<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/WhatsApp-Image-2024-05-27-at-192354-3961692774.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM pada Juni mendatang setelah ditahan sejak awal tahun. "Semuanya dilihat fiskal negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat," kata Presiden Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan bahwa kemampuan APBN untuk memberikan&nbsp;subsidi BBM akan dihitung dengan pertimbangan harga minyak dunia, terutama di tengah kondisi geopolitik. Menurut Presiden, semua aspek tersebut akan dikalkulasi dan dihitung lewat pertimbangan yang matang. "Harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya akan dikalkulasi, semua akan dihitung, semua akan dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Presiden. Kepala Negara menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. "Bisa memengaruhi harga, bisa memengaruhi semuanya kalau urusan minyak," tutup Presiden. Seperti diketahui, pemerintah telah menahan kenaikan harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi sejak awal tahun 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kesempatan sebelumnya mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan harga BBM untuk tetap stabil hingga Juni 2024. Di sisi lain, gejolak harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat kompensasi dan anggaran subsidi BBM di dalam negeri membengkak. "Kan kami sudah bilang sampai Juni 2024 (ditahan), pertimbangannya kan kita baru pulih, masyarakat ini jangan sampai kena beban tambahan, itu aja," kata Arifin.

Kemampuan APBN untuk memberikan subsidi BBM akan dihitung dengan pertimbangan harga minyak dunia, terutama di tengah kondisi geopolitik.

Geopolitik sedang Tidak Baik-baik Saja, Kurs Rupiah Melempem, Presiden Hitung Kemampuan Fiskal Sebelum Naikkan Harga BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/TOKEN-LISTRIK-DERRY-3847684570.jpg" alt="Ilustrasi pengisian token listrik. Pakai BRImo, pembelian token listrik kini menjadi lebih mudah dan praktis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengisian token listrik. Pakai BRImo, pembelian token listrik kini menjadi lebih mudah dan praktis. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik tidak akan naik sampai Juni 2024. Harga BBM yang akan tetap ini berlaku untuk BBM subsidi dan non subsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagaimana telah diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM, sampai dengan bulan Juni. Baik itu yang subsidi maupun yang non subsidi," kata Airlangga yang ditemui di kantornya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Airlangga menyebutkan dengan keputusan ini nantinya Pemerintah membutuhkan tambahan anggaran untuk Pertamina dan juga PLN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, kemudian anggaran tersebut akan ditambahkan dari sisa Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun dari defisit APBN 2024 yang akan dikerek naik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah itu, akan membutuhkan adittional anggaran untuk Pertamina maupun PLN. Dan itu nanti akan diambil baik itu dari sisa SAL, ataupun dari pelebaran defisit anggaran di tahun 2024," ujar Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, itu (defisit APBN 2024) 2,3 persen sampai 2,8 persen. Jadi, tahun depan pun dalam bandwith atau dalam kerangka yang sama 2,4 persen sampai 2,8 persen, jadi realistis," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, per 1 Februari, PT Pertamina (Persero) resmi tidak melakukan penyesuaian harga sejumlah produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di SPBU seluruh Indonesia.&nbsp; Dengan begitu, harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex masih dipatok dengan harga yang sama pada Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk harga sendiri, saat ini harga Pertamax adalah Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp 13.900 perliter, Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp 15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk harga BBM subsidi masih tetap, dengan Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter dan Solar ditetapkan sebesar Rp 6.800 per liter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal yang sama juga berlaku untuk tarif listrik. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I, yakni Januari-Maret Tahun 2024 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap atau tidak mengalami perubahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan ketentuan tersebut, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk penetapan tarif listrik sepanjang Triwulan I Tahun 2024 adalah realisasi pada bulan Agustus, September, dan Oktober Tahun 2023. Yaitu kurs sebesar Rp 15.446,85 per USD, ICP sebesar USD 86,49 per barel, inflasi sebesar 0,11 persen, dan HBA sebesar 70 USD per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.</div>

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM, sampai dengan bulan Juni," katanya.

Kabar Gembira! Pemerintah Pastikan Harga BBM dan Tarif Listrik Tak Naik Sampai Juni 2024

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/SPBU-Pertamina-Dery-Ridwansah-7JPG-933543052.jpg" alt="Ilustrasi SPBU Pertamina. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi SPBU Pertamina. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) ikut merespons soal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di DKI Jakarta yang ditetapkan naik menjadi 10 persen dari sebelumnya 5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, komponen penentuan harga BBM salah satunya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sehingga kenaikan pajak PBBKB dari pemerintah daerah (pemda), akan berimplikasi pada harga bahan bakar saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Komponen penentuan harga BBM salah satunya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), sehingga bila ada penyesuaian nilai pada PBBKB dari Pemerintah Daerah, maka tentu akan berimplikasi pada harga BBM,&rdquo; kata Irto saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan bahwa harga BBM di Jakarta akan diputuskan naik pada Februari mendatang. Dalam hal ini, Irto memastikan akan lebih dulu menunggu keputusan dari regulator, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tunggu keputusannya regulator ya mba," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi menaikan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) menjadi 10 persen dari sebelumnya yang ditetapkan sebesar 5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenaikan tarif ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan yang diteken Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 5 Januari 2024. Kenaikan PBBKB juga berlaku untuk kendaraan umum yang ditetapkan sebesar 50 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 persen (sepuluh persen),&rdquo; bunyi Pasal 24 Ayat 1 beleid tersebut, dikutip Selasa (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun wajib bahan pajak bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan penyedia BBKB. Sementara itu, pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Salah satunya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Wilayah pengumpulan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor,&rdquo; bunyi Pasal 25 ayat 3 aturan tersebut.</div> </div>

PT Pertamina (Persero) ikut merespons soal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di DKI Jakarta yang ditetapkan naik menjadi 10%.

PBBKB di Jakarta Naik Bisa Bikin Harga BBM Lebih Mahal, Pertamina: Kita Tunggu Keputusan Regulator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PHOTO-2022-12-21-18-52-491.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menemui driver ojol perempuan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menemui driver ojol perempuan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemprov Jatim juga menggelar program pembebasan pembayaran pajak bagi angkutan mikrolet dan ojek online.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kebijakan itu untuk meringankan beban masyarakat pasca kenaikan BBM. Pada 15 Desember, kegiatan itu resmi berakhir. Total insentif pajak kendaraan bermotor yang telah diberikan untuk warga Jawa Timur sebesar Rp 224,21 miliar.  ”Program pemutihan pajak kendaraan telah kita mulai sejak 1 April 2022, sedangkan untuk pembebasan pokok pajak kendaraan untuk mikrolet dan ojol kita mulai sejak 19 September 2022,”  tutur Gubernur Khofifah, Jumat (23/12).  Gubernur Khofifah berharap program itu mendorong pertumbuhan ekonomi Jatim. Kemudian mampu mengurangi beban masyarakat dan juga membantu warga masyarakat Jatim yang terdampak kebijakan kenaikan harga BBM.  ”Sampai ditutup 15 Desember, program kita alhamdulillah telah dimanfaatkan 3.674.753 wajib pajak dan insentif yang telah diberikan Pemprov Jatim adalah Rp 224,21 miliar,” terang Khofifah.  Khofifah merinci untuk kebijakan pemutihan pajak daerah, telah dimanfaatkan 3.657.177 objek pajak. Dengan total insentif yang diberikan Pemprov Jatim adalah Rp 220.511.026.300.  Sedangkan untuk program bebas pajak kendaraan bermotor untuk mikrolet dan ojek online dimanfaatkan sebanyak 17.576 objek kendaraan bermotor dengan rincian 1.280 kendaraan mikrolet dan 16.296 motor ojek online. Total insentif yang diberikan untuk mikrolet dan ojek online adalah Rp 3.704.313.100.  ”Dan yang menarik, program pemutihan pajak daerah yang kita laksanakan juga menarik kendaraan luar provinsi untuk mendaftar sebagai objek PKB di Jawa Timur,” ujar Khofifah.  Total, ada sebanyak 31.048 objek kendaraan bermotor yang melakukan pendaftaran balik nama mendaftar sebagai objek PKB Jawa Timur. Kondisi itu meningkatkan potensi penerimaan PKB objek pajak baru sebesar Rp 63.800.154.300.  Dengan rincian roda dua sebanyak 24.558 objek dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp 61.930.845.300 dan roda empat sebanyak 6.490 objek dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp 1.869.309.000.  Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Jawa Timur yang telah memberikan perhatiannya dan ketaatan dalam membayar pajak negara khususnya pajak kendaraan bermotor. Dia mengapresiasi khusus sebanyak 3.674.753 wajib pajak yang memanfaatkan program tersebeut. Sebab jumlah itu sangat mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan kebijakan insentif pajak berupa pemutihan denda keterlambatan pajak maupun program bebas PKB untuk mikrolet dan ojol.  ”Terima kasih seluruh warga Jawa Timur yang telah antusias memanfaatkan program pemberian insentif pajak kendaraan bermotor,” ucap Khofifah.

Selama 2022, Insentif Pemutihan Pajak di Jatim Senilai Rp 224 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BEM-SI-Kerakyatan-172.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Jumat (30/9/2022). Dalam aksinya BEM SI Kerakyatan diantaranya menuntut pemerintah untu" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Jumat (30/9/2022). Dalam aksinya BEM SI Kerakyatan diantaranya menuntut pemerintah untu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan inflasi tahunan akan tetap tinggi. Setidaknya sampai semester I 2023. Berkisar antara 5 persen sampai 6 persen secara year-on-year (YoY).  Selain inflasi, tarikan permintaan juga tengah membaik. Sejalan dengan pelonggaran pembatasan yang meningkatkan mobilitas masyarakat.  "Kami melihat bahwa dampak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi pada 22 September 2022 lalu tidak hanya akan berdampak pada putaran pertama (tarif jasa transportasi). Tapi juga efek putaran kedua pada harga barang dan jasa lainnya, terutama melalui biaya jasa distribusi," ucap Faisal kepada Jawa Pos, kemarin (1/11).  Artinya, inflasi utama dan inflasi inti dapat memanas secara signifikan untuk beberapa periode ke depan. Dia juga mengantisipasi dampak inflasi impor. Terkait depresiasi rupiah di tengah normalisasi moneter global yang agresif.  "Kami merevisi perkiraan nilai tukar rupiah menjadi Rp 15.186 per USD pada akhir tahun 2022," ucapnya.  Secara keseluruhan, Faisal memproyeksi tingkat inflasi akan mencapai 6,27 persen di akhir tahun ini. Kemudian menurun ke 4,02 persen pada akhir 2023. Terlebih lagi, karena inflasi cukup lama berada di atas target. Selain itu, adanya tekanan yang lebih tinggi pada depresiasi rupiah.  "Kami memutuskan untuk merevisi perkiraan BI 7 day reverse repo rate (BI7DRRR) menjadi 5,50 persen pada akhir 2022 dan menjadi 5,75 persen pada akhir tahun depan," tandasnya.  Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, perlu ada perubahan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Dinilai masih terlalu tinggi di tengah perburukan ekonomi global. Sehingga ada kemungkinan meleset.  Makanya perlu ada perhitungan ulang. Antara lain, inflasi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat bahwa inflasi tahun depan berada di kisaran 3,3 persen sampai 3,6 persen secara tahunan. Namun, Bhima menilai, inflasi bisa lebih di 2023. Yakni di kisaran 5,5 persen hingga 6 persen secara year-on-year (YoY).  "Masih ada efek dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan ancaman krisis pangan yang berpotensi meningkatkan inflasi di 2023," ucap Bhima.  Lalu, soal nilai tukar rupiah. Yang asumsinya akan bergerak di kisaran Rp 14.750 sampai Rp 14.800 per USD. Padahal, belakangan nilai tukar rupiah terdepresiasi. Bhima memperkirakan rupiah akan bergerak di sekitar Rp 15.600 hingga Rp 16 ribu per USD.  Selain itu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) juga perlu diubah. Dari yang ditetapkan USD 90 per barel menjadi di kisaran USD 60 sampai USD 70 per barel.  "Harga ICP bisa lebih rendah di tahun depan. Resesi global akan menurunkan permintaan bahan baku. Sehingga kebutuhan minyak pun akan melambat," ungkap lulusan University Of Bradford itu.  Bhima menyangsikan realisasi investasi bisa mencapai Rp 1.000 triliun di 2023. Sebab, sudah memasuki musim tahun politik. Jelang 2024. Para investor biasanya justru wait and see untuk melakukan ekspansi. Karena stabilitas politik menjadi saah satu pertimbang penting.  Meski demikian, tahun-tahun politik berpotensi mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ditopang oleh konsumsi domestik. Sejalan dengan gelaran kampanye menuju pemilu 2024.  "Pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 4,5 persen. Karena konsumsi dalam negeri besar," jelasnya.

Dampak Kenaikan Harga BBM Masih akan Terasa hingga Semester I 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Penyaluran-BLT-BBM-6.jpg" alt="Pengemudi di kota Surabaya ketika menerima BLT BBM. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pengemudi di kota Surabaya ketika menerima BLT BBM. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) kepada 22.327 pengemudi. Bantuan senilai total Rp 8,9 miliar tersebut, diberikan kepada para pengemudi sebagai upaya untuk menangani dampak inflasi akibat kenaikan BBM.  Penyaluran BLT BBM itu dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada masing-masing perwakilan pengemudi di Lobi Balai Kota Surabaya, Senin (24/10). Bantuan itu diberikan kepada 22.327 orang pengemudi yang terdampak inflasi dan kenaikan BBM.  ”Bantuan ini berasal dari alokasi belanja wajib 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU). Bantuan BLT BBM ini diberikan selama dua bulan, dengan nominal per bulan Rp 200 ribu untuk setiap orang. Jadi total yang kita bagikan adalah Rp 400 ribu per orang,” kata Eri usai acara penyerahan bantuan.  Eri berkomitmen untuk menaikkan daya beli masyarakat Surabaya. Misalnya dengan cara memberikan keterampilan menjahit atau e-Peken kepada para istri maupun keluarga pengemudi tersebut.  Wali Kota Eri meminta jajarannya agar mendata pendapatan 22.327 orang penerima BLT BBM tersebut. Pendataan dilakukan agar diketahui pendapatan setiap keluarga dari masing-masing pengemudi itu.  ”Maka, untuk menaikkan pendapatan, istrinya bisa saya latih. Sehingga ketika pendapatannya naik, secara otomatis daya belinya tinggi. Sehingga harapan saya mereka keluar dari masyarakat miskin,” terang Eri.  Eri mengakui, BLT BBM Rp 200 ribu per bulan itu belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemkot Surabaya concern untuk menambah pendapatan keluarga mereka agar daya belinya meningkat.  ”Saya berharap November, pendapatan dari 22.327 ribu driver ini dapat diketahui berapa. Kalau ternyata perlu ditambah, istrinya bisa dilatih, diberikan pekerjaan. Saya berharap pendapatan keluarga itu bisa Rp 4 juta-Rp 6 juta per bulan,” terang Eri.  Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Tundjung Iswandaru menjelaskan, pemberian BLT BBM berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan bantuan sosial Rp 8,9 miliar untuk penanganan dampak kenaikan harga BBM yang berasal dari alokasi belanja wajib 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum.  Tundjung menambahkan, BLT BBM diberikan kepada 22.327 orang pengemudi yang ber-KTP dan domisili di Kota Surabaya. Ribuan penerima bantuan itu adalah pengemudi angkutan perkotaan, pengemudi angkutan online, pengemudi bus kota swasta, dan pengemudi taksi.  ”Bantuan Rp 200 ribu per bulan ini diberikan sekaligus selama dua bulan, yakni Rp 400 ribu. Pembagian akan diberikan secara langsung dengan sistem Virtual Account bekerja sama dengan Bank Jatim,” ujar Tundjung Iswandaru.

Ribuan Pengemudi di Surabaya Dapat BLT BBM dari Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/OJOL-FREDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri ride hailing atau ojek online (ojol) dipercaya masih cukup membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan pendapatan di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti akibat pandemi. Bahkan sampai saat ini, banyak yang menjadikan ojol sebagai pekerjaan utama.  Kondisi ini menurut Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) Paksi C.K. Walandouw sudah terjadi sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020 lalu. Hal ini terlihat dari ekosistem ojol yang sudah terbangun.  "Salah satunya Gojek, dia menjadi buffer ketika terjadi kesulitan pada perekonomian formal. Tidak hanya sebagai mitra driver GoRide dan GoCar yang mungkin terbatas karena adanya pembatasan akibat pandemi. Tetapi peran dari ekosistemnya lainnya seperti GoFood dan GoSend di mana orang bisa membeli makanan dan mengirim barang dari pembelian online,” kata Paksi dalam keterangannya, Minggu (16/10).  Sampai saat ini, lanjutnya, ekosistem ojol tidak lagi menjadi sampingan, tetapi sudah menjadi sandaran utama bagi sebagian masyarakat untuk meraup pundi-pundi rupiah. Hal ini karena ojol menawarkan fleksibilitas bagi mitra driver roda dua, roda empat, dan kurir logistik maupun para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tergabung dalam bisnis makanan minuman.  "Orang-orang yang tergabung dalam ekosistem ini senang dengan fleksibilitas. Ini yang membuat pekerjaan di dalam ekosistem ojol sangat diminati. Awalnya mungkin memang coba-coba, tetapi kemudian akhirnya menjadi pekerjaan utama. Biasanya seperti itu yang terjadi," imbuh Paksi.  Tingginya minat masyarakat untuk tergabung dalam ekosistem ojol seperti menjadi mitra driver maupun mitra makanan minuman, tak lepas dari banyaknya konsumen pengguna ojol. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, urutan aplikasi ojol yang sering digunakan oleh masyarakat yakni 59,13 persen adalah Gojek, lalu ada Grab (32,24 persen), Maxim (6,94 persen), InDriver (1,47 persen), dan aplikasi lainnya (0,23 persen).  LD FEB UI sendiri, lanjut Paksi, telah melakukan penelitian, terhadap salah satu aplikator ojol, yaitu Gojek. Penelitian bertajuk Kontribusi Ekosistem Gojek dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Selama Pandemi 2020-2021 itu menunjukkan bahwa mitra driver GoRide mengalami pemulihan melalui peningkatan pendapatan 24 persen dibandingkan awal pandemi. Begitu juga dengan mitra driver GoCar yang pendapatannya meningkat 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.  Lonjakan paling besar dirasakan oleh mitra UMKM GoFood, rata-rata pendapatan mereka naik hingga 66 persen pada 2021 dibandingkan 2020. Sementara mitra driver layanan logistik GoSend mengalami pemulihan melalui peningkatan pendapatan sebesar 37,7 persen dibandingkan awal pandemi.  "Tahun 2022 ini saya rasa masih dalam tahap pemulihan. Harapannya, pendapatan para mitra driver maupun mitra UMKM bisa lebih besar dari tahun lalu," ucap Paksi.  Dia mengungkapkan, kenaikan tarif yang ditetapkan Kemenhub pada 11 September lalu diharapkan dapat mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM. "Sehingga kesejahteraan dari mitra driver maupun mitra UMKM ini bisa tetap terjaga dan kembali pulih seperti saat sebelum pandemi," pungkasnya.

Kebijakan Tarif Ojol Baru Diharap Redam Dampak Kenaikan Harga BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654236368777.jpg" alt="Aktivitas di pasar tradisional. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Aktivitas di pasar tradisional. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan laju inflasi pada September 2022 tembus sebesar 5,95 persen year-on-year (yoy). Hal itu disebabkan imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan pemerintah pada awal September.  Terkait itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan inflasi tersebut berada di bawah prediksi pemerintah yaitu mencapai di atas 6 persen. Inflasi yang rendah ini tak lain berkat upaya pemerintah untuk menjaga harga-harga di daerah.  “Bulan lalu kita menaikkan harga BBM, melakukan pengalihan subsidi BBM. Ini adalah satu bukti bahwa kemarin ketika kita menaikkan harga BBM, seluruh elemen masyarakat, termasuk Pemerintah Daerah, menjaga harga di daerahnya masing-masing,” kata Wamenkeu dalam Seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dikutip dari siaran pers, Selasa (5/10).  Ia juga menjelaskan, laju inflasi yang meningkat pada September 2022 ini sudah diprediksi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan sejumlah upaya agar inflasi tersebut terkontrol.  Wamenku meyakini, inflasi secara bulanan atau month-to-month ke depan akan menurun dan mulai menuju normal. Optimisme tersebut tergambar dari Purchasing Manager’s Index (PMI) yang meningkat dari semula 51,7 persen pada Agustus 2022 menjadi 53,7 persen pada September 2022.  “Ini menjadi fundamental yang bagus untuk perekonomian Indonesia dalam menyelesaikan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023,” ujar Wamenkeu.  Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022 ini akan turun sekitar 3 sampai 4 bulan lagi. Pernyataan itu disampaikan Airlangga usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kebijakan Satu Peta di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/10).  “Kalau inflasi kan memang pengalaman serial. Setiap kali ada kenaikan BBM akan menaikkan inflasi. Namun, inflasi itu akan turun dalam 3 sampai 4 bulan ke depan. Jadi kita lihat aja, serinya memang demikian,” kata Airlangga.  Ia menjelaskan, hal yang paling penting dilakukan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai proyeksi, yakni sedikit di atas 5,4 persen. Menurutnya, hal itu mampu diraih sebab di tengah kenaikan inflasi, indikator Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur menunjukkan angka yang baik.  “Kemarin indikatornya di bulan September PMI itu 53,7 persen. Jumlah tersebut di ASEAN tertinggi bersama dengan Thailand sebesar 55 persen dan di negara G20 pertumbuhan ekonomi kita kan salah satu yang tertinggi. Itu membuktikan secara fundamental kita lebih baik,” jelasnya.  &nbsp;  &nbsp;

Wamenkeu Sebut Inflasi 5,95 Persen Di Bawah Prediksi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BLT-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga sebagai kompensasi penyesuaian harga BBM." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga sebagai kompensasi penyesuaian harga BBM.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi geopolitik dunia yang sedang carut-marut pasca pandemi dan Perang Rusia-Ukraina juga diperburuk dengan menurunnya kurs Rupiah membuat harga beberapa komoditas dan bahan pokok meroket, salah satunya yang terdampak adalah harga bahan bakar minyak dunia. Tentu saja meningginya harga bahan bakar minyak dunia berimbas ke harga bahan bakar minyak di Indonesia.  Mari kita ambil contoh perbandingan pada harga jual bensin jenis Pertalite asli dengan harga jual bensin jenis Pertalite di Indonesia. Harga jual asli bensin jenis ini seharusnya mencapai harga Rp. 14.450 per liter, namun di Indonesia, Pertalite dapat dibandrol pada harga Rp. 7.650 per liter.  Lalu kemudian muncul pertanyaan, siapa yang menanggung hampir setengah harga bensin Pertalite di Indonesia? Tentu saja subsidi Bahan Bakar Minyak alias BBM berperan menekan 47,1% dari harga penjualan asli bensin berjenis Pertalite ini yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Itu baru satu dari sekian jenis subsidi yang dibebankan kepada APBN, bisa dibayangkan betapa beratnya APBN Indonesia menanggung berbagai subsidi dari berbagai sektor demi menjaga kemashalatan masyarakat.  Sayangnya, beban APBN yang semakin lama semakin berat ini mulai mempengaruhi perekonomian di Indonesia. APBN Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan hampir 3 kali lipat, dari Rp. 152 triliun menjadi 502 triliun dari subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM. Menanggung beban sebanyak itu, tak ayal lagi, APBN nampaknya akan ‘jebol’ dan tentu saja bisa berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional.  Melihat kondisi tersebut, pemerintah dengan berat hati mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM demi menyelamatkan APBN. Tentu saja, keputusan yang tidak populis ini menuai pro dan kontra diberbagai kalangan yang kemudian memicu munculnya berbagai demonstrasi dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan serikat pekerja hingga mahasiswa. Gejolak sosial ini tak lagi dapat dihindarkan, mengingat BBM merupakan hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia.  Pemerintah tak kunjung diam melihat gejolak sosial yang muncul akibat kebijakan ini, sehingga timbullah suatu solusi dari pemerintah yang diyakini bisa meredam kemarahan masyarakat akibat kebijakan kenaikan harga BBM yang dinilai merugikan masyarakat kelas bawah, yakni mengganti subsidi BBM dengan metode lain, yakni Bantuan Langsung Tunai atau BLT untuk menanggulangi kenaikan BBM.  Kebijakan BLT Pengalihan dari subsidi BBM menjadi BLT merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat kelas bawah untuk dapat mengakses BBM secara tepat sasaran. Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka pada Sabtu 3 September lalu juga menjelaskan jika BLT BBM ini akan disalurkan kepada 20,65 juta keluarga yang masuk kedalam golongan tidak mampu dan juga kepada pekerja sebesar Rp. 12,4 triliyun dan Rp. 9,6 triiyun. BLT BBM ini akan diberikan dalam kurun waktu empat bulan dan akan diberikan mulai September ini.  Solusi ini disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk dari berbagai pengamat ekonomi dan politik. Salah satunya dari pengamat kebijakan ekonomi politik Laboratorium Indonesia 45 (LAB 45), Reyhan Noor.  “Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, BLT memang lebih efektif karena sasaran penerima lebih jelas. Pemerintah memiliki basis data untuk memberikan BLT, meskipun tingkat akurasi data masih perlu menjadi perhatian,” jelasnya pada Senin, 12 September lalu.  Pemberian BLT ini sudah mulai disalurkan sejak pertengahan September silam kepada masyarakat yang membutuhkan. Sudah banyak masyarakat yang telah menerima BLT ini, termasuk Mang Adin, salah satu pengemudi ojek online di Kawasan Jakarta.  Hidup dengan pendapatan rendah dan tidak tetap membuat Mang Adin termasuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga adanya kebijakan BLT ini disambut gembira olehnya. Menurutnya, dengan adanya program BLT, dirinya dapat tetap bisa mengakses BBM tanpa harus merogoh kantong lebih dalam lagi.  “Lumayan ada BLT (BBM) ini, saya jadi enggak begitu berat (mengeluarkan biaya) untuk beli bensin buat ngojek,” ujarnya.  Ia mengaku sudah mendapatkan BLT BBM sejumlah Rp. 600 ribu yang diberikan oleh RT ditempat kediamannya. Selain Mang Adin, ada juga Misan, warga Tanggerang yang juga sudah mendapatkan BLT BBM dari pengurus RT setempat. Namun, berbeda dengan Mang Adin yang mendapatkan BLT BBM secara utuh, Misan justru mendapatkan potongan dari BLT yang ia terima. Ia mengaku warga di tempat kediamannya, Kampung Bojongbulak, minimal Rp. 30 ribu per orang.  “Ditempat saya, mah, kena potongan sukarela, paling dikit tiga puluh ribu seorang. Katanya untuk administrasi kedepannya. Kalau enggak (memberikan potongan dari BLT BBM), kedepannya nanti susah kalau mau urus apa-apa,” papar Misan.  Kendati demikian, Misan tetap merasakan jika adanya BLT cukup membantu dirinya untuk tetap bisa mengakses BBM untuk melanjutkan kehidupannya. Menurutnya, adanya pungli yang terjadi di kediamannya hanyalah ulah oknum belaka yang tentunya harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.  “Sebenernya, mah, kebantu banget dengan adanya BLT ini. Cuma, untuk adanya orang (oknum) yang suka motong BLT emang harus diseriusin (tindaklanjuti). BLT ini, kan, untuk orang yang enggak mampu, masak dipotong lagi?” ujarnya.  Baik Mang Adin maupun Misan juga sama-sama berharap, agar BLT kali ini bisa benar-benar tepat menyentuh dan membantu masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan untuk bisa tetap mengakses BBM dengan harga yang terjangkau, mengingat BBM merupakan salah satu komoditi yang sangat dibutuhkan untuk menjalani roda kehidupan sehari-hari.  Upaya pemerintah pada program BLT ini memang menjadi salah satu solusi untuk mengutamakan kemaslahatan masyarakat tanpa membebani APBN terlalu banyak yang bisa mengakibatkan goncangnya perekonomian Indonesia, namun lagi-lagi, dalam teknis penyaluran BLT ini nampaknya harus diawasi dengan serius oleh pemerintah, agar masyarakat yang membutuhkan tetap bisa bernafas lega karena kebutuhan bahan bakar minyak untuk kehidupannya sehari hari tetap bisa ia dapatkan tanpa harus merogoh kocek lebih dalam.

Bantuan Langsung Tunai (BLT), Solusi di Tengah Kenaikan Harga BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penyaluran-Bansos-di-Kecamatan-Rungkut-10.jpg" alt="Salah seorang warga menunjukkan kartu penerima BLT miliknya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Salah seorang warga menunjukkan kartu penerima BLT miliknya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>Jakarta – Perang Rusia-Ukraina telah berimbas pada rantai pasok komoditas energi, pangan, dan pupuk dunia yang menyebabkan kenaikan harga dan berdampak naiknya inflasi di sejumlah belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia mulai menaikkan suku bunga meredam lonjakan inflasi.  Guna memitigasi beban yang diterima oleh kelompok masyarakat yang rentan, Pemerintah Indonesia telah melancarkan program bantalan sosial, senilai Rp 24,17 triliun di tengah kenaikan harga pangan dan energi.  Terkait itu, mantan Menteri Keuangan 2014-2016, Prof. Bambang Brodjonegoro mengatakan sikap pemerintah menaikkan harga BBM dibarengi dengan kebijakan memberikan bansos adalah pilihan yang tepat. Artinya, dengan begitu APBN telah menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  “Perlu disadari bahwa melihat APBN itu harus menyeluruh. Tujuan utama penggunaan APBN adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. APBN terbagi tiga komponen, yakni penerimaan, pengeluaran, dan pinjaman," kata Bambang dalam sebuah webinar, dikutip Minggu (25/9).  Bambang menjelaskan sampai Juni 2022 realisasi penerimaan negara mencapai 58 persen atau Rp 1.013 triliun sebagai akibat dari kenaikan harga komoditas yang tinggi. Namun ia menyebut, hal itu sifatnya hanya situasional.  Bambang melanjutkan, dari sisi realisasi pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga saat ini telah terealisasikan sebanyak 41,5 persen dari alokasi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022. Dari jumlah tersebut ada bagian yang didistribusikan K/L untuk belanja sosial.  “Ini cara pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, bukan melalui subsidi harga komoditas, yang ditentukan oleh pasar internasional. Kalau yang sampai ke masyarakat harus bantuan langsung,” ucap Bambang.  Pada kesempatan yang sama, Ekonom Indef Berly Martawardaya menyampaikan APBN adalah alat utama yang berfungsi sebagai stabilitas, distribusi, dan alokasi. Menurutnya, APBN harus diseimbangkan agar mampu berperan sebagai pelindung kelompok masyarakat ekonomi rentan.  Ia menerangkan, melesetnya prediksi pemerintah terhadap harga minyak mentah dunia atau Crude Oil Price mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan pengeluaran APBN. "Diperlukan peningkatan pengeluaran bansos dari APBN, dengan mengakurasikan data para penerima manfaat, sehingga kebocoran tidak terjadi," ujarnya.  Sebelumnya, berulang kali dalam pernyataannya di berbagai kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa APBN hingga saat ini akan terus menjadi penyerap goncangan perekonomian atau shock absorber. Salah satunya untuk menjaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.  "Artinya shock dari luar ini yang mengelola adalah APBN agar daya beli masyarakat yang belum pulih dapat kita jaga. Tai trade off dari menjaga daya beli masyarakat, beban APBN akan melonjak sangat besar dari sisi subsidi BBM," kata Menkeu dalam sebuah diskusi.  Sementara itu, mengutip laman resmi Kemenkeu, pada tahun 2023 mendatang pemerintah akan menjaga APBN dengan kombinasi emerging tren. Yaitu munculnya pola hidup normal baru, fragmentasi globalisasi dari tensi geopolitikal, transformasi kepada ekonomi hijau, serta fokus menjaga ketahanan pangan dan energi.  Artinya, dengan langkah tersebut Indonesia akan mampu untuk terus melanjutkan pembangunan meskipun di tengah ketidakpastian global.  &nbsp;

Bansos Jaga APBN dan Masyarakat dari Dampak Kenaikan Harga Barang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kenaikan harga bbm

Berita Terkini