<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/jalan-tol-cawang-pluit-85281297.jpg" alt="Ruas tol Cawang-Pluit Jakarta. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ruas tol Cawang-Pluit Jakarta. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; PT Jasa Marga (Persero) melalui Jasamarga Metropolitan mengumumkan akan segera memberlakukan penyesuaian tarif tol dalam kota untuk ruas Cawang&ndash;Pluit dalam waktu dekat. Hal ini diketahui lewat unggahan Jasamarga Metropolitan dalam Instagram resminya, @jasamargametropolitan hari ini, Jumat (6/9). Meski belum disebutkan tanggal pasti rencana kenaikan tarif, namun pihak Jasamarga Metropolitan memastikan bahwa kenaikan tarif tol ruas Cawang-Pluit akan dilakukan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2130/KPTS/M/2024. Kenaikan tarif tol dalam kota akan berlaku untuk ruas jalan Cawang&ndash;Tomang&ndash;Pluit dan Cawang&ndash;Tanjung Priok&ndash;Ancol Timur&ndash;Pluit. "Hai-Hai, pengguna setia jalan tol. Mimin ada info baru nih. Dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif untuk Ruas Tol Dalam Kota, sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 2130/KPTS/M/2024," bunyi pengumuman Jasamarga Metropolitan. Selain itu, Jasamarga Metropolitan menyebut penyesuaian tarif tol ini merupakan penyesuaian tarif reguler. Regulasinya telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Salah satu pertimbangan kenaikan tarif tol Cawang&ndash;Pluit didasarkan pada pengaruh laju inflasi yang terjadi. Juga berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setiap dua tahun sekali "Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi," jelasnya. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada pengguna jalan Tol Dalam Kota khususnya ruas Cawang&ndash;Pluit untuk menyiapkan saldo elektronik sebelum berkendara. "Jadi, kalian jangan lupa untuk memastikan saldo uang elektronik sebelum berkendara ya," pungkas unggahan itu.

Jasamarga Metropolitan mengumumkan akan segera memberlakukan penyesuaian tarif tol dalam kota untuk ruas Cawang–Pluit dalam waktu dekat.

Siapkan Saldo Elektronik Lebih Banyak, karena Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Cawang–Pluit Bakal Naik Dalam Waktu Dekat   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/arus-silaturahim-usai-pelabuhan-penyeberangan-berubah_m_141483.jpeg" alt="Ilustrasi pelayanan angkutan penyeberangan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan angkutan penyeberangan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Asosiasi Pemilik Kapal Ferry (INFA) beserta Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) optimistis pemerintah akan menaikkan tarif angkutan penyeberangan. Bahkan, kedua organisasi pengusaha angkutan penyeberangan nasional itu meyakini kenaikan tarif tersebut akan diputuskan dalam waktu dekat. &rdquo;Kami optimistis sebelum Juni ini, penyesuaian tarif angkutan penyeberangan akan terealisasi,&rdquo; ungkap Ketua Gapasdap Khoiri Soetomo. Terkait kenaikan tarif, menurut Khoiri, pihaknya bersama INAF sebelumnya memang sudah mengajukan permohonan kenaikan ke Kementerian Perhubungan. Yakni mengajukan kenaikan tarif 11,79 persen bervariasi. Namun, Menhub memberikan 11 persen untuk pukul rata di semua golongan dan lintasan tanpa terkecuali. &rdquo;Karena itu akhirnya terjadi komunikasi yang dinamis. Sehingga diajukan penyesuaian kembali dengan pilihan kenaikan antara 5 atau 10 persen pada saat sebelum Lebaran,&rdquo; jelas Khoiri Soetomo. Karena itu, pihaknya kemudian memilih mengajukan adanya kenaikan minimal 10 persen. Sebab, selain merupakan salah satu faktor yang mendukung terjadinya iklim usaha yang kondusif, kenaikan tarif itu sebagai upaya untuk meningkatkan standar layanan dan keselamatan. Terlebih, adanya keinginan pemerintah untuk memperbaiki posisi Indonesia dari keterpurukan. &rdquo;Peringkat Indonesia di angkutan penyeberangan darat maupun laut itu selalu menjadi dua yang terburuk setelah Bangladesh,&rdquo; terang Khoiri Soetomo. Insiden-insiden dalam angkutan penyeberangan di Indonesia, diakui Khoiri masih saja terjadi. Bahkan baru-baru ini menimpa KMP Royce I di penyebaran Merak - Bakauheni. Namun, tanggung jawab masalah keselamatan tidak hanya dipikul sendiri oleh pihaknya sebagai operator, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Termasuk pemerintah. &rdquo;Apalagi Pak Dirjen Darat juga sangat berkomitmen dan menginginkan ke depan tidak ada lagi cara kerja yang tradisional setelah belajar dari 50 tahun ke belakang bahwa dalam hal safety itu tidak ada progres sama sekali,&rdquo; beber Khoiri Soetomo. Sementara itu, Ketua Umum INFA J. A. Barata mengungkapkan, saat ini tarif angkutan penyeberangan masih di bawah 100 persen dari harga pokok produksi (HPP). Karena itu, pihaknya melakukan usul bertahap dapat meningkatkan tarif mendekati 100 persen HPP. Yakni dengan mengusulkan kenaikan tarif 11 persen. &rdquo;Kalau tahun ini hanya dinaikkan ala kadarnya saja, kita yang akan susah. Karena tahun berikutnya sudah tahun politik sehingga tidak mungkin dilakukan kenaikan. Begitu juga tahun berikutnya lagi,&rdquo; ucap Barata. Sedangkan, Ketua Institut Study Transportasi (Instran) Darmaningtyas menyambut positif kenaikan tarif angkutan penyeberangan. Sebab, kenaikan tarif dilakukan juga demi meningkatkan layanan angkutan penyeberangan. Termasuk keselamatan. Bahkan, pihaknya menilai kenaikan tarif tersebut harusnya dapat mencapai 50 persen. &rdquo;Konsekuensinya kalau HPP belum tercapai pasti ada hal dikorbankan dan khawatirnya terkait safety. Kalau ingin menyelenggarakan angkutan penyeberangan yang safety ya jangan ada yang dikurangi pokok produksinya,&rdquo; papar Darmaningtyas. Terpisah,&nbsp;Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro mengungkapkan, Pelni juga sudah ada rencana penyesuaian tarif. Untuk kapal penumpang ekonomi direncanakan per 1 Juli akan ada penyesuaian tarif terkait dengan PSO sekitar 23 persen. Kemudian, kapal perintis selama 20 tahun, ini nanti juga mengalami penyesuaian tarif. Yakni naiknya 100 persen. &rdquo;Jadi, sebenarnya kalau dari sisi harga tiket penumpang itu sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah. Sehingga tinggal bagaimana kita melakukan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang,&rdquo; tambah Direktur Utama Pelni Tri Andayani saat acara launching logo baru Pelni di Jakarta International Expo.

Asosiasi Pemilik Kapal Ferry dan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan optimistis pemerintah akan menaikkan tarif

Demi Tingkatkan Pelayanan dan Keselamatan, INFA dan Gapasdap Minta Tarif Angkutan Penyeberangan Dinaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Bus-Listrik-Transjakarta-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Bus Listrik Transjakarta saat membawa penumpang di halte Balai Kota, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Pemprov DKI Jakarta melalui PT Transjakarta menambah lebih dari 100 bus listrik Transjakarta pada 2023 yang antara lain untuk mendukung pelaksaan Program Langi" width="100%">
<figcaption>Bus Listrik Transjakarta saat membawa penumpang di halte Balai Kota, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Pemprov DKI Jakarta melalui PT Transjakarta menambah lebih dari 100 bus listrik Transjakarta pada 2023 yang antara lain untuk mendukung pelaksaan Program Langi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyerahkan keputusan kenaikan tarif layanan bus maupun miktotrans kepada Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.&nbsp; <div dir="auto">Menurut Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Apriastini Bakti Bugiansri, PT Transjakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) siap menjalankan apapun keputusan Pemprov.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01559653/tni-al-ajak-masyarakat-mudik-gunakan-kapal-perang">TNI AL Ajak Masyarakat Mudik Gunakan Kapal Perang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami mengikuti keputusan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Jum&rsquo;at (14/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa saat ini Pemprov DKI tengah menggodok adanya kenaikan tarif Transjakarta dari semula Rp 3.500 menjadi Rp 5.000. Usulan tersebut dilempar pertama kali oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01559651/pan-promo-koalisi-besar-pdip-tetap-ngotot-capres-kader-sendiri">PAN Promo Koalisi Besar, PDIP Tetap Ngotot Capres Kader Sendiri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apri menyebut, DTKJ memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi tarif sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, ia memastikan bahwa pihaknya tetap berupaya memberikan pelayanan yang prima dan selalu mendengarkan suara pelanggan setia terkait adanya usulan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01559647/dokter-5-tahun-idap-diabetes-berisiko-kena-gangguan-mata">Dokter: 5 Tahun Idap Diabetes Berisiko Kena Gangguan Mata</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Namun untuk keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemprov DKI. Transjakarta akan terus memastikan pelanggan tetap terlayani dengan baik mobilitasnya,&rdquo; pungkas Apri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan bahwa rencana kenaikan tarif bus Transjakarta belum pasti akan diterapkan. Ia mengatakan bahwa usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu masih dibahas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01559649/jateng-dan-kemenkeu-teken-mou-di-sektor-pajak-realisasikan-satu-data-indonesia">Jateng dan Kemenkeu Teken MoU di Sektor Pajak, Realisasikan Satu Data Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum, masih dibahas," ujarnya kepada wartawan di Jakarta Timur, Senin (10/4) kemarin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perihal adanya survei yang dilakukan oleh pihak Transjakarta dalam akun media sosial resminya soal kenaikan tarif bus di jam-jam sibuk, menurutnya hal itu sah-sah saja untuk mengetahui pendapat warga yang menggunakan bus itu sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Survei kan boleh-boleh aja," singkatnya.</div>

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyerahkan keputusan kenaikan tarif layanan bus maupun miktotrans kepada Pemprov DKI Jakarta.

Transjakarta Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Tarif Bus Jadi Rp 5 ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Penumpang-Duduk-Tanpa-Berjarak-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Penumpang duduk tanpa berjarak di dalam KRL Commuter Line, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Pemerintah menerbitkan aturan baru naik KRL yaitu tempat duduk tanpa jarak, peningkatan kapasitas hingga 60 persen, balita dibolehkan naik dengan didampingi orang tua," width="100%">
<figcaption>Penumpang duduk tanpa berjarak di dalam KRL Commuter Line, Jakarta, Kamis (10/3/2022). Pemerintah menerbitkan aturan baru naik KRL yaitu tempat duduk tanpa jarak, peningkatan kapasitas hingga 60 persen, balita dibolehkan naik dengan didampingi orang tua,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KAI Commuter Line (KRL) menegaskan bahwa wacana kenaikan tarif KRL Jabodetabek masih dalam pembahasan panjang. Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan bahwa rencana itu masih belum akan ditentukan dalam waktu dekat ini.  "Rencana penyesuaian tarif commuterline Jabodetabek masih menunggu waktu yang tepat," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, dikutip Rabu (14/12).  Anne mengatakan bahwa pihaknya masih akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian terkait rencana penyesuaian tarif tersebut baik soal besaran maupun waktunya.  "Sampai saat ini, tarif commuterline Jabodetabek masih diatur sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2018, yaitu Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama dan Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya," ungkapnya.  "Besaran tarif ini telah ditentukan dan berjalan lebih dari lima tahun terakhir ini, tepatnya sejak 2016," sambung Anne.  Saat ditanya apakah rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan dinaikkan di tahun depan, Anne juga mengatakan bahwa belum ada rencana waktu jelasnya terkait hal tersebut.  Yang pasti, ia menyatakan bahwa dalam kurun waktu lebih dari lima tahun terakhir, KAI Commuter bersama Kementerian Perhubungan dan PT KAI terus meningkatkan pelayanan bagi pengguna commuterline.  "Dari sisi prasarana telah dilakukan pembangunan stasiun, jalur baru, dan modernisasi sistem persinyalan serta peningkatan fasilitas pelayanan stasiun, sedangkan dari sarana optimalisasi keandalan dan penambahan jumlah rangkaian sehingga tiap tahunnya dapat menambah jumlah perjalanan commuterine," tandasnya.

KRL Tegaskan Kenaikan Tarif Masih Bersifat Pembahasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/PDAM-SURYA-SEMBADA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah warga di Kota Surabaya menyatakan sepakat dengan rencana kenaikan tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun hal itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas air dan pelayanan.  ”Saya bisa memahami apa yang disampaikan untuk penyesuaian tarif, walaupun itu memang keputusan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri). Tapi juga nanti bisa disampaikan perubahan-perubahan (tarif air), (misal) 0-10 (meter kubik) itu berapa dan sebagainya,” kata Indira, warga Darmo Indah, Surabaya, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (26/11).  Indira menyatakan, sepakat dengan rencana penyesuaian tarif air PDAM Surya Sembada diiringi peningkatan kualitas. Namun begitu, Indira juga berharap penyesuaian tarif baru tersebut dapat disampaikan secara transparan kepada publik.  Selain Indira, ada pula Wigiono, warga Perumahan Pondok Nirwana MERR (Middle East Ring Road) Surabaya. Dia mengaku tidak keberatan dan mendukung terhadap rencana penyesuaian tarif air PDAM dengan diiringi peningkatan kualitas dan pelayanan.  ”Harapannya kalau tarif naik, kualitas airnya lebih baik. Kemudian pada saat pergantian pipa, dibuatkan denah, agar tidak sampai membuat pipa air PDAM bocor dan sebagainya. (Keberatan penyesuaian tarif PDAM?) Tidak, silakan saja tidak apa-apa,” ujar Wigiono.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, PDAM Surya Sembada sudah seharusnya transparan terhadap penyesuaian tarif baru. Ketika keputusan sudah ditetapkan, dia juga meminta kepada direksi PDAM agar informasi detail terhadap penyesuaian tarif air tersebut disampaikan kepada publik.  ”Saya berharap, pada 2023 semua teraliri air dan kualitas airnya juga bagus,” kata Cak Eri panggilan akrab Eri Cahyadi.  Eri mengaku, pihaknya akan terus berkonsentrasi terhadap peningkatan kualitas air dan pelayanan PDAM Surya Sembada. Bahkan, target itu sebelumnya telah masuk ke dalam kontrak kinerja seluruh jajaran direksi dan dewan pengawas PDAM Surya Sembada.  ”Saya konsentrasi ke sini. Karena saya ingin PDAM itu benar-benar menjadi air minum yang bisa langsung diminum. Karena memang kendala di pipa itu yang harus kita selesaikan,” papar Eri.  Selain itu, Eri juga menegaskan, penyesuaian tarif air PDAM ini mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kata dia, tarif baru PDAM akan terbagi berdasar sejumlah klasifikasi dan kondisi masyarakat.  ”Karena saya tidak ingin lagi masyarakat yang tidak mampu terbebani. Jadi kalau dianggap (tarif) rata, orang tidak mampu menyubsidi orang mampu, itu yang terjadi selama ini. Jadi saya ingin ke depan, kalau masuk kategori miskin itu kami gratiskan saja,” terang Eri.  Dirut PDAM Surya Sembada Arief Wisnu Cahyono mengatakan, telah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas air. Apabila output dan outcome dalam kontrak kinerjanya tidak tercapai, dia bersama jajaran direksi yang lain siap mengundurkan diri.  ”Prinsipnya kami siap. Oleh karena itu, ketika sejak pertama menjabat, kami bersama jajaran direksi dan dewan pengawas lari cepat. Sebagaimana tagline HUT kita ke-46, Bergerak Lebih Cepat Melayani Lebih Baik,” ucap Wisnu.  Menurut dia, rencana penyesuaian tarif baru PDAM mengikuti sejumlah peraturan yakni Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Warga Surabaya Sepakat Tarif PDAM Naik Diiringi Peningkatan Kualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KETAPANG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kenaikan harga BBM juga bakal turut mengerek tarif penyeberangan kapal laut dari Ketapang, Banyuwangi, ke Gilimanuk, Pulau Bali. Rencana kenaikannya cukup tinggi. Yakni, rata-rata 28,14 persen.  Awalnya, tarif baru itu diberlakukan mulau Senin (19/9), pukul 00.00 WIB. Namun, ternyata ditunda atau masu berlaku tarif sebelumnya.  Ketua DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi I Putu Widiana membenarkan rencana penyesuaian harga penyeberangan Ketapang-Gilimanuk setelah kenaikan BBM bersubsidi diumumkan pemerintah pada 3 September lalu.  Berdasarkan rata-rata nasional, kenaikan tarif seluruh angkutan penyeberangan mencapai 11,79 persen dari tarif sebelumnya. Adapun lintasan Ketapang-Gilimanuk, kenaikannya diperkirakan mencapai 28,14 persen.  Dengan kenaikan tersebut, gambaran tarif baru golongan II atau sepeda motor kurang dari 500 cc, tarif sebelumnya Rp 27.000 menjadi Rp 34.500. Kendaraan roda empat pribadi atau golongan IVa dari sebelumnya Rp 182.500, diperkirakan bisa naik menjadi Rp 234.000.  Pada saat pandemi Covid-19, imbuh Putu, kenaikan tarif yang diusulkan DPP Gapasdap bersama pemerintah 35,4 persen. Seharusnya, angka efektif kenaikan tarif di angka 47 persen. Dengan estimasi perhitungan kenaikan baru 11,79 persen rata-rata, ditambah usulan sebelumnya 35, 4 persen.  ”Padahal, angkutan lain yang menggunakan jasa kapal laut seperti bus dan truk sudah menaikkan tarif, antara 40 sampai 100 persen,” ujarnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Banyuwangi (20/9).  Bagian Humas Pelabuhan ASDP Ketapang Ria Mustika mengaku masih belum ada perintah untuk menaikkan tarif kapal laut. ”Sementara tarif baru masih belum berlaku, kami menunggu informasi lebih lanjut dari pusat,” ungkapnya, sembari menyebut pihak ASDP akan mengumumkan jika sudah ada kepastian dari pusat tentang pemberlakuan tarif baru.  Sebelumnya, tarif angkutan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang dan pelabuhan lain di Indonesia santer dikabarkan bakal naik mulai Senin (19/9). Penyesuaian tarif itu diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub) Nomor 172 Tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi dan Lintas Antar Negara.  Tarif Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk  Untuk menyeberangi Selat Bali dengan jarak 50 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 45 menit, besaran tarifnya yang berbeda. Sesuai dengan golongan masing-masing. Berikut tarif penyeberangan Ketapang-Gilimanuk sebelum pemberlakukan tarif baru pasca pengumuman kenaikan BBM pada 3 Sepember 2022 lalu:  Penumpang tanpa kendaraan: <ul> 	<li>Dewasa: Rp 8.500</li> 	<li>Anak-anak: Rp 2.200</li> </ul> Penumpang dengan kendaraan: <ul> 	<li>Golongan I-  Sepeda: Rp 9.000</li> 	<li>Golongan II- Sepeda motor (&lt; 500 cc): Rp 27.000</li> 	<li>Golongan III- Sepeda motor (&gt; 500 cc): Rp 39.000</li> 	<li>Golongan IVa- Mobil/sedan (&lt;= 5 meter): Rp 182.500</li> 	<li>Golongan IVb - Mobil barang (&lt; 5 meter): Rp 158.000</li> 	<li>Golongan Va - Bus sedang (&lt;= 7 meter): Rp 355.000</li> 	<li>Golongan Vb - Truk sedang (&lt;= 7 meter): Rp 268.000</li> 	<li>Golongan VIa - Bus besar (&lt;= 10 meter): Rp 535.00</li> 	<li>Golongan VIb - Truk besar (&lt;= 10 meter): Rp 447.000</li> 	<li>Golongan VII - Truk trailer (&lt;= 12 meter): Rp 553.000</li> 	<li>Golongan VIII - Truk trailer (&lt;= 16 meter): Rp 792.000</li> 	<li>Golongan IX - Truk trailer (&gt;16 meter): Rp 1.112.000</li> </ul> &nbsp;

Belum Berlaku, Kenaikan Tarif Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan kenaikan tarif ojek online atau ojol bakal berlaku besok, Minggu (11/9) mulai pukul 00.00 WIB. Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan pihak aplikator.  Menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, waktu pemberlakuan itu sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan pihak aplikator. “Sesuai dengan kesepakatan dengan aplikator berlaku 11 September pukul 00.00 WIB atau tengah malam nanti,” kata Adita saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (10/9).  Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Rabu (7/9), jelas disampaikan bahwa kenaikan tarif ojol akan berlaku mulai 10 September 2022. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, Rabu (7/9).  Pada konferensi pers secara daring itu, Hendro menjawab pertanyaan dari awak media soal kapan keputusan soal tarif ojol akan berlaku. Hendro menjawab tarif ojol baru mulai berlaku pada 10 September 2022.  Sementara itu, berdasarkan pantauan JawaPos.com, tarif ojol pada Sabtu (10/9) memang belum mengalami kenaikan. Sebagai contoh, tarif dari Jalan Pengadegan Timur I, Pancoran, Jakarta Selatan menuju City Plaza Jatinegara berjarak 6 kilometer (km). Pada rute tersebut dikenakan tarif sebesar Rp 22.000 menggunakan aplikasi Grab. Tarif itu tidak berbeda dengan Minggu (4/9) pekan lalu atau sebelum kenaikan tarif ojol diumumkan.  Tarif ojol dari Jalan Pengadegan Timur I, Pancoran, Jakarta Selatan menuju Gate 1 Kuningan City, berjarak 6 kilometer (km). Dikenakan tarif sebesar Rp 21.000 menggunakan aplikasi Grab. Tarif tersebut masih sama pada Sabtu (27/8) sebelum kenaikan diumumkan.  Kenaikan tarif ojol dibagi berdasarkan tiga zona. Zona I meliputi Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali, batas bawah dari Rp 1.850 menjadi Rp 2.000, batas atas dari Rp 2.300 menjadi Rp 2.500. Sementara, tarif minimal ditetapkan sebesar Rp 8.000 sampai Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.  Sedangkan, Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengalami kenaikan, batas bawah dari Rp 2.250 menjadi Rp 2.550, untuk batas atas dari Rp 2.650 menjadi Rp 2.800. Tarif minimal untuk zona II tetap sama Rp 10.200 sampai Rp 11.200.  Selanjutnya Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua, kenaikan batas bawah Rp 2.100 menjadi Rp 2.300, dan batas atas Rp 2.600 menjadi Rp 2.750. Tarif minimal untuk zona III adalah Rp 9.200 sampai Rp 11.000.

Penjelasan Kemenhub Kenaikan Tarif Ojek Online Berlaku Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah driver ojek online saat mencari order di kawasan Jalan Tentara Pelajar, Jakarta (10/2/2020). Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa dalam pembahasan kenaikan tarif ojek online, hanya zona Jabodetabek saja yang akan mengalami kenaikan. Sedangkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menunda pemberlakuan tarif baru ojek daring (online) sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.  ’’Keputusan penundaan ini mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di kalangan masyarakat. Selain itu, penundaan itu dibutuhkan untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan, sekaligus melakukan kajian ulang agar didapat hasil yang terbaik," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Minggu (28/8).  Adita mengatakan, Kementerian Perhubungan masih terus berkoordinasi dan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pakar transportasi mengenai tarif ojek online ini. Selain itu, Kemenhub juga akan segera menyampaikan ke masyarakat jika telah diambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif ojol ini.  Kemenhub juga telah melakukan penundaan pemberlakuan KM Nomor KP 564 Tahun 2022, yang tertulis bahwa pemberlakuan efektif dilakukan maksimal 10 hari kalender sejak diterbitkan pada 4 Agustus 2022.  Aturan itu sedianya berlaku paling lambat pada Sabtu (13/8), namun demikian Kemenhub menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak KM tersebut ditetapkan, atau hari ini Minggu 28 Agustus 2022. (*)

Kemenhub Putuskan Tunda Kenaikan Tarif Ojek Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ojol-psbb-tet.jpg" alt="PSBB dimulai Selasa 28 April 2020 di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dimana Ojol (ojek online) hanya membawa muatan barang tanpa membawa penumpang. Minggu 26/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>PSBB dimulai Selasa 28 April 2020 di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo dimana Ojol (ojek online) hanya membawa muatan barang tanpa membawa penumpang. Minggu 26/04/2020. Foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Hasil survei Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menyebutkan, konsumen menilai kenaikan tarif ojek daring (online/ojol) sesuai Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 564/2022 terlalu tinggi.  Karena itu, kata Ketua Tim Peneliti RISED, Rumayya Batubara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (26/8), keputusan kenaikan tarif tersebut patut ditinjau ulang.  Ia menjelaskan, pada survei berjudul "Persepsi Konsumen Terhadap Kenaikan Tarif Ojek Daring di Indonesia" ini didapat hasil bahwa konsumen hanya bersedia membayar rata-rata lima persen lebih tinggi dari tarif ojek daring saat ini.  "Karenanya, mayoritas atau sekitar 73,8 persen konsumen meminta pemerintah mengkaji ulang tingkat kenaikan tarif ojek daring tersebut," katanya.  Menurut konsumen, kebijakan tarif baru ini terlalu mahal, batasan tarif per zona juga tidak mencerminkan daya beli masyarakat di masing-masing wilayah dan tarif yang sudah berlaku sekarang sudah sesuai.  Riset menemukan bahwa mayoritas konsumen hanya mampu memberikan tambahan biaya sebesar Rp 500–Rp 3.000 untuk setiap perjalanan yang dilakukan menggunakan layanan ojek daring. Bila dilihat dari segi tambahan biaya per hari, konsumen hanya bersedia membayar biaya tambahan sebesar Rp1.000–Rp 20.000 per hari atau maksimum sekitar Rp 1.600 per kilometer (km).  Padahal, tambahan tarif sesuai Kepmenhub 564/2022 sebesar Rp 2.800 hingga Rp 6.200 per km.  Ia juga menilai, kenaikan tarif bisa berdampak buruk ke tingkat inflasi dan tingkat kemacetan. Ekonom Universitas Airlangga itu menyebutkan, situasi makro ekonomi saat ini tidak kondusif karena terjadi kenaikan inflasi dan ada rencana akan ada kenaikan biaya bahan bakar minyak akan membuat daya beli konsumen semakin tertekan. ’’Di kondisi seperti ini, kenaikan tarif terlalu tinggi akan membuat konsumen beralih ke kendaraan pribadi," katanya.  Terbukti, hasil survei menyebutkan, sebanyak 53,3 persen konsumen akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, jika kenaikan tarif ini jadi diberlakukan. Artinya, hal itu akan memperparah kemacetan yang terjadi di kota-kota besar.  Survei dilaksanakan pada 1.000 konsumen pengguna ojek daring di sembilan kota besar di Indonesia yang mewakili ketiga zona yang diatur di dalam Kepmenhub Nomor 564/2022. Waktu penelitian pada 19–22 Agustus 2022, sedangkan "margin of error" berada di kisaran 1,03 persen. (*)

Survei: Konsumen Nilai Kenaikan Tarif Ojek Daring Terlalu Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/borobudur.jpg" alt="MENYAMBUT WAISAK: Borobudur yang tetap memberlakukakn pembatasan pengunjung. (LUQMAN SULISTIYAWAN/JAWA POS RADAR MAGELANG)" width="100%">
<figcaption>MENYAMBUT WAISAK: Borobudur yang tetap memberlakukakn pembatasan pengunjung. (LUQMAN SULISTIYAWAN/JAWA POS RADAR MAGELANG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kenaikan tarif tiket Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu. Keputusan itu diutarakan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (14/6).  Harga tiket masuk Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah itu tetap akan mengacu pada harga yang sudah berlaku saat ini. "Arahannya Pak Presiden, tapi ini enggak tahu saya berwenang atau enggak karena itu kan Pak Luhut. Jadi, intinya tidak ada kenaikan tarif," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6).  Dengan resmi batalnya kenaikan tariff tersebut, berarti tarif lama tetap berlaku. Yaitu tariff untuk dewasa/umum tetap Rp 50.000. dan pelajar SMA ke bawah tetap Rp 5.000.  Dia menyampaikan, pemerintah hanya akan membatasi jumlah pengunjung yang naik ke atas candi. Menurutnya, tidak semua pengunjung bisa mendaki hingga puncak. Selain itu, pengunjung yang naik ke candi juga harus menyewa jasa pemandu wisata.  Bahkan, mereka juga diwajibkan menggunakan alas kaki khusus untuk mencegah kerusakan pada candi. "Kuota untuk naik ke candi itu dibatasi, mungkin 1.200. Jadi, harus daftar online," papar Basuki.  Pemerintah menilai kebijakan membatasi kuota pengunjung dilakukan untuk konservasi terhadap candi terbesar bagi umat Buddha tersebut.  Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah mencontohkan cara pelestarian terhadap bangunan objek pariwisata Borobudur ini dengan Mesir yang juga melarang pengunjung untuk naik sampai ke Piramida. "Seperti Mesir tadi contohnya sudah dilarang sama sekali tidak boleh naik ke piramida. Pak Menko (Luhut) sudah pelajari juga, termasuk Machu Picchu (Peru)," kata Basuki. (*)  &nbsp;

Pemerintah Resmi Batalkan Rencana Kenaikan Tarif Candi Borobudur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kenaikan tarif

Berita Terkini