<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Fo0QQNorpAvOQZtyU2QcbSLvon1WsU2NSgbCi7pQ-1-550838285-2957363909.jpg" alt="Ilustrasi upah minimum 2026. (Pinterest)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi upah minimum 2026. (Pinterest)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi telah menetapkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagian bagian dari formula penghitungan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026. Formula itu ditetapkan seiring dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pengupahan oleh Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; "Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi, ditambah Pertumbuhan Ekonomi dikali alfa dengan rentang alfa 0,5 - 0,9," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangannya, Rabu (17/12).&nbsp; Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi (PE) adalah peningkatan berkelanjutan dalam produksi barang dan jasa suatu negara dalam periode waktu tertentu.&nbsp; Biasanya, PE akan diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) riil atau pendapatan nasional yang menandakan perekonomian dan kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut meningkat.&nbsp; Sementara itu, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, yang menyebabkan turunnya daya beli uang.&nbsp; Terkait dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Menaker Yassierli memastikan bahwa dua indikator perhitungan formula UMP 2026 ditetapkan secara tahunan atau year on year.&nbsp; Dalam hal ini, Yassierli memastikan hanya data inflasi dan pertumbuhan ekonomi sejak Januari - September 2025 yang bisa digunakan dalam perthitungan UMP 2026.&nbsp; "Inflasi sesuai dengan definisi yang tertulis di PP, year on year (secara tahunan)," jelasnya.&nbsp; Kendati begitu, ia menyebut bahwa jika ada suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, maka keputusan sepenuhnya ada di Dewan Pengupahan daerah untuk bisa mempertimbangkan kenaikan inflasi yang terjadi.&nbsp; "Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang negatif, maka Dewan Pengupahan Daerah tentu mempertimbangkan kenaikan berdasarkan kepada inflasi. Tapi itu kita serahkan kepada Dewan Pengupahan Daerah," tutur Yassierli.&nbsp; "Dan kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu pertumbuhan ekonomi itu tinggi, kalau itu tinggi disebabkan oleh apa, kemudian sektor mana yang kemudian yang lebih dominan, dan kami juga melakukan koordinasi dan coaching kepada Dewan Pengupahan Daerah," jelasnya.

Pemerintah tetapkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor penentu UMP 2026, Menaker Yassierli beri penjelasan.

Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Acuan Kenaikan UMP 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/KEMNAKER-30-B-362360033.jpg" alt="Menaker Yassierli saat membuka acara Executive Meeting of Occupational Safety and Health (OSH) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (29/10/2025)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menaker Yassierli saat membuka acara Executive Meeting of Occupational Safety and Health (OSH) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (29/10/2025)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyampaikan bahwa indeks alfa yang menjadi salah satu indikator dalam formula penghitungan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adapun indeks alfa yang ditetapkan sebesar 0,5 - 0,9.&nbsp; Menurutnya, tidak ada yang berubah dari formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Pengupahan tersebut. Tetapi memang salah satu poin yang penting adalah terkait dengan Kehidupan Hidup Layak (KHL).&nbsp; "Tadi formula, tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi, dikali alpha. Alpha inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5-0,9," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (17/12).&nbsp; Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa PP Pengupahan telah dibuat dengan proses yang cukup panjang. Bahkan, sudah melalui tahap kajian yang matang.&nbsp; Selain itu, Yassierli juga memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang telah diterbitkan pemerintah telah ditetapkan berdasarkan aspirasi dari berbagai pihak.&nbsp; "Kita mendengar aspirasi dari berbagai pihak, dari serikat pekerja, serikat buruh, dari para pengusaha, dan kita juga melakukan kajian akademik," beber Yassierli.&nbsp; Selain itu, Yassierli juga memastikan bahwa Presiden Prabowo telah memperoleh laporan darinya terkait dengan sejumlah kajian terkait KHL yang menjadi poin penting dalam PP Pengupahan terbaru.&nbsp; Bahkan, dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga telah mendengar aspirasi langsung dari berbagai pihak terkait dengan formula yang telah ditetapkan. Salah satunya, aspirasi dari serikat pekerja.&nbsp; "Dan Pak Presiden tentu juga mendengar langsung aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh, dari berbagai pihak. Dan akhirnya beliau menetapkan bahwa ada rumusan formula yang mungkin sekarang sudah tersebar, teman-teman sudah tahu," ujar Yassierli.&nbsp; Tak hanya formula, dalam PP Pengupahan yang menjadi acuan UMP 2026 tersebut juga tercantum kewajiban terkait dengan upah minimum sektoral, baik provinsi, kota, kabupaten.&nbsp; Dalam aturan itu, kata dia, ada kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Selain itu, bagaimana gubernur dapat menetapkan upah minimum kota kabupaten dan upah minimum sektoral kota kabupaten.&nbsp; &nbsp; "Dan semoga PP ini adalah hasil yang terbaik, bagaimana kita mempertimbangkan aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh. Dengan juga memperhatikan, mempertimbangkan masukan-masukan dari industri, dan kami berharap inilah yang terbaik dan bisa kita jadikan sebagai patokan," tutupnya.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengumumkan penetapan indeks alfa untuk UMP 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Soal UMP 2026, Menaker Sebut Indeks Alfa 0,5 hingga 0,9 Diputuskan Langsung Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Buruh-Demo-Tolak-UMP-DKI-2024-Dery-Ridwansah-6JPG-3697782258.jpg" alt="Massa dari kelompok buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023). Demonstrasi buruh menolak UMP DKI Rp 5,06 Juta dan menuntut upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 naik sebesar 15%." width="100%">
<figcaption>Massa dari kelompok buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023). Demonstrasi buruh menolak UMP DKI Rp 5,06 Juta dan menuntut upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 naik sebesar 15%.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan terbaru. Aturan ini menjadi fondasi utama dalam penghitungan kenaikan upah minimum yang mulai berlaku nasional pada 2026 mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, formula penetapan UMP ini dinilai lebih adil dan adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional. Sebab, memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi suatu daerah.&nbsp; "Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9," ujarnya. Dengan formula baru ini, prediksi kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 kini mulai menemui titik terang. Berdasarkan data ekonomi terbaru, buruh di Jakarta berpotensi mengantongi kenaikan gaji hingga Rp 385 ribu per bulan. <h2>Simulasi Kenaikan UMP DKI Jakarta 2026</h2> Saat ini, UMP DKI Jakarta 2025 berada di angka Rp5.396.761. Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, ekonomi Jakarta pada Triwulan III 2025 tumbuh positif sebesar 4,96% dengan inflasi tahunan di angka 2,69%. Dalam formula terbaru, kenaikan upah dihitung dari angka inflasi ditambah hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel indeks tertentu atau Nilai Alfa (&alpha;) yang berkisar antara 0,5 hingga 0,9. Berikut simulasi lengkap kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 berdasarkan nilai alfa yang dipilih: - Alfa 0,5: Naik 5,17% (+Rp278.528). Total UMP: Rp5.673.641. - Alfa 0,6: Naik 5,67% (+Rp305.504). Total UMP: Rp5.700.617. - Alfa 0,7: Naik 6,16% (+Rp332.210). Total UMP: Rp5.727.323. - Alfa 0,8: Naik 6,66% (+Rp359.186). Total UMP: Rp5.754.299. - Alfa 0,9: Naik 7,15% (+Rp385.892). Total UMP: Rp5.781.005. <h2>Buruh DKI Tegas Menolak: "Masih di Bawah KHL"</h2> Meski angka simulasi menunjukkan kenaikan, gelombang penolakan datang dari kelompok pekerja. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Winarso, menyatakan bahwa formula dalam PP Pengupahan tersebut belum mampu menyejahterakan buruh secara nyata. Winarso menekankan bahwa bahkan dengan penggunaan Nilai Alfa tertinggi sekalipun, angka tersebut masih jauh dari harapan buruh yang menargetkan UMP DKI Jakarta menembus angka Rp 6 juta agar sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurut dia, rumus penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 belum menjamin pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja dan keluarganya. "Belum (mengakomodir tuntutan buruh). Contoh DKI, kenaikan UMP di angka teratas aja masih di bawah KHL," tegas Winarso kepada JawaPos.com, Rabu (17/12). Difinalkan Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2026 sudah hampir final. &ldquo;Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,&rdquo; kata Pramono di Jakarta Utara, Senin (8/12). Menurut dia, saat ini pembahasan UMP 2026 belum final karena masih ada perbedaan pendapat antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha. Oleh karena itu Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menjadi wasit yang adil. Pramono pun berjanji akan memutuskan UMP 2026 secara adil. Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah. Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12) mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah. &ldquo;Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,&rdquo; kata Yassierli. Ia melanjutkan rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. &ldquo;Tunggu saja,&rdquo; ujarnya singkat. &nbsp;

Berdasarkan data ekonomi terbaru, buruh di Jakarta berpotensi mengantongi kenaikan gaji hingga Rp 385 ribu per bulan atau Rp 5,78 juta.

UMP DKI Jakarta 2026 Diperkirakan Naik, Kenaikan Sekitar Rp 385 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-perusahaan-di-sumbar-tak-sanggup-penuhi-ump-2018_m_166270.jpeg" alt="Ilustrasi UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMP</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memastikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 tidak akan ditetapkan dalam satu angka nasional. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, pola kenaikan UMP tahun depan bakal mengikuti amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mempertimbangkan kondisi ekonomi tiap daerah. Kebijakan ini membuat pengumuman UMP 2026 tidak lagi terikat pada jadwal 21 November seperti penetapan tahun 2025. Kemenaker menyatakan belum bisa menetapkan UMP 2026 karena regulasi baru pengupahan masih dalam proses penyusunan. Regulasi tersebut disiapkan untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168/PUU-XXIII/2023, yang mewajibkan perhitungan upah minimum mengacu pada kebutuhan hidup layak. "Sehingga kita membentuk tim untuk merumuskan dan menghitung, mengestimasi, kira-kira kebutuhan hidup layak itu berapa. Itu satu," ujar Yassierli di Kantor Kemenaker, Kamis (20/11). Menurutnya, putusan MK menjadi pijakan utama penyusunan kebijakan baru, sekaligus memastikan perhitungan upah lebih relevan dengan kondisi saat ini. <h2>Tidak Ada Lagi &ldquo;Satu Angka Nasional&rdquo;</h2> Yassierli menegaskan, pemerintah tidak akan menetapkan kenaikan UMP dalam satu angka yang berlaku seragam di seluruh Indonesia. Pertimbangannya, disparitas ekonomi antardaerah yang sangat berbeda-beda. "Jadi kalau ada berita naiknya sekian itu berarti kita tidak ke sana, tapi juga seperti apa, mohon maaf, ini juga masih dalam proses," terangnya. Kebijakan satu angka dinilai justru memperlebar kesenjangan. Karena itu, formula baru akan membolehkan daerah dengan pertumbuhan tinggi menetapkan kenaikan lebih besar dibanding wilayah dengan pertumbuhan rendah. <h2>Aturan Baru Berbentuk PP, Bukan Lagi Permenaker</h2> Dalam draf regulasi terbaru, acuan penghitungan UMP akan berpindah dari Permenaker ke Peraturan Pemerintah (PP). Perubahan ini membuat jadwal pengumuman tidak lagi mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021.&nbsp;"Jadi tidak ada terikat dengan tanggal harus 21 November," katanya. <h2>Peran Besar Dewan Pengupahan Daerah</h2> Yassierli menambahkan, pemerintah pusat nantinya hanya menetapkan rentang nilai kenaikan upah. Penentuan angka final diserahkan kepada dewan pengupahan masing-masing daerah, sesuai pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. "Dia (upah) akan berupa range yang nanti kita berikan wewenang dari dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten untuk menentukan dalam range itu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah dan kota daerah mereka," ucapnya. Pekan depan, Kemenaker juga akan mengundang seluruh kepala dinas ketenagakerjaan provinsi untuk menerima masukan sebelum regulasi baru disahkan.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026 akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing daerah, bukan satu angka nasional.