<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/20250317_162054-2558980209.jpg" alt="Menjelang Hari Raya, viral di medsos para pemilik usaha mulai didatangi amplop-amplop permintaan THR dari ormas-ormas. (Platform X)" width="100%">
<figcaption>Menjelang Hari Raya, viral di medsos para pemilik usaha mulai didatangi amplop-amplop permintaan THR dari ormas-ormas. (Platform X)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersiap mengambil langkah tegas usai libur Lebaran. Mulai Selasa ini, ia akan menggelar operasi bersih-bersih terhadap organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan oknum lainnya yang kerap melakukan pungutan liar (pungli) ke perusahaan-perusahaan di wilayahnya. "Saya akan pastikan tidak ada lagi gangguan dari oknum aparat, ormas, LSM, atau yang mengaku preman terhadap kegiatan industri di Jawa Barat," tegas Dedi dalam keterangannya di Instagram, Minggu (6/4). Langkah ini, kata Dedi, merupakan bagian dari komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan nyaman. Ia ingin perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat merasa betah dan dihargai atas kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Tak hanya itu, Dedi juga berencana memberikan berbagai stimulus dan kemudahan bagi para investor. Tujuannya, agar Jawa Barat menjadi provinsi yang paling ramah investasi di Indonesia. "Saya ingin investor merasa diperlakukan istimewa oleh pemerintah dan masyarakat Jawa Barat karena mereka membuka peluang kerja," ucapnya. Dengan kebijakan ini, Dedi berharap dunia usaha semakin percaya diri menanamkan modal di Jawa Barat tanpa dihantui pungli dan tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan lakukan operasi bersih-bersih pungutan liar pasca Lebaran untuk iklim investasi yang lebih baik.

Janjikan Iklim Berusaha Nyaman, Dedi Mulyadi Mulai Bersihkan Aparat, Ormas, hingga LSM Nakal yang Lakukan Pungli ke Perusahaan di Jabar

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/ganjar-bertemu-nelayan-3232959889.jpg" alt="Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu ratusan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia di kediamannya, Patra Kuningan Jakarta, Minggu (10/12)." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu ratusan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia di kediamannya, Patra Kuningan Jakarta, Minggu (10/12).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo optimistis ekonomi bisa tumbuh 7 persen, asalkan ada kepastian hukum di Indonesia. Maka dari itu, dia pun bersyukur dipasangkan dengan Mahfud MD, yang menurutnya sangat paham mengenai persoalan hukum ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beruntungnya saya didampingi Pak Mahfud MD, beliau dikenal sebagai peluru yang tak terkendali. Jadi, bisa sat set untuk urusan penegakan dan kepastian hukum ini. Beliau paham betul soal ini dan nanti yang akan mengurusi langsung persoalan ini," tegasnya,&nbsp;saat menjadi pembicara dialog Apindo di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menegaskan, penegakan hukum adalah problem utama yang harus dibereskan di Indonesia. Jika problem itu beres, maka separuh persoalan bisa selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau hukum tegak, aparat penegak hukum kuat, maka kami yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 7 persen. Kalau itu terjadi, maka kita benar-benar bisa menjadi negara maju," kata Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013473534/ganjar-sebut-kepastian-hukum-kunci-sukses-pertumbuhan-ekonomi-pdb-bisa-tembus-7-persen">Ganjar Sebut Kepastian Hukum Kunci Sukses Pertumbuhan Ekonomi, PDB Bisa Tembus 7 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun meyakini, investasi akan berdatangan, lapangan pekerjaan terbuka, kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekonomi tumbuh pesat. Menurutnya, setidaknya ada tiga cara yang akan dilakukan untuk mewujudkan penegakan dan kepastian hukum di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama adalah memperbaiki regulasi dan sistem hukum. Kedua, memperbaiki dan memperkuat kelembagaan dari aparat penegak hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketiga yang paling penting adalah aktor, siapa pejabat yang duduk di sana. Aktor ini harus kita seleksi dengan baik, harus kredibel dan berintegritas. Dia tidak bisa disogok, anti-KKN dan bekerja untuk melayani rakyat," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain persoalan hukum, beragam persoalan lain juga dibahas dalam kesempatan itu. Terkait potensi ekonomi digital, energi baru terbarukan, UMKM, persoalan upah buruh, pajak dan lain sebagainya. Ganjar mendengarkan semua masukan dan mencatat&nbsp;dari para pengusaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013465160/apindo-rilis-roadmap-perekonomian-2024-2029-sebagai-masukan-bagi-pemerintahan-baru">Apindo Rilis Roadmap Perekonomian 2024-2029 sebagai Masukan bagi Pemerintahan Baru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya senang mendapat masukan ini, apalagi sudah ditulis dalam bentuk rekomendasi. Ini yang saya butuhkan karena langsung dari para pelaku. Mari kita diskusi bersama untuk merumuskan apa yang terbaik untuk bangsa Indonesia," ujar Ganjar.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua Apindo Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya telah menggelar diskusi dengan para pengusaha. Menurutnya, problem paling banyak diutarakan terkait penegakan hukum dan kepastian hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu kami telah menyusun roadmap yang akan kami berikan kepada Pak Ganjar. Memang salah satu problem terbanyak yang dikeluhkan kawan-kawan pengusaha adalah pentingnya kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan," pungkas Shinta.</div>

"Kalau hukum tegak, aparat penegak hukum kuat, maka kami yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 7 persen," kata Ganjar.

Ganjar: Beruntungnya Saya Didampingi Pak Mahfud,  Beliau Dikenal sebagai Peluru yang Tak Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/rapat-eodb.jpg" alt="rapat terbatas bertema Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2). (ANT)" width="100%">
<figcaption>rapat terbatas bertema Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2). (ANT)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business Indonesia (EoDB) masih bertengger di angka 73. Capaian tersebut jauh dari harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni level 40.  "Kita tahu posisi kita di peringkat 73 meskipun kalau kita lihat dari 2014 berada di posisi 120, sebuah lompatan yang baik tapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40," kata Jokowi, dalam rapat terbatas bertema Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (12/2).  Mantan Gubernur DKI Jakarta melihat masih ada beberapa indikator EoDB dengan peringkat di atas 100. Dia pun meminta agar perbaikan indikator-indikator tersebut diakselerasi.  Pertama, indikator 'starting a business' yang ada di peringkat 140. Kedua, indikator 'dealing with construction permit' yang menempati peringkat 110.  Ketiga, indikator 'registering property' yang meski naik, tapi masih di peringkat 106. Terakhir, indikator 'trading across border' yang stagnan di peringkat 116.  Di samping keempat indikator tersebut, Jokowi juga mencermati ada beberapa indikator -meski peringkatnya di bawah 100- namun mengalami penurunan nilai. Misalnya, 'getting credit' yang memburuk dari peringkat 44 ke 48, serta 'resolving insolvency' yang memburuk dari peringkat 36 ke 38.  Atas dasar itu, Jokowi meminta keruwetan prosedur saat akan memulai usaha dihilangkan. Prosedur pengurusan yang memakan waktu juga diminta lebih efisien.  Secara khusus, dia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala BKPM untuk membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala. "Sehingga kita bisa pastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah," katanya dilansir dari Antara, Rabu (12/2).  Kemudian, dia meminta agar kemudahan berbisnis ini tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar, melainkan juga pelaku usaha mikro usaha kecil (UMKM). "Agar diberikan kemudahan-kemudahan baik dalam penyederhanaan maupun mungkin tidak usah izin tetapi hanya registrasi biasa," katanya.

Presiden Minta Empat Indikator Jeblok EoDB Dibenahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/permudah-investasi-satu-kementerian-ditunjuk-jadi-broker-investor_m_180469.jpeg" alt="Menkominfo Rudiantara" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Rudiantara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Permasalahan regulasi masih menjadi momok bagi para investor. Kendala itu juga dianggap menghambat niat baik mereka guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, permasalahan itu bukan tanpa solusi. Pemerintah telah menemukan formula baru dalam memberantas permasalahan berusaha. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program single submission. Menteri Komunikasi dan Informartika (Menkominfo) mengatakan, program itu nantinya akan fokus pada pemberian mandat. Artinya, kementerian yang ditunjuk atas kesepakatan bersama akan menjadi 'broker' bagi para investor. "Contoh, Kominfo mendapat mandat dari BKPM untuk mengurus perizinan dari investor, nah kita yang harus bergerak. Kementerian lain nanti akan membantu dan memberi kemudahan," ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/1) "Jadi pelayanannya satu pintu dari yang diberi mandat. Nah, ini tidak boleh ada ego sektoral," tambahnya. Disamping itu, dalam pengurusan berkas investor juga akan diberi kemudahan. Jika sebelumnya dalam mengurus perizinan berinvestasi membutuhkan banyak foto copy, namun pada kebijakan baru ini satu foto copy berkas sudah cukup untuk mewakili. "Jadi nanti menyampaikan satu copy bisa langsung disampaikan ke pihak yang terkait. Itu akan disampaikan via elektronik," jelas dia. Selain itu, dirinya memastikan kebijakan tersebut akan berjalan pada Maret 2018 mendatang. Diharapkan, perubahan regulasi ini akan mendorong kemudahan berusaha bagi investor. "Mulai Maret ada perubahan tata kelola dan perizinannya," tandasnya.

Permudah Investasi, Satu Kementerian Ditunjuk Jadi Broker Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dongkrak-kemudahan-berusaha-ri-belajar-dari-georgia_m_175085.jpeg" alt="Menteri Asman bertemu dengan Menteri Kehakiman Georgia, Thea Tsulukiani." width="100%">
<figcaption>Menteri Asman bertemu dengan Menteri Kehakiman Georgia, Thea Tsulukiani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kalau Public Service Hall (PSH) di Georgia mampu mengubah iklim investasi yang tidak ramah menjadi negara yang ramah investasi, maka Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia juga diharapkan memiliki daya gedor serupa. Salah satu indikatornya, peringkat kemudahan berusaha akan terus membaik dan bisa memenuhi harapan Presiden Jokowi ke posisi 40 pada 2019. Sejalan dengan program prioritas <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/06/15/137883/sah-presiden-joko-widodo-lantik-djarot-sebagai-gubernur-dki" target="_blank">Presiden Joko Widodo</a> bahwa pelayanan publik harus diperbaiki dan perizinan dipermudah. "Diharapkan Indonesia juga bisa meningkatkan ranking EoDB seperti Georgia," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur di Jakarta, Jumat (15/12). Menteri Asman mengapresiasi prestasi yang ditorehkan negara pecahan Uni Soviet tersebut. Betapa tidak, Ease of Doing Business (EoDB) Georgia tahun 2017 menduduki ranking ke-16, melejit ke posisi 9 tahun 2018. Hal itu terdorong dengan hadirnya PSH yang setiap harinya dikunjungi 10.000 pengunjung, sehingga PSH sangat ramai dan pemberi layanan publik kesulitan untuk melayani. Untuk itu, Georgia juga telah mengembangkan pelayanan di desa-desa. Dibalik kesuksesan Georgia meningkatkan pelayanan publik, ternyata negara itu memiliki latar belakang yang tidak jauh beda dengan Indonesia. Georgia menemui masa-masa yang amat sulit, yaitu buruknya pelayanan publik dan korupsi merajalela di setiap sudut negara. "Salah satu penyebab korupsi karena praktek-praktek birokrasi sangat rumit, sangat ribet sekali," jelas Menteri Kehakiman Georgia, Thea Tsulukiani. Oleh karena itu, Georgia melakukan reformasi besar-besaran. Salah satu kegiatan konkrit yang dilakukan adalah melakukan digitalisasi dokumen. Semua dokumen yang awalnya berkas, itu semua kami digitalisasi. Dengan digitalisasi dokumen, Georgia dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat di masa lampau sekaligus menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dibuat di masa lalu. "Pada saat masih bergabung dengan Uni Soviet, ternyata banyak yang memalsukan data kelahiran. Karena sudah digital, pemalsuan tersebut terbongkar," imbuh Thea. Langkah besar yang dilakukan Georgia adalah membangun PSH dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan itu, selain memiliki daya gedor dalam memberantas korupsi di sektor pelayanan publik, juga berdampak pada meningkatnya EoDB. Tahun 2017 berada di peringkat 16, dan dalam rilis Bank Dunia November lalu, EoDB Georgia berada di peringkat 9. Sedangkan EoDB Indonesia yang tahun 2017 masih di ranking ke-91, kini di posisi 72. Sangat beralasan kalau Indonesia terinspirasi dengan inovasi yang dibuat oleh negara berpenduduk 3,7 juta tersebut. "Kami telah membuat mal pelayanan publik seperti yang dilakukan Georgia," jelas Menteri Asman. Saat ini telah terbangun tiga mal pelayanan publik yakni DKI Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi. Selain itu, mal pelayanan publik di Batam sudah beroperasi, meskipun belum diresmikan. "Masing-masing mal pelayanan publik melayani lebih dari 300 perizinan," katanya. Saat ini, Indonesia juga sedang menggenjot <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/08/29/153934/sejauh-mana-terobosan-pemerintah-terapkan-e-government" target="_blank">e-government</a>. Melalui langkah nyata yang telah dilakukan Georgia, Menteri Asman juga berharap dapat belajar mengenai e-government dari Georgia. Georgia mengeluarkan anggaran yang sedikit untuk belanja TIK namun memiliki hasil yang luar biasa. "Anggaran di Georgia kecil, namun bisa melakukan hal besar," tambah Asman.

Dongkrak Kemudahan Berusaha, RI Belajar dari Georgia