<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-27-at-13.06.27.jpeg" alt="Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin (Foto : Humas Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin (Foto : Humas Setwapres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin merespons keluhan masyarakat terkait biaya uang kuliah tunggal (UKT) di kampus negeri yang mahal. Ma&rsquo;ruf meminta PTN, khususnya yang berstatus badan hukum (PTNBH), memanfaatkan kebebasannya mencari sumber pendanaan. Tidak melulu bertumpu pada pemasukan dari uang kuliah mahasiswa. Pesan tersebut disampaikan Ma&rsquo;ruf di sela kunjungan kerja di Kota Mamuju kemarin (22/5). Dia menegaskan bahwa pendidikan tinggi adalah amanat konstitusi. Layanan pendidikan tinggi juga penting untuk mencetak SDM unggul. &rdquo;Yang kita siapkan dalam mempercepat upaya Indonesia Maju melalui Indonesia Emas tahun 2045,&rdquo; katanya. Menurut pengamatannya, saat ini saja jumlah anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi belum besar. Karena itu, menjadi upaya serius pemerintah memacu angka partisipasi di jenjang pendidikan tinggi. Lantas, sekarang muncul persoalan biaya pendidikan tinggi menjadi mahal. Dia menegaskan, pemerintah tidak mungkin menanggung 100 persen biaya pendidikan tinggi. &rdquo;(Pemerintah) belum bisa,&rdquo; katanya. Untuk mengatasinya, dibuatlah beberapa kampus negeri menjadi PTNBH. Harapannya, kampus tersebut mempunyai kebebasan mencari sumber pembiayaan lain di luar APBN dan dana mahasiswa. Dia mengatakan, status PTNBH itu seharusnya menjadi solusi pembiayaan kampus. Dia menyatakan, ketiga pihak harus saling berkolaborasi. Pemerintah memberikan pendanaan sesuai kemampuan fiskal. Kemudian, mahasiswa juga sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Lalu, kampus PTNBH melalui badan usahanya harus menanggung sebagian biaya juga. &rdquo;Jadi, jangan dibebankan pada mahasiswa semua. Akibatnya seperti sekarang kan. (Karena) mahasiswa tidak seluruhnya mampu,&rdquo; katanya. Ma&rsquo;ruf mengatakan, PTNBH harus diberi advokasi atau pendampingan. Tujuannya, mereka bisa mengembangkan usaha lewat status badan hukum yang dimiliki. Dengan status badan hukum itu, PTN bebas mencari sumber pendanaan di luar APBN dan uang mahasiswa. &rdquo;Jangan hanya bebasnya, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum. Tapi tanggung jawabnya enggak. Kan jadi tidak fair,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji merespons besaran UKT yang jomplang. Maksudnya, UKT kelompok I dan II memang rendah. Tetapi, setelah itu, besaran UKT naik drastis. Bahkan, ada UKT kelompok III yang langsung Rp 12,5 juta per semester. Karena itu, tidak ada pilihan untuk mahasiswa yang kemampuannya di bawah Rp 10 juta. &rdquo;Kelompok masyarakat kelas menengah sulit dengan skema itu,&rdquo; ujarnya. Sebab, kelompok kelas menengah tidak eligible untuk UKT I dan II yang diperuntukkan keluarga miskin. Tetapi, kelompok kelas menengah juga berat dengan UKT yang di atas Rp 10 juta per semester. Dia mengatakan, kelompok masyarakat dengan income per kapita Rp 75 juta/tahun sulit untuk mencukupi beban UKT yang sudah dua digit tersebut. (wan/mia/ann/c19/c17/oni)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons keluhan masyarakat terkait biaya uang kuliah tunggal (UKT) di kampus negeri yang mahal.

Kenaikan UKT Mendapat Protes Keras, Wapres Ingatkan PTNBH Tak Melulu Andalkan Uang Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ketua-Komisi-X-DPR-Syaiful-Huda.jpg" alt="Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. (Umar Wirahadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda juga mempertanyakan dana pendidikan yang begitu besar, namun masih ada keluhan soal kenaikan UKT yang mencekik. &rdquo;Agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik kian hari meroket, padahal alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga relatif cukup besar,&rdquo; ujarnya. Merespons masifnya keluhan soal kenaikan UKT ini, kata dia, komisi X telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan. Semua pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan soal hal itu. Sebelumnya, BEM Seluruh Indonesia diminta audiensi dengan komisi X. Rencananya, Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Termasuk pihak PT. Di sisi lain, Huda menyampaikan, meski bersifat tersier, nyatanya pendidikan tinggi sangat dibutuhkan mengingat Indonesia memiliki target mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. &rdquo;Mayoritas mahasiswa saat berdialog dengan kami di komisi X mempunyai pandangan bahwa pemerintah lepas tangan untuk layanan pendidikan tinggi. Kami tidak ingin pandangan tersebut menjadi persepsi umum publik,&rdquo; paparnya. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebutkan, meletakkan pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier merupakan kesalahan besar. Apalagi, berdasar data BPS pada Maret 2023, hanya ada 10,15 persen penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Padahal, pemerintah mempunyai tujuan untuk menjadikan Indonesia Emas pada 2045. &rdquo;Akses yang masih sangat kecil ini tentu karena biaya yang mahal. Apalagi, pemerintah menganggap pendidikan tinggi ini sebagai kebutuhan tersier,&rdquo; keluhnya. Karena itu, JPPI juga menolak segala bentuk komersialisasi di perguruan tinggi, khususnya di PTNBH. &rdquo;Mengapa harus public good dan bukan kebutuhan tersier? Jelas karena pendidikan menyangkut hajat hidup dan kebutuhan seluruh warga negara yang harus dipenuhi,&rdquo; jelasnya.&nbsp;(mia/ann/c19/ttg)

Komisi X DPR mempertanyakan dana pendidikan yang begitu besar, namun masih ada keluhan soal kenaikan UKT yang mencekik.

Dampak Kenaikan UKT di PTN, Panja Biaya Pendidikan Bakal Panggil Kemendikbudristek-Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/ukt-naik-177767681.jpg" alt="TUNTUT TRANSPARANSI: Mahasiswa USU melakukan aksi protes atas kenaikan UKT di depan kantor biro rektor Rabu (8/5). Selain di USU, protes lain terjadi di UIN Jakarta dan Onsoed Purwokerto." width="100%">
<figcaption>TUNTUT TRANSPARANSI: Mahasiswa USU melakukan aksi protes atas kenaikan UKT di depan kantor biro rektor Rabu (8/5). Selain di USU, protes lain terjadi di UIN Jakarta dan Onsoed Purwokerto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bakal berbuntut panjang. Pasalnya, mahasiswa berencana melayangkan gugatan hukum. Tujuannya, membatalkan kenaikan UKT tersebut. Rencana gugatan hukum itu disampaikan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Najib Jayakarta. &rdquo;Masih proses,&rdquo; kata Najib saat dikonfirmasi tadi malam (11/5). Gugatan tersebut rencananya dilayangkan ke PTUN dengan aturan yang digugat adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) 368/2024 tentang UKT di PTKIN. Najib menjelaskan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan materi terkait keberatan dari mahasiswa. Keberatan muncul karena besaran UKT yang anyar dikeluarkan di tengah proses penerimaan mahasiswa baru. Ketetapan UKT baru dan mengalami kenaikan itu bahkan dikeluarkan ketika kelulusan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN sudah diumumkan. Najib menyebut sejumlah mahasiswa berkeberatan. Mereka merasa seperti dijebak. Sebab, nominal UKT berbeda ketika mereka mendaftar dengan saat sudah diumumkan. Kenaikan UKT terjadi untuk semua jenjang atau golongan. Kenaikannya bervariasi. Ada yang sekitar Rp 1 juta hingga lebih dari Rp 2 juta. Misalnya, UKT tertinggi kedokteran naik dari Rp 45,79 juta menjadi Rp 50 juta. Atau, naik Rp 4,2 juta. Saat ini yang menjadi polemik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bukan hanya kenaikan UKT. Melainkan juga ditiadakannya ketentuan pembayaran UKT secara dicicil. Kemudian, penggolongan UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Selain itu, layanan penunjang perkuliahan yang mereka nilai kurang mumpuni. Pihak Rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga tadi malam tidak kunjung memberikan penjelasan yang detail soal kenaikan UKT. Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tholabi Kharlie sebelumnya menjanjikan jawaban yang detail dan tertulis dari pihak rektorat. Dalam kesempatan sebelumnya, Tholabi memberikan penjelasan singkat soal kenaikan UKT di kampusnya. Dia mengatakan, besaran UKT yang berlaku untuk tahun akademik 2024&ndash;2025 merujuk pada Keputusan Menteri Agama (KMA) 368/2024 tertanggal 1 April. Dia menolak ketentuan nominal UKT yang baru itu disebut menjebak mahasiswa. Terpisah, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Toriq Hidayat menegaskan bahwa tingginya biaya UKT akan memberikan beban ekonomi yang berat, terutama bagi masyarakat kelas menengah. Menurut dia, selama ini kelas menengah sering kali dianggap memiliki tingkat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga dilupakan dalam pertimbangan pengambil kebijakan. Padahal, faktanya banyak yang rentan. &rdquo;Karena itu, ketika terjadi kenaikan tinggi biaya UKT, kelas menengah sering kali merasakan dampak yang cukup berat,&rdquo; jelas Toriq. Sebab, segmen kelas itu kerap tidak mendapat perlindungan. Misalnya, tidak mendapatkan bantuan sosial, tidak bisa memanfaatkan fasilitas keringanan, tidak dapat mengakses kredit pendidikan, dan menanggung beratnya beban finansial lainnya. &rdquo;Tingginya biaya uang kuliah akan memperberat beban ekonomi masyarakat kelas menengah,&rdquo; imbuhnya. Di sisi lain, Toriq juga mengingatkan akan potensi risiko ke depan yang berkaitan dengan akses terhadap pendidikan. Kenaikan biaya UKT secara otomatis dapat mengurangi kesempatan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak Indonesia. &rdquo;Terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi,&rdquo; jelasnya. Dia mendesak pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan itu. (wan/far/c7/fal)

Polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bakal berbuntut panjang.

Tolak Kenaikan, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Siapkan Gugatan Hukum

Kenaikan UKT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kenaikan UKT

Berita Terkini

Kenaikan UKT Mendapat Protes Keras, Wapres Ingatkan PTNBH Tak Melulu Andalkan Uang Mahasiswa

Dampak Kenaikan UKT di PTN, Panja Biaya Pendidikan Bakal Panggil Kemendikbudristek-Kemenkeu

Tolak Kenaikan, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Siapkan Gugatan Hukum

Download Aplikasi JawaPos.com