<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/KEMNAKER-30-B-362360033.jpg" alt="Menaker Yassierli saat membuka acara Executive Meeting of Occupational Safety and Health (OSH) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (29/10/2025)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menaker Yassierli saat membuka acara Executive Meeting of Occupational Safety and Health (OSH) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (29/10/2025)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli belum mau mengungkapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP Tahun 2026. Ia menyampaikan kepada semua pihak untuk menunggu surprise alias kejutan terkait dengan. Sebelumnya, beredar kabar bahwa terkait kebijakan UMP akan segera diumumkan pemerintah pada hari ini, Selasa (16/12). "Pengumuman UMP tunggulah. Nanti saya kasih surprise, tunggu aja," kata Menaker kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Saat ditanya apakah kebijakan terkait UMP 2026 akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto, ia meminta tetap menunggu saja kejutan. "Tunggu aja surprise," tukasnya. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengupahan yang akan mengatur Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 dipastikan sudah selesai. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui usai Konferensi Pers Just Energy Transition Partnership (JETP) di Kantornya, Jumat (5/12). "Regulasi (terkait UMP) sudah diparaf," ujar Airlangga. Itu artinya, formula terkait dengan hitungan UMP 2026 sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Meski begitu, Airlangga masih enggan membocorkan formula tersebut kepada awak media. Saat ditanya lebih detail, ia berlalu menuju ruang kerjanya. Adapun sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pengupahan akan terbit pada Desember 2025. PP tersebut nantinya akan mengubah aturan yang sudah ada, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, PP ini nantinya akan menjadi dasar hukum penetapan upah, termasuk upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2026. "Kita berharap, sebenarnya dari patokan jadwal tentu sebelum 31 Desember 2025. Untuk diterapkan pada Januari 2026," kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (26/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016918707/regulasi-ump-2026-sudah-rampung-menko-airlangga-sudah-diparaf">Regulasi UMP 2026 Sudah Rampung, Menko Airlangga: Sudah Diparaf!</a>&nbsp; Lebih lanjut, ia memastikan bahwa saat ini Pemerintah masih terus menggodok PP tersebut. Nantinya, formula penghitungan UMP 2026 akan disesuaikan dengan regulasi baru yang tertuang dalam PP tersebut. (*)

Menaker Yassierli belum mengungkapkan besaran UMP 2026, namun regulasi terkait sudah siap dan akan ada kejutan.

Menaker Yassierli Janji Kasih Kejutan soal UMP 2026, Apa Ya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/8iuWr7RrpbCTnMhEW31YEwxD0QNHXOiw3oXZAYQl-1-1751200641.jpg" alt="Ribuan buruh di Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar Rp 3,3 Juta, Kamis (27/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh di Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar Rp 3,3 Juta, Kamis (27/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (GASPER) Jawa Timur, melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Kamis (27/11).&nbsp; Aksi ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 6.000 buruh. Mereka menuntut pemerintah untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2026 sebesar Rp 3.356.349.&nbsp; "Dasar tuntutan kami bahwa UMP Jawa Timur tahun 2025 yang hanya sebesar Rp 2.305.985, terendah ke-empat secara nasional, bahkan di bawah rata-rata Indonesia Rp 3.315.761,65," tutur Juru Bicara GASPER, Jazuli, Kamis (27/11). Selain itu, berdasarkan data BPS 2024 yang telah disosialiasikan oleh Kementrian Ketenagakerjaan, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur mencapai angka Rp 3.038.305.&nbsp; Artinya, UMP Provinsi Jawa Timur tahun 2025 masih jauh di bawah nilai KHL dan jauh di bawah rata-rata UMP 38 provinsi di Tanah Air. Hal ini menjadi sorotan bagi para buruh untuk menuntut hak-hak mereka.&nbsp; "Kami pada buruh dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, hingga Malang, datang untuk menyampaikan aspirasi," imbuhnya.&nbsp; Sebelum menuju ke lokasi aksi, yakni Kantor Gubernur Jatim, masa aksi dari berbagai daerah akan kumpul di depan Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Frontage A. Yani, Surabaya.&nbsp; Massa kemudian bergerak bersama melalui rute Jalan Ahmad Yani - Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo - Jalan Basuki Rahmat - Jalan Embong Malang - Jalan Baluran - Jalan Bubutan - Jalan Pahlawan.&nbsp; Para buruh berharap pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jawa Timur mendengar dan mengabulkan permohonan mereka, yakni menetapkan UMP tahun 2026 sebesar &nbsp;Rp 3.356.349.&nbsp;

Ribuan buruh di Surabaya menggelar aksi menuntut kenaikan UMP 2026 menjadi Rp 3.356.349, soroti rendahnya UMP 2025.

Sebut UMP Jatim Terlalu Rendah, Ribuan Buruh Tuntut UMP 2026 Rp 3,3 Juta, Naik 68 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/18/foxconn-3926053887.jpg" alt="Foxconn, pabrik mitra Apple menambah porsi investasinya di India." width="100%">
<figcaption>Foxconn, pabrik mitra Apple menambah porsi investasinya di India.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pekerja bisa merasa optimistis menyambut tahun baru. Survei Mercer memproyeksi kenaikan gaji pada 2024 bakal lebih tinggi ketimbang tahun ini. Sektor otomotif, life sciences, dan industri kimia di Indonesia memimpin pasar tren kenaikan gaji. Survei total remunerasi gaji para karyawan di Indonesia diperkirakan akan naik rata-rata sebesar 6,5 persen tahun depan. Angka tersebut menunjukkan tren kenaikan yang konsisten sejak dua tahun terakhir. Dari kenaikan 6,3 persen pada 2023 dan 6 persen pada 2022. "Survei ini melibatkan 570 organisasi dari tujuh industri di Indonesia yang dilakukan antara April dan Juni 2023," kata Mercer Indonesia Market Leader Astrid Suryapranata, Senin (18/12). Proyeksi tren kenaikan gaji di Indonesia itu berada di atas rata-rata Asia yakni sebesar 5,2 persen. India dan Vietnam memimpin dengan proyeksi kenaikan gaji rata-rata tertinggi yaitu 9,3 persen dan 7 persen. Sebaliknya, Jepang, Taiwan, dan Hongkong memiliki proyeksi kenaikan gaji yang terendah di kawasan ini. Masing-masing sebesar 2,6 persen; 3,8 persen; dan 3,9 persen. Ada pula negara maju seperti Korea Selatan dan Tiongkok mencatatkan tren kenaikan gaji 4,4 persen dan 5,2 persen di 2024. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, kenaikan gaji di Filipina sebesar 5,7 persen, Thailand mencapai 4,7 persen, dan Singapura 4,2 persen. Menurut dia, tren kenaikan gaji yang konsisten di Indonesia hingga lebih tinggi dibandingkan negara maju salah satunya disebabkan oleh kenaikan upah minimum. Mengingat, pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 rata-rata sebesar 3,6 persen. Selain itu, kenaikan biaya hidup yang berkelanjutan dan persaingan ketat untuk mendapatkan karyawan juga menyumbang kenaikan gaji. Dengan demikian, indikator tersebut menandakan optimisme bisnis ditengah ketidakpastian sosial-ekonomi. "Diimbangi dengan kebutuhan industri untuk tetap kompetitif dalam persaingan talenta saat ini," jelasnya. Astrid menyebutkan, Sektor otomotif, life sciences, dan industri kimia memimpin pasar tren kenaikan gaji nasional pada 2024. Terlepas dari ketidakpastian yang mungkin ditimbulkan oleh pemilu, sebagian besar industri meyakini kenaikan gaji yang sedikit lebih tinggi. "Berdasarkan temuan dari survei, ketiga sektor itu diprediksi akan memimpin tren kenaikan gaji di 2024 dengan proyeksi gabungan sebesar 6,8 persen," ujarnya. Sektor otomotif memang menjadi leader. Sejalan dengan mulai bergairahnya penjualan kendaraan bermotor sepanjang 2023. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil (wholesales) pada November sebanyak 84.390 unit. Angka tersebut naik 5 persen dari bulan Oktober atau sekitar 4.040 unit. Selama Januari-November, wholesales tercatat 920.518 unit atau turun 22.168 unit dari periode yang sama tahun lalu. Bila menghitung hasil wholesales selama 11 bulan, rata-rata penjualan bulanan para anggota Gaikindo sekira 83 ribu unit. Jika dalam satu bulan terakhir yaitu Desember penjualan bisa mencapai 83 ribu unit, maka total penjualan selama 12 bulan bakalan tembus 1 juta unit seperti proyeksi Gaikindo. Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara sebelumnya selalu menyampaikan pihaknya masih yakin penjualan mobil di Indonesia bisa mencapai target 1 juta unit. "Kita harapkan target kita yang 1 juta unit itu bisa dicapai tahun ini, mudah-mudahan," ujar Kukuh.

India dan Vietnam memimpin dengan proyeksi kenaikan gaji rata-rata tertinggi yaitu 9,3 persen dan 7 persen.

Rata-rata Gaji Pekerja di Indonesia Naik 6,5 Persen pada 2024, di India 9,3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim mengalami kenaikan signifikan seusai pandemi Covid-19. Namun, hal itu tak lantas bisa mengerek besaran upah minimum (UM) 2024. Buktinya, dari laporan sementara yang masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kemarin (21/11) sore, ada provinsi yang menetapkan kenaikan UM provinsi (UMP) hanya 1,2 persen atau Rp 35.750. Berdasar data yang dihimpun, provinsi yang menetapkan kenaikan UMP di bawah Rp 100 ribu cukup banyak. Sebut saja Provinsi Aceh yang UMP-nya hanya naik 1,3 persen atau Rp 47 ribu. Dari Rp 3.413.666 pada 2023 menjadi Rp 3.460.672 pada 2024. Ada pula Sulawesi Selatan yang besaran UMP 2024 ditetapkan Rp 3.434.298. Naik 1,45 persen atau Rp 49.153 dari tahun lalu yang sebesar Rp 3.385.145. Namun, ada pula provinsi yang menaikkan UMP hingga 7,5 persen atau Rp 223.280. Yakni, Maluku Utara. Kemudian, Kalimantan Timur menaikkan UMP 4,98 persen atau Rp 159.459, dari Rp 3.201.396 pada 2023 menjadi Rp 3.360.858. UM Provinsi Jawa Timur pun naik Rp 125 ribu atau 6,13 persen, dari Rp 2.040.244,30 pada 2023 menjadi Rp 2.165.244,30. Kenaikan UMP 2024 itu di luar harapan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). Sekjen OPSI Timboel Siregar menilai, kenaikan hanya Rp 35 ribu atau berkisar 1 persen ini tak layak. Bahkan, dia mempertanyakan metode penghitungan kenaikannya. &rdquo;Kalau pakai Pasal 26 PP 51/2023 kan inflasinya pasti sudah di atas 3 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi kali indeks. Harusnya bisa 4,5 persen. Kalau Aceh hanya 1 persen, agak bingung saya,&rdquo; ujarnya kemarin. Dia berharap seluruh gubernur melihat kondisi riil inflasi di daerah masing-masing. Khususnya kebutuhan pokok yang tingkat inflasinya di atas inflasi umum. Misalnya, kebutuhan beras, gula, minyak goreng, dan lainnya yang saat ini inflasinya sudah di atas 5 persen. Apalagi, dalam PP 51/2023, indeks tertentu yang disebut alfa ditetapkan sangat rendah oleh pemerintah. Meski begitu, lanjut dia, menetapkan kenaikan UMP di luar PP 51/2023 bukan hal yang salah karena kewenangan sepenuhnya berada di tangan gubernur. Dia mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang berani menetapkan UMP-nya di atas formulasi PP 51/2023, yaitu 6,13 persen. Padahal, jika mengacu PP tersebut, kenaikan UMP Jatim seharusnya hanya 4,496 persen. Sebab, inflasi di Jatim mencapai 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,96 persen. Angka 4,496 persen itu pun mengambil nilai alfa tertinggi sebesar 0,3. &rdquo;Karena kewenangan menetapkan UMP dan UMK di UU 6/2023 di tangan gubernur, keputusan Bu Khofifah adalah tepat. Kami apresiasi keputusan Bu Khofifah,&rdquo; tuturnya. Timboel mengungkapkan, provinsi yang kenaikan UMP-nya kecil rata-rata dipimpin penjabat (Pj) gubernur. &rdquo;Sehingga tidak mau melawan pemerintah pusat,&rdquo; katanya. Padahal, kata dia, format penghitungan di PP 51/2023 masih berparadigma kenaikan upah nominal, tidak mengacu pada kenaikan upah riil. Akibatnya, kenaikan sekadar angka yang tidak menjadikan daya beli buruh. &rdquo;Kalau kata Kemenaker kan pasti naik. Memang naik. Satu rupiah juga naik. Tapi, kenaikan ini bukan pada upah riil buruh. Hanya upah nominal karena daya beli buruh tidak membaik, padahal harga-harga sudah naik tajam,&rdquo; tegasnya. Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari sektor buruh Trisnur Priyanto menjelaskan, penetapan UMP yang diserahkan ke daerah itu adalah penetapan rentang alfanya, bukan formulanya. Pada saat rapat pleno di Jogjakarta, Depenas dari unsur buruh mengusulkan rentang alfa antara 0,5&ndash;1. Sementara dari unsur lainnya disesuaikan dengan yang sudah ada di Permenaker 18/2022, yaitu 0,1&ndash;0,3. &rdquo;Dengan formula tersebut, kenaikan upah sudah dipastikan tertinggi itu 5&ndash;6 persen. Keberadaan alfa membuat adanya penurunan nilai pertumbuhan ekonomi di daerah, bukan menambahkan kenaikannya,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, kata dia, buruh tegas menolak PP yang baru disahkan pada 10 November 2023 tersebut. Mengingat, selama ini buruh/pekerja tidak benar-benar pernah menikmati kenaikan upah. &rdquo;Yang ada hanya penyesuaian upah. Kenapa? Karena upah belum naik, masih dibahas, tapi harga-harga sudah naik duluan. BBM naik, kos/kontrakan naik, dan lain-lain,&rdquo; keluhnya. Terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menyebut, hingga kemarin pukul 19.00, ada 30 di antara 38 provinsi yang melaporkan besaran UMP-nya. Dia meyakini seluruh provinsi akan melakukan penetapan sesuai dengan batas yang ditentukan. Dari laporan tersebut, penetapan UMP terendah ada pada angka 1,2 persen atau Rp 35.750. Kenaikan UMP tertinggi sebesar 7,5 persen atau Rp 223.280. &rdquo;Hingga pukul 16.53, alhamdulillah sudah lebih dari 40 persen. Ini kan masih ada sisa waktu ya sampai nanti malam,&rdquo; ujarnya dalam temu media secara daring kemarin. Dia mengakui, dari data sementara, ada dua provinsi yang penetapan UMP 2024-nya tidak sesuai dengan aturan. Putri enggan menyebutkan provinsi mana saja. Namun, yang jelas, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelanggaran yang ada. &rdquo;Tapi, yang jelas, kalau tidak sesuai dengan PP, ini kan lebih tinggi dari permenaker tahun lalu. Bisa dipahami kalau ada wilayah tidak taat PP itu kan bagaimana, ya. Tapi, kita serahkan kepada Kemendagri nanti, mulai pembinaan hingga sanksinya,&rdquo; jelasnya. Putri turut angkat bicara mengenai penolakan terhadap PP pengupahan yang baru ini. Menurut dia, tidak semua serikat pekerja menolak PP 51/2023 yang merupakan revisi dari PP 36/2021. Kalaupun ada yang tidak sepakat, hal itu dinilainya sebagai bagian dari demokrasi. Pihaknya pun dengan tangan terbuka membuka dialog terkait penolakan tersebut. Mengenai range dari indeks tertentu yang menjadi salah satu variabel penghitungan UMP, Putri menjelaskan, nilai alfa ini merupakan kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di sebuah wilayah. Angkanya sudah didiskusikan dengan semua pihak, termasuk pakar ekonomi. Hingga akhirnya, diperoleh range 0,1&ndash;0,3. Kemudian, meski banyak dikeluhkan, dia menjamin, melalui PP ini, UMP pasti naik setiap tahun. &rdquo;Kecuali ada tekanan ekonomi, tidak naik, tapi sama dengan UM berjalan,&rdquo; ungkapnya. Dalam kesempatan itu, dia kembali mengingatkan bahwa UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, penghitungan kenaikan upah harus menggunakan struktur skala upah atau berdasar produktivitas. Saat ini jumlah pekerja kategori penerima upah atau formal yang masa kerjanya di bawah satu tahun mencapai 3,8 persen dari angka partisipasi kerja sebanyak 50 juta orang. Artinya, kenaikan upah untuk 95,2 persen pekerja lainnya harus menggunakan struktur skala upah. &rdquo;Bukan dibayar dengan UM ya, harus lebih tinggi,&rdquo; tegasnya. Terpisah, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumumkan UMP DKI 2024 sebesar Rp 5.067.381. Besaran UMP tersebut naik 3,38 persen dari tahun ini yang hanya Rp 4.901.798. Menurut dia, sebelum menetapkan UMP, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI melalui sidang Dewan Pengupahan DKI. Bahkan, dari rekomendasi hasil sidang dewan pengupahan unsur pengusaha, dia menerima besarannya menggunakan alfa atau indeks tertentu sebesar 0,2. &rdquo;Permohonan dari serikat pekerja tentunya lebih dari itu. Pemprov DKI menetapkan alfa tertinggi, yaitu 0,3, sesuai dengan PP 51/2023. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dengan alfa maksimum 0,3,&rdquo; terangnya. Lantaran DKI menetapkan alfa 0,3 dengan formulasi PP 51/2023, UMP-nya hanya naik Rp 165.583 atau menjadi Rp 5.067.381. Untuk warga Jakarta yang upahnya sebesar UMP tersebut, Pemprov DKI sudah menyiapkan beberapa bantuan. Salah satunya, kartu pekerja Jakarta (KPJ). Dengan mengantongi KPJ tersebut, warga Jakarta bisa menikmati transportasi massal gratis di Jakarta hingga menerima bantuan pangan bersubsidi. Bahkan, anak-anak dari warga berpenghasilan UMP diberi bantuan lainnya seperti kartu Jakarta pintar (KJP). (mia/rya/hen/wia/kap/ton/c14/oni)

Berdasar data yang dihimpun, provinsi yang menetapkan kenaikan UMP di bawah Rp 100 ribu cukup banyak. Yaitu, Aceh, Sulsel, Sumbar, dll.

Kenaikan UMP 2024: Jatim 6,13 Persen, Jakarta Hanya 3,38 Persen, Jateng 4,02 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyampaikan, hingga kemarin (28/11) sore, pukul 17.00 WIB, sudah ada 25 gubernur yang telah menetapkan UMP 2023 berdasar Permenaker 18/2022.  Dia optimistis para gubernur dapat menetapkan UMP hingga batas akhir yang ditentukan, yakni 28 November 2022. ”Saat ini (kemarin sore, Red) kami masih menunggu gubernur lain yang belum menetapkan UMP 2023,” ujarnya kemarin.  Disinggung mengenai kemungkinan keterlambatan, Putri enggan menanggapi. Dia hanya menyampaikan, pihaknya terus berupaya membangun komunikasi dengan pemda untuk mempercepat penetapan UMP 2023.  Dari data yang dikumpulkan, sejumlah gubernur memang telah mengumumkan besaran kenaikan UMP-nya. Misalnya, Banten naik 6,4 persen, Jogjakarta 7,65 persen, Jawa Timur 7,85 persen, Jawa Barat 7,88 persen, Jawa Tengah 8,01 persen, Bali 7,81 persen, hingga DKI Jakarta sebesar 5,6 persen.  Angka-angka tersebut jauh di bawah tuntutan buruh. Sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tegas menuntut kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya sebesar inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi/kabupaten/kota di tahun berjalan. Bukan menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau year-on-year.  Menurut Said, jika menggunakan data September 2021 ke September 2022, hal itu tidak memotret dampak kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga barang melambung tinggi. Sebab, kenaikan harga BBM terjadi pada Oktober 2022. ”Kami menolak nilai persentase kenaikan UMP karena di bawah nilai inflasi Januari sampai Desember 2022, yaitu sebesar 6,5 persen plus pertumbuhan ekonomi Januari hingga Desember yang diperkirakan sebesar 5 persen,” ucapnya.  Said juga menyoroti kenaikan UMP Jakarta yang hanya 5,6 persen. Menurut dia, hal itu menunjukkan ketidakpedulian gubernur DKI Jakarta pada nasib buruh. ”Partai Buruh dan organisasi serikat buruh mengecam keras keputusan penjabat gubernur DKI yang tidak sensitif terhadap kehidupan buruh,” tegasnya.

Kenaikan UMP di Setiap Provinsi Berkisar 5,6 - 8,01 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Buruh Jakarta mengawal dan mengikuti pembahasan terkait penentuan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 dengan dewan pengupahan dan pengusaha di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, pihak buruh meminta kenaikan UMP hingga 13 persen.  "Kenaikannya kami berharap sekitar 13 persenan," ujar perwakilan Gerakan Buruh Jakarta Muhammad Toha kepada wartawan, Selasa (15/11).  Toha menyampaikan, ada tiga alasan pihaknya meminta agar UMP DKI 2023 naik hingga 13 persen. "Ada inflasi, kedua pertumbuhan ekonomi, ketiga ada kompensasi kemarin BBM terjadi kenaikan," ucapnya.  Ia mengatakan, dengan pengawalan yang dilakukan Gerakan Buruh Jakarta, ia berharap kenaikan UMP 2023 tidak didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tentang Pengupahan, melainkan melalui Keputusan Gubernur tersendiri seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan.  Dalam Kepgub Nomor 1517 2021 tentang UMP 2022, Anies menetapkan UMP 2022 DKI lebih dari yang distandarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36.  "Jadi kalau dengan PP 36, kami enggak perlu mengawal. Tapi karena kami, buruh, menginginkan hasil UMP nanti adalah keluar dari PP 36, karena apa, Gubernur Anies kemarin sudah membuat yang di luar PP 36," ucapnya.  Toha menjelaskan bahwa usulan untuk menambah UMP DKI 2023 sebesar 13 persen sudah melalui perhitungan yang matang dari pihaknya.  "Angka 13 persen bukan angka jualan kami ya, bukan hanya angka yang sekonyong-konyong keluar, angka yang sudah bener-bener kita hitung, angka itu muncul," tegasnya.  "Kami secara federasi, baik yang ada di dewan pengupahan, di luar dewan pengupahan, semua sudah firm (sudah kompak, untuk memperjuangkan angka itu," pungkasnya.

Kawal Penentuan UMP DKI 2023, Buruh Ajukan Kenaikan 13 persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG20211125171749-1-1.jpg" alt="Buruh dari seluruh wilayah di Jatim berdemonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis (25/11). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Buruh dari seluruh wilayah di Jatim berdemonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis (25/11). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya dinilai terlalu kecil dan tidak layak. Besaran kenaikannya Rp 6.500.  Osen, bendahara Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (SPLEM) Jawa Timur mengatakan, angka kenaikan itu dinilai tidak menghargai kinerja buruh. ”Buruh mengajukan naik 10 persen. Itu dihitung kebutuhan harga pokok,” tutur Osen ketika ditemui di lokasi demonstrasi pada Kamis (25/11).  Menurut dia, kenaikan itu didasarkan pada kenaikan harga bahan pokok. Misalnya, gula yang sebelumnya Rp 12.000 sekarang naik Rp 15.000. Lalu minyak goreng dari Rp 25.000 jadi Rp 30.000.  ”Pemerintah nggak peduli dengan kebutuhan hidup kami,” terang Osen.  Menurut Osen, tuntutan buruh itu masuk akal untuk dilakukan. Sebab harga bahan pokok terus meningkat. Tak sebanding dengan gaji atau upah yang didapatkan.  ”Kami akan terus melakukan demonstrasi sampai 30 November, bila tuntutan tidak dipenuhi,” ucap Osen.  Demonstrasi pada Kamis (25/11) itu menuntut kenaikan UMK sebesar 10 persen, bukan 1,24 persen seperti yang diumumkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Minggu (21/11).  Dia menegaskan bahwa tiap demonstrasi, pihaknya akan membawa ribuan massa. Mereka akan berdemo di beberapa tempat berbeda. Misalnya, di Gedung Negara Grahadi, Kantor Gubernur Jalan Pahlawan, dan Balai Kota Surabaya.  ”Harusnya penetapan UMP itu sesuai dengan PP 78 No 17, dengan besaran kenaikan harus sesuai dengan inflasi dan kenaikan ekonomi,” ujar Osen.

UMK Surabaya Cuma Naik Rp 6 Ribu, Buruh Demo Sampai Minggu Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/umk-batam-diperkirakan-naik-8-persen_m_163101.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini pemerintah daerah tengah menggodok kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kota (UMK). Di Batam UMP dianjurkan naik sebesar 8,71 persen. Kenaikan sebesar itu berdasar pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeluarkan Surat Edaran dengan nomor B.337/M.Naker/PHIJSK-Upah/X/2017. Dalam surat tersebut, Kemenaker menyarankan agar kenaikan upah berada di angka 8,71 persen. Nilai ini diperoleh dari inflasi nasional tahun berjalan sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen. Sudah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015. Untuk itu setiap gubernur diwajibkan menetapkan UMP pada 1 November 2017 dan wali kota atau bupati menetapkan UMK selambat-lambatnya pada 21 November 2017. Di sini Gubernur dapat menetapkan UMK Batam yang dianggap mampu membayar UMK lebih tinggi dari UMP. Sementara itu, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan pihaknya sangat berharap agar kedua belah pihak yakni kaum buruh dan kalangan pengusaha bisa menjaga situasi tetap kondusif. "Iya kita masih pelajari aturannya. Selain itu, demi meningkatkan gairah investasi, maka BP Batam akan terus memfokuskan diri untuk percepatan dan penyederhanaan perizinan online," katanya seperti yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group). Menurutnya, peranan kedua belah pihak untuk menjaga iklim investasi menjadi sangat penting. "Apapun produk pemerintah mari kita kawal bersama. Pemerintah saat ini adalah pemerintah yang sangat dipercaya oleh rakyat sesuai hasil survei lembaga internasional," katanya lagi. Sedangkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan pihaknya akan mengikuti ketentuan. "Kami akan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan PP pengupahan," katanya. PP yang ada saat ini kata Jadi merupakan pedoman yang pas dalam menentukan UMK. "Produknya sudah tepat karena menyesuaikan kondisi saat ini dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," katanya lagi.

UMK Batam Diperkirakan Naik 8 Persen

kenaikan ump

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kenaikan ump

Berita Terkini