<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/Fadia-serahkan-bansos-pada-lansia-dan-disabilitas-2536058703-905041395.jpeg" alt="KPK Gelar OTT, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring Operasi Tangkap Tangan,&amp;amp;nbsp;Ini Perkembangan Terbarunya (Humas Kabupaten Pekalongan)" width="100%">
<figcaption>KPK Gelar OTT, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring Operasi Tangkap Tangan,&amp;amp;nbsp;Ini Perkembangan Terbarunya (Humas Kabupaten Pekalongan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mengejutkan masyarakat Jawa Tengah. Berita ini langsung mendapat perhatian besar di wilayah itu. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dengan cepat memberikan tanggapan atas kabar tersebut. OTT yang baru terjadi setelah penangkapan mantan Bupati Pati, Sudewo, menambah perhatian serius. Mengutip Radar Magelang (Jawa Pos Group), Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan bersih dan berintegritas. Komitmen ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dia juga memastikan menghormati proses hukum yang dijalankan KPK terkait dugaan suap proyek pengadaan di Pemkab Pekalongan. Proses hukum tersebut adalah hal yang penting untuk ditegakkan. "Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan prinsip good governance," kata Ahmad Luthfi usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3). Ahmad Luthfi juga menegaskan, sejak awal, ia telah mengingatkan bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk menjaga integritas. Ia juga mengingatkan agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada. "Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan tidak melanggar hukum. Namun, semuanya kembali kepada masing-masing individu," imbuhnya. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap tiga pihak terkait dugaan korupsi di Kabupaten Pekalongan pada Selasa (3/3). Selain Fadia Arafiq, ada seorang kepercayaan dan ajudan bupati yang juga diamankan. Ketiganya ditangkap di Semarang, Jawa Tengah, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut. (*) &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 231px; top: 1121.66px;">&nbsp;</div>

Bupati Pekalongan  Fadia Arafiq terjaring OTT KPK, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ngaku Sudah Ingatkan soal Inetrgritas

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ngaku sudah Ingatkan soal Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/gaji-sekitar-rp-20-juta-lurah-masih-aja-terima-sogokan_m_121882.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Metro Jakarta Barat menangkap Jufri, Lurah Pegadungan. Jufri ditangkap pada Kamis (6/4) lalu, lantaran kedapatan menerima sejumlah uang dari seorang warga di kantornya. Padahal, gaji lurah di Jakarta mencapai Rp 20 an juta. Namun Wakapolres Jakarta Barat AKBP Adex Yudiswan menyebutkan, kalau Lurah Jufri terkena OTT di saat menerima uang Rp 2,5 juta dari seorang warga di ruang kerja lurah Jufri. Selain uang tunai, polisi juga menyita sejumlah dokumen pengurusan tanah. "Jadi yang bersangkutan langsung ditangkap dan langsung diamankan berikut&nbsp; barang buktinya (uang Rp 2,5 juta)," ungkap Adex di Mapolred Jakarta Barat, kemarin (7/4). Dilaporkan INDOPOS (Jawa Pos Group), sebuah sumber menyebutkan, penangkapan ini bermula tatkala seorang warga Kelurahan Pegadungan ingin mengurus surat tanahnya yang masih berbentuk girik untuk dinaikkan statusnya menjadi sertifikat. Namun, Jufri meminta uang sebesar Rp 10 juta untuk membantu pengurusannya. Setelah bernegosiasi, akhirnya, warga yang belum diketahui identitasnya itu hanya menyanggupi pemberian uang sebesar Rp 2,5 juta. Saat sedang menerima uang sogokan itu, Jufri diringkus petugas. Informasi tersebut dibenarkan Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Roycke Harrie Langie. "Surat tersebut akhirnya ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan (Jufri). Ketika ditandatangani itulah anggota kami menangkap dia," kata Roycke. Melalui penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti yakni surat keterangan pengurusan surat tanah yang ditandatangani Jufri, dan uang pemberian dari warga sebesar Rp 2,5 juta. Ditegaskan Royke, pihaknya akan menjerat Jufri dengan Pasal 12 huruf E, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor&nbsp; 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (ind/ibl/yuz/JPG)

Gaji Sekitar Rp 20 Juta, Lurah Masih Aja Terima Sogokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72844_92142_pungli-suap.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon inisial RD terancam dipecat. Dia tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim saber pungli Jawa Barat. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Asep Dedi mengatakan, jika telah menjadi tersangka dan ditahan, PNS yang tertangkap dalam OTT akan diberhentikan sementara dari kedinasan. Hal ini sesuai dengan aturan dalam kepegawaian. &ldquo;Kami belum mendapatkan koordinasi penuh. Kalau sudah menjadi tersangka dan ditahan, akan diberhentikan sementara,&rdquo; ucapnya kepada Radar Cirebon (Jawa Pos Group), Jumat (23/12). Asep prihatin dengan kejadian tersebut. Pasalnya, semangat untuk meningkatkan pelayanan dan reformasi birokrasi sedang berjalan di lingkungan Pemkot Cirebon. Dengan kejadian ini, Asep Dedi meminta seluruh SKPD terkait dan PNS di lingkungan Pemkot Cirebon agar bekerja sesuai aturan dan tidak membuat persoalan. Pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan. Karena itu, lanjut Asep, persoalan RD yang tertangkap OTT diserahkan kepada proses hukum. Pada sisi lain, BK-Diklat Kota Cirebon akan berkoordinasi dengan pihak tim saber pungli Jawa Barat terkait kelanjutan proses hukumnya. Karena untuk memberhentikan sementara harus ada dasar dari penegak hukum yang menangani. Asep berharap, kejadian yang menimpa RD menjadi bahan evaluasi diri untuk bekerja sesuai aturan. Dengan semangat melayani, seluruh elemen di lingkungan Pemkot Cirebon bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti diketahui sebelumnya, tim saber pungli Jawa Barat disebut OTT RD saat melakukan pungutan liar (pungli), meminta uang imbalan atas perpanjangan KIR mobil yang tak sesuai prosedur. Tim Saber Pungli Jabar berhasil menyita uang tunai sebesar Rp1,295 juta, tujuh berkas buku KIR yang diproses tanpa melalui prosedur, dan 1 buah KTA Dishub Kota Cirebon. Berdasarkan data yang dihimpun, Rd mengesahkan perpanjangan KIR kendaraan tanpa melalui prosedur. Karena memuluskan jalannya pemeriksaan KIR itu, Rd yang merupakan warga Tegal itu mendapat imbalan sebesar Rp320 ribu per kendaraan dari pemilik. Padahal biaya resmi pengujian KIR hanya Rp66 ribu. Data lain yang dihimpun Radar, Rd ditangkap sekitar pukul 11.00. Dari kantor KIR, dia sempat digelandang ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. (ysf/yuz/JPG)

PNS Kena OTT Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65301_84414_Pungli_Sutan-Siregar_Sumut-Pos.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com MEDAN - Perang terhadap pungutan liar (pungli) di Sumatera Utara (sumut) belum berakhir. Buktinya kali ini Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Sumatera Utara (Sumut) baru saja melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Kebersihan Kota Medan. Di kantor dinas yang berada di Jalan Swadaya, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, petugas meringkus empat orang oknum pegawai dinas setempat yang diduga melaukan pungli. Penangkapan berlangsung di di belakang Terminal Pinang Baris. Adapun empat orang yang terjaring itu, yakni Muhammad Kamil Hasan Harahap (pegawai honorer), Hendra Saputra Pulungan (pegawai honorer), Ali Sakti (pegawai) dan Johanes Christopher Hutauhuruk (pegawai honorer). Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Rina Sari Ginting membenarkan, Tim Saber Pungli ada melakukan OTT di Kantor Dinas Kebersihan Kota Medan pada Kamis (17/11) pukul 22.30 WIB. Dikatakannya, 4 orang yang terjaring dalam OTT tersebut berinisial MKHH, HSP, AS dan JCH. &quot;Modusnya, para pelaku bekerjasama memanipulasi data dan voucher pengambilan BBM solar untuk kendaraan pada Dinas Kebersihan Kota Medan,&quot; Rina dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (19/11). Diterangkan Rina, empat terduga pelaku pungli itu menyalahi aturan dalam pengangktan sampah. Sejatinya, truk pengangkut sampah bergerak 2 kali dalam 1 hari. Namun pelaksanaan di lapangan, hanya bergerak 1 kali. Sehingga Dinas Kebersihan Kota Medan diduga, menimalisir operasional truk. Alhasil, sisa voucher BBM itu diduga dapat saja masuk ke kantong pribadi oknum pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan. &quot;Mobil truk seharusnya mengangkut sampah 1 hari 2 kali, akan tetapi hanya dilaksanakan 1 kali. Voucher BBM ditukarkan uang ke SPBU Pinang Baris. Dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya,&quot; imbuh Rina. Dari keempat terduga pelaku pungli, Tim Saber Polda Sumut menyita uang tunai senilai Rp 9,1 juta. Selain itu, juga dilakukan penyitaan terhadap dokumen yang berkaitan dengan voucher BBM. &quot;Saat ini, keempat itu masih dilakukan pemeriksaan,&quot; sambung Rina. Akibat perbuatan pungli tersebut, 4 terduga pelaku pungli disangkakan Pasal 12 (e) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi&nbsp; UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. (ted/prn/iil/JPG)

Gelapkan Voucher BBM, 4 Pegawai Dinas Kebersihan Kena OTT

kena ott

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kena ott

Berita Terkini

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Kena OTT KPK, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Ngaku sudah Ingatkan soal Integritas

Gaji Sekitar Rp 20 Juta, Lurah Masih Aja Terima Sogokan

PNS Kena OTT Dipecat

Gelapkan Voucher BBM, 4 Pegawai Dinas Kebersihan Kena OTT

Download Aplikasi JawaPos.com