<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi pada bulan Januari 2023 sebesar 0,34 persen secara bulanan atau dibandingkan Desember 2022 (month-to-month). Terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 113,59 pada Desember 2022 menjadi 113,98 pada Januari 2023.  Berdasarkan kelompok pengeluaran, terjadi kenaikan terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (mamintem), dengan inflasi sebesar 1,16 persen (mtm) dan andil terhadap inflasi sebesar 0,30 persen. Sementara itu, kelompok penyumbang deflasi yaitu transportasi -1,15 persen (mtm) dan andilnya terhadap inflasi sebesar -0,15 persen.  "Komoditas penyumbang terbesar inflasi Januari secara bulanan yaitu beras (andil: 0,07 persen), cabai merah dan ikan segar (andil masing-masing: 0,04 persen), cabai rawit dan rokok kretek filter (andil masing-masing: 0,03 persen). Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yakni tarif angkutan udara, bensin, dan telur ayam ras," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam paparan, Rabu (1/2).  Dari 90 kota IHK yang diamati, 80 kota mengalami inflasi dan 10 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli (1,87 persen). Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Kota Timika (-0,6 persen).  Berdasarkan sebaran pulau, inflasi tertinggi di Jawa terjadi di Kota Cirebon (1,17 persen). Inflasi tertinggi Pulau Sumatera terjadi di Kota Gunungsitoli (1,87 persen). Inflasi tertinggi di Sulawesi terjadi di Kota Luwuk (0,74 persen).  Inflasi tertinggi di Kalimantan terjadi di Kota Singkawang (0,45 persen). Inflasi tertinggi di Maluku-Papua terjadi di Kota Sorong (0,96 persen). Dan inflasi tertinggi Bali-Nusa Tenggara terjadi di Waingapu (1,16 persen).  Margo Yuwono menyampaikan, keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen pada Januari 2023 akan memberikan dampak terhadap inflasi. Dampaknya tidak hanya pada bulan saat tarif dinaikkan, tetapi juga berpotensi sepanjang tahun 2023.  "Adanya kenaikan cukai pada suatu waktu, akan memberikan pengaruh inflasi pada bulan bersangkutan, tetapi juga bulan-bulan berikutnya," katanya.  Berdasarkan histori, lanjutnya, terdapat transmisi kenaikan harga rokok sepanjang tahun sebagai respons terhadap kenaikan tarif cukai. Data BPS menunjukkan, kenaikan CHT sebesar 10 persen pada Januari 2023 menyebabkan inflasi rokok kretek filter sebesar 1,94 persen, dengan andil terhadap inflasi bulanan Januari sebesar 0,03 persen.  Kenaikan CHT juga menyebabkan inflasi pada jenis rokok kretek sebesar 1,07 persen dan rokok putih sebesar 0,87 persen dengan andil terhadap inflasi bulanan Januari masing-masing sebesar 0,01 persen.  Inflasi Tahunan  BPS mencatat inflasi Januari 2023 secara tahunan atau dibandingkan Januari 2022 (year-on-year) sebesar 5,28 persen. Terjadi kenaikan IHK dari 108,26 pada Januari 2022 menjadi 113,98 pada Januari 2023.  Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi (13,91 persen), diikuti peralatan pribadi dan jasa lainnya (6,15 persen), serta mamintem (5,82 persen). Berdasarkan komoditas, penyumbang inflasi tahunan Januari 2023 yakni bensin, bahan bakar rumah tangga, beras, tarif angkutan udara, rokok kretek filter, kontrak rumah, dan cabai merah.  "Inflasi tahunan Januari relatif masih tinggi karena merupakan akumulasi perubahan harga selama setahun terakhir, termasuk di saat inflasi pasca penyesuaian harga BBM," ungkap Margo Yuwono.  Menurut komponennya, maka inflasi tahunan Januari disebabkan oleh inflasi inti (3,27 persen), inflasi harga diatur pemerintah (12,28 persen), dan inflasi harga bergejolak (5,71 persen). Margo menuturkan, tekanan inflasi komponen harga diatur pemerintah secara tahunan masih tinggi, yang didorong oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok kretek filter, tarif air minum PDAM, dan tarif angkutan dalam kota dalam setahun terakhir.  "Kebijakan menaikkan harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price) berdampak pada inflasi, sehingga perlu dilakukan secara cermat," tuturnya.  "Beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah pengaruh nilai tukar. Ini perlu mendapat perhatian karena kita masih mengimpor sebagian bahan pangan. Yang juga perlu diantisipasi yaitu dinamika iklim dan cuaca, manajemen stok saat panen raya, melancarkan distribusi antarwilayah, dan koordinasi pusat-daerah mengendalikan inflasi," pungkasnya.

Kenaikan Tarif Cukai Rokok Picu Inflasi Januari 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) akan menjadi pukulan keras bagi industri hasil tembakau (IHT) dari hulu hingga hilir. Kenaikan cukai terutama akan berdampak sangat signifikan terhadap kelangsungan mata pencaharian petani tembakau.  Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengatakan, kenaikan CHT berpengaruh pada penurunan produksi rokok pabrikan yang pada akhirnya menyebabkan permintaan pasokan tembakau kepada petani berkurang. Dengan hasil panen tahun 2021 ini yang kurang baik akibat musim kemarau hujan, nasib petani tembakau akan semakin terpuruk akibat kenaikan cukai.  Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Pamekasan Jawa Timur menegaskan, sebagai respon atas rencana kenaikan CHT tersebut, para petani tembakau siap mendatangi Istana Negara di Jakarta, demi menyuarakan nasib mereka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).  “Berat sekali beban kami para petani. Mohon Pak Presiden dan Ibu Menkeu tidak melakukan kenaikan cukai utamanya untuk rokok kretek tangan. Mulai 2020 hingga 2021, hasil panen tembakau kami sudah hancur karena hujan dan pandemi. Ditambah dengan kenaikan cukai, pada akhirnya kami petani yang menderita,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (20/11).  Menurutnya, seberapa pun besaran persentase kenaikan tarif cukai yang akan ditetapkan pemerintah, Samukrah memproyeksikan bahwa pabrikan akan menekan biaya produksi.  “Pabrikan juga harus berstrategi agar usahanya tetap lanjut, apalagi untuk SKT yang dibuat manual. Caranya dengan membeli tembakau dengan harga serendah mungkin. Serapan petani tembakau semakin turun, harganya juga akan semakin turun. Petani yang menanggung akibatnya. Tolong lah, pemerintah harus menunda kenaikan cukai,” tegasnya.  Ia memaparkan, tembakau menjadi komoditi andalan bagi masyarakat di Madura. Apalagi mengingat terdapat sekitar 60.000 hektar luasan lahan pertanian tembakau di Madura “Kami mohon dalam setiap memutuskan kebijakan, pemerintah melakukan analisis yang benar-benar memperhitungkan dampak kerugian. Cukai naik, petani makin buntung. Kami akan bergerak ke istana, memperjuangkan nasib kami,” ucapnya.  Tak hanya di Madura, para petani tembakau di Temanggung Jawa Tengah pun menyatakan siap melakukan aksi damai di Jakarta apabila pemerintah bersikukuh tetap ketok palu meresmikan kenaikan tarif cukai akhir bulan ini. Aksi tersebut merupakan upaya petani menyuarakan kekecewaan mereka pada pemerintah.  “Ya mau gimana lagi? Selama ini, tak ada yang mau mendengar suara petani. Dalam setiap menentukan kebijakan, termasuk kenaikan CHT, petani tak pernah diajak dialog. Oleh karena itu, kami melakukan aksi damai ke istana,” ujar Siyamin, Ketua APTI Temanggung.  Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan, pengumuman terkait cukai rokok bisa dilakukan dalam bulan ini. Namun, pihaknya tidak pernah menerima realisasi dana bantuan, termasuk DBHCHT yang sebesar 15 persen untuk petani. Begitu juga dengan bantuan lainnya, sering tidak tepat sasaran, tidak jelas distribusi dan outcome-nya.  “Sampai hari ini kami belum pernah merasakan manfaat DBHCHT. Pemerintah tidak peduli dan tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan kami, para petani tembakau,” pungkasnya.

Petani Tembakau Akan Lakukan Aksi ke Istana Soal Kenaikan CHT

kenaikan cht

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kenaikan cht

Berita Terkini

Kenaikan Tarif Cukai Rokok Picu Inflasi Januari 2023

Petani Tembakau Akan Lakukan Aksi ke Istana Soal Kenaikan CHT

Download Aplikasi JawaPos.com