<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/IMG_5614-3177280056.jpeg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kebingungan para guru soal isu kenaikan gaji atau kesejahteraan tahun depan akhirnya dijawab oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Kenaikan ini bukan naik dua kali gaji.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mu'ti menjelaskan, bagi guru non aparatur sipil negara (ASN) yang sudah lulus sertifikasi di tahun 2024 maka akan mendapatkan tunjangan prestasi guru (TPG) sebesar Rp 2 juta. Sementara bagi guru non-ASN sertifikasi yang sudah lulus sebelum tahun 2024, maka tunjangannya dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, ada kenaikan sebesar Rp 500 ribu," ujarnya dalam sambutannya di acara peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional 2024, di Jakarta, Sabtu (14/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015422551/ernando-ari-tak-gentar-bermain-di-bawah-guyuran-hujan-deras-persebaya-surabaya-siap-tundukkan-semen-padang">Ernando Ari Tak Gentar Bermain di Bawah Guyuran Hujan Deras, Persebaya Surabaya Siap Tundukkan Semen Padang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, bagi guru-guru ASN yang lulus sertifikasi mulai 2024, TPG-nya diberikan sesuai dengan aturan yang sudah berjalan. Yakni satu kali gaji pokok. Lalu, bagaimana dengan guru ASN yang sudah tersertifikasi sebelum itu? Dia menegaskan, tidak ada kenaikan. Artinya, mereka akan menerima besaran TPG seperti sebelum-sebelumnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon maaf, mungkin jumlahnya belum sebanyak yang diharapkan oleh bapak dan ibu sekalian. Maka sekali lagi kami mohon maaf belum dapat memberikan tunjangan yang setinggi-tingginya," ungkapnya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isu kenaikan kesejahteraan guru ini pertama kali dihembuskan oleh Presiden Prabowo Subianto saat Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024. Pernyataan Presiden sempat menimbulkan multitafsir di kalangan guru, khususnya guru ASN yang sudah tersertifikasi sebelum 2024. Banyak yang mengartikan kenaikan tersebut juga berlaku bagu guru ASN tersertifikasi. Sehingga TPG mereka akan naik 2 kali lipat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengapresiasi langkah pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan guru ini. Oleh karena itu, dia berharap TPG ini tidak dihapuskan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Menteri, titip betul ya pak, bahwa kiranya dalam Rancangan Perubahan UU Sisdiknas, mohon kiranya TPG tetap dipertahankan. Itulah satu-satunya kebanggaan guru Pak," tutur Unifah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015422513/sempat-viral-di-media-sosial-begini-kronologi-lengkap-penganiayaan-dokter-koas-di-palembang">Sempat Viral di Media Sosial, Begini Kronologi Lengkap Penganiayaan Dokter Koas di Palembang&nbsp;</a></strong>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia juga berharap agar sertifikasi guru segera dapat dituntaskan dengan model yang lebih sederhana, yang tentunya sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Dengan begitu, pemerataan kesejahteraan guru yang dinanti oleh para guru dapat segera dirasakan. Mengingat, hingga hampir 20 tahun usia sertifikasi, masih ada 40 persen guru yang berlum disertifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Begitu kita mendengar dan membaca berita bahwa pemerintah akan melakukan percepatan sertifikasi guru hingga 800 ribu guru, tentu kami sangat senang, pak," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Unifah pun turut menyatakan komitmen para guru yang tergabung dalam PGRI untuk mendukung langkah pemerintah. Menurutnya, tiga juta guru anggota PGRI siap beradaptasi dan bertransformasi sesuai tuntutan zaman. Para guru juga akan tetap setia mengabdi pada bangsa dan negara.</div>

Kebingungan para guru soal isu kenaikan gaji atau kesejahteraan tahun depan akhirnya dijawab oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti.

Kebingungan Soal Kenaikan Gaji Guru Akhirnya Terjawab, Mendikdasmen: Mohon Maaf, Mungkin Jumlahnya Belum Sebanyak yang Diharapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/JKT-1-PRABOWO-PUNCAK-HARI-GURU-NASIONAL-FED-6JPG-2262256875.jpg" alt="Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait kenaikan gaji guru. Pernyataan tersebut dianggap memilki banyak penafsiran. Sehingga harus diluruskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kesejahteraan guru-guru ASN yang akan diberikan penambahan satu kali gaji pokok, ini menimbulkan multitafsir, harap-harap cemas, kegalauan dari para guru ASN khususnya," kata Koordinator Nasonal P2G Satriwan Salim kepada <em>JawaPos.com,</em> Sabtu (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tafsir pertama yang muncul di benak guru adalah akan ada kenaikan gaji pokok sebesar 100 persen. Sepertinya halnya guru dengan gaji pokok saat ini Rp 4 juta akan menjadi Rp 8 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, tafsir ini dianggap tidak masuk akal karena aturan gaji ASN sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Di aturan ini rigit ditulis bahwa gaji ASN berkisar antara Rp 2-6 juta sesuai golongan dan kepangkatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau estimasi rasanya tidak mungkin kenaikan gaji guru satu kali gaji pokok atau 100 persen, ini akan mengganggu persepsi atau memengaruhi PNS lain selain guru. Akan menimbulkan kecemburuan begitu jumbo kenaikan gaji pokok guru," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemustahilan yang lain yakni bisa terjadinya pembengkakan anggaran gaji guru. Sebagai contoh bila gaji guru PNS yang kini berjumlah 1,3 juta orang diratakan Rp 3 juta per bulan, maka dalam satu tahun bisa menelan anggaran Rp 46 triliun hanya untuk gaji pokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bila ditambah dengan tunjangan profesi yang nilainya satu kali gaji pokok, maka jumlah anggaran yang harus dikeluarkan mencapai Rp 92 triliun per tahun. Sedangkan anggaran Kemendikbudristek (sebelum menjadi Kemendikdasmen) tahun 2024 hanya di kisaran Rp 100 triliun per tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tafsir kedua yang muncul di kalangan guru adalah kenaikan 1 kali gaji pokok untuk tunjangan profesi guru PNS yang telah melewati sertifikasi. Namun, tafsir ini pun masih membingungkan, karena guru PNS yang lulus sertifikasi memang sudah seharusnya mendapat tunjangan satu kali gaji pokok. Hal itu sudah sesuai dengan Undang-Undang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini berarti bagi guru-guru yang akan lulus program sertfikasi guru. Artinya guru-guru yang existing, itu tidak ada penambahan. Guru-guru di lapangan merasa kayaknya tafsiran nomor dua yang benar. Makanya kami membutuhkan klarifikasi dari pak Presiden langsung," pungkas Satriwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan&nbsp;gaji&nbsp;guru&nbsp;ASN&nbsp;dan honorer mulai 2025. Kenaikan gaji ini mencakup para guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan ini sebagaimana diumumkan Presiden&nbsp;Prabowo Subianto&nbsp;saat hadir dalam acara Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru. Karena saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui pidato, Prabowo memastikan bahwa gaji guru ASN naik sebesar satu kali gaji pokok dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG).</div>

Tafsir ini dianggap tidak masuk akal karena aturan gaji ASN sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024.

Guru Masih Galau dan Cemas, Tagih Kejelasan dari Presiden Prabowo Terkait Kenaikan Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/JKT-1-PRABOWO-NANGIS-HGN-2024-FED-3JPG-329107971.jpg" alt="Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menangis saat memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). Dalam pengarahannnya Prabowo menyatakan pemerintah akan menaikan" width="100%">
<figcaption>Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menangis saat memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). Dalam pengarahannnya Prabowo menyatakan pemerintah akan menaikan</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer pada tahun 2025.</p> <p>Prabowo menyebut kenaikan gaji ini seiring dengan anggaran kesejahteraan guru yang naik menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025. Angka tersebut naik sebesar Rp 16,7 triliun atau 25,7 persen dibandingkan dengan anggaran tahun 2024.</p> <p>"Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN naik jadi Rp 81,6 triliun. Naik Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru," ungkap Prabowo dalam Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11).</p> <p>Dia mengaku sangat tenang mengumumkan kabar baik ini, meskipun baru berkuasa sebagai Presiden RI ke-8 selama satu bulan. Salah satunya karena kebijakan kenaikan anggaran yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.</p> <p>"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru karena saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," ujar Prabowo.</p> <p>"Karena itu saya mengerti kenapa, tepuk tangan untuk menteri keuangan yang paling keras," sambungnya yang kemudian disambut riuh tepuk tangan para guru.</p> <p>Dia memastikan kenaikan gaji ASN ditetapkan sebesar satu kali gaji pokok. Sedangkan untuk tunjangan guru honorer ditetapkan sebesar Rp 2 juta per bulan.</p> <p>"Kita telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS, PPPK, serta guru-guru non-ASN. Guru ASN dapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok," jelas Prabowo.</p> <p>"Guru-guru Non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan," sambungnya yang juga disambut tepuk tangan meriah oleh para guru.</p> <p>Dia juga membeberkan bahwa kenaikan gaji ini sejalan denhan peningkatan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Menurut Prabowo, pada tahun 2025 jumlah guru tersertifikasi akan meningkat menjadi 1,9 juta.</p> <p class="class-paragraph">"Tahun 2025, terdapat 1.932.666 yang bersertifikat pendidik, yaitu 64,4 persen. Terdapat peningkatan sebanyak 600.650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024," pungkas Prabowo.</p>

Prabowo menyebut kenaikan gaji guru seiring dengan anggaran kesejahteraan guru yang naik menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025.

Anggaran Kesejahteraan Guru Naik jadi Rp 81,6 Triliun, Prabowo: Tepuk Tangan untuk Menteri Keuangan yang Paling Keras   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/Screenshot_2024-11-28-19-14-36-88_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329-4122115241.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru tahun 2025 saat puncak peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru tahun 2025 saat puncak peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer pada tahun 2025. Kenaikan gaji guru ASN itu mencakup PNS dan PPPK.</p> <p>"Hari ini saya agak tenang berdiri di hadapan para guru. Karena saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo dalam Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11).</p> <p>"Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk menteri keuangan yang paling keras," sambungnya.</p> <p>Prabowo memastikan gaji guru PNS dan PPPK naik sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru honorer naik menjadi Rp 2 juta.</p> <p>"Kita telah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS, PPPK, serta guru-guru non-ASN. Guru ASN dapat tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok," jelas Prabowo.</p> <p>"Guru-guru Non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan," imbuh sosok yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.</p> <p>Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa Prabowo akan mengumumkan kenaikan gaji guru honorer sebesar Rp 2 juta, khusus bagi yang telah mengikuti sertifikasi. Sedangkan untuk guru ASN kenaikannya sebesar gaji pokok.</p> <p>"Nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru. Non-ASN sebesar Rp 2 juta dan peningkatan gaji guru ASN sebesar satu kali gaji pokok yang mereka miliki," kata Mu&rsquo;ti usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.</p> <p>Mu&rsquo;ti juga memastikan bahwa guru honorer akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp2 juta. Ini menjadi nilai tambah dari besaran gaji yang tidak beragam setiap bulannya.</p> <p>&ldquo;Jadi guru honorer non ASN itu yang dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi Rp 2 juta, itu di luar gaji dia di sekolah asalnya,&rdquo; ungkap Mu&rsquo;ti.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya itu, yang gajinya bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi sebesar Rp 2 juta itu,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Mu&rsquo;ti juga menyebut kenaikan pendapatan guru honorer Rp 2 juta ini akan berlaku di seluruh tingkat pendidikan, baik sekolah swasta maupun negeri. Dia juga memastikan bahwa kenaikan kesejahteraan ini akan sejalan dengan peningkatan kualifikasi.</p> <p>&ldquo;Semua. Yang ASN malah (kenaikan) hanya gaji pokok saja, sesuai dengan gaji pokok dia. Satu kali gaji pokok,&rdquo; pungkasnya.</p>

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer pada tahun 2025.

Prabowo Resmi Umumkan Kenaikan Gaji Guru Tahun 2025, Guru ASN Naik 1 Kali Gaji, Tunjangan Profesi Guru Honorer Jadi Rp 2 Juta 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/selatan-deklarasi-penghormatan-untuk-Guru-diptawahyu6JPG-3106840717.jpg" alt="Sejumlah siswa dan siswi menandatangani petisi deklarasi pada peringatan Hari Guru Nasinal di Aula SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, Jawa Timur, Senin (25/11/2024). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa dan siswi menandatangani petisi deklarasi pada peringatan Hari Guru Nasinal di Aula SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, Jawa Timur, Senin (25/11/2024). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.Com</strong> &ndash; Akan ada kado indah buat guru seluruh Indonesia. Pada puncak Hari Guru yang akan diselenggarakan Kamis (28/11) mendatang, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan kenaikan gaji guru.</p> <p>Hari ini (26/11) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.</p> <p>Dalam kesempatan ini, Mu&rsquo;ti mengundang Kepala Negara untuk hadir pada puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024. &ldquo;Rencananya diselenggarakan 28 November di Velodrome, Rawamangun (Jakarta),&rdquo; katanya usai pertemuan.</p> <p>Prabowo dijadwalkan membuka acara yang bertemakan Guru Hebat Indonesia Kuat. &ldquo;Dalam acara tersebut, nanti akan disampaikan peningkatan kesejahterahan guru,&rdquo; kata Mu&rsquo;ti.</p> <p>Yang dimaksud Mu&rsquo;ti adalah peningkatan gaji untuk non ASN dan ASN. &ldquo;Kesejahteraan guru non ASN sebesar Rp 2 juta rupiah dan peningkatan gaji guru ASN sebesar 1 kali gaji pokok yang mereka miliki,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa gaji Rp 2 juta untuk guru non ASN merupakan tunjangan sertifikasi. Ini di luar gaji yang diterima setiap bulannya.</p> <p>Mu&rsquo;ti kembali menegaskan bahwa rencana ini akan disampaikan pada saat puncak peringatan hari guru. &nbsp;</p>

Pada puncak Hari Guru yang akan diselenggarakan Kamis (28/11) mendatang, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan kenaikan gaji guru.

Kado Indah untuk Guru, Prabowo akan Umumkan Kenaikan Gaji Guru saat Puncak Peringatan Hari Guru 2024 di Velodrome Jakarta