<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Screenshot_2024-01-30-10-14-35-25_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-1421881646.jpg" alt="Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan kenaikan gaji PNS yang naik 8 persen akan dibayarkan pada Maret mendatang. Bahkan, pada bulan depan PNS juga akan menerima rapelan atau pembayaran selisih gaji Januari dan Februari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun mulai 1 Februari, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meminta setiap satuan kerja untuk dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024 dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan penyesuaian gaji pokok ini merupakan penyesuaian yang dilaksanakan setelah melalui evaluasi berkala oleh Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014176446/bmkg-perkirakan-sejumlah-wilayah-indonesia-berpotensi-hujan-sedang-hingga-lebat">BMKG Perkirakan Sejumlah Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Sedang Hingga Lebat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penyesuaian gaji pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas," jelas Prima, beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asal tahu saja, berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019, gaji terendah PNS di golongan Ia berada di kisaran Rp 1.560.800-Rp 2.335.800. Sementara itu, pada PP Nomor 5 Tahun 2024 untuk golongan Ia diputuskan naik menjadi Rp 1.685.700-Rp 2.522.600. Artinya, terdapat kenaikan Rp 124.900-Rp 186.800 dari gaji sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun gaji tertinggi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2024 berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, berada di rentang Rp 5.399.900 - Rp 6.373.200, yaitu untuk golongan IVe. Dibandingkan sebelumnya, sebesar Rp 5.000.000 - Rp 5.901.200.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap, berikut ini perbandingan gaji PNS sebelum dan setelah adanya kenaikan sebesar 8 persen:</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>Gaji PNS sebelum naik 8 persen</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji PNS Golongan I</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014176437/kpu-surabaya-catat-dua-petugas-kpps-meninggal-dunia-pihaknya-akan-beri-santunan">KPU Surabaya Catat Dua Petugas KPPS Meninggal Dunia, Pihaknya akan Beri Santunan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan Ia: Rp 1.560.800-Rp 2.335.800</div> <div dir="auto">Golongan Ib: Rp 1.704.500-Rp 2.472.900</div> <div dir="auto">Golongan Ic: Rp 1.776.600-Rp 2.577.500</div> <div dir="auto">Golongan Id: Rp 1.851.800-Rp 2.686.500</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji PNS golongan II</div> <div dir="auto">Golongan IIa: Rp 2.022.200-Rp 3.373.600</div> <div dir="auto">Golongan IIb: Rp 2.208.400-Rp 3.516.300</div> <div dir="auto">Golongan IIc: Rp 2.301.800-Rp 3.665.000</div> <div dir="auto">Golongan IId: Rp 2.399.200-Rp 3.820.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji PNS golongan III</div> <div dir="auto">Golongan IIIa: Rp 2.579.400-Rp 4.236.400</div> <div dir="auto">Golongan IIIb: Rp 2.688.500-Rp 4.415.600</div> <div dir="auto">Golongan IIIc: Rp 2.802.300-Rp 4.602.400</div> <div dir="auto">Golongan IIId: Rp 2.920.800-Rp 4.797.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji PNS Golongan IV</div> <div dir="auto">Golongan IVa: Rp 3.044.300-Rp 5.000.000</div> <div dir="auto">Golongan IVb: Rp 3.173.100-Rp 5.211.500</div> <div dir="auto">Golongan IVc: Rp 3.307.300-Rp 5.431.900</div> <div dir="auto">Golongan IVd: Rp 3.447.200-Rp 5.661.700</div> <div dir="auto">Golongan IVe: Rp 3.593.100-Rp 5.901.200.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Gaji PNS setelah naik 8 persen</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014176403/simplifikasi-kabel-fiber-optic-untuk-jaga-keandalan-jaringan">Simplifikasi Kabel Fiber Optic Untuk Jaga Keandalan Jaringan</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji PNS golongan I</div> <div dir="auto">Golongan Ia: Rp 1.685.700-Rp 2.522.600</div> <div dir="auto">Golongan Ib: Rp 1.840.800-Rp 2.670.700</div> <div dir="auto">Golongan Ic: Rp 1.918.700-Rp 2.783.700</div> <div dir="auto">Golongan Id: Rp 1.999.900-Rp 2.901.400</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji PNS golongan II</div> <div dir="auto">Golongan IIa: Rp 2.184.000-Rp 3.643.400</div> <div dir="auto">Golongan IIb: Rp 2.385.000-Rp 3.797.500</div> <div dir="auto">Golongan IIc: Rp 2.485.900-Rp 3.958.200</div> <div dir="auto">Golongan IId: Rp 2.591.100-Rp 4.125.600</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji PNS golongan III</div> <div dir="auto">Golongan IIIa: Rp 2.785.700-Rp 4.575.200</div> <div dir="auto">Golongan IIIb: Rp 2.903.600-Rp 4.768.800</div> <div dir="auto">Golongan IIIc: Rp 3.026.400-Rp 4.970.500</div> <div dir="auto">Golongan III d: Rp 3.154.400-Rp 5.180.700</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji PNS golongan IV</div> <div dir="auto">Golongan IVa: Rp 3.287.800-Rp 5.399.900</div> <div dir="auto">Golongan IVb: Rp 3.426.900-Rp 5.628.300</div> <div dir="auto">Golongan IVc: Rp 3.571.900-Rp 5.866.400&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IVd: Rp 3.723.000-Rp 6.114.500</div> <div dir="auto">Golongan IVe: Rp 3.880.400-Rp 6.373.200</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah memastikan kenaikan gaji PNS yang naik 8 persen akan dibayarkan pada Maret mendatang. Bulan depan PNS akan mendapatkan rapelan.

Gaji PNS Naik 8 Persen Cair Maret, Berikut Perbandingan Gaji Sebelum dan Setelah Kenaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Screenshot_2024-01-30-10-14-35-25_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-1421881646.jpg" alt="Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PNS dan PPPK sebesar 8 persen mulai Januari 2024.</p> <p>Ketentuan tersebut masing-masing sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada Jumat, 26 Januari 2024.</p> <p>&ldquo;Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil,&rdquo; bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip Rabu (31/1).</p> <p>Selain itu, disebutkan bahwa besaran gaji pokok PNS dalam lampiran II PP No. 7/1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah.</p> <p>Adapun ini besaran gaji PNS dan PPPK yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.</p> <p><strong>Gaji PNS 2024</strong></p> <p><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014056872/qatar-ogah-disebut-mendukung-salah-satu-kubu-dalam-perseteruan-laut-merah-antara-houthi-dan-as">Qatar Ogah Disebut Mendukung Salah Satu Kubu Dalam Perseteruan Laut Merah antara Houthi dan AS</a></strong></strong></p> <p>Golongan I</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan Ia: Rp 1.685.700-Rp2.522.600</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan Ib: Rp 1.840.800-Rp2.670.700</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan Ic: Rp 1.918.700-Rp2.783.700</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan Id: Rp 1.999.900-Rp2.901.400</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr">Golongan II</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IIa: Rp 2.184.000-Rp3.643.400</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IIb: Rp 2.385.000-Rp3.797.500</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IIc: Rp 2.485.900-Rp3.958.200</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IId: Rp 2.591.100-Rp4.125.600</p> <p dir="ltr">&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014056863/sebelum-pemilu-legislator-meminta-pihak-puskesmas-untuk-cek-kesehatan-para-kpps">Sebelum Pemilu, Legislator Meminta Pihak Puskesmas untuk Cek Kesehatan para KPPS</a></strong></p> <p dir="ltr">Golongan III</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IIIa: Rp 2.785.700-Rp4.575.200</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IIIb: Rp 2.903.600-Rp4.768.800</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IIIc: Rp 3.026.400-Rp4.970.500</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IIId: Rp 3.154.400-Rp5.180.700</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014056829/daftar-pemain-abesen-prediksi-starting-line-up-dan-link-live-streaming-liverpool-vs-chelsea-pekan-ke-20-liga-inggris">Daftar Pemain Abesen, Prediksi Starting Line-up dan Link Live Streaming Liverpool vs Chelsea, Pekan ke-20 Liga Inggris</a></strong></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr">Golongan IV</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IVa: Rp 3.287.800-Rp5.399.900</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IVb: Rp 3.426.900-Rp5.628.300</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IVc: Rp 3.571.900 -Rp5.866.400</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IVd: Rp 3.723.000-Rp6.114.500</p> <p dir="ltr">&nbsp;- Golongan IVe: Rp 3.880.400-Rp6.373.200</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014056840/bongkar-fakta-song-ui-young-motor-serangan-persebaya-surabaya-yang-berpotensi-absen-hadapi-bhayangkara-fc">Bongkar Fakta Song Ui-young, Motor Serangan Persebaya Surabaya yang Berpotensi Absen Hadapi Bhayangkara FC</a></strong></p> <p><br /><strong>Gaji PPPK 2024</strong></p> <p>Golongan I : Rp 1.938.500 - Rp 2.900.900</p> <p dir="ltr">Golongan II : Rp 2.116.900 - Rp 3.071.200</p> <p dir="ltr">Golongan III : Rp 2.206.500 - Rp 3.201.200</p> <p dir="ltr">Golongan IV : Rp 2.299.800 - Rp 3.336.600</p> <p dir="ltr">Golongan V : Rp 2.511.500 - Rp 4.189.900</p> <p dir="ltr">Golongan VI : Rp 2.742.800 - Rp 4.367.100</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Golongan VII : Rp 2.858.800 - Rp 4.551.800</p> <p dir="ltr">Golongan VIII : Rp 2.979.700 - Rp 4.744.400</p> <p dir="ltr">Golongan IX : Rp 3.203.600 - Rp 5.261.500</p> <p dir="ltr">Golongan X : Rp 3.339.100 - Rp 5.484.000</p> <p dir="ltr">Golongan XI : Rp 3.480.300 - Rp 5.716.000</p> <p dir="ltr">Golongan XII: Rp 3.627.500 - Rp 5.957.800</p> <p dir="ltr">Golongan XIII: Rp 3.781.000 - Rp 6.209.800</p> <p dir="ltr">Golongan XIV: Rp 3.940.900 - Rp 6.472.500</p> <p dir="ltr">Golongan XV: Rp 4.107.600 - Rp 6.746.200</p> <p dir="ltr">Golongan XVI: Rp 4.281.400 - Rp 7.031.600</p> <p dir="ltr">Golongan XVII: Rp 4.462.500 - Rp 7.329.000</p>

Presiden Jokowi resmi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PNS dan PPPK sebesar 8 persen

Segini Rincian Gaji PNS dan PPPK 2024 yang Naik 8 Persen

<div id="m#msg-f:1787503451268319587" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/pasted-image-0-763083844.jpg" alt="Anies Baswedan dalam Debat Capres ke-3 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri" width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan dalam Debat Capres ke-3 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan kenaikan gaji lebih sedikit dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini disampaikan untuk merespons kritikan Calon Presiden Nomor Urut 2, Anies Baswedan yang diutarakan pada Debat Ketiga Capres di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/1) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Situasi fiskal kita situasi ekonomi kan berbeda-beda, kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang," kata Jokowi kepada wartawan usai peresmian Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden menjelaskan, dalam periodenya selama memimpin, kondisi fiskal sedang tertekan. Mulai karena Covid-19 hingga persoalan geopolitik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, kata Jokowi, keputusan untuk menaikkan gaji PNS, termasuk TNI, Polri, dan Pensiunan pada kondisi tersebut belum bisa dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen dan pensiunan sebesar 12 persen tahun ini dilakukan karena telah melalui pertimbangan dan kalkulasi yang matang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalkan kemarin Covid-19, kemudian perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita melakukan," ujar Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan kalkulasi-kalkulasi yang matang," pungkas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Capres Nomor Urut 2, Anies Baswedan mengkritik kebijakan Jokowi yang jarang menaikkan gaji PNS, bahkan kalah jauh jika dibandingkan era SBY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari sisi kebijakan menurut saya (era Jokowi) lebih parah karena di era SBY terjadi kenaikan gaji sembilan kali pada era ini hanya naik gaji tiga kali dan naik gaji tahun depan karena mungkin pemilu," tutur Anies dalam debat capres, Minggu (7/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, berdasarkan catatan JawaPos.com, gaji PNS terakhir dinaikkan oleh pemerintah pada tahun 2019, yang artinya terhitung dalam lima tahun terakhir belum ada kenaikan gaji yang dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada saat itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan gaji rata-rata ASN sekitar 5 persen, termasuk untuk personel TNI dan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan gaji PNS sudah dilakukan sebanyak sembilan kali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Presiden menjelaskan, dalam periodenya selama memimpin, kondisi fiskal sedang tertekan. Mulai karena Covid-19 hingga persoalan geopolitik.

Dikritik Anies, Jokowi Ungkap Alasan Kenaikan Gaji PNS Lebih Sedikit Dibanding Era SBY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/presiden-di-cinere-2205365384.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian tol Pamulang-Cinere-Jalan Raya Bogor, Senin (8/1)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian tol Pamulang-Cinere-Jalan Raya Bogor, Senin (8/1).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan aturan kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri sebesar 8 persen akan segera terbit. Pasalnya, ia telah menandatangani aturan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seinget saya sudah (diteken aturan kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri)," kata Jokowi saat ditemui usai peresmian jalan tol di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Jokowi tidak memastikan kapan aturan tersebut akan dirilis.&nbsp;Presiden hanya menyebut secepatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secepatnya, secepatnya (aturan kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri) akan keluar," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Jokowi juga berharap bahwa kenaikan gaji yang akan diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri, bahkan pensiunan juga veteran akan berimbas terhadap kesejahteraan dan meningkatkan daya beli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan saya harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan juga berimbas kepada perekonomian," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013708322/lman-kucurkan-rp-785-triliun-untuk-pembebasan-lahan-jalan-tol-yang-diresmikan-jokowi-hari-ini">LMAN Kucurkan Rp 7,85 Triliun untuk Pembebasan Lahan Jalan Tol yang Diresmikan Jokowi Hari ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri sebesar 8 persen masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) tentang gaji PNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Gaji ASN 2024 tetap dibayarkan. Kenaikannya sebesar yang disampaikan Bapak Presiden sebesar 8 persen untuk ASN, TNI - Polri dan untuk pensiunan 12 persen,&rdquo; jelas Menkeu dalam konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa (2/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini PP-nya sedang diselesaikan, sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar, tapi jangan khawatir akan tetap kita bayarkan Januari ini. Komplit untuk 12 bulan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan rapel kenaikan gaji PNS baru akan cair apabila Peraturan Pemerintah (PP) telah diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prastowo belum bisa memastikan kapan aturan tersebut akan selesai. Hanya saja ia memastikan bahwa pemerintah akan segera membayar penuh selisih gaji PNS yang naik 8 persen tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti dihitung sejak Januari sampai dengan kapan pembayaran dilakukan sesuai PP. Jika PP rampung Februari, maka dibayarkan selisih Januari plus Februari secara penuh," kata Prastowo kepada JawaPos.com, Kamis (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Meski begitu, Jokowi tidak memastikan kapan aturan tersebut akan dirilis. Presiden hanya menyebut secepatnya.

Presiden Jokowi Pastikan Aturan Kenaikan Gaji PNS, TNI dan Polri Sebesar 8 Persen akan Terbit Secepatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/1625126947232.jpg" alt="Ilustrasi PNS. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan melakukan pembayaran kenaikan gaji PNS, TNI, Polri,&nbsp;<span class="il">PPPK</span>&nbsp;hingga Pensiunan dengan mekanisme rapel. Semestinya, kenaikan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sudah diterima per 1 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, karena aturan mengenai kenaikan gaji tersebut belum rampung dan terbit hingga awal Januari 2024, maka selisih gaji tersebut akan dibayarkan secara rapel atau dibayarkan pada bulan berikutnya. Adapun kenaikan gaji yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 8 persen untuk PNS, TNI, Polri, dan&nbsp;<span class="il">PPPK</span>&nbsp;sedangkan untuk Pensiunan sebesar 12 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Lantas, kapan rapel kenaikan gaji PNS akan dibayarkan pemerintah?</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013695784/kkp-gerak-cepat-bantu-16-ton-ikan-ke-korban-gempa-sumedang">KKP Gerak Cepat Bantu 1,6 Ton Ikan ke Korban Gempa Sumedang</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjawab pertanyaan itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan rapel kenaikan gaji PNS baru akan cair apabila Peraturan Pemerintah (PP) telah diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prastowo belum bisa memastikan kapan aturan tersebut akan selesai. Hanya saja ia memastikan bahwa pemerintah akan segera membayar penuh selisih gaji PNS yang naik 8 persen tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti dihitung sejak Januari sampai dengan kapan pembayaran dilakukan sesuai PP. Jika PP rampung Februari, maka dibayarkan selisih Januari plus Februari secara penuh," kata Prastowo kepada <em>JawaPos.com</em>, Kamis (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum itu, Prastowo juga mengakui bahwa ada banyak pertanyaan yang disampaikan kepadanya terkait rencana kenaikan gaji PNS, anggota TNI, anggota Polri, hingga Pensiunan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013695776/calon-wilayah-potensial-pemain-teknologi-gps-tracking-ini-bidik-market-baru-di-ikn">Calon Wilayah Potensial, Pemain Teknologi GPS Tracking Ini Bidik Market Baru di IKN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, pada Agustus yang lalu, bahwa kenaikan gaji di tahun 2024 berlaku untuk PNS/anggota TNI/anggota Polri/Pensiunan dan tunjangan Veteran/<span class="il">PPPK</span>&nbsp;sejak 1 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun hal tersebut tidak bisa buru-buru dinikmati PNS lantaran hingga saat ini pemerintah sedang merampungkan serangkaian aturan yang cukup banyak. Terdiri dari PP gaji PNS, PP ⁠gaji TNI, PP ⁠gaji Polri, PP gaji pensiun PNS, PP gaji pensiun TNI, PP gaji pensiun Polri, PP tunjangan Veteran, dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk gaji&nbsp;<span class="il">PPPK</span>&nbsp;atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon tetap tenang. Hak tetap dibayarkan sejak 1 Januari 2024 melalui mekanisme rapel seperti yang sudah pernah dilakukan," ujar Prastowo dalam akun X resmi, @prastow, dikutip Kamis (4/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberi perhatian terhadap hal ini. Ke depan, dirinya berharap bahwa pelayanan publik di tanah air bisa semakin baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih kepada semua pihak yang memberi perhatian. Semoga di tahun 2024 kerja2 pelayanan publik semakin baik," tandasnya.</div>

Kemenkeu memastikan akan melakukan pembayaran kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, PPPK hingga Pensiunan dengan mekanisme rapel.

Kenaikan Gaji 8 Persen Buat PNS, TNI, Polri hingga Pensiunan Dirapel, Dibayar Antara Januari sampai Februari 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-5JPG-1579385084.jpg" alt="Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Masih banyak yang bertanya-tanya soal kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen mulai berlaku kapan? Jawaban dari Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo tampaknya jadi kabar gembira bagi PNS atau ASN dan aparat TNI/Polri.</p> <p>Maklum PNS dan aparat TNI/Polri saat ini menanti-nanti kapan berlakunya kenaikan gaji PNS 8 persen yang dijanjikan Presiden Joko Widodo itu.</p> <p>Seperti dikutip <em>PojokSatu (Jawa Pos Grup)</em>, melalui akun twitter @prastow, Yustinus Prastowo memastikan bahwa kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen untuk PNS dan aparat TNI/Polri akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2024.</p> <p>Namun pencairan kenaikan gaji PNS itu tetap harus menunggu peraturan pelaksana yang akan segera diterbitkan dalam waktu dekat.</p> <p>Yustinus menenangkan masyarakat bahwa hak-hak tersebut akan dibayarkan sejak awal tahun 2024 melalui proses rapel, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.</p> <p>Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan rangkaian peraturan untuk mengakomodasi rencana kenaikan gaji PNS dan aparat TNI/Polri pada tahun 2024.</p> <p>Yustinus menjelaskan bahwa rangkaian peraturan ini melibatkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, pensiun PNS, pensiun TNI, pensiun Polri, dan tunjangan pensiunan.</p> <p>Selain serangkaian PP, Yustinus juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) terkait gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p> <p><strong>Janji Jokowi Naikkan Gaji PNS</strong></p> <p>Rencana kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR pada tanggal 16 Agustus yang lalu.</p> <p>Usulan ini juga telah disahkan dalam Undang-undang (UU) APBN 2024 pada bulan September 2023.</p> <p class="class-paragraph">Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp52 triliun telah dialokasikan untuk mewujudkan kebijakan ini. Gaji PNS akan mengalami kenaikan sebesar delapan persen, dan uang pensiunan PNS dijanjikan akan bertambah sebesar 12 persen.</p> <p>Besaran gaji pokok PNS saat ini diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 2019. Hingga saat ini, gaji pokok PNS belum mengalami kenaikan, dengan besaran gaji terendah sesuai golongan adalah Rp1,56 juta dan tertinggi Rp5,90 juta.</p> <p>Selain gaji pokok, PNS juga menerima berbagai tunjangan, termasuk tunjangan istri, tunjangan anak, beras, dan tunjangan kinerja.&nbsp;</p> <p>Meski Presiden Jokowi belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan besaran gaji PNS pada tahun 2024, namun nilainya sudah bisa diprediksi.</p> <p>Berikut perkiraan besaran gaji PNS pada tahun 2024 setelah mengalami kenaikan:</p> <p><strong>Tabel&nbsp;Gaji PNS 2024 Golongan I</strong></p> <ul> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan Ia yaitu kisaran 685.664 sd Rp2.522.664</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan Ib yaitu kisaran840.860 sd Rp2.670.732</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan Ic yaitu kisaran 918.728 sd Rp2.783.700</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan Id yaitu kisaran 999.944 sd Rp2.901.420</li> </ul> <p><strong>Tabel&nbsp;Gaji PNS 2024 Golongan II</strong></p> <ul> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIa yaitu kisaran Rp2.183.976 sd Rp3.643.488</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIb yaitu kisaran Rp2.385.072 sd Rp3.797.604</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIc yaitu kisaran Rp2.485.944 sd Rp3.958.200</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IId yaitu kisaran 591.136 sd Rp4.125.600</li> </ul> <p><strong>Tabel&nbsp;Gaji PNS 2024 Golongan III</strong></p> <ul> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIIa yaitu kisaran Rp2.785.752 sd Rp4.575.312</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIIb yaitu kisaran Rp2.903.580 sd Rp4.768.848</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIIc yaitu kisaran Rp3.026.484 sd Rp4.970.592</li> <li>Gaji terbaru PNS dengan golongan IIId yaitu kisaran 154.464 sd Rp5.180.760</li> </ul> <p><strong>Tabel&nbsp;Gaji PNS 2024 Golongan IV</strong></p> <ul> <li class="class-paragraph">Gaji terbaru PNS dengan golongan IVa yaitu kisaran Rp3.287.844 sd Rp5.400.000</li> <li class="class-paragraph">Gaji terbaru PNS dengan golongan IVb yaitu kisaran Rp3.426.948 sd Rp5.628.420</li> <li class="class-paragraph">Gaji terbaru PNS dengan golongan IVc yaitu kisaran Rp3.571.884 sd Rp5.866.452</li> <li class="class-paragraph">Gaji terbaru PNS dengan golongan IVd yaitu kisaran Rp3.722.976 sd Rp6.114.636</li> <li class="class-paragraph">Gaji terbaru PNS dengan golongan IVe yaitu kisaran 880.548 sd Rp6.373.296</li> </ul>

Jawaban dari Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo tampaknya jadi kabar gembira.

Kabar Gembira, Ini Jawaban Staf Khusus Menkeu Soal Kenaikan Gaji PNS Sebesar 8 Persen Berlaku Mulai Kapan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/IMG20230512111952-4257320615.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Partai Amanat Nasional (PAN) sangat mengapresiasi adanya kenaikan gaji bagi para aparatur sipil negara (ASN) sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen pada 2024 mendatang. Partai berlambang matahari ini mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyejahterakan para PNS dan pensiunan.</p> <p>"Saya mewakili PAN memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap langkah pemerintah yang akan menaikan gaji ASN/TNI/Polri sebesar 8 persen dan pensiunan sebesar 12 peesen," kata Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.</p> <p>PAN menyadari apabila ada kenaikan gaji tersebut akan memberikan peningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ASN. Selain itu, langkah ini juga dapat mempercepat transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.</p> <p>Eko juga menambahkan, PAN sangat mendorong birokrasi yang efisien dan efektif. Hal itu sesuai dengan Presiden Jookowi yang ingin memanfaatkan kenaikan gaji PNS untuk transformasi birokrasi.</p> <p>"PAN ingin adanya transformasi birokrasi yang efektif juga harus dapat ditingkatkan seiring kenaikan gaji ASN tersebut," ungkap Eko.</p> <p>Eko juga menuturkan, partainya berharap dengan adanya kenaikan itu bisa menaikan angka konsumsi rumah tangga dan memacu pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Tentu hal ini menjadi bentuk kepedulian PAN sebagai partai politik (parpol) yang memperhatikan bangsa dan negara.</p> <p>Sebab menurutnya, ada manfaat besar jika transformasi birokrasi efektif dilakukan. Berikut manfaat seperti pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN serta mampu melayani publik secara maksimal.</p> <p>"Untuk itu saya berharap besar kenaikan gaji ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan memberikan perubahan besar bagi bangsa dan negara," pungkas Eko.</p>

PAN menyadari apabila ada kenaikan gaji tersebut akan memberikan peningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ASN.

Salaras Presiden Jokowi, PAN Dukung Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Presiden-Jokowi-RUU-tentang-APBN-2-2666944904.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat pidato pengantar RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat pidato pengantar RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan gaji PNS tahun 2024 naik sebesar 8 persen. Angka tersebut berlaku untuk PNS di Pusat dan Daerah, termasuk TNI dan Polri.</p> <p>Selain itu, kenaikan gaji juga berlaku untuk pensiunan sebesar 12 persen. Jokowi berharap kenaikan gaji bisa meningkatkan kinerja, ekonomi, dan pembangunan nasional.</p> <p>Presiden juga mengatakan, kenaikan gaji PNS ini diberikan sebagai bentuk perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN yang dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas.</p> <p>"RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12 persen," kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2024 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/8).</p> <p>Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas buka suara terkait rencana kenaikan gaji PNS tahun 2024.</p> <p>Dia memastikan, kenaikan gaji PNS akan diumumkan Presiden Joko Widodo hari ini saat menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan di hadapan anggota Dewan.</p> <p>Saat ditanya detail angkanya, Anas enggan menjawab dan menyebut biar pengumuman tersebut bisa menjadi kejutan. &ldquo;Kita lihat nanti, kalau disebut (sekarang) enggak ada kejutan. Nanti kita lihat,&rdquo; kata Anas saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/8).</p> <p>Sebagai informasi, gaji PNS terakhir dinaikkan oleh pemerintah pada tahun 2019, yang artinya terhitung dalam lima tahun terakhir belum ada kenaikan gaji yang dilakukan.</p> <p>Pada saat itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan gaji rata-rata ASN sekitar 5 persen, termasuk untuk personel TNI dan Polri.</p> <p>Sementara itu, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan gaji PNS sudah dilakukan sebanyak sembilan kali. Sebagai informasi, gaji PNS sangat erat kaitannya dengan golongan pangkat serta masa kerja dan tunjangan. Hal inilah kemudian yang membedakan satu PNS dengan PNS lain dalam memperoleh gaji besar.</p>

Presiden Joko Widodo mengumumkan gaji PNS 2024 naik sebesar 8 persen. Angka itu berlaku untuk PNS di Pusat dan Daerah, serta TNI/Polri.

Presiden Jokowi Umumkan Gaji PNS Naik 8 Persen pada Tahun 2024