<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/2e71a71c-eeec-497c-8314-29d53956c1e7-1-381165832.jpg" alt="Ilustrasi: Kenaikan harga beras memicu inflasi di Aceh apda desmber 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kenaikan harga beras memicu inflasi di Aceh apda desmber 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025 berdampak signifikan terhadap pergerakan harga kebutuhan pokok. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tiga provinsi terdampak bencana Sumatera masuk dalam kelompok daerah dengan inflasi tertinggi pada Desember 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengungkapkan, secara bulanan seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Namun, tingkat inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Aceh yang mencapai 3,60 persen. &ldquo;Dari sisi wilayah, semua provinsi mengalami inflasi secara bulanan. Inflasi tertinggi terjadi di Aceh,&rdquo; ujar Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1). BPS juga memberikan tinjauan khusus terhadap provinsi-provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketiga wilayah tersebut tercatat mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mengalami deflasi pada November 2025. Pudji menjelaskan, ketiga provinsi tersebut masuk dalam kelompok wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional. Lonjakan harga dipicu oleh terganggunya pasokan sejumlah komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025. &ldquo;Penyebab inflasi di ketiga wilayah tersebut adalah kenaikan harga komoditas yang terdampak langsung oleh bencana hidrometeorologi,&rdquo; jelasnya. Secara umum, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meski demikian, komoditas pemicunya berbeda di tiap daerah. Di Provinsi Aceh, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga beras. Sementara itu, inflasi di Sumatera Utara dipicu oleh melonjaknya harga cabai rawit. "Adapun di Sumatera Barat, kenaikan harga bawang merah menjadi faktor utama pendorong inflasi," tukasnya. Untuk diketahui, secara Nasional inflasi pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,64 persen. Inflasi Desember 2025 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,22 pada November 2025 menjadi 109,92. &nbsp;

BPS catat inflasi tinggi di tiga provinsi Sumatera terdampak bencana. Harga beras, cabai rawit, dan bawang merah naik tajam di Desember 2025

Kenaikan Harga Bahan Pokok di Aceh, Sumut, dan Sumbar Picu Inflasi, Imbas Bencana Hidrometeorologi  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/PENJABAT-3765993645.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Dilansir dari Antara pada Selasa (5/12), keputusan tersebut diungkapkan oleh Nana Sudjana sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah di Semarang, pada Senin (4/12). &ldquo;Salah satu yang kami lakukan adalah melakukan pemantauan secara intensif untuk melihat gejolak harga pasar untuk volatile food agar saat Natal dan Tahun Baru nilai inflasi tetap terjaga,&rdquo; ujar Nana. Ia menyampaikan permintaan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Satgas Pangan mengintensifkan pantauan agar menjaga stabilitas harga komoditas pokok di masyarakat. &ldquo;Tim di lapangan saya minta untuk terus memantau harga di pasar, khususnya terkait komoditas pangan atau bahan pokok masyarakat," tuturnya. Nana menyebutkan bahwa pemantauan tersebut harus dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga komoditas yang memiliki andil dalam inflasi di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jateng bersama instansi terkait juga akan mengantisipasi adanya penimbunan bahan pokok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. &ldquo;Untuk antisipasi penimbunan bahan pokok, kami terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polda Jateng sehingga begitu terjadi indikasi penimbunan, maka akan langsung dilakukan langkah tegas,&rdquo; ucap Nana. Perencanaan lain yang dilaksanakan adalah persoalan mengenai transportasi pada distribusi bahan pokok. Karena, selain berpengaruh pada harga juga berkaitan dengan adanya mobilisasi masyarakat pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Nana berharap para tokoh agama dan masyarakat dapat aktif berperan dalam menjaga keharmonisan dan situasi kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru. Apalagi, tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2024. "Kami harapkan mampu memprediksi dan mendeteksi kemungkinan kerawanan yang akan terjadi supaya situasi kondusif terjaga dan semua masyarakat merasa aman dan nyaman,&rdquo; pungkasnya. Menurut data BPS, inflasi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada bulan November 2023 tercatat sebesar 0,49 persen.

Pemprov Jawa Tengah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Nataru.

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru, Jateng Siapkan Langkah Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/123c4c21-cd3c-4c7d-ba9d-9126eace4906.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo akan mengumpulkan Bupati hingga Wali Kota se-Jateng untuk membahas strategi mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang natal dan tahun baru (nataru).  "Kemarin sedang ngobrol-ngobrol dengan Forkopimda, mungkin minggu-minggu ini kita segera rapat untuk persiapan harga komoditas, transportasi, tempat-tempat pariwisata. Kita akan pantau terus agar berjalan dengan baik," kata Ganjar di Gedung Sasana Widya Praja PBSDMD Pemprov Jateng, Semarang, Jateng, Selasa (13/12).  Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan harga bahan pokok biasanya relatif naik menjelang nataru. Oleh karena itu, Ganjar menyebut saat ini pihaknya terus mengawasi kenaikan ini.  "Kalau supply-nya dan stoknya ada, maka distribusinya mesti kita awasi sekarang biar tidak ada spekulan yang memainkan situasi ketika kemudian kebutuhan lagi meningkat," kata Ganjar.  Harga beras kualitas medium di Jateng saat ini berada di kisaran Rp 10.740 per kilogram, harga cabai merah Rp 40.600 per kilogram dan harga cabai rawit hijau Rp 47.000 per kilogram. Semua harga tersebut stabil berdasarkan data terakhir per 13 Desember 2022.  Sebelumnya, upaya antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok dan komoditas telah dilakukan seperti menggencarkan operasi pasar untuk memastikan persediaan, suplai, dan kestabilan harga di pasar.  "Lakukan operasi pasar, pastikan stoknya tercukupi, pastikan transportasinya tercukupi dan membantu. Kalau itu terjadi maka kita akan bergerak bersama karena sebentar lagi trennya akan naik," jelas Ganjar di Kota Semarang, Jateng, Senin (28/11).  Tak hanya itu, Ganjar juga menginstruksikan jajarannya untuk mengecek langsung sejumlah gudang penyimpanan bahan pokok dan komoditas pangan. Hal ini juga dilakukan untuk menekan laju inflasi di Jateng hingga memastikan ketahanan pangan yang dimiliki.  "Saya sudah perintahkan Dinas Pertanian untuk mengecek, kalau ada stok gabah atau beras di tingkat petani, maka Pak Mendagri sudah mengarahkan bahwa BULOG bisa membeli dengan harga yang tinggi, jadi melebihi HPP," ucap Ganjar.

Bahas Kenaikan Harga Bapok, Ganjar Akan Kumpulkan Bupati-Wali Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar penyusunan upah minimum 2023 mempertimbangkan kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Ia mengingatkan pentingnya memperkuat daya beli masyarakat yang sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.  “Kita harus bisa memperkuat daya beli masyarakat demi kepentingan pertumbuhan ekonomi Negara. Salah satunya melalui kenaikan upah minimum bagi pekerja,” kata Puan, Kamis (21/7).  Pembahasan upah minimum 2023 yang akan dimulai pada Agustus mendatang dinilai membutuhkan terobosan sesuai kebutuhan saat ini. Menurut Puan, kenaikan inflasi yang menggerus daya beli masyarakat harus disiasati dengan pemberian kesesuaian upah minimum.  “Fenomena tingginya berbagai kebutuhan pokok yang berpotensi semakin meningkat dapat memperburuk daya beli masyarakat. Jika kenaikan upah minimum sangat kecil, tentunya akan semakin berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Puan.  Rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 secara nasional hanya 1,09 persen. Kenaikan upah minimum tahun ini berada di bawah inflasi yang terus meningkat dan diperkirakan menyentuh 5 persen akhir tahun nanti.  “Walaupun Indonesia diprediksi aman dari resesi, tapi Negara harus memikirkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Harus ada intervensi dalam mengatasi naiknya harga-harga kebutuhan pokok,” ungkap Puan.  Mantan Menko PMK tersebut memahami kenaikan upah minimum menggunakan rumus baru berdasarkan aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Meski begitu, kata Puan, seharusnya dibuat formula agar kenaikan upah minimum tetap dapat meningkatkan daya beli masyarakat.  “Jadi perlu dibuat proporsional dan berpihak kepada masyarakat kecil,” tegasnya.  Puan juga mengingatkan, kenaikan berbagai kebutuhan pokok telah menggerus daya beli masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang bergantung pada gaji dengan besaran upah minimum. Karena, jika pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut, maka kenaikan upah minimum dapat didorong naik dengan lebih maksimal.  “Kita tidak ingin pemulihan ekonomi yang sudah cukup baik ini kembali menurun karena kurangnya daya beli masyarakat,” imbuh cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.  Lebih lanjut, Puan pun meminta Pemerintah mengefektifkan program-program bantuan sosial. Hal ini untuk mengurangi beban masyarakat akibat tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan belum membaiknya kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19.  “Gencarkan program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat untuk menjaga daya beli, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BLT Desa, Kartu Prakerja, BLT Subsidi Upah dan sebagainya,” pungkasnya.

Upah Minimum 2023 Harus Memperhatikan Kenaikan Kebutuhan Pokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bansos-gresik.jpg" alt="CEPAT SALURKAN: Penyerahan BLT dari dana desa di wilayah Kecamatan Cerme. (Camat Cerme for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEPAT SALURKAN: Penyerahan BLT dari dana desa di wilayah Kecamatan Cerme. (Camat Cerme for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah menggelontor Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai tepat dalam mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat di tengah kenaikan sejumlah bahan pokok akibat naiknya haga komoditas dunia.  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menindalanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk melakukan penyaluran BLT menjadi model tepat untuk mengatasi persoalan rendahnya daya beli masyarakat seiring naiknya harga-harga komoditas kebutuhan pokok akhir-akhir ini.  Pengamat kebijakan publik Robi Nurhadi mengatakan, kebijakan BLT telah lama menjadi kebijakan benchmark. BLT tidak hanya diadopsi di negara-negara Asia, Amerika dan Afrika yang masih berkembang. Negara-negara Eropa, menurut dia, juga banyak mengadopsi kebijakan tersebut manakala diperlukan.  “BLT ini telah menjadi model kebijakan yang banyak digunakan. Negara-negara Eropa juga banyak memberikan bantuan kepada warganya dengan model BLT,” kata Robi yang juga Kepala Pusat Penelitian Pascasarjana di Universitas Nasional (Unas) Jakarta ini, Selasa (12/).  Menurutnya, alasan utama mengapa model BLT dipakai tak lain karena sangat cair dalam penggunaan serta umumnya memenuhi ekspektasi penerima bantuan. Distrubusi BLT umumnya juga lebih mudah dibandingkan distribusi bantuan lainnya, misalnya dalam bentuk natura atau sembako, pada umumnya di Indonesia.  “Kan lebih mudah, karena terdistribusi langsung pada rekening orang atau kelompok yang menjadi tujuan,” tutur Robi.  Di Eropa dan negara-negara maju lainnya, BLT umumnya diberikan bila ada kejadian yang membuat masyarakat mengalami ketidakmampuan yang tiba-tiba.  Karena itu, Robi sepakat atas inisiasi Menko Perekonomian, menyampaikan model BLT untuk menyalurkan bantuan kepada rakyat. “Itu pilihan model kebijaksanaan yang tepat. Tinggal bagaimana melakukan implementasi dan pengawasannya,” kata dia.  Sebagaimana diketahui, seiring memburuknya kondisi geopolitik global, terjadi tekanan inflasi dan lonjakan harga komoditas, pemerintah mengumumkan kebijakan BLT Minyak Goreng yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Bantuan akan diberikan untuk tiga bulan, dengan besaran sebesar Rp100 ribu setiap bulan, dibayar di muka pada April.

Kebijakan BLT Tepat, Pengamat Ingatkan Implementaasi dan Pengawasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/blusukan-di-pasar-malang-sandiaga-wortel-dan-buncis-naik-30-persen_m_-1.jpg" alt="Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno saat blusukan ke pasar besar Kota Malang." width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno saat blusukan ke pasar besar Kota Malang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno melakukan blusukan di Pasar Besar Kota Malang, Jumat (23/11). Dari hasil pemantauan di pasar, Sandiaga menemukan beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan 20-30 persen. Pasangan dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto itu memang mempunyai serangkaian jadwal di Malang Raya. Pada hari pertama ini, Sandiaga terlebih dulu mengunjungi Pasar Besar untuk melakukan pantauan harga. Pertama kali memasuki pasar, Sandiaga langsung digeruduk oleh para ibu-ibu. Mereka antri untuk berswafoto dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Bahkan, mereka rela berdesak-desakan sembari mengiringi Sandiaga berkeliling pasar. Di dalam pasar, Sandiaga juga sempat berkomunikasi dengan para pedagang sayur dan buah. Dia mengatakan, harga beberapa kebutuhan pokok di Malang terpantau naik. "Alhamdulillah pasarnya ramai, semuanya ucap syukur, dari harga-harga yang dipantau naik tadi ada 20-30 persen itu wortel sama buncis," ujarnya di sela-sela blusukan. Dia mencontohkan, dari harga yang semula Rp 10 ribu, naik menjadi Rp 12 ribu sampai Rp 13 ribu per kilogram. Bahkan ada juga yang naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu per kilogram. Menurutnya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan harga-harga stabil dan terjangkau. Ketika ditanya pendapatnya tentang Pemerintah yang menilai jika kenaikan harga tersebut masih dibatas wajar, Sandiaga menyampaikan jika menurut pedagang hal itu memberatkan. "Itu tentunya pendapat pak Presiden dan tentunya kami hormati, tapi menurut bu Laili tadi kenaikannya terlalu besar, 20-30 persen itu gejolaknya terlalu besar. Kalau menurut bu Laili, kenaikan 5-10 persen kenaikan masih bisa ditolerir, tapi kalau tadi kan wortel sama buncis kenaikan 30 persen itu memberatkan pedagang," jelasnya. Sementara itu, dia menilai jika pasar besar Malang ini sudah cukup nyaman bagi masyarakat. Namun, memang ada beberapa yang harus diperbaiki. "Alhamdulillah pasar besar ini masyarakat merasakan ada perbaikan untuk berkegiatan, aman, dan nyaman. Usahakan pengelolaan lebih baik, kan ini beberapa kali terbakar, jangan sampai membahayakan, jadi unsur keselamatannya itu untuk unsur keamanannya perlu diperkuat lagi kedepan," kata dia. Melihat hal itu, Sandiaga bakal melakukan revitalisasi, bukan hanya fisiknya tapi pengelolaan serta manajemennya. "Akan kami tingkatkan, akan libatkan kemitraan, dengan masyarakat, pengusaha sehingga pasar ini lebih menjadi denyut nadi dari ekonomi rakyat," pungkasnya.&nbsp;

Blusukan di Pasar Malang, Sandiaga: Wortel dan Buncis Naik 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/blusukan-di-pasar-malang-sandiaga-wortel-dan-buncis-naik-30-persen_m_.jpg" alt="Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno saat blusukan ke pasar besar Kota Malang." width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno saat blusukan ke pasar besar Kota Malang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno melakukan blusukan di Pasar Besar Kota Malang, Jumat (23/11). Dari hasil pemantauan di pasar, Sandiaga menemukan beberapa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan 20-30 persen. Pasangan dari Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto itu memang mempunyai serangkaian jadwal di Malang Raya. Pada hari pertama ini, Sandiaga terlebih dulu mengunjungi Pasar Besar untuk melakukan pantauan harga. Pertama kali memasuki pasar, Sandiaga langsung digeruduk oleh para ibu-ibu. Mereka antri untuk berswafoto dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Bahkan, mereka rela berdesak-desakan sembari mengiringi Sandiaga berkeliling pasar. Di dalam pasar, Sandiaga juga sempat berkomunikasi dengan para pedagang sayur dan buah. Dia mengatakan, harga beberapa kebutuhan pokok di Malang terpantau naik. "Alhamdulillah pasarnya ramai, semuanya ucap syukur, dari harga-harga yang dipantau naik tadi ada 20-30 persen itu wortel sama buncis," ujarnya di sela-sela blusukan. Dia mencontohkan, dari harga yang semula Rp 10 ribu, naik menjadi Rp 12 ribu sampai Rp 13 ribu per kilogram. Bahkan ada juga yang naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu per kilogram. Menurutnya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan harga-harga stabil dan terjangkau. Ketika ditanya pendapatnya tentang Pemerintah yang menilai jika kenaikan harga tersebut masih dibatas wajar, Sandiaga menyampaikan jika menurut pedagang hal itu memberatkan. "Itu tentunya pendapat pak Presiden dan tentunya kami hormati, tapi menurut bu Laili tadi kenaikannya terlalu besar, 20-30 persen itu gejolaknya terlalu besar. Kalau menurut bu Laili, kenaikan 5-10 persen kenaikan masih bisa ditolerir, tapi kalau tadi kan wortel sama buncis kenaikan 30 persen itu memberatkan pedagang," jelasnya. Sementara itu, dia menilai jika pasar besar Malang ini sudah cukup nyaman bagi masyarakat. Namun, memang ada beberapa yang harus diperbaiki. "Alhamdulillah pasar besar ini masyarakat merasakan ada perbaikan untuk berkegiatan, aman, dan nyaman. Usahakan pengelolaan lebih baik, kan ini beberapa kali terbakar, jangan sampai membahayakan, jadi unsur keselamatannya itu untuk unsur keamanannya perlu diperkuat lagi kedepan," kata dia. Melihat hal itu, Sandiaga bakal melakukan revitalisasi, bukan hanya fisiknya tapi pengelolaan serta manajemennya. "Akan kami tingkatkan, akan libatkan kemitraan, dengan masyarakat, pengusaha sehingga pasar ini lebih menjadi denyut nadi dari ekonomi rakyat," pungkasnya.&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/h-10-lebaran-diprediksi-jadi-puncak-kenaikan-harga-bahan-pokok_m_215030.jpeg" alt="Konferensi pers Satgas Pangan Jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers Satgas Pangan Jelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah menjadi tradisi di Indonesia jelang hari raya Idul Fitri konsumsi terhadap bahan pangan meningkat. Tapi efeknya bisa terjadi kelangkaan bahan pokok, hingga berujung kepada kenaikan harga. Khusus tahun ini kenaikan harga bahan pokok juga mungkin saja terjadi. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto memperkirakan waktu rawan kenaikan harga terjadi sekitar 10 hari jelang hari raya. Karena pada waktu tersebut tingkat konsumsi pangan akan berada di level teratas. "Saya memprediksi 10 hari sebelum lebaran mesti diwaspadai karena kebutuhan pasti akan meningkat," ungkap Setyo di Hotel 88 Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (23/5). "Kita tahu bahwa 10 hari menjelang lebaran masyarakat akan butuh bahan pangan terutama untuk merayakan hari lebaran dengan kenaikan demand, suplai berarti harus diantisipasi," lanjutnya. Guna menjaga stabilitas harga pangan ini, Setyo meminta semua pihak terkait untuk berupaya maksimal melakukan distribusi pangan dengan baik. Sebab jika hal distribusi terganggu maka akan memicu terjadinya kenaikan harga. "Perlu diantisipasi semua pihak, baik itu penyedia stok maupun para penjual retail. Ini distribusi harus lancar, karena kalau terganggu distribusi terganggu juga retail dan harga juga akan terganggu," imbuhnya. Di sisi lain Satgas pangan juga telah memberikan intruksi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Polisi Lalu Lintas (Polantas) untuk ikut melancarkan pengiriman bahan pokok selama periode tersebut. "Satgas pangan sudah minta ke Kementerian Perhubungan untuk truk-truk pembawa sembako diprioritaskan, kita mohon ini tidak di ganggu-ganggu. Khususnya dari Polisi lalu lintas kita minta prioritas untuk bahan-bahan pokok dan bahan-bahan lain," pungkas Setyo.

H-10 Lebaran Diprediksi Jadi Puncak Kenaikan Harga Bahan Pokok

kenaikan harga bahan pokok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kenaikan harga bahan pokok

Berita Terkini

Kenaikan Harga Bahan Pokok di Aceh, Sumut, dan Sumbar Picu Inflasi, Imbas Bencana Hidrometeorologi

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Natal dan Tahun Baru, Jateng Siapkan Langkah Strategis

Bahas Kenaikan Harga Bapok, Ganjar Akan Kumpulkan Bupati-Wali Kota

Upah Minimum 2023 Harus Memperhatikan Kenaikan Kebutuhan Pokok

Kebijakan BLT Tepat, Pengamat Ingatkan Implementaasi dan Pengawasan

Blusukan di Pasar Malang, Sandiaga: Wortel dan Buncis Naik 30 Persen

Blusukan di Pasar Malang, Sandiaga: Wortel dan Buncis Naik 30 Persen

H-10 Lebaran Diprediksi Jadi Puncak Kenaikan Harga Bahan Pokok

Download Aplikasi JawaPos.com