<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1661312004073.jpg" alt="Ilustrasi demo ojol eberapa waktu lalu. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo ojol eberapa waktu lalu. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maju mundur memberlakukan kenaikan tarif ojek online alias ojol hingga ditunda dua kali. Menurut jadwal, tarif baru ojol akan mulai berlaku pada hari ini, Senin (29/8).  Namun, berdasar informasi yang diperoleh JawaPos.com, pada Minggu (28/8) malam. Kemenhub kembali menunda pemberlakuan tarif baru ojol dengan waktu yang tidak ditentukan.  Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati, mengungkapkan penundaan dilakukan atas pertimbangan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat.  "Keputusan penundaan ini mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat,” ungkap Adita dalam keterangan resminya, Minggu (28/8).  Adita menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian ulang. Diantaranya dengan melakukan koordinasi dan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pakar transportasi.  Meski begitu, Kemenhub memastikan akan segera menyampaikan ke masyarakat jika kenaikan tarif ojol telah diputuskan.  Ditunda demi sosialisasi  Untuk diketahui, tarif baru ojol direncanakan akan berlaku 25 hari sejak Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KP 564 Tahun 2022 ditetapkan 4 Agustus 2022.  Awalnya pemerintah akan memberlakukan kenaikan tarif baru ojek online pada (14/8). Namun, kemudian ditunda pemberlakuannya menjadi (29/8), agar sosialisasi menjadi lebih panjang.  Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, perubahan rencana itu dilakukan agar sosialisasi penyesuaian tarif ojol baru lebih panjang.  "Berdasarkan hasil peninjauan kembali diperlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan sosialisasi terhadap tarif baru ini bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat moda angkutan ojol berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pemberlakuan efektif aturan ini ditambah menjadi paling lambat 25 hari kalender," kata Hendro dalam keterangan tertulis, Minggu (14/8/2022).  Hendro menambahkan, waktu sosialisasi penyesuaian tarif ojol baru diperpanjang atas masukan dari berbagai pihak. Dia berharap, semua penyedia jasa ride-hailing dapat menerapkan kebijakan baru Kemenhub itu.  Hendro berharap, penerapan tarif ojol terbaru dibarengi dengan peningkatkan pelayanan bagi penumpang, termasuk menjamin keselamatan penumpang.  "Dan ini juga sesuai Ketentuan PM 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat," imbuh Hendro.  Rincian tarif baru ojol:  Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022, Kemenhub memberlakukan kenaikan batas tarif baru ojol yang dibagi menjadi tiga zonasi, terdiri dari:  Zona I: Sumatera, Jawa (selain Jabodetabek), dan Bali Zona II: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) Zona III: Kalimantan Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, dan Papua  Sementara itu, rincian tarifnya adalah sebagai berikut:  Besaran Biaya Jasa Zona I  Biaya jasa batas bawah = Rp 1.850/km (sama seperti sebelumnya) Biaya jasa batas atas = Rp 2.300/km (sama seperti sebelumnya) Rentang biaya jasa minimal = Rp 9.250 s.d Rp 11.500 (sebelumnya Rp 7.000 s.d Rp 10.000)  Besaran Biaya Jasa Zona II  Biaya jasa batas bawah = Rp 2.600/km (sebelumnya Rp 2.000/km) Biaya jasa batas atas = Rp 2.700/km (sebelumnya Rp 2.500/km) Rentang biaya jasa minimal = Rp 13.000 s.d Rp 13.500 (sebelumnya Rp 8.000 s.d Rp 10.000)  Besaran Biaya Jasa Zona III  Biaya jasa batas bawah = Rp 2.100/km (sama seperti sebelumnya) Biaya jasa batas atas = Rp 2.600/km (sama seperti sebelumnya) Rentang biaya jasa minimal = Rp 10.500 s.d Rp 13.000 (sebelumnya Rp 7.000 s.d Rp 10.000).

Maju Mundur Kenaikan Tarif Ojol, Kemenhub Ungkap Sejumlah Pertimbangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ojek daring melintas di kawasan Kota Tua, Jakarta, Kamis (24/8/2022). Kementerian Perhubungan menunda pelaksanaan aturan tentang tarif ojek daring yang semula akan diterapkan pada 14 Agustus 2022 menjadi 28 Agustus 2022 yang bertujuan memperpanjang masa s" width="100%">
<figcaption>Ojek daring melintas di kawasan Kota Tua, Jakarta, Kamis (24/8/2022). Kementerian Perhubungan menunda pelaksanaan aturan tentang tarif ojek daring yang semula akan diterapkan pada 14 Agustus 2022 menjadi 28 Agustus 2022 yang bertujuan memperpanjang masa s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif baru ojek online (ojol) akan berlaku mulai Senin, 29 Agustus 2022 pekan depan. Seharusnya tarif ini sudah berlaku mulai 14 Agustus, namun ditunda pemerintah agar sosialisasi penyesuaian tarif baru ojol menjadi lebih panjang.  Untuk diketahui, penerapan tarif baru ojol sebelumnya telah ditetapkan per tanggal 4 Agustus melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.  Dalam aturan itu disebutkan bahwa penyesuaian tarif harus diberlakukan paling lambat terhitung 25 hari kalender sejak diputuskan.  "Kementerian Perhubungan menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak KM tersebut ditetapkan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (27/8/2022).  Jika sudah berlaku, maka tarif ojol akan mengalami kenaikan mulai dari jasa ojek online hingga pengiriman makanan atau barang.  Dalam aturan tarif baru ojol, pemerintah membagi ke dalam 3 zona berbeda yang terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan bawah serta biaya jasa minimal.  Berikut ini tarif baru ojek online sesuai Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KP 564 Tahun 2022:  Zona I Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), serta Bali - Biaya jasa batas bawah: Rp 1.850/km - Batas atas: Rp 2.300/km - Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara: Rp 9.250-Rp 11.500  Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) - Biaya jasa batas bawah: Rp 2.600/km - Batas atas: Rp 2.700/km - Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara: Rp 13.000-Rp 13.500.  Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku serta Papua) - Biaya jasa batas bawah: Rp 2.100/km - Batas atas: Rp 2.600/km - Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara: Rp 10.500-Rp 13.000  &nbsp;

Berlaku Pekan Depan, Segini Tarif Ojol Terbaru di Seluruh Zona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PITER-ABDULLAH.jpg" alt="PITER ABDULLAH" width="100%">
<figcaption>PITER ABDULLAH</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Kementerian Perhubungan menaikkan tarif baru ojek online (ojol) menuai pro dan kontra. Langkah kenaikan tarif yang ditetapkan oleh Kemenhub berpotensi membebani masyarakat dan ekonomi nasional. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, tarif baru yang ditetapkan oleh Kemenhub kenaikannya mencapai lebih dari 30 persen.  “Kenaikan tarif baru Ojol memang tinggi, mungkin lebih dari 30 persen. Pada kilometer pertama hingga empat saja, kenaikannya sudah 50 persen. Sehingga nanti tarif ojol baru ini akan terasa sekali,” kata Piter.  Menurutnya, kenaikan itu bisa membuat minat masyarakat mengunakan ojol akan mengalami penurunan. Bila itu yang terjadi, maka akan berdampak negatif terhadap driver karena dapat mengurangi pendapatan driver.  “Perlu jadi perhatian bahwa masyarakat bawah itu sangat sensitif dengan kenaikan harga. Apalagi daya beli masyarakat sudah tergerus akibat pandemi, banyak PHK, penurunan gaji, kenaikan harga-harga bahan pangan, harga barang, dan sebagainya,” ujar Piter.  Oleh karenanya, pernyataan kenaikan tarif ojol ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan driver dinilai tidak sepenuhnya tepat. Sebab jika penepatan tarif terlalu tinggi akan membuat pendapatan driver turun dan memiliki dampak yang cukup luas pada sendi-sendi ekonomi. Seperti membuat daya beli turun, memicu kenaikan harga-harga, dan mengerek inflasi.  “Menurut saya, sebelum ada kenaikan tarif ojol inflasi akan berada di kisaran 5 persen sampai 6 persen. Mengapa sebesar itu, karena banyak produsen belum mentransmisikan kenaikan harga-harga bahan baku terhadap harga jual kepada konsumen. Padahal inflasi di tingkat produsen itu sudah lebih dari 10 persen. Sementara inflasi di tingkat konsumen masih 4 persen,” terang Piter.  Dan kenaikan tarif ojol yang tinggi ini, lanjutnya, dapat menjadi pemicu bagi produsen untuk mulai menerapkan kenaikan harga bahan baku kepada konsumen.  Begitupun dengan pelaku usaha sektor mikro atau UMKM yang terkait dengan ojol,seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau makanan lain yang pembeliannya melalui aplikasi, akan mengalami kenaikan. Hal itu dapat membuat penjualan makanan melalui aplikasi turun dan membuat pelaku UMKM terdampak dan kesulitan berusaha disaat mereka mencoba bangkit usai pandemi.  Sedangkan, UMKM yang tidak terkait dengan ojol, juga akan terdampak secara tidak langsung dari kenaikan harga pangan dan barang akibat produsen besar turut menaikkan harga. “Jadi, akibat dari kebijakan kenaikan tarif ini, efek bola saljunya sangat besar, dan bisa memicu inflasi menjadi liar,” tegas Piter.  Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali kenaikan tarif ojol yang cukup tinggi tersebut. Menurutnya, kalaupun harus ada kenaikan, sebaiknya dilakukan secara moderat alias tidak langsung tinggi.  “Angka wajar menurut saya itu ya maksimal 10 persen. Saya juga bertanya-tanya mengapa naiknya setinggi itu, kalkulasinya seperti apa?,” tanya Piter.  Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. Aturan tersebut diteken pada 4 Agustus 2022.  &nbsp;

Kenaikan Tarif Ojol Bakal Berdampak ke Sektor UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OJOL-GALIH-COKRO-JAWAPOS.jpg" alt="Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ojek Online tengah mengantarkan pelanggan (Galih Cokro/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menaikkan tarif ojek online (ojol) di Zona II atau kawasan Jabodetabek sebesar Rp 250 per kilometer (km). Dari yang semula Rp 2.000 per km, kini menjadi Rp 2.250 per km. Kebijakan ini telah berlaku per hari ini, Senin (16/3).  Menanggapi hal tersebut, Direktur Institut Studi Transportasi (Intran) Darmaningtyas mengatakan bahwa kenaikan tarif ojol merupakan hal yang baik. Sebab, dengan kenaikan ini diharapkan masyarakat dapat beralih menggunakan angkutan umum.  Kemudian, menurut Darmaningtyas, virus korona jenis baru atau Covid-19 jangan disangkutpautkan dengan kenaikan tarif tersebut. Apalagi dikaitkan dengan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan membatasi jam operasional angkutan umum. Seperti MRT, LRT dan Transjakarta.  "Biarin aja (tarif ojol naik), saya kira ini dua hal yang berbeda, kalau kenaikan tarif ojol ini kan tuntutan para driver dan pengurangan operasional angkutan umum itu kan karena virus korona. Itu dua hal yang jangan dicampuradukkan," kata dia kepada JawaPos.com, Senin (16/3).  Bagi dia kenaikan tarif ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memakai angkutan umum. Dia juga menganggap kalau saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengintegrasikan angkutan massal dengan baik.  "Ya lebih bagus menurut saya kalau tarif naik, kan orang akan pindah ke angkutan umum, jadi ya di manapun ojol itu kan hanya untuk persinggahan, bukan yang utama, utama itu angkutan umum," terangnya.  Kendait demikian, Ia pun juga tidak lupa memberikan kritik kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dianggap terlalu ikut campur dalam bisnis transportasi tersebut. Baginya kenaikan tarif harsunay diserahkan pada mekanisme pasar.  "Dalam hal ini, aplikator, driver, dan konsumen. Kalau tarifnya tinggi dan masyarakat nggak mau menggunakan kan nanti akan ada pergeseran di lapangan, aplikator pasti akan menyesuaikan tarif yang terjangkau oleh penumpang," tutup dia.  Sebagai informasi, sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa tarif ini hanya berlaku untuk zona II saja dan hanya untuk roda dua. Sedangkan untuk roda empat masih dalam tahap proses.  “Untuk zona II, kenaikannya Rp 250 per km, sehingga tarif batas bawah menjadi Rp 2.250 dari Rp 2.000. Lalu tarif batas atas menjadi Rp 2.650,” kata Budi di kantornya, Selasa (10/3).  Dengan adanya kenaikan ini, maka tarif flat per 4 km dari kisaran Rp 8.000 sampai Rp 10.000 menjadi Rp 9.000 hingga Rp 10.500.  “Itu biaya jasa minimal kenaikan, setelah kita lakukan penyesuaian, menjadi Rp 9.000 batas bawahnya sampai Rp 10.500. Kalau dulu kan Rp 8.000 sampai Rp 10.000,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gbQOORUizHw  https://www.youtube.com/watch?v=pMmEfdMBzZQ  https://www.youtube.com/watch?v=OmmptVbu-g4

Tarif Ojol Naik di Tengah Virus Korona, Pengamat: Biarin Aja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ongkos-naik-layanan-ojol-harus-makin-baik_c_294845.jpg" alt="Ilustrasi: tarif ojol naik pelayanan harus lebih baik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: tarif ojol naik pelayanan harus lebih baik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengesahkan kenaikan tarif ojek online. Tarif batas bawah yang semula Rp 2.000 akan menjadi Rp 2.250.  Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa tarif tersebut akan diberlakukan 16 Maret mendatang. "Untuk zona II, kenaikannya Rp 250 per km, sehingga tarif batas bawah menjadi Rp 2.250 dari Rp 2.000. Lalu tarif batas atas menjadi Rp 2.650," kata Budi di kantornya, Selasa (10/3).  Dengan adanya kenaikan ini, maka tarif flat per 4 km dari kisaran Rp 8.000 sampai Rp 10.000 menjadi Rp 9.000 hingga Rp 10.500.  "Itu biaya jasa minimal kenaikan, setelah kita lakukan penyesuaian, menjadi Rp 9.000 batas bawahnya sampai Rp 10.500. Kalau dulu kan Rp 8.000 sampai Rp 10.000," terangnya.  Menurutnya, kenaikan ini tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan para driver, tapi berdasarkan perkembangan perekonomian, khususnya di ibu kita yang begitu pesat. "Perkembangan ekonomi di Jakarta cepat sekali. Kita juga mendengarkan aspirasi dan diskusi dan sebagainya. Jadi, kita melakukan penghitungan kembali," tutup dia.

Tarif Ojol Naik Rp 250 per Km, Mulai Berlaku 16 Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ribuan-ojol-kepung-gedung-dpr-anak-buah-prabowo-bilang-begini_c_206825.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pemerintah agar segera memikirkan nasib ribuan ojol." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pemerintah agar segera memikirkan nasib ribuan ojol.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan tarif baru ojek online (ojol) dimulai serentak seluruh Indonesia hari ini, Senin, (2/9). Pengawasan pelaksanaan akan dilakukan oleh Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Dinas Perhubungan daerah.  Pemerintah menaikkan tarif berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019. Penyesuaian tarif dibagi dalam tiga wilayah. Tarif ojol zona I meliputi Jawa (selain Jabodetabek), Sumatera, dan Bali. Di zona tersebut, tarif batas bawah Rp 1.850 dan batas atas Rp 2.300/km.  Zona II meliputi Jabodetabek dengan tarif Rp 2.000 sampai Rp 2.500. Sedangkan zona III, terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki tarif Rp 2.100 hingga Rp 2.600.  ”Laporan versi pengemudi di hari pertama, memang order menurun, tapi pendapatan naik,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi saat jumpa pers di Ruang Singosari, Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sore kemarin.  Menurut Budi, hal tersebut wajar. Bisa jadi karena masyarakat masih kaget dengan kenaikan tarif tersebut. meski begitu, dia yakin secara bertahap masyarakat akan terbiasa. Mengingat, kenaikan tarif cukup kecil. Dinilai masih ramah di kantong pelanggan.  Apalagi, lanjut Budi, perilaku masyarakat di kota-kota besar terhadap ojol bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan utama. Sebagai mobilitas transportasi maupun gaya hidup. Seperti membeli makanan, membersihkan rumah, hingga jasa pijat. Semuanya ingin serba praktis.  Budi juga menuturkan, selama seminggu ke depan, timnya akan melakukan penelitian untuk menguji hipotesa tersebut. Melihat tingkat kepuasan masyarakat, kesejahteraan pengemudi, dan ekosistem transportasi pasca kenaikan tarif ojol. Sampel penelitian akan diambil dari setiap zona I, II, dan III.  Lalu apabila ada banyak masyarakat banyak yang komplain tarif ojol terlalu mahal, apakah masih bisa diturunkan? Budi menjawab, penurunan tarif masih dimungkinkan, namun harus ada kesepakatan lebih dulu.  ”Saya kira bisa saja. Tapi, tentu juga harus dengan kesepakatan dari dua aplikator dan pihak-pihak terkait. Dan saya kiran kenaikan tarif tidak tinggi,” ucap Budi.  Untuk mengantisipasi adanya kecurangan tarif ojol, Budi juga mengaku pihaknya sudah menyurati dinas perhubungan provinsi. Meminta Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) seluruh kabupaten/kota mengerahkan stafnya untuk melaksanakan pengawasan tarif. Berdasarkan kesepakatan, ada dua cara dalam melakukan pengawasan.  Pertama, BPTD akan melihat dan melakukan pengawasan sendiri. Kedua, Dirjen Hubdar membuat surat kepada BPTD mengenai adanya persaingan tidak sehat dari dua perusahaan aplikasi. Sehingga, terjadi saling crosscheck.  Di sisi lain, Budi juga menyadari, di beberapa daerah masih ada perseteruan antara ojol dan ojek pangkalan. Khususnya, di daerah yang biasa mereka sebut zona merah. Seperti, bandara dan stasiun. Zona dengan nilai rupiah tinggi bagi pengemudi bisa mengambil penumpang di daerah tersebut.  Menurut Budi, solusinya tentu harus ada komunikasi yang bagus antara perusahaan aplikasi dan otoritas setempat. Sehingga, bisa muncul kerjasama untuk integrasi transportasi. ”Tinggal komunikasi dan koordinasi saja dengan pihak setempat,” ujarnya.  Sementara itu, Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, belum ada keluhan dari pengemudi mitra ojol. Semuanya masih berjalan kondusif.  ”Saat ini mayoritas driver mitra masih menerima,” katanya.  Di sisi lain, keluhan datang dari konsumen yang terbiasa menggunakan ojol. Juwita dan Joko Aji mengeluh tarif ojol mahal. Juwita yang kerap menggunakan aplikasi Grab Food untuk memesan makanan kini harus berpikir dua kali.  ”Biasanya cuma Rp 19 ribu mulai kemarin menjadi Rp 20.500. Ya mahal,” urai perempuan 30 tahun itu.  Sedangkan, Joko merasa ongkos transportasi sehari-hari membengkak. Dia biasa menggunakan ojol dari stasiun KRL di Palmerah menuju kantornya di daerah Permata Hijau. Berjarak sekitar 3 km. Sebelum ada kenaikan tarif, pria 35 tahun itu hanya perlu membayar Rp 9 ribu. Mulai kemarin, dia harus merogoh kocek hingga Rp 14 ribu.  ”Menurut saya aplikasi juga bermain agar memperoleh harga itu. Di aplikasinya tidak menunjukkan jalan tercepat. Tapi memilih jarak yang lebih jauh supaya dapat harga minimal itu,” terang Joko yang berdomisili di Depok itu.

Tarif Baru Ojol Diberlakukan, Pendapatan Naik Tapi Order Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/thailand-jadi-acuan-indonesia-tentukan-biaya-jasa-ojol_m_.jpg" alt="Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi" width="100%">
<figcaption>Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Thailand rupanya menjadi acuan Indonesia dalam menentukan besaran biaya jasa ojek online (ojol). Sebab, negara tersebut juga mengaturan besaran biaya jasa ojol. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, sebenarnya tidak hanya Thailand yang menerapkan biaya jasa ojol. Namun, Negeri Gajah Putih itu dinilai lebih cocok dijadikan acuan. "Sering rekan-rekan bertanya apakah ada di negara lain yang sudah menerapkan juga yang sama. Sebetulnya ada beberapa negara di ASEAN, terutama di Vietnam juga ada di Thailand juga ada," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (25/3). Dikatakan Budi, Thailand memberlakukan besaran biaya jasa ojol sebesar 20 baht atau Rp Rp 8.980 (kurs Rp 449 per baht) untuk 4 KM pertama. Angka itu tidak berbeda jauh dengan Indonesia yang memberlakukan besaran Rp 7 ribu - Rp 10 ribu per KM. "Di sana tarif minimal sekitar 20 baht, di mana 1 baht Rp 449 jadi perkiraan tarif minimal sekitar Rp 9 ribu, ini di Thailand. Jaraknya juga sekitar 4 km," tuturnya. Secara rinci, tarif yang dikenakan per KM adalah sebesar 5 baht atau Rp 2.245 per KM. Besaran itu juga tidak berbeda jauh dengan rata-rata biaya per KM yang diterapkan di Indonesia, yakni antara Rp 2 ribu hingga Rp 2.600 per KM. "Kemudian untuk tarif per km-nya di Thailand itu adalah 5 baht atau kalau dirupiahkan itu sekitar Rp 2.200. Jadi mirip-mirip dengan angka yang disampaikan," kata dia. "Kita benchmarking dengan beberapa negara yang di ASEAN terutama, karena mungkin untuk online kan hanya ada di beberapa negara terutama di ASEAN," ungkapnya. Berikut rincian biaya jasa ojol Indonesia: 1. Zona 1: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850 per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.300 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 7 ribu - Rp 10 ribu. 2. Zona 2: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2 ribu per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.500 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 8 ribu - Rp 10 ribu. 3. Zona 3: Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100 per km dan tarif batas atas sebesar Rp 2.600 per km. Sementara itu biaya jasa minimal sebesar Rp 7 ribu - Rp 10 ribu. Dari tarif tersebut, biaya jasa minimal merupakan biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer (km). Adapun tarif yang berlaku itu bersifat nett atau bersih diterima pengemudi.&nbsp;

Thailand Jadi Acuan Indonesia Tentukan Biaya Jasa Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenhub-beberkan-alasan-penentuan-biaya-jasa-ojol_m_.jpg" alt="Tarif baru ojek online." width="100%">
<figcaption>Tarif baru ojek online.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan alasan kelahiran aturan ojek online dalam PM 12 Tahun 2019. Ada beberapa pertimbangan matang dari regulator. Pertama, pemerintah mempertimbangkan kepentingan pengemudi. Sesuai arahan presiden, bisnis ojek online dinilai perlu diperhatikan lantaran menyerap banyak angkatan kerja. "Ini jelas bahwa pak presiden menyampaikan bahwa profesi ojol ini merupakan pekerjaan yang mulia. Karena banyak masyarakat yang mendedikasikan pekerjaaanya sebagai ojol," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi di Kementerian Perhubungan, Senin (25/3). Pertimbangan kedua, lanjut Budi, adalah aspirasi dari pengemudi dari keinginan biaya jasa ojek online. Terakhir, pengaturan tarif ini diharapkan dapat melindungi konsumen. Pasalnya, konsumen kerap mengeluhkan biaya jasa yang diberikan aplikator terlalu mahal. Padahal, konsumen seharusnya diberikan biaya jasa yang sesuai. "Ini kepentingan masyarakat, bisa mendapat pelayanan yang baik. Menyangkut masalah keamanan, kenyamanan dan keselamatan," tuturnya. Di sisi lain, melalui pengaturan tarif, pemerintah tidak ingin bisnis ojol membuat dua aplikator menjadi gulung tikar. Sebab, hal itu juga bakal memberi efek domino signifikan. "Pemerintah perlu dua aplikator ini supaya tidak mati salah satunya. kaalu tinggal satu nanti mungkin bisa ada monopoli," tandasnya.

Kemenhub Beberkan Alasan Penentuan Biaya Jasa Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ongkos-rendah-sulit-hidupi-keluarga_m_.jpg" alt="Ojek online melayani penumpang. (Fedrik Tarigan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ojek online melayani penumpang. (Fedrik Tarigan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah&nbsp;ditunggu-tunggu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Saat ini Kemenhub masih menyosialisasikan aturan tersebut kepada <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/20/03/2019/aturan-ojol-belum-singgung-tarif" target="_blank">pengemudi ojek online</a>. Sayang, aturan baru itu belum membahas lebih detail batasan tarif per kilometer yang boleh dipungut pengemudi. Pembahasan lanjutan pun masih akan dilakukan. Padahal, saat ini banyak yang sudah mengeluhkan perihal tarif tersebut. Di kalangan pengemudi, tarif yang saat ini berlaku terlalu murah. Bahkan, ada yang bilang tidak manusiawi. Dari beberapa kali unjuk rasa serta hasil kopdar (kopi darat), rekan-rekan ojek online menghendaki tarif minimal adalah Rp 3.000/km. Tapi, yang terjadi sekarang, tarif yang berlaku adalah di bawah Rp 2.000/km untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Itu belum termasuk potongan oleh pihak aplikator. Tentu saja itu memprihatinkan. Betapa tidak, uang yang didapat dari ojek online tersebut dipakai untuk banyak kegiatan. Mulai untuk kebutuhan operasional di jalan hingga perawatan sepeda motor. Padahal, tak sedikit di antara rekan-rekan itu yang sudah kadung nyemplung di dunia ojek online. Mereka sudah nyemplung dan menjadikannya pekerjaan utama. Bila tidak ada perubahan tarif, tentu duit yang didapatkan tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Dapur tak bisa mengepul. Aturan tersebut sebenarnya sudah lama ditunggu-tunggu para <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/19/03/2019/langgar-ketentuan-tarif-operator-ojol-diseret-ke-kppu" target="_blank">pengemudi ojek online</a>. Sudah lama ojek online menantikan legalitas agar keberadaan mereka diakui sebagai salah satu layanan angkutan orang. Sebab, mau tidak mau, banyak yang membutuhkan jasa layanan ojek online. Mulai menjadikannya layanan transportasi, mengirim barang, sampai memesan makanan melalui sistem online. Keinginan yang sama diimpikan rekan-rekan taksi online. Setelah tiga kali digugat, Kemenhub juga telah mengeluarkan Permenhub 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus untuk menggantikan Permenhub 108/2017. Tapi, lagi-lagi, aturan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan rekan-rekan taksi online sendiri. Ada yang menerimanya dan mendukungnya sebagai payung hukum. Tapi, tak sedikit pula yang menolaknya. Bahkan sudah bersiap menggugatnya kembali dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) saat nanti diberlakukan pada Juni 2019. Namun, itulah kenyataannya. Angkutan online memang unik dan tidak bisa disamakan dengan angkutan konvensional. Saya memang menganggap, mohon maaf, pemerintah terlambat untuk mengaturnya. Namun, saya juga mengapresiasi Kemenhub yang sudah dua tahun ini bekerja keras untuk menggodok aturannya. Semoga happy ending. (*) *)&nbsp;Humas Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur

Ongkos Rendah, Sulit Hidupi Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jika-tarif-ojol-melangit-permintaan-konsumen-turun-7112-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi ojek online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ojek online.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online diprediksi bakal menimbulkan dampak negatif dibanding positif. Permintaan konsumen diperkirakan akan mengalami penurunan drastis sehingga berdampak pada pendapatan pengemudi ojol. Hal itu diungkapkan oleh Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) dalam hasil survei dengan 2001 konsumen pengguna ojol di 10 provinsi.&nbsp; Ketua Tim Peneliti RISED Rumayya Batubara mengatakan, konsumen sangat sensitif terhadap segala kemungkinan kenaikan tarif. "Kenaikan tarif ojek online berpotensi menurunkan permintaan konsumen hingga 71,12 persen," ujarnya dalam diskusi di Hongkong Cafe, Jakarta, Senin (11/2). Hasil survei menyebutkan 45,83 persen responden menyatakan tarif ojol yang ada saat ini sudah sesuai. Bahkan 28 persen responden lainnya mengaku bahwa tarif ojol saat ini sudah mahal dan sangat mahal. "Jika memang ada kenaikan, sebanyak 48,13 persen responden hanya mau mengeluarkan biaya tambahan kurang dari Rp 5 ribu per hari. Ada juga sebanyak 23 persen responden yang tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan sama sekali," tuturnya. Dari hasil riset yang dilakukan RISED, lanjut Rumayya, rata-rata jarak tempuh konsumen adalah 8,8 km per hari. Dengan jarak tempuh sejauh itu, apabila terjadi kenaikan tarif dari Rp 2.100 per km menjadi Rp 3.100 per km maka pengeluaran konsumen bakal bertambah sebesar Rp 7.920 per hari. "Bertambahnya pengeluaran sebesar itu akan ditolak oleh kelompok konsumen yang tidak mau mengeluarkan biaya tambahan sama sekali dan hanya ingin mengeluarkan biaya tambahan kurang dari Rp 5 ribu per hari," tandasnya.

Jika Tarif Ojol Melangit, Permintaan Konsumen Turun 71,12 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kenaikan tarif ojol

Berita Terkini