan ump dki

Berita Terkini

Buruh Kembali Demo, Pramono Sebut Kenaikan UMP DKI Terbesar Dan Berharap Pengusaha Tidak Ajukan Penangguhan

Kenaikan UMP DKI 2026 Diperkirakan Tembus Rp5,7 Juta, Pengusaha Jakarta Keberatan Nilai Alfa 0,9

UMP DKI Jakarta 2026 Diperkirakan Naik, Kenaikan Sekitar Rp 385 Ribu

Pengusaha Disebut Keberatan UMP DKI Naik 13 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com