<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/banyuasin-4184812003.jpg" alt="Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, menetapkan besaran UMK 2024 sebesar Rp 3,84 juta." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, menetapkan besaran UMK 2024 sebesar Rp 3,84 juta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2024 menjadi Rp 3.488.288, naik Rp 54.798 atau 1,6 persen dibandingkan UMK 2023 senilai Rp 3.433.489.<br /><br />Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan, besaran upah tersebut itu hasil rapat Dewan Pengupahan Banyuasin setelah Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 senilai Rp 3.456.874, Selasa (21/11).<br /><br />"Setelah pengumuman tersebut, Dewan Pengupahan Banyuasin menetapkan UMK 2024 senilai Rp 3.488.288. Besaran upah itu mengalami kenaikan Rp 54.798 atau 1,6 persen dibandingkan besaran UMK 2023 senilai Rp 3.433.489," ujarnya.<br /><br />Ia menjelaskan, kenaikan upah itu udah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan. Sehingga juga diharapkan bisa diterima semua pihak untuk menjaga iklim ekonomi tetap kondusif, khususnya di wilayah Banyuasin.</p> <p>"Namun, beberapa pihak belum menandatangani berita acara dalam rapat Dewan Pengupahan Banyuasin yang digelar pada Rabu (22/11). Hal ini sudah biasa terjadi saat penetapan UMK," jelasnya.</p> <p><br />Sebelumnya, Pemprov Sumsel mengumumkan besaran UMP 2024 senilai Rp 3.456.874. "Berdasarkan Surat Keputusan 889/KBTS/Disnakertrans/2023, UMP 2024 yang ditetapkan senilai 3,45 juta," kata Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni.<br /><br />Ia menjelaskan surat keputusan itu berdasarkan dari hasil rapat yang dilakukan pada Senin (20/11) bersama dengan Dewan Pengupahan Sumsel. "Dalam rapat tersebut, penetapan UMP 2024 itu juga mempertimbangkan dinamika dan kondisi dari daerah Sumsel,&rdquo; katanya.<br /><br />Fatoni mengatakan, UMP itu berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, serta bagi perusahaan yang mengupah pekerjanya lebih tinggi daripada besaran UMP 2024 itu dilarang menurunkannya.<br /><br />"Namun, bagi pekerja yang masa kerjanya di atas satu tahun itu dapat disesuaikan oleh perusahaan masing-masing. Lalu, bagi perusahaan besaran upahnya itu lebih tinggi dilarang untuk menurunkan," kata dia.</p>

Besaran upah itu mengalami kenaikan Rp 54.798 atau 1,6 persen dibandingkan besaran UMK 2023 senilai Rp 3.433.489.

Banyuasin Tetapkan UMK 2024 jadi Rp 3,48 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/JKT-Penyumbang-Inflasi-Oktober-SALMAN-TOYIBI-3-3628579294.jpg" alt="ILUSTRASI. Warga membeli beras yang di jual di salah satu gerai ritel moderen di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/11).  Inflasi pangan diperkirakan masih jadi PR tahun depan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Warga membeli beras yang di jual di salah satu gerai ritel moderen di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/11).  Inflasi pangan diperkirakan masih jadi PR tahun depan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di 33 provinsi hanya 3,84 persen. Jauh dari idealnya, yang menurut&nbsp;Direktur Eksekutif Celios&nbsp;Bhima Yudhistira, mestinya mencapai 10 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima memperkirakan, kenaikan UMP yang hanya sekecil itu tak akan mampu mengompensasi kenaikan harga pangan yang diprediksi bakal berlanjut tahun depan. Inflasi pangan kemungkinan besar masih akan terjadi pada 2024 dan menggerus daya beli konsumen, membenamkan konsumsi rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan UMP rata-rata nasional masih terlalu kecil. Idealnya di atas 10 persen melihat tekanan inflasi pangan yang cukup berisiko menggerus daya beli. Inflasi bahan pangan masih tinggi dan diperkirakan tahun depan inflasi pangan yang tinggi berlanjut," kata Bhima saat dihubungi&nbsp;<em>JawaPos.com,</em>&nbsp;kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan UMP 2024 naik dengan mempertimbangkan tiga variabel yang menjadi dasar kenaikan, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dari seluruh provinsi yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2024, tak satupun Pemprov yang menaikkan UMP 2024 mencapai 10 persen. Paling tinggi hanya 8,73 persen yang ditetapkan di wilayah Sulawesi Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima menilai, idealnya kenaikan UMP 2024 di atas 10 persen. Jika lebih kecil, menurutnya bisa mengancam pertumbuhan ekonomi pada tahun depan, lantaran tergerusnya daya beli di tengah inflasi pangan yang masih tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau naiknya upah di bawah 5 persen, buruh mana bisa hadapi inflasi?" imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bhima menjelaskan bahwa menjaga daya beli pekerja merupakan kunci agar tahun depan, dari sisi ekonomi, RI bisa lebih tahan menghadapi guncangan. Terlebih, kata dia, konsumsi rumah tangga masih jadi motor pertumbuhan ekonomi yang akan diandalkan tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima juga mengungkapkan, UMP 2024 dengan kenaikan yang terlalu rendah bisa mengancam pertumbuhan ekonomi tahun depan. Dari sisi pemerintah, target mengerek ekonomi di level 5 persen akan berat jika stimulus utamanya ditetapkan terlalu rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sisi investor atau pelaku usaha, mereka juga akan berpikir ulang untuk ekspansi jika melihat daya beli pasarnya yang kemungkinan bakal rendah. "Ini justru memicu investor terutama yang bergerak di sektor&nbsp;<em>consumer goods</em>&nbsp;dan perlengkapan rumah tangga untuk berpikir ulang menambah investasinya. Apalagi tahun pemilu makin banyak yang&nbsp;<em>wait and see</em>&nbsp;dulu," pungkasnya.</div>

Kenaikan UMP rata-rata nasional masih terlalu kecil. Idealnya di atas 10 persen melihat tekanan inflasi pangan cukup berisiko ke daya beli.

Rata-rata Kenaikan UMP 2024 hanya 3,84 Persen, Pengamat Pertanyakan Komitmen Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/8.jpg" alt="Pengunjung mengamati karya saat pameran Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2022 di Teras Malioboro I, Jogjkarta, Kamis (15/9). Hendra Nurdiyansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengunjung mengamati karya saat pameran Festival Kebudayaan Yogyakarta (FKY) 2022 di Teras Malioboro I, Jogjkarta, Kamis (15/9). Hendra Nurdiyansyah/Antara</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 naik. Paling lambat UMP diumumkan oleh kepala daerah selambat-lambatnya pada 21 November 2023, kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa UMP 2024 yang naik sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang baru saja diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun salah satu tujuannya sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi RI selama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan upah minimum didasarkan pada penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk &alpha;)," jelas Ida dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun JawaPos.com, ada sebanyak 33 Provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2024. Dari angka yang sudah ditetapkan, Provinsi Maluku Utara tercatat menjadi daerah yang presentase kenaikannya paling besar, yakni 7,5 persen atau senilai Rp 221 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan provinsi dengan kenaikan UMP 2024 terendah adalah Provinsi Gorontalo, sebesar 1,19 persen atau Rp 36.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em><strong>Lebih lengkap, berikut ini daftar UMP 2024 di seluruh Indonesia yang telah ditetapkan masing-masing gubernur dari Aceh hingga Papua:</strong></em></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. UMP 2024 Aceh naik 1,38 persen atau Rp 47.757 menjadi Rp 3.460.672</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. UMP 2024 Sumatera Utara naik 3,67 persen atau Rp 99.122 menjadi Rp 2.809.915</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. UMP 2024 Sumatera Barat naik 2,52 persen atau Rp 68.973 menjadi Rp 2.811.499</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. UMP 2024 Riau naik 3,76 persen atau Rp 102.963 menjadi Rp 3.294.625</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. UMP 2024 Jambi naik 3,2 persen atau Rp 94.000 menjadi Rp 3.037.121</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. UMP 2024 Sumatera Selatan naik 1,55 persen atau Rp 52.629 menjadi Rp 3.456.874</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. UMP 2024 Bengkulu naik 3,38 persen atau Rp 88.500 menjadi Rp 2.507.079</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8. UMP 2024 Lampung naik 3,16 persen atau Rp 83.212 menjadi Rp 2.716.496</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9. UMP 2024 Bangka Belitung naik 4,06 persen atau Rp 139.904 menjadi Rp 3.640.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10. UMP 2024 Kepulauan Riau naik 3,76 persen atau Rp 127.933 menjadi Rp 3.402.492</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">11. UMP 2024 DKI Jakarta naik 3,3 persen atau Rp 167.223 menjadi Rp 5.067.381</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">12. UMP 2024 Jawa Barat naik 3,57 persen atau Rp 70.825 menjadi Rp 2.057.495,17</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">13. UMP 2024 Jawa Tengah naik 4,02 persen atau Rp 81.885 menjadi Rp 2.036.947</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">14. UMP 2024 DI Yogyakarta naik 7,27 persen atau Rp 144.115 menjadi Rp 2.125.897</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">15. UMP 2024 Jawa Timur naik 6,13 persen atau Rp 125.000 menjadi Rp 2.165.244,30</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">16. UMP 2024 Banten naik 2,50 persen atau Rp 66.532 menjadi Rp 2.727.812</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">17. UMP 2024 Bali naik 3,68 persen atau Rp 100.000 menjadi Rp2.713.672</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat naik 3,06 persen atau Rp 72.660 menjadi Rp 2.444.067</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">19.&nbsp; UMP 2024 Nusa Tenggara Timur naik 2,96 persen atau Rp 62.832 menjadi Rp 2.186.826</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">20. UMP 2024 Kalimantan Barat naik 3,6 persen atau Rp 97.294 menjadi Rp 2.702.616</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, masih menunggu putusan resmi UMP Kalimantan Tengah 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">22. UMP 2024 Kalimantan Selatan naik 4,22 persen atau Rp 132.835 menjadi Rp 3.282.812</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">23. UMP 2024 Kalimantan Timur naik 6,20 persen atau Rp 159.459 menjadi Rp 3.360.858</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">24. UMP 2024 Kalimantan Utara naik 3,38 persen atau Rp 109.951 menjadi Rp 3.361.653</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">25. UMP 2024 Sulawesi Utara naik 1,67 persen atau Rp 57.920 menjadi Rp 3.545.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">26. UMP 2024 Sulawesi Tengah naik 8,73 atau Rp 137.152 menjadi Rp 2.736.698</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">27. UMP 2024 Sulawesi Selatan naik 1,45 persen atau Rp 49.797 menjadi Rp 3.434.298,00</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara naik 4,6 persen atau Rp 126.980 menjadi Rp 2.885.964</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">29. UMP 2024 Gorontalo naik 1,19 persen atau Rp 35.999 menjadi Rp 3.025.100</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">30. UMP 2024 Sulawesi Barat naik 1,50 persen atau Rp 43.163 menjadi Rp 2.914.958</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">31. UMP 2024 Maluku, masih menunggu putusan resmi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">32. UMP 2024 Maluku Utara naik 7,5 persen atau Rp 221.646,57 menjadi Rp 3.200.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">33.&nbsp; UMP 2024 Papua naik 4,14 persen atau Rp 159.574 menjadi Rp 4.024.270</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 naik. Paling lambat UMP diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2023.

Daftar UMP 2024, Kenaikan Gaji Tertinggi di Maluku Utara Rp 221.000

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Upah-Minimum-Provinsi-atau-UMP-2024-572208485.jpeg" alt="UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Besok (21/11) jadi batas akhir penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024 oleh gubernur. Sayangnya, hingga Minggu petang (19/11), belum ada satupun gubernur yang melapor besaran UMP 2024-nya pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).</p> <p>Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, saat dihubungi, Minggu (19/11). Putri meminta masyarakat menunggu lantaran masih ada dua hari sampai batas akhir penetapan.</p> <p>&rdquo;Sudah ada mungkin yang menetapkan tapi belum info ke kami,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ia tak banyak berkomentar mengenai penyebab molornya laporan penetapan UMP 2024 ini. Termasuk, soal penolakan buruh/pekerja terkait Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.</p> <p>Dia hanya menegaskan, bahwa bagi gubernur yang tidak menetapkan UMP 2024 sesuai dengan jadwal maka bisa disanksi. Sanksinya beragam sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. &rdquo;Sanksinya dari Kemendagri,&rdquo; katanya.</p> <p>Sebagai informasi, jika merujuk pada Pasal 29 PP 51/2023, UMP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. Jika tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, UMP ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atau pejabat gubernur sehari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi tersebut. Penetapan besaran UMP tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP 51/2023. UMP sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.</p> <p>Hal ini ditegaskan kembali dalam surat nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tertanggal 15 November 2023. Dalam beleid tersebut, gubernur diminta untuk menetapkan UMP 2024 sesuai dengan PP 51/2023. Kemudian, gubernur diwajibkan menetapkan dan mengumumkan UMP paling lambat 21 November. Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 30 November.</p> <p>Melalui surat tersebut, dijelaskan pula mengenai penetapan UM ini didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum 2023, menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dalam menetapkan nilai upah minimum 2024.</p> <p>Selain itu, disampaikan bahwa ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. untuk UMKM, UM ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dengan ketentuan paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 24 persen di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.</p> <p class="class-paragraph">Putri juga mengingatkan kembali bahwa UM hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Lalu, bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum. Hal ini sesuai dengan pasal 24 PP 51/2023.</p> <p>&rdquo;Sementara, bagi pekerja/buruh diatas 1 tahun, berlaku struktur skala upah atau upah berbasis produktivitas,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p>

Dia hanya menegaskan, bahwa bagi gubernur yang tidak menetapkan UMP 2024 sesuai dengan jadwal maka bisa disanksi.

Besok Batas Akhir Penetapan, Kemenaker Belum Terima Laporan Soal Upah Minimum 2024