<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/KDM-03-143554177.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi/(Istimewa).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dalam rangka memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta untuk mendorong implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) serta meningkatkan kemudahan dan daya tarik investasi di Provinsi Jawa Barat, BDO Indonesia, selaku salah satu jaringan kantor akuntan publik, pajak dan penasihat terbesar di dunia secara resmi menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui kerja sama ini, BDO Indonesia akan berperan sebagai mitra strategis dalam bidang ESG bagi Pemda Jawa barat dan perusahaan-perusahaan di wilayah ini, khususnya yang beroperasi di Kawasan Metropolitan Rebana. Peran tersebut mencakup dukungan dalam capacity building ESG, strategi ESG, hingga penguatan tata kelola perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, BDO Indonesia juga akan berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung inisiatif Provinsi Jawa Barat untuk menjadi destinasi investasi yang unggul dan ramah bagi investor asing yang berencana menanamkan modal di wilayah ini. Dukungan tersebut akan diberikan untuk memastikan proses investasi berjalan lebih efektif dan sesuai dengan standar global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan, kawasan Rebana, yang meliputi Cirebon, Subang, Majalengka, dan Kuningan, merupakan wilayah paling strategis karena terintegrasi dengan infrastruktur utama seperti Tol Cisumdawu, Cipali, hingga Pelabuhan Patimban.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Visi kita adalah mewujudkan pusat pertumbuhan industri baru yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat melalui prinsip simbiosis mutualisme, di mana industri berkembang pesat namun kelestarian lingkungan tetap terjaga. Semangat Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh inilah yang menjadi fondasi utama kita dalam membangun masa depan Jawa Barat," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ketua Pelaksana BP Rebana,Helmi Yahya, menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menarik investasi berkualitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/017263050/persebaya-surabaya-sudah-berjuang-bernardo-tavares-pasang-badan-usai-ditahan-imbang-persib-bandung">Persebaya Surabaya Sudah Berjuang! Bernardo Tavares Pasang Badan Usai Ditahan Imbang Persib Bandung</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan jaringan luas yang mencakup lebih dari 100 negara, kehadiran BDO akan mengedukasi kita dalam menjaring investor internasional secara efektif serta mendampingi penguatan aspek ESG. Kemitraan ini memastikan Rebana berkembang sebagai koridor ekonomi yang berkelanjutan, kompetitif, dan memiliki standar kredibilitas dunia," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait kerja sama ini, Thano Tanubrata selaku CEO BDO Indonesia menyampaikan harapannya terhadap kolaborasi ini. &ldquo;BDO Indonesia sangat optimis dapat menjadi mitra strategis dalam proyek ini. Kami didukung oleh tim profesional berpengalaman dengan kapabilitas yang kuat di bidang ESG, tata kelola, serta advisory investasi, dan kami merupakan bagian dari jaringan global BDO International.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan dukungan jaringan tersebut, kami siap menghadirkan standar internasional dan praktik terbaik global dalam setiap tahapan implementasi proyek ini. Kami juga memiliki layanan one stop service seperti jasa audit, pajak, legal, serta berbagai layanan advisory lainnya untuk mendukung perusahaan secara menyeluruh jika dibutuhkan lebih lanjut dalam proyek ini," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

BDO Indonesia akan berperan sebagai mitra strategis bidang ESG bagi Pemda Jawa Barat, khususnya perusahaan di Kawasan Metropolitan Rebana.

Kolaborasi Strategis untuk Penguatan ESG dan Kemudahan Investasi di Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/GANJAR-30-A.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar menegaskan, Jawa Tengah tetap optimistis menatap investasi 2023 di tengah ancaman resesi global. Dia menyebut, layanan yang mudah, murah, cepat, dan antipungli adalah hal wajib yang harus dipenuhi untuk mendorong investasi. Serta dukungan penyediaan lahan, sehingga investasi tak terpaku pada kawasan industri saja.  Pernyataan itu diungkapkan Ganjar menanggapi arahan Presiden Joko Widodo saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (30/11).  Dalam kesempatan itu, Jokowi menyinggung inflasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jokowi juga menyebut situasi fiskal dan moneter di 2023 yang harus diwaspadai salah satunya investasi.  “Situasi global ini confirm. Tidak pasti, tidak bisa diprediksi. Ruwet. Kita harus hati-hati dan waspada. Saya setuju bahwa kita harus optimistis, tetapi tetap hati-hati dan waspada,” ujar Jokowi.  Presiden juga menekankan terkait kemudahan layanan investasi. Jangan sampai ada yang mempersulit, bahkan memperlambat proses perizinan investasi.  “Investasi tidak semudah di tahun 2021. Semua negara berebut dan bersaing investasi. Sebab itu, saya titip tadi pada kementerian, gubernur, bupati, wali kota, jangan sampai ada yang mempersulit mengganggu arus modal masuk dalam rangka investasi karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita” tegas Jokowi dalam acara tersebut.  Ganjar menyatakan siap dengan arahan Jokowi tersebut. Bahkan, kata dia, selama ini Jawa Tengah terus mendorong layanan investasi yang mudah, cepat dan antipungli. Ganjar juga menegaskan agar soal pungli, perizinan dipersulit dan semacamnya tidak boleh terjadi di Jateng.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/GANJAR-30-B.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama sejumlah pengusaha (Istimewa)  “Saya kira yang paling penting bagaimana proses investasi yang ada di daerah itu mudah, murah, cepat. Tentu kerja sama antardaerah dengan melihat potensi market Indonesia yang juga gede, itu juga musti menjadi pertimbangan,” ujarnya.  Selain itu, Ganjar juga mengatakan, kesiapan infrastuktur, pemberian intensif, hingga kepastian ketersediaan lahan menjadi hal penting. Sehingga kegiatan investasi tidak terpaku pada kawasan industri saja. Apalagi masih banyak potensi-potensi investasi yang bisa digali.  “Di kabupaten/kota kan sebenarnya ada industri pariwisatanya yang bisa tumbuh. Kemudian labour intensive, itu juga musti kita jaga. Agar komunikasi baik, orang senang, agar mereka juga mendapatkan perhatian maka kondusivitas yang hari ini musti dijaga,” papar dia.  Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi mengalami peningkatan setiap tahun. Pada 2016 realisasi investasi mencapai Rp 38,18 triliun. Angka itu tumbuh pada 2017, yakni senilai Rp51,54 triliun.  Pada 2018, investasi Jateng tercatat Rp 59,27 triliun. Kemudian pada 2019 berkembang hingga Rp 59,50 triliun. Pada 2020, akibat pandemic Covid-19, investasi turun menjadi Rp 50,24 triliun. Namun pada 2021, investasi kembali naik menjadi Rp 52,71 triliun  Hingga triwulan III 2022 ini, investasi Jateng telah mencapai Rp 44,99 triliun. Rinciannya, penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp 26,82 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp18,17 triliun. Dengan jumlah 14.704 proyek dan serapan pekerja hingga 170.757 orang. (bay/ria)

Ikuti Arahan Jokowi, Ganjar Pastikan Kemudahan Investasi Bagi Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IHSG-Naik-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (25/9/2020). IHSG kembali bangkit setelah empat hari berturut-turut berada di zona merah dengan ditutup menguat 103,03 poin atau 2,13 persen ke posisi 4.945,79. Fo" width="100%">
<figcaption>Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (25/9/2020). IHSG kembali bangkit setelah empat hari berturut-turut berada di zona merah dengan ditutup menguat 103,03 poin atau 2,13 persen ke posisi 4.945,79. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini. Langkahnya dengan mendorong pengusaha untuk berinvestasi.  Menurut <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-besar-ipb/">Guru Besar IPB</a> University Prof. Dr Ir. Yanto Santosa, mendorong kemudahan investasi bakal berimplikasi terhadap peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun untuk menuju semua itu perlu ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi.  Yanto Santosa menyebut prasyarat yang pertama adalah pelaku usaha harus dijadikan sebagai mitra yang sejajar. Bukan sebagai pihak yang dicurigai atau diwaspadai. "Dengan status tersebut maka bentuk interaksi atau hubungan antara pemerintah dan pengusaha akan bersifat saling membantu dan membutuhkan," ujarnya kepada wartawan, Minggu (3/1).  Prasyarat selanjutnya, jenis usaha harus dibedakan menjadi dua. Yakni, usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pemerintah dan usaha yang merupakan inisiatif atau prakarsa pelaku usaha.  Untuk jenis usaha yang diinisiasi pemerintah, seyogyanya seluruh perizinan diurus pemerintah, sehingga pelaku usaha hanya tinggal melakukan operasional usahanya saja.  Sementara untuk jenis usaha yang diinisiasi pelaku usaha, proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pelaku usaha dengan senantiasa dibantu oleh pemerintah.  Upaya untuk mendapatkan kemudahan perizinan usaha tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebab, salah satu tujuan dari UU sapu jagat itu membentuk iklim usaha yang bagus di Indonesia. Caranya dengan mendorong <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemudahan-investasi/">kemudahan investasi</a> dan peningkatan lapangan kerja di tanah air.  "Ketika investasi meningkat, tentu lapangan kerja juga meningkat. Ini tujuan UU Cipta kerja sebenarnya demi kesejahteraan masyarakat. Artinya, kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19," terang Yanto Santosa.  Selanjutnya, dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/dorong-investasi/">mendorong investasi</a> untuk pemulihan ekonomi nasional, harus ada jaminan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat, pemprov, pemkab/pemkot.  Hal ini selaras dengan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum dan kemudahan standar persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuan dari semua itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.  Sebelumnya, Pakar Hukum Pembangunan Ekonomi UKI Dhaniswara K Harjono mengatakan, Indonesia dihadapkan dengan tantangan pada bonus demografi pada 2030 yang puncaknya pada 2040. Pada masa itu, jumlah usia produktif komposisinya akan jauh lebih besar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/gubernur-ridwan-kamil-beberkan-alasan-harus-berinvestasi-di-jawa-barat/">Gubernur Ridwan Kamil Beberkan Alasan Harus Berinvestasi di Jawa Barat</a>  "Kita perlu solusi untuk mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatkan lapangan kerja,” kata pakar hukum pembangunan ekonomi UKI Dhaniswara K Harjono kepada wartawan, Sabtu (2/1).  Rektor UKI itu menuturkan, ketersediaan lapangan kerja yang begitu banyak berawal dari kemudahan dalam investasi. Jika perizinan usaha untuk berinvestasi diberikan pemerintah, maka modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Anggaran modal untuk investasi bisa dieksplor lebih luas lagi. “Tentunya tenaga kerja dibutuhkan cukup banyak pula,” ujar Dhaniswara.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/NcLC6uxznyI

Guru Besar IPB Kemukakan Dua Prasyarat untuk Dorong Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Tenaga-Kerja-Konstruksi-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi pembangunan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2020). Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky;at (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang untuk tenaga kerja konstruksi. Fo" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan proyek konstruksi pembangunan di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Jumat (27/6/2020). Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raky;at (PUPR) menargetkan sertifikasi kepada 113.900 orang untuk tenaga kerja konstruksi. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia diperkirakan mengalami puncak bonus demografi 2040. Menjelang 20 tahun itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan kehadiran banyaknya lapangan kerja. Pasalnya pada puncaknya itu, usia produktif di Indonesia bakal berlimpah.  "Kita akan dihadapkan pada persoalan masa depan. Antara lain, <a href="https://www.jawapos.com/tag/bonus-demografi/">bonus demografi</a> pada 2030 dan puncaknya pada 2040. Artinya jumlah usia produktif komposisinya akan jauh lebih besar. Kita perlu solusi untuk mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatkan lapangan kerja," kata pakar hukum pembangunan ekonomi UKI Dhaniswara K Harjono kepada wartawan, Sabtu (2/1).  Dhaniswara yang juga rektor UKI tersebut mengatakan, ketersediaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/lapangan-kerja/">lapangan kerja</a> yang begitu banyak berawal dari kemudahan dalam investasi. Jika perizinan usaha untuk berinvestasi diberikan pemerintah, maka modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Anggaran modal untuk investasi bisa dieksplor lebih luas lagi. "Tentunya tenaga kerja dibutuhkan cukup banyak pula," ujar Dhaniswara.  Dia berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menjadi momentum untuk pertumbuhan bisnis dan investasi di Tanah Air. Sebab, UU Cipta Kerja yang terdiri atas 116 pasal itu mampu merevisi 77 UU sebelumnya yang ternyata isinya saling tumpang tindih.  UU Cipta Kerja juga menyentuh masalah perizinan dan penanaman modal. Implementasi dari UU itu sebagai upaya meningkatkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemudahan-investasi/">investasi</a> yang akan membuka lapangan kerja lebih luas.  "Salah satu sisi positif UU Cipta Kerja, kalau kita bikin perusahaan mudah. Nggak perlu banyak modal. Kalau dulunya minimal Rp 50 juta, sekarang nggak ada," ujarnya.  Berdasar survei BPS, pada 2030 nanti setidaknya terdapat tambahan 52 juta penduduk usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Sementara saat ini Indonesia masih dihadapkan pada persoalan regulasi yang menghambat penyediaan lapangan kerja dalam jumlah besar.  Mengutip salah satu data, sebut dia, saat ini ada 44 ribu aturan yang menghambat iklim investasi maupun <a href="https://www.jawapos.com/tag/izin-usaha/">dunia usaha</a>. Reuglasi itu mulai dari perpres, perppu, PP, perda, pergub dan lainnya. Hal itu sangat menghambat orang yang ingin berusaha atau membuka lapangan kerja di Indonesia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/08/2020/pandemi-covid-19-bikin-ancaman-bencana-demografi-semakin-nyata/">Pandemi Covid-19 bikin Ancaman Bencana Demografi Semakin Nyata</a>  Di sisi lain, bonus demografi seperti pedang bermata dua. Bila tidak dipersiapkan lapangan pekerjaan, justru akan berdampak buruk di masa depan. “Bonus demografi ini kalau tidak hati-hati ini akan membawa malapetaka. Usia-usia produktif ini harus kita siapkan dengan baik," tambahnya.  Dhaniswara menyebut, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, yaitu kesenjangan sosial. Mengutip dari kajian TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Indonesia masih berada di urutan keempat di dunia tentang kesenjangan sosial. “Kita masih di bawah Rusia, India, dan Thailand," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/15/10/2020/uu-ciptaker-kadin-tak-perlu-lagi-mengemis-ngemis-izin-usaha/">UU Ciptaker, Kadin: Tak Perlu Lagi Mengemis-Ngemis Izin Usaha</a>  Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan iklim bisnis dan investasi Indonesia adalah suatu keharusan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholder. Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen pada 2021. Dengan inflasi yang tetap terjaga di kisaran 3 persen.  “Kondisi itu dapat tercapai dengan didukung daya beli masyarakat dan sektor industri yang mulai pulih, seiring dengan berjalannya program pemulihan ekonomi dan berbagai upaya perbaikan,” ujar Airlangga.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-b99rlONhdM

Tahun 2021 Jadi Momentum Persiapan Hadapi Puncak Bonus Demografi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Stok-Makanan-Di-Gudang-E-Commerce-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pekerja saat mengecek ketersediaan stok barang makanan dan minuman di salah satu gudang E-Commerce, Marunda, Jakarta[, Kamis (13/11/2020). Meski sejumlah sektor industri yang lesu selama pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian optimistis industri maka" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat mengecek ketersediaan stok barang makanan dan minuman di salah satu gudang E-Commerce, Marunda, Jakarta[, Kamis (13/11/2020). Meski sejumlah sektor industri yang lesu selama pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian optimistis industri maka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketersedian lapangan kerja menjadi persoalan besar bagi Indonesia saat ini. Semenjak pandemi melanda Tanah Air, tidak sedikit para pekerja terkena dampak. Mereka dirumahkan bahkan sampai terkena pemutusan hubungan kerja (<a href="https://www.jawapos.com/tag/phk/">PHK</a>). Belum lagi kehadiran angkatan kerja baru.  Persoalan itu menurut Akademisi Institut Teknologi Indonesia (ITI) Yenny Widianty hanya dapat dituntaskan dengan percepatan. Akan tetapi percepatan penyediaan lapangan kerja sejalan dengan kemudahan dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya. Semakin banyak sektor bisnis beroperasi semakin banyak pula <a href="https://www.jawapos.com/tag/tenaga-kerja/">tenaga kerja</a> yang dibutuhkan.  "Penciptaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/lapangan-kerja/">lapangan kerja</a> itu harus. Karena, penduduk kita banyak yang menuntut pekerjaan. Untuk penciptaan lapangan kerja, kata kuncinya percepatan,” kata Yenny Widianty kepada wartawan, Jumat (18/12).  Pendapat serupa juga diutarakan Yenny diskusi daring yang digelar Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tangerang Selatan, pada Selasa (15/12) lalu. Diskusi itu bertajuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-cipta-kerja/">UU Cipta Kerja</a> dan Pembangunan Berkelanjutan, Perspektif Lingkungan Hidup.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/10/12/2020/bamsoet-uu-cipta-kerja-bisa-cegah-korupsi-lewat-pemangkasan-birokrasi/">Bamsoet: UU Cipta Kerja Bisa Cegah Korupsi Lewat Pemangkasan Birokrasi</a>  Lanjut jauh Yenny mengatakan, percepatan penciptaan lapangan kerja melalui UU Cipta Kerja diupayakan dengan menghilangkan hambatan-hambatan peraturan. Semangat UU Cipta kerja itu seperti pola pikir orang berlatar belakang disiplin ilmu teknik industri. Mereka mengedepankan penyederhanaan.  "Kita bicara bagaimana melakukan penyederhanaan, membangun sistem yang lebih simple dan menghilangkan pemborosan itu adalah pola pikir kami untuk menciptakan value,” kata dosen Teknik Industri ITI Tangerang Selatan itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/11/2020/sebanyak-2912-juta-orang-penduduk-usia-kerja-terdampak-covid-19/">Sebanyak 29,12 Juta Orang Penduduk Usia Kerja Terdampak Covid-19</a>  Yenny menilai positif soal penyederhanaan izin lingkungan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan UU Cipta Kerja bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang terpenting adalah implementasinya. Implementasi akan menciptakan efektivitas untuk terwujudnya tujuan dari UU Cipta Kerja.  Efektivitas implementasi aturan perlu didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) tim penilai izin lingkungan. Untuk itu, harus dipastikan kredibilitas dan integritas Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang bertugas sebagai penilai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/11/2020/jokowi-minta-jajarannya-fokus-urusi-pembukaan-lapangan-kerja/">Jokowi Minta Jajarannya Fokus Urusi Pembukaan Lapangan Kerja</a>  “Dalam beberapa kasus, orang memiliki wewenang, tapi tidak memiliki pengetahuan atau tidak paham ruang lingkup dari pekerjaan,” jelasnya.  Dia berharap Tim Uji Kelayakan Lingkungan yang lebih berintegritas, supaya tujuan UU Cipta Kerja untuk menyelesaikan masalah terlaksana.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zMaYKf8ZaFc

Ketersediaan Lapangan Kerja Hanya Dapat Dilakukan dengan Percepatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-16-at-13.18.09.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membeberkan sejumlah alasan mengapa para investor dari luar negeri harus menanamkan modalnya atau berinvestasi di Provinsi Jabar.  ”Kita memiliki berita baik setelah hampir setengah tahun ini didera pandemi Covid-19. Mengapa berinvestasi di Jawa Barat, survei pertama karena kami memiliki infrastruktur yang berkualitas,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara saat menjadi menjadi pembicara pada pembukaan West Java Investment Summit (WJIS) 2020 yang dilaksanakan secara virtual di Kota Bandung, Senin (16/11).  Menurut dia, pada Desember akan ada pembukaan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang. Kemudian tahun depan direncanakan Kereta Cepat Jakarta–Bandung akan segera rampung. ”Banyak juga pembangunan jalan tol seperti tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan akan segera tuntas dan banyak lagi infrastruktur,” ujar Ridwan Kamil.  Selain itu, mengapa investor berinvestasi di Jawa Barat karena sumber daya manusia atau SDM berkualitas dan berdaya saing. Dengan dua kekuatan tersebut, lanjut Ridwan Kamil, Jawa Barat bisa bersaing dengan negara lain seperti Thailand dan Vietnam. ”Jadi Jawa Barat adalah wilayah yang kompetitif di Indonesia,” terang Ridwan Kamil.  Untuk menguatkan daya saing tersebut, gubernur berkomitmen untuk membenahi empat hal penting yakni pendidikan, infrastruktur berkualitas, stabilitas sosial politik, dan reformasi birokrasi. ”Jawa Barat berkomitmen membenahi empat hal ini juga menerapkan adaptasi kebiasaan baru,” papar Ridwan Kamil.  Dia optimistis, Jawa Barat bisa menjadi wilayah yang memiliki daya saing global terutama dalam urusan investasi, terlebih dengan adanya kawasan Rebana Metropolitan. Yakni wilayah utara/timur laut Provinsi Jabar yang meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon. Penduduk di kawasan Rebana Metropolitan berjumlah 9,28 juta atau sekitar 18,82 persen dari total 49,3 juta jiwa penduduk Jabar per 2019.  Ridwan Kamil mengatakan, tidak ingin masyarakat lokal di kawasan industri dan perkotaan baru di Jabar (Rebana Metropolitan) hanya menjadi penonton saat daerah tersebut berkembang pesat dalam jangka waktu 10 hingga 30 tahun ke depan.  ”Jadi suplai makanan bukan dari lokal, warganya jadi satpam, jadi office boy. Itu saya enggak mau. Setiap investor yang datang ke Jawa Barat harus bermitra dengan perusahaan lokal di Jawa Barat. Saya tidak mau Rebana berkembang dalam 10 hingga 30 tahun tapi masyarakat lokal hanya jadi penonton,” ucap Ridwan Kamil.  Agar hal tersebut tidak terjadi, dia meminta bupati dan wali kota yang wilayahnya masuk dalam kawasan Rebana Metropolitan menyiapkan sumber daya manusia yang andal agar bisa ikut serta dalam kawasan tersebut. ”Tolong siapkan SDM-nya. Bikin SMK aero di Majalengka, bikin SMK maritim di Kabupaten Subang, bikin SMK petrokimia di Indramayu. Jadi mari kita bekerja sama sebagai tim super untuk menjadikan Rebana Metropolitan sebagai kawasan terbaik dalam pembangunan kawasan urban di Indonesia,” kata Ridwan Kamil.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X_wJaK3G-uE

Gubernur Ridwan Kamil Beberkan Alasan Harus Berinvestasi di Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/IHSG-ISSAK-RAMDHANI.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas investor di Gedung BEI Jakarta, Issak Ramdhani/Dok.JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas investor di Gedung BEI Jakarta, Issak Ramdhani/Dok.JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov Jawa Barat berupaya menciptakan lebih lapangan kerja agar masyarakatnya hidup lebih sejahtera. Hingga kini upaya itu baru dapat dioptimalkan melalui kehadiran investasi. Dengan hadirnya investasi, maka akan tercipta lapangan kerja.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Noneng Komara Ningsih berharap investasi terus masuk ke wilayah Jawa Barat. Jika memang investasi diyakini lebih cepat melalui UU Cipta Kerja, diharapkan pengaplikasiannya segera diwujudkan. Sebab, muara investasi adalah kesejahteraan masyarakat.  Setiap investasi akan menyerap banyak tenaga kerja. Pekerja pun mendapat penghidupan yang layak dan sejahtera. “Ujungnya dari investasi itu kesejahteraan masyarakat,” kata Noneng dalam seminar daring Kamis (11/11). Seminar itu digelar PPM LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  Dikatakan Noneng, selama ini persoalan dalam berinvestasi adalah ketumpangtindihan regulasi atau kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Dia berpendapat, urgensi dihadirkannya UU Cipta Kerja untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi, over regulasi, ego sektoral antar pemangku kebijakan, dan mengatasi persoalan pengangguran.  Menuju penyederhanaan perizinan, di dalam UU Cipta Kerja tahapannya dikurangi dari sembilan menjadi empat tahapan.  Selama ini Pemprov Jawa Barat sudah menyediakan aplikasi online untuk memudahkan perizinan bagi pelaku usaha. Yakni aplikasi Simpatik. Dengan mengakses aplikasi itu pelaku usaha dari mengurus perizinan dari mana saja. “Cukup dari kantor atau rumah, Bapak dan Ibu bisa memperoleh izin usaha,” beber Noneng.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/09/11/2020/dahulukan-bayar-utang-jangan-pikir-investasi-dulu/">Dahulukan Bayar Utang, Jangan Pikir Investasi Dulu</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/09/11/2020/ekonomi-pulih-konsumsi-masyarakat-dan-investasi-swasta-tumbuh/">Ekonomi Pulih, Konsumsi Masyarakat dan Investasi Swasta Tumbuh</a></li> </ul> Sementara itu, Ketua Kompartemen Industri Tekstil dan Alas Kaki, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Ade Sudrajat Usman menuturkan, UU Cipta Kerja lebih membuat Indonesia lebih menarik bagi investor, tapi tidak mengurangi hak pekerja secara fundamental.  “UU ini bobotnya berimbang bagi pekerja ataupun pelaku usaha. Bahkan di dalam Omnibus Law ini terdapat ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak mematuhi aturan ketenagakerjaan,” Ade menjelaskan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RMjOZ0R-xPI

Muara dari Investasi Adalah Kesejahteraan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT7_PERDAGANGAN-SAHAM-USAI-LIBUR-LEBARAN_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peringkat kemudahan investasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN lainnya. Atas fakta itu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diminta meningkatkan kemudahan Ease of Doing Business (EODB) tersebut.  Anggota Komisi VI DPR Abdul Aziz menyayangkan peringkat kemudahan investasi Indonesia masih berada di peringkat 6 untuk kawasan ASEAN. Berada di peringkat 73 masih di bawah Singapura (2), Malaysia (15), Thailand (27), Brunai Darussalam (55) dan Vietnam (69).  “Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan BKPM Rabu (19/6) saya meminta kepala BKPM untuk meningkatkan daya saing Indonesia, minimal di atas Vietnam,” kata Aziz dalam keterangan persnya, Jumat (21/6).  Sebagai badan penanaman modal, imbuh politikus PPP itu, keberhasilan kinerja BKPM bisa diukur dengan indek kemudahan investasi. “Kami di DPR setuju ada peningkatan tunjangan kinerja (Tukin) di untuk BKPM, asal instutusi ini bisa meningkatkan daya saing di tingkat global,” kata Aziz.  Menurutnya, peningkatan data saing Indonesia bisa terangkat dengan dua hal. Pertama, melalui promosi kemudahan invetasi Indonesia. Kedua adalah memperbaiki berbagai indikator investasi yang ada, terutama masalah perizinan.  “Saat ini masih ada tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga seringkali investor mengalami kesulitan perizinan saat mau berinvestasi di Indonesia,” kata Aziz.  Kemudahan investasi menurut Aziz akan membuat semakin banyak investor yang datang ke Indonesia. Hal ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada akhirnya peningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.  “Presiden Jokowi pernah mencanangkan agar Indonesia berada di peringkat 40 dalam daftar indeks kemudahan Investasi. Namun dalam waktu dekat hal itu tampaknya sulit terealisasi. Target paling realisitis adalah menyalip Vietnam dalam indeks tersebut,” pungkasnya.

BKPM Perlu Tingkatkan Indeks Kemudahan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-gaya-sri-mulyani-yakinkan-investor-asing-di-forum-g20_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi guna menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Strategi ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sesi diskusi panel Investor Forum yang diselenggarakan dalam rangkaian Forum G20 di Buenos Aires, Argentina hari ini. Ia mengungkapkan, strategi pertama Indonesia adalah merancang kebijakan publik secara baik dan stabil agar terdapat kepastian hukum dan investasi. Yang kedua, pemerintah harus dapat menjadi institusi publik yang dipercaya (trusted) dengan reputasi yang baik. Yang ketiga, Pemerintah harus memiliki dan menguasai risiko politik yang sering terjadi di negara berkembang. "Melalui ketiga hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia dapat merancang instrumen dan kebutuhan atas Public Private Partnership (PPP) untuk memenuhi kebutuhan atas pembiayaan infrastruktur. Negara emerging market bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan berbagai inovasi tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/11). Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan menarik untuk investasi. Pertumbuhan ekonomi stabil pada level 5,08 persen pada triwulan III-2018, outlook inflasi selama tahun 2018 di bawah 3,5 persen, dan tren investasi meningkat dan memberikan imbas positif pada perekonomian. "Namun demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan risiko global karena adanya peningkatan tensi perang dagang dan pengetatan likuiditas," kata dia. Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyampaikan, Indonesia telah menyiapkan serangkaian strategi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kompetisi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi, dilakukan dengan mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan izin perusahaan melalui online single window untuk investasi, dan memperluas pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance. "Dalam menarik investor, pemerintah melakukan deregulasi aturan untuk mendorong pembangunan infrastruktur seperti penjaminan pinjaman kepada BUMN untuk menangani proyek infrastruktur, akselerasi pengadaan tanah dan pembayaran untuk masyarakat yang terdampak, serta berbagai paket kebijakan untuk memperkuat tingkat keyakinan pemilik modal untuk menginvestasikan dana ke Indonesia," pungkasnya.

Begini Gaya Sri Mulyani Yakinkan Investor Asing di Forum G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sofjan-wanandi-banyak-investasi-mundur-karena-masalah-perizinan_m_226325.jpg" alt="Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi tak memungkiri jika banyak investasi yang masuk ke Indonesia, kemudian pergi begitu saja karena masalah perizinan. Masalah klasik itu dianggap menjadi batu penghalang bagi para investor. Oleh karena itu, dia bersyukur pemerintah telah meluncurkan sistem <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/09/07/2018/setelah-lama-tertunda-sistem-kemudahan-investasi-akhirnya-diluncurkan" target="_blank">Online Single Submission (OSS)</a>. Melalui sistem tersebut, segala proses perizinan akan semakin dipermudah. "Banyak investment mundur karena masalah perizinan. Selain untuk mengawasi, kita permudah. Kita ingin membantu menyelesaikan masalah di daerah, parlemen dan masalah lainnya yang ada," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7). Saat ini, sistem yang sepenuhnya dikomandoi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini dilayani sementara waktu di Kementerian Perkonomiaan. BKPM masih perlu melakukan persiapan sebelum dikembalikan. "Paling lambat 6 bulan akan kembali ke BKPM. Menurut saya sistem ini akan mempermudah perizinan," tuturnya. Dengan semakin mudahnya perizinan, pengusaha ini optimis akan semakin menguatkan daya tarik Indonesia bagi para investor. Di sisi lain, investasi yang masuk nantinya disebut akan berperan penting dalam menghadapi gejolak perekonomian global. "Investment itu sangat penting di tengah dunia yang sedang bergejolak ini. Juga tentu agar bisa menjadi persaingan kita ditengah persaingan menarik Investment," pungkasnya.

Sofjan Wanandi: Banyak Investasi Mundur Karena Masalah Perizinan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemudahan investasi

Berita Terkini